JAKARTA - Saat ini lebih dari 53 juta anak terdaftar di sekolah di seluruh Indonesia. Namun di balik capaian tersebut, tantangan untuk memastikan setiap anak belajar di lingkungan yang aman dan setara masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Data PISA 2022 menunjukkan 25% murid perempuan dan 30% murid laki-laki melaporkan pernah menjadi korban perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Survei yang dilakukan Kemendikdasmen di tahun yang sama juga menunjukkan sekitar 36% peserta didik SD dan SMP berisiko mengalami perundungan, sementara 34% berisiko mengalami kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Berdasarkan laporan SIMFONI PPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Dari 638 kasus di 2021, angka ini terus bertumbuh hingga mencapai 2.162 kasus di 2025. Proporsinya pun meningkat dari 2,5% menjadi lebih dari 6% dari seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan secara nasional. Kasus Bocah 6 Tahun Dibully dan Disetrum ke Tiang Listrik hingga Koma, Cuma 1 Pelaku Ditahan Polisi

Untuk itu, PUSKAPA bersama Global Partnership for Education Knowledge and Innovation Exchange (GPE-KIX) dan International Development Research Centre (IDRC), Canada baru saja merampungkan studi bertajuk “Sekolah sebagai Garda Depan: Menguatkan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah Indonesia”. Studi ini dilakukan sejak 2024 di enam sekolah yang berada di Aceh, Banten, dan Maluku.

Diseminasi hasil studi ini digelar di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026 dalam gelar wicara. Menghadirkan pembuat kebijakan nasional dan daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan, guru, serta perwakilan sekolah untuk mendiskusikan berbagai tantangan dan praktik baik dalam membangun sekolah yang aman dan setara.

Bahwa sekolah seharusnya tak hanya memberikan pembelajaran akademis, tetapi juga ruang yang aman untuk anak berkembang optimal. “Kesejahteraan murid dalam belajar, kualitas lingkungan belajar, keamanan dari kekerasan adalah penyumbang terbesar dari keberhasilan belajar; kontributor terbesar dari kualitas hasil belajar yang dihasilkan,” kata Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen, Irsyad Zamjani.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjadikan sekolah tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga melindungi, menghargai, dan menumbuhkan potensi yang terbaik dari setiap anak Indonesia.

Dalam paparan hasil studi, Kepala Peneliti PUSKAPA, Widi Sari mengungkapkan, kekerasan di sekolah adalah hal yang kompleks dan bisa dipengaruhi berbagai hal. Studi ini memetakannya dengan model sosioekologis, di mana ada empat lapisan yang saling terkait.

Mulai dari pengalaman dan perilaku murid secara individu, lingkungan dan praktik sekolah, struktur kelembagaan dan tata kelola, hingga konteks sosial, historis, dan budaya. Karena itu, pendekatan yang cocok di suatu sekolah di suatu daerah belum tentu cocok di sekolah dan daerah lain. Terlebih daerah tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti pernah mengalami konflik masa lalu.

Sejalan dengan temuan ini, Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) Maluku Baihajar Tualeka mengatakan, kurikulum yang dibentuk di tingkat nasional tidak selalu bisa mengakomodasi nilai-nilai lokal. Karenanya penting untuk selalu berefleksi dan mengintegrasikan kearifan lokal yang sudah lebih dulu dikenal di setiap daerah. ”Di samping itu, kita juga harus membongkar budaya-budaya lokal yang melestarikan kekerasan, misalnya pendisiplinan melalui hukuman fisik,” ujarnya.

Dosen Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM, Dody Wibowo juga menekankan pentingnya memberikan peningkatan kapasitas dan layanan pemulihan bagi orang dewasa yang mendampingi anak-anak. Khususnya orang tua dan guru, karena mereka dapat mewariskan budaya kekerasan kepada anak. Pada daerah pascakonflik, dampaknya bahkan bisa terus terasa pada generasi yang tidak pernah mengalami masa konflik tersebut.

