Bisnis.com,JAKARTA — The Indonesian Iron & Steel Industry Association/IISIA menyoroti dampak kebijakan formula baru pengupahan terhadap kinerja dan daya saing industri besi dan baja nasional. Terlebih, utilitas pabrik besi dan baja lokal saat ini hanya berkisar 52%.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan, di tengah tekanan biaya dan persaingan impor, formula perhitungan upah minimum dinilai perlu mempertimbangkan keberlanjutan bisnis sektor strategis ini.

“IISIA pada prinsipnya menghormati dan memahami kebijakan pemerintah dalam menetapkan formula baru pengupahan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli pekerja dan menciptakan kepastian hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Harry kepada Bisnis, Senin (29/12/2025).

Meski demikian, dia menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi nyata dunia usaha, khususnya industri besi dan baja.

Menurut IISIA, hingga triwulan III/2025, industri besi dan baja nasional masih menghadapi tekanan berat akibat lonjakan impor. Volume impor baja tercatat meningkat sekitar 15,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan dominasi pasokan dari China.Tekanan impor tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja pabrik dalam negeri.

“Serbuan impor telah menekan kinerja industri baja nasional secara signifikan, tercermin dari utilisasi pabrik yang saat ini hanya berada di kisaran 52%, jauh di bawah level ideal industri,” tuturnya.

Dalam situasi tersebut, kebijakan pengupahan menjadi isu krusial bagi pelaku usaha. Harry menilai kenaikan upah yang tidak diimbangi peningkatan produktivitas akan memperbesar beban biaya.

“Kenaikan upah yang tidak sejalan dengan pertumbuhan produktivitas berpotensi menambah tekanan biaya produksi dan melemahkan daya saing industri,” ujarnya.

IISIA pun meminta pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Pemerintah dinilai perlu memastikan bahwa formula upah tidak hanya mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan produktivitas sektor industri, khususnya besi dan baja.

Selain pengupahan, IISIA menekankan pentingnya penguatan perlindungan pasar domestik sebagai bagian dari strategi bisnis industri baja.

Kebijakan trade remedies, penegakan SNI wajib, serta optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dinilai krusial untuk menahan laju impor dan meningkatkan penyerapan produk nasional.

Dari sisi biaya produksi, energi menjadi faktor penentu daya saing. IISIA mendorong konsistensi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi industri besi dan baja agar biaya energi dapat ditekan dan struktur biaya menjadi lebih efisien.

“Kebijakan penyediaan gas dengan harga khusus bagi sektor industri prioritas. Implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi besi dan baja juga menjadi instrument strategis guna menekan biaya energi serta meningkatkan daya saing industri baja nasional,” pungkasnya.

Dengan dukungan kebijakan yang seimbang antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan usaha, IISIA optimistis industri besi dan baja nasional dapat meningkatkan utilisasi pabrik, menjaga kinerja keuangan perusahaan, serta memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku pasrah namun tetap waspada usai pemerintah resmi menerbitkan aturan pengupahan baru yang mengerek indeks tertentu (alfa) dalam formula upah minimum secara signifikan.

Kalangan dunia usaha menilai lonjakan variabel alfa dalam perhitungan upah tersebut berisiko memukul kelangsungan industri padat karya yang tengah terseok-seok, hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) lanjutan.

Adapun Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 menetapkan rentang nilai alfa menjadi 0,5 hingga 0,9, melonjak dari ketentuan sebelumnya yang hanya 0,1 hingga 0,3.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah tersebut melampaui usulan yang diajukan oleh pelaku usaha dalam pembahasan di Dewan Pengupahan Nasional.

"Masukan kami alfa itu [rentangnya] 0,1 sampai 0,3 kita expand ke 0,5. Jadi waktu itu usulan kami kalau yang KHL-nya [kehidupan layaknya] sudah di atas itu kan 0,3; tapi kalau masih di bawah ya itu bisa sampai 0,5. Itu usulan kami udah jelas dan datanya semua juga udah disampaikan.," kata Shinta di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Dia menegaskan bahwa batas bawah alfa yang kini dipatok di angka 0,5 akan menjadi beban berat bagi sektor padat karya seperti tekstil dan garmen. Menurutnya, kenaikan beban operasional akibat formula anyar ini dikhawatirkan kontraproduktif terhadap upaya mempertahankan lapangan kerja.

"Concern kami adalah yang padat karya. Karena memang mereka ini akan sangat tertekan dengan adanya UMP yang di-expense seperti ini. Karena minimumnya itu 0,5 kan alfanya, itu jadi cukup tinggi," ujarnya.

Terlebih, sambungnya, kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional belum sepenuhnya pulih. Shinta mewanti-wanti agar penetapan upah di tingkat daerah nantinya tidak memicu efisiensi tenaga kerja.

Bola Panas di Daerah

Dengan terbitnya PP 49/2025, Shinta menyebut bola panas penetapan upah kini bergulir ke pemerintah daerah. Apindo meminta Dewan Pengupahan Daerah untuk cermat dalam menentukan besaran alfa dengan melihat kondisi riil industri di wilayah masing-masing.

Selain soal alfa, pengusaha juga menyoroti kembalinya ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Kabupaten/Kota (UMSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) beleid tersebut.

"Belum lagi kita bicara soal upah sektoral, karena ini yang harus kami harap bahwa pemerintah daerah juga bisa mencermatilah kondisinya," tutur Shinta.