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Iwan Junaedi menuturkan, sekolah merupakan rumah kedua dari rumah yang sesungguhnya. Rumah bagi anak dan guru. Karena itu, Kemendikdasmen mempunyai program prioritas peningkatan kompetensi guru terkait dengan ini semua. ”Pak Menteri menghendaki agar semua guru paham dengan ke-BK-an. Mengapa? Karena pengembangan kompetensi anak itu oleh semua guru,” katanya.

Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Rini Handayani mengungkapkan adanya tantangan di lapangan. “Regulasi banyak yang sudah dikeluarkan untuk melindungi dan memenuhi hak anak Indonesia. Namun memang kita akui, regulasi ini belum sampai mendarat di masyarakat, terutama di tingkat grassroot (akar rumput),” tuturnya.

Ia memberikan contoh bahwa banyak yang masih tidak mengetahui keberadaan Layanan SAPA 129 untuk pelaporan kekerasan, meskipun sudah digaungkan melalui media nasional. Untuk itu, ia mengajak kita semua untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi dengan bahasa lokal yang lebih mudah dicerna. Rini juga menekankan pentingnya suara dan partisipasi anak dalam setiap lapisan penyusunan kebijakan, karena merekalah yang tahu dan mengalami secara langsung.

Menutup diskusi, Ketua SPPIK UPI Bandung, Hani Yulindrasari selaku moderator menyimpulkan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bukan hanya tugas sekolah dan guru, tetapi juga membutuhkan ekosistem yang lebih luas. Kolaborasi multisektor, termasuk media, perlu dibangun. ”Regulasi tentu penting, tetapi perlu juga dipastikan bagaimana regulasi ini diimplementasikan dengan baik dan tepat, dengan fokus pada kesejahteraan anak dan juga pihak-pihak lain dalam ekosistem pendidikan,” tandasnya.

Bisnis.com, CIREBON-Pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar (KBM) Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Cirebon mulai berjalan pada 20 Juli 2026, seiring progres pembangunan fisik yang telah mencapai sekitar 68% hingga pertengahan Juni 2026.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan target operasional tersebut merupakan hasil koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui sejumlah rapat lintas kementerian. Ia menegaskan, meski pembangunan belum sepenuhnya rampung, pemerintah tetap menargetkan KBM dapat dimulai sesuai jadwal.

“Target dari Kementerian Sosial jelas, pada 20 Juli nanti kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dan siswa sudah mulai bersekolah di Sekolah Rakyat,” kata Hafidz, Kamis (18/6/2026).

Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon akan menampung total 270 siswa yang terbagi dalam tiga jenjang pendidikan, yakni Sekolah Rakyat Dasar (SRD), Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA). Masing-masing jenjang menyediakan 90 kursi siswa.

Setiap jenjang pendidikan terdiri dari tiga rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Dengan skema tersebut, SR Cirebon dirancang sebagai sekolah berasrama yang mengintegrasikan proses pembelajaran dengan pembinaan karakter dan pendampingan sosial bagi peserta didik dari keluarga rentan.

Hafidz menjelaskan, seluruh calon siswa harus berdomisili di Kabupaten Cirebon dan berasal dari keluarga yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kelompok desil 1 dan desil 2 yang masuk kategori miskin ekstrem dan miskin.

Proses penjaringan peserta didik, lanjutnya, saat ini dilakukan oleh tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) pendamping dari Kementerian Sosial. Petugas melakukan penjangkauan langsung ke keluarga yang masuk dalam basis data DTKS untuk memastikan ketepatan sasaran program.

“Jadi, sasaran utamanya adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem yang telah terdata dalam DTKS,” ujarnya.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah daerah menyebut kewenangan pembangunan fisik sepenuhnya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU). Pemerintah daerah hanya berperan dalam mendukung pelaksanaan dan koordinasi lapangan.