Di sisi lain, Shinta juga menyinggung soal inkonsistensi regulasi yang kerap berubah, mulai dari UU Cipta Kerja hingga revisi PP turunan yang berulang. Menurutnya, ketidakpastian itu menciptakan ketidakpastian yang membingungkan investor.

Kendati demikian, Apindo menyatakan akan menghormati keputusan pemerintah dan menjalankannya, sembari mengawal proses penetapan di tingkat daerah agar tidak mematikan usaha.

"Kita gak bisa apa-apa kan? Tapi nanti dalam proses di daerahnya masing-masing itu yang harus dijaga," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menekankan bahwa kenaikan upah minimum tingkat provinsi (UMP) maupun Kabupaten/Kota (UMK) bukanlah pemicu utama gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Said Iqbal menjelaskan, narasi tersebut dimunculkan pemerintah dan pengusaha sebagai bentuk penolakan terhadap usulan peningkatan UMP/UMK 2026.

"Itu bohong! Tidak ada satu pun di dunia ini kenaikan upah minimum menyebabkan PHK,” kata Said dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (4/12/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa berdasarkan data PHK 2024 - 2025, penyebab PHK justru karena turunnya daya beli akibat upah tidak pernah naik selama hampir satu dekade. Ketika daya beli turun, produksi menurun dan pabrik mengurangi tenaga kerja.

Penyebab kedua, tambah Iqbal, adalah regulasi yang salah, seperti Permendag 8/2024 yang memungkinkan banjirnya impor tekstil dan garmen murah dari China, menyebabkan pabrik dalam negeri kalah bersaing dan tutup.

"Justru kenaikan upah yang layak akan meningkatkan konsumsi, mendorong produksi, dan memicu perekrutan tenaga kerja baru di berbagai sektor, mulai dari pabrik baju hingga pemasok benang dan kain. Dengan demikian, alasan PHK akibat kenaikan upah sepenuhnya tidak berdasar," tambahnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan tanggapan. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyebut bahwa kenaikan UMP menang bukanlah penyebab tunggal terjadinya gelombang PHK.

Akan tetapi, kenaikannya perlu berada di bawah kontrol guna mendorong perburukan kondisi industri nasional.

"Setuju bahwa upah minimum bukan satu-satu nya penyebab maraknya PHK. Tetapi kalau tidak di kontrol tentu akan memperburuk situasi," jelasnya pada Bisnis.

Pada saat yang sama, Bob Azam juga menyebut bahwa keputusan upah minimum tersebut merupakan parameter terendah.

Pasalnya, buruh diperkenankan untuk membuat kesepakatan langsung dengan perusahaan masing-masing agar mendapat upah minimum yang lebih tinggi.

"Nah itu kan cuma upah minimum based yang terendah. Kalau mau lebih tinggi silahkan bipartite sesuai kondisi masing-masing perusahaan," pungkasnya.

Sebagai informasi, kalangan buruh menolak formula kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan. Setidaknya terdapat dua poin penolakan yang disoroti para buruh.

Pertama, penggunaan kembali konsep "konsumsi rata-rata buruh" yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan pihaknya bersama serikat pekerja lain tengah mendorong agar penetapan upah minimum tahun ini tidak menimbulkan kesenjangan yang terlalu lebar antarwilayah.

Hal itu disampaikan usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

“Kami tidak ingin ada disparitas upah yang sangat jauh antara satu daerah dengan satu daerah. Saya ambil contoh Subang dengan Karawang bedanya hampir Rp 1,6 juta, sedangkan jaraknya hanya sekian kilometer,” ujar Andi Gani.

Menurutnya, disparitas tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan formula upah agar sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah.

“Nah ini kan disparitasnya kita hindari formulasi pengupahan seperti apa karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu kan berbeda-beda,” katanya.

Andi Gani juga menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyampaikan sejumlah formulasi terkait penghitungan upah.

“Menaker sudah menyampaikan formulasinya. Dari angka-angkanya, Bung Iqbal misalnya di angka 8–10%. Kami KSPSI 7,5–8,5%. Itu kan dengan alasan masing-masing. Karena kan ada KHL, kehidupan layak bagaimana cara menghitung itemnya, apa saja berapa item yang dicantumkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa usulan buruh mengacu pada gabungan beberapa indikator utama.

“Formulasi yang sudah ada adalah pertumbuhan ekonomi, indeks ekonomi, inflasi, dan juga KHL itu. Digabung lah, lalu dari KSPSI kita menghitung di angka sampai mencapai 8,5%. Kalau Bung Said Iqbal sampai 10,5% itu kan semua hak demokrasi siapapun. Nanti kan kita akan duduk bersama, yang terpenting kondusif, tidak perlu ada sesuatu hal yang tidak membuat kondusif,” ujarnya.

Meski begitu, Andi Gani menegaskan bahwa pemerintah sejauh ini belum menetapkan angka final terkait besaran upah minimum.

“Belum ada angka pasti. Sekarang kan ada Dewan Pengupahan di daerah bersama nasional, Dewan Pengupahan Nasional itu kan berasal dari pengusaha, pemerintah, dan dari buruh. Dan mereka yang dari buruh dari serikat pekerja seperti Pak Bupati ada di DPKab, yang di DPKab, DPNas, dan Dewan Provinsi melaporkan ke kami sebagai Presiden buruh. Perkembangannya seperti apa, karena masing-masing kan berbeda sama sekali,” pungkasnya.