Hingga saat ini, Pemkab Cirebon mengaku belum menerima rincian teknis terkait kelengkapan sarana dan prasarana yang masih dalam proses pengerjaan. Informasi yang diterima masih bersumber dari laporan progres pembangunan yang disampaikan Kemen-PU.

Hafidz mengatakan, program ini juga menjadi bagian dari strategi nasional yang mengintegrasikan sektor pendidikan dan perlindungan sosial. Dengan konsep berasrama, pemerintah berharap siswa tidak hanya memperoleh akses pendidikan formal, tetapi juga lingkungan yang mendukung perubahan sosial jangka panjang.

“Tantangan utama masih berada pada kejar target penyelesaian infrastruktur yang hanya menyisakan waktu sekitar satu bulan sebelum jadwal operasional,” tutupnya.

TANGSEL - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan meninjau kondisi bangunan dan aktivitas belajar mengajar di SD Negeri Babakan 01, Kecamatan Setu, Tangsel.

Dalam kunjungan tersebut, Pilar meninjau sejumlah fasilitas sekolah hingga lantai tiga gedung. Pilar juga mengecek ruang kelas, toilet, ruang guru, perpustakaan, serta beberapa area penunjang lainnya untuk memastikan kondisi bangunan pascarevitalisasi tetap layak dan nyaman digunakan oleh siswa maupun tenaga pendidik.

Pilar menjelaskan, peninjauan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap bangunan sekolah yang telah direvitalisasi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Menurutnya, fasilitas yang telah dibangun harus dijaga dan dirawat dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Ada beberapa hal yang saya review dan evaluasi terkait kondisi bangunan sekolah. Tetap dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya, terutama masalah kebersihan. Kesehatan anak-anak kita dan para pengajar harus terus dijaga," katanya, pada Kamis (4/6/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Pilar menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, di antaranya kondisi toilet dan plafon pada area luar bangunan yang memerlukan perbaikan.

"Karena masa retensinya sudah selesai, berarti dinas harus segera memperbaiki kekurangan yang ada. Perbaikannya bersifat minor karena bukan berada di dalam ruang kelas, tetapi harus tetap segera ditangani untuk menjamin keamanan siswa dan tenaga pendidik," ujarnya.

Lihat video: Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perdana, Warga Tangsel Harap Masyarakat Lebih Sehat



Selain menyoroti kondisi fisik bangunan, Pilar juga menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas perpustakaan sekolah guna menumbuhkan minat baca dan literasi peserta didik.

Menurut Pilar, perpustakaan perlu dirancang menjadi ruang yang nyaman dan menarik bagi siswa, baik melalui penambahan koleksi buku maupun penyediaan fasilitas pendukung lainnya.

"Perbanyak buku-buku anak, seperti buku cerita. Jika anggarannya memungkinkan, bisa ditambah perangkat komputer dan pendingin ruangan agar anak-anak merasa nyaman saat membaca dan belajar di perpustakaan," pungkasnya.

Melalui peninjauan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin memastikan fasilitas pendidikan yang telah dibangun dan direvitalisasi dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, bersih, nyaman, dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian jam masuk dan pulang pelajar di Ibu Kota selama bulan Ramadan 2026 . Selama puasa, aktivitas belajar mengajar akan selesai paling lambat pukul 14.00 WIB.

"Jadi jamnya sampai terakhir itu paling lambat adalah jam 14.00 WIB," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana di Balai Kota, Kamis (19/2/2026).

Aturan ini ia terapkan menyelaraskan surat edaran bersama dari Kemendikdasmen, Kemendagri, dan Kemenag. Dengan jam pulang pukul 14.00 WIB, hal ini diharapkan memberi ruang bagi siswa untuk beribadah serta menjalani pembelajaran mandiri bersama keluarga.

"Jadi kenapa? Karena untuk memberikan ruang pembelajaran mandiri bersama keluarga, bersama masyarakat di tempat ibadah masing-masing," ujarnya.

Dalam SEB Nomor 5 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026, dan Nomor 400.1/857/SJ tersebut, diatur bahwa pada tanggal 18 hingga 21 Februari 2026, siswa akan melaksanakan pembelajaran secara mandiri di lingkungan keluarga. Mereka akan kembali ke sekolah mulai 23 Februari sampai 14 Maret 2026.

Selanjutnya, siswa akan mendapat libur Idulfitri mulai Senin, 16 Maret 2026 hingga Jumat, 27 Maret 2026.

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus melakukan transformasipendidikan. Salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

Salah satunya di UPTD SDN Sawah 01, Kecamatan Ciputat yang kini dibangun di lahan baru, dengan fasilitas baru yang lebih representatif guna mendukung proses belajar mengajar.

Guru kelas 1 UPTD SDN Sawah 01, Mulyani, mengungkapkan telah mengabdikan diri mengajar di sekolah tersebut selama lebih dari 30 tahun. Mulyani menyampaikan, perkembangan fasilitas pendidikan yang kini dimiliki sekolah menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Dengan adanya gedung baru, tentunya menjadi semangat baru bagi guru dan siswa untuk menjalankan proses pembelajaran yang lebih maksimal,” ujar Mulyani, Jumat (6/2/2026).

Mulyani menyaksikan langsung perjalanan SDN Sawah 01 dari masa ke masa, hingga akhirnya sekolah tersebut hadir dengan fasilitas yang jauh lebih memadai.

Sebelumnya SDN Sawah 01 telah bertahan dengan gedung lama selama kurang lebih dari 50 tahun. Dinding yang retak, plafon yang roboh, tembok yang berjamur dan lembab, pintu yang patah, ruangan yang roboh, serta fasilitas pendukung yang terbatas adalah pemandangan sehari-hari siswa dan guru-guru di sana.

Bangunan sekolah yang lama itu memiliki tujuh ruang kelas serta ruang guru yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Jika hujan turun, mereka mulai khawatir karena banjir akan menggenangi ruangan, para siswa harus menghentikan kegiatan belajar, dan para guru juga harus sibuk membersihkan genangan banjir agar tidak membahayakan anak-anak.

Lihat video: Prabowo Kumpulkan 1.200 Guru Besar dan Rektor, Bahas Arah Pendidikan Tinggi Nasional



Selama ini, bangunan sekolah lama hanya direnovasi sedikit-sedikit, dan baru kali ini dibangun dari awal di lokasi lahan baru. Dengan pembangunan fasilitas baru, sekolah kini memiliki ruang belajar dan sarana prasaran lainnya yang jauh lebih memadai dan nyaman.

Senada, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) SDN Sawah 01, Arief fasilitas baru memberikan banyak kemudahan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran.

Arief menjelaskan, setiap ruang kelas kini telah dilengkapi perangkat pendukung pembelajaran berbasis teknologi seperti infokus. Hal ini mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa.

“Dengan fasilitas teknologi seperti proyektor yang sudah tersedia di setiap kelas, kegiatan pembelajaran berbasis digital nanti bisa menjadi lebih efektif dan variatif,” jelasnya.

Selain ruang kelas yang lebih memadai, SDN Sawah 01 juga memiliki fasilitas penunjang lainnya seperti ruang guru yang lebih nyaman, toilet yang lebih layak, serta ruang laboratorium komputer yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan asesmen berbasis digital.

Arief menambahkan, pembangunan fasilitas baru ini juga membuka peluang penyelenggaraan kegiatan sekolah yang lebih beragam. Sekolah kini memiliki ruang serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan akademik maupun nonakademik siswa.

Dengan adanya pembangunan ini, kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Seluruh siswa berkesempatan mengikuti pembelajaran pada pagi hari sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif dan optimal.

Para guru pun optimistis kehadiran gedung baru akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di SDN Sawah 01, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar.

"Harapan kami, dengan adanya gedung baru ini murid-murid akan bertambah di tahun pembelajaran selanjutnya, terus juga semoga hasil pembelajaran siswa-siswa sekolah semakin baik, semakin meningkat," tuturnya.

Mereka pun turut menyampaikan apresiasi atas pembangunan sekolah yang dinilai memberikan dampak positif. "Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang telah memberikan perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Dengan fasilitas yang semakin baik, kami optimistis kualitas pembelajaran di SDN Sawah 01 akan terus meningkat karena mereka sudah tidak sabar nyoba gedung baru ini,” ucapnya.

ACEH - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyalurkan bantuan paket perlengkapan belajar bagi siswa penyintas bencana banjir di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pembagian perlengkapan tersebut merupakan bagian dari program Kembali ke Sekolah Bersama Baznas.

Ketua Baznas RI Noor Achmad mengatakan, program tersebut merupakan ikhtiar Baznas untuk memastikan anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan meskipun berada dalam situasi pascabencana.

“Baznas berkomitmen untuk memastikan pendidikan anak-anak tetap berjalan. Keterbatasan ekonomi akibat bencana tidak boleh menjadi penghalang bagi mereka untuk terus belajar,” ujarnya di Aceh, Selasa (6/1/2026).

Dia menyampaikan, secara keseluruhan Baznas memberikan bantuan 20.000 paket perlengkapan siswa yang terdiri atas tas sekolah, sepatu, dan seragam, yang dibagikan kepada para siswa di tiga provinsi terdampak banjir di wilayah Sumatera, dan didistribusikan secara bertahap.

Selain bantuan pendidikan, Baznas juga menyalurkan bantuan perlengkapan ibadah sebagai bagian dari dukungan pemulihan sosial dan keagamaan masyarakat. Bantuan tersebut meliputi 30.000 sarung dan mukena, 30.000 mushaf Al-Qur’an, serta karpet dan paket sound system masjid yang disalurkan di 500 titik di wilayah terdampak bencana.

“Wilayah Sumatera masih menjadi perhatian kami karena sejumlah daerah masih merasakan dampak banjir dan longsor yang berimbas langsung pada keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat,” katanya.

Dia menegaskan, Baznas akan terus hadir mendampingi masyarakat terdampak bencana, tidak hanya pada masa tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pemulihan, termasuk memastikan pendidikan anak-anak tetap berjalan.

“Semoga apa yang kita lakukan bersama ini dapat memberikan manfaat, menguatkan semangat anak-anak untuk terus belajar, serta menjadi keberkahan bagi para muzaki dan seluruh pihak yang terlibat.”

Turut hadir dalam kegiatan pendistribusian bantuan tersebut jajaran Pimpinan Baznas, antara lain Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, MA., Pimpinan Baznas RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, Pimpinan Baznas RI Bidang SDM, Keuangan, dan Umum Kol CAJ (Purn.) Nur Chamdani, serta pimpinan Baznas provinsi dan kabupaten/kota di lokasi pendistribusian.

ACEH TAMIANG - Proses pembersihan sekolah-sekolah terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara, hingga Aceh Tamiang dikebut jelang semester baru yang dimulai pada 5 Januari 2026. Personel TNI AD terus bergerak ke berbagai titik agar anak-anak bisa kembali ke sekolah .

Sejak Sabtu (3/1/2026) personel TNI membersihkan MIN 29 Aceh Utara, MIN 21 Aceh Utara, SMAN 1 Baktiya, SMPN 1 Lapang, SDN 19 Jambo Aye, TK Pelangi, dan SDN 7 Kuala Simpang.

Kemudian, TK Quratul Aqyun, PAUD Nurul Ikhlas, SDN Grong-Grong, SDN Ketibung, Pondok Dayah Asasul Huda, dan SDN 8 Meureudu. Lalu, MIN 2 Meurah Dua, MTs Meurah Dua, SMPN 5 Kejuruan Muda, SDN Simpang Kiri, TK Al Fatih, dan MIS Al Amin.

Di SDN 7 Kuala Simpang, proses pembersihan sudah signifikan. Lantai kelas sudah bersih dari lumpur, rak-rak juga mulai ditata. Sementara itu, di MIN 2 Meurah Dua, lumpur masih terlihat menumpuk di halaman sekolah, bangku-bangku juga masih ada di luar kelas. Alat berat berupa eskavator bahkan diturunkan ke MIN 2 Meurah Dua.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno telah menyampaikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana tetap akan dimulai pada 5 Januari 2026. Pemerintah menyiapkan tenda darurat sebagai ruang kelas sementara untuk sekolah rusak berat.

Berdasarkan data pemerintah, terdapat 3.700 sekolah terdampak bencana di Sumatera, dengan 3.100 di antaranya mengalami kerusakan berat. Fokus utama pemerintah saat ini melakukan percepatan pembersihan sekolah yang masih tertimbun material sisa bencana.

Pemerintah juga menyiapkan tiga skenario kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi siswa dan guru di sekolah terdampak bencana. Tiga skenario itu dibagi berdasarkan waktu yaitu masa tanggap darurat (0-3 bulan), masa tansisi (3-12 bulan), dan masa pemulihan (1-3 tahun).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menambahkan metode pembelajaran akan sangat adaptif terhadap kondisi di lapangan. “Metode pembelajaran bersifat fleksibel dan adaptif, termasuk pengembangan bahan belajar darurat,” katanya di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

JAKARTA - Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara dapat kembali berjalan pada awal Januari 2026. Target tersebut seiring penanganan banjir yang telah memasuki fase transisi darurat dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses pemulihan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menyampaikan bahwa percepatan pemulihan dilakukan secara terpadu oleh berbagai unsur. “Tim dari Kementerian PU, BNPB, TNI, Polri, relawan, dan BPBD semuanya bekerja bersama bahu-membahu membuka akses jalan di Aceh Utara, fasilitas umum,” ujar Aam, sapaan akrab Abdul Muhari dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (28/12/2025).

Dia berharap sekolah dan madrasah dapat kembali digunakan saat awal semester genap. “Sekolah, madrasah yang kita harapkan nanti saat awal pembelajaran semester genap di minggu pertama bulan Januari,” katanya.

BNPB mencatat sejumlah fasilitas pendidikan yang sebelumnya terdampak lumpur kini telah selesai dibersihkan dan siap difungsikan kembali. Namun, langkah antisipasi tetap disiapkan bagi sekolah-sekolah yang masih memerlukan perbaikan lanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni penyediaan tenda darurat agar proses belajar mengajar tetap dapat berlangsung.

“Kita juga menyiapkan beberapa tenda darurat sehingga untuk sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan nanti, proses belajar mengajar akan kita lakukan di tenda-tenda sementara,” katanya.

Menurut Aam, perbaikan infrastruktur dan pembersihan fasilitas publik terus dikerjakan secara intensif. Seluruh pihak terkait terus mengoptimalkan upaya pemulihan pascabanjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.

“Masuk ke fase transisi darurat, kita lihat beberapa kemajuan perbaikan pemulihan akses jalan, pembersihan fasum, faskes, fasdik, dan fasilitas ibadah,” ujarnya.

Dia mencontohkan kondisi di wilayah Langkahan, Aceh Utara, di mana proses pembukaan dan pembersihan akses jalan serta fasilitas pendidikan dilakukan secara berkelanjutan.

“Hari ini kita melihat ke Aceh Utara ke Langkahan ada pembukaan jalan, pembersihan Yayasan Darul Huda, ini juga dilakukan siang dan malam. Kemudian pembersihan akses jalan dan fasilitas umum,” ucapnya.