Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI pada Rabu menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Anggota Dewan Komisioner OJK, dengan menguji 10 nama yang dikirimkan oleh panitia seleksi dari pihak pemerintah.

Pada hari yang sama, setelah melalui rapat internal, Komisi XI pun mengumumkan lima Anggota Dewan Komisioner OJK terpilih.

“Hari ini Komisi XI telah memutuskan hasil fit and proper test atas calon Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 untuk 5 jabatan, yaitu ada 10 yang melakukan fit and proper dan diputuskan ada 5 jabatan yang diisi,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).

Berikut profil lima Anggota Dewan Komisioner OJK yang lolos fit and proper test hari ini.

Friderica Widyasari Dewi (Ketua DK OJK)

Sebelum bergabung dengan OJK, Friderica atau akrab disapa Kiki cukup lama berkecimpung di dunia pasar modal. Perempuan yang lahir pada 28 November 1975 ini pernah mengemban jabatan sebagai Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2015.

Jabatan di BEI tersebut ia pegang hingga 2015 dan pada tahun yang sama beralih sebagai Direktur Keuangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hingga 2016. Masih di KSEI, Friderica kemudian menjadi Direktur Utama mulai 2016 hingga 2019.

Ia juga sempat menduduki jabatan di salah satu BUMN sektor jasa keuangan, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai Direktur Utama pada 2020 hingga 2022.

Perempuan peraih gelar doktor pada bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2019 ini bergabung dalam jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK usai dinyatakan lolos fit and proper test periode 2022-2027.

Sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Kiki turut mengemban tugas menjadi Koordinator Dewan Pembina Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak 2023.

Belum lama ini, Kiki mendapat amanah sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK guna mengisi jabatan yang ditinggalkan Mahendra Siregar pada 30 Januari yang lalu, merangkap Kepala Eksekutif PEPK OJK.

Dengan terpilihnya Kiki sebagai Kepala Dewan Komisioner OJK usai lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka jabatan Kepala Eksekutif PEPK tidak lagi diembannya.

Hernawan Bekti Sasongko (Wakil Ketua DK OJK)

Hernawan tercatat telah menempuh pendidikan strata satu di Universitas Kristen Indonesia dan strata dua di Royal Melbourne Institute of Technology, Australia.

Ia memiliki rekam jejak yang panjang di bidang keuangan termasuk pernah menjadi Senior Ekonomis untuk Bank Indonesia, New York, pada 2003-2006 serta Kepala Divisi/Analis Ekonomi Senior Departemen Internasional Bank Indonesia pada 2010-2013.

Hernawan juga bukan sosok baru di OJK, dengan beberapa jabatan yang pernah ia emban seperti Deputi Komisioner Manajemen Strategis OJK pada 2016-2017, Advisor Senior/Deputi Komisioner Strategic Committee OJK pada 2017-2020, serta Deputi Komisioner Internasional dan Riset OJK pada 2020-2022.

Sejak 2023, ia menjabat sebagai Anggota Badan Supervisi OJK serta Komisaris Utama PT Kliring Berjangka Indonesia.

Usai dinyatakan lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka Hernawan mengemban jabatan baru sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menggantikan Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri pada 30 Januari 2026.

Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif PMDK OJK)

Hasan memulai karier di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem pada 1993-1997.

Laki-laki yang lahir di Purwakarta 27 April 1970 ini kemudian bergabung dengan PT Kliring Penjaminan​ Efek Indonesia (KPEI) sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi pada 1997-2008.

Hasan pernah mengemban berbagai jabatan strategis seperti Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada 2008-2012, Direktur Utama KPEI selama dua periode 2012-2015 dan 2015-2018, dan Direktur Pengembangan BEI pada 2018-2022.

Kemudian, Komisaris Utama PT PEFINDO Biro Kredit pada 2022-2023, Komisaris Utama dan Independen PT RHB Sekuritas Indonesia pada 2022-2023, dan Komisaris Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk pada 2023.

Laki-laki yang mendapat gelar Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2008 ini bergabung dalam jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK sejak 2023 usai dinyatakan lolos fit and proper test. Sejak saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (ITSK-IAKD) OJK.

Sama seperti Kiki, Hasan mendapatkan amanah untuk menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK setelah Inarno Djajadi mengundurkan diri dari jabatannya pada 30 Januari 2026.

Seiring dengan itu, Hasan tetap bertanggung jawab pada bidangnya semula yakni Kepala Eksekutif ITSK-IAKD OJK.

Dengan terpilihnya Hasan sebagai Kepala Eksekutif PMDK OJK usai lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka jabatan Kepala Eksekutif ITSK-IAKD tidak lagi diembannya.

Dicky Kartikoyono (Kepala Eksekutif PEPK OJK)

Laki-laki kelahiran Jakarta pada 19 Desember 1967 ini menyelesaikan pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada bidang Akuntansi pada 1994 dan pendidikan magister di George Washington University dengan konsentrasi Project Management dan lulus pada 1999.

Ia memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 3 April 1995. Beberapa jabatan yang pernah ia pegang di bank sentral antara lain Kepala Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola (2022-2023), Kepala Perwakilan Bank Indonesia London (2020-2022), serta Pegawai Setingkat Direktur Eksekutif pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2020-2022).

Sejak 2 Mei 2023, Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

Usai dinyatakan lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka Dicky mengemban jabatan baru sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK.

Adi Budiarso (Kepala Eksekutif ITSK-IAKD OJK)

Adi mendapatkan gelar Diploma IV STAN pada 1997, Master of Accounting dari University of Southern California pada 2001, serta gelar Doctor of Business Administration dari University of Canberra pada 2014.

Ia tercatat memiliki rekam jejak yang panjang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 1990 sebagai pelaksana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Adi juga pernah menjabat sebagai Kepala Central Transformation Office (CTO) pada Sekretariat Jenderal Kemenkeu tahun 2014-2018.

Di Badan Kebijakan Fiskal, ia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilatera serta Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.

Pada 13 Juni 2025, Adi dilantik menjadi Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu.

Setelah dinyatakan lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka Adi mengemban tugas baru Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Dicky Kartikoyono mendorong sekuritisasi kredit UMKM sebagai salah satu cara untuk memeratakan sumber pembiayaan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) hari ini.

Sebelumnya, Dicky yang kini menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), pernah mengikuti uji kelayakan untuk posisi calon Deputi Gubernur BI pada Juli 2025 dan Januari 2026. Uji kelayakan untuk posisi DK OJK menandai uji kelayakan ketiga kali yang ia jalani dalam setahun terakhir.

“Saat ini rasanya sekuritisasi itu sangat dimungkinkan dengan data yang baik, credit rating, payment history, ini sangat dimungkinkan. Jadi sekuritisasi dari kredit-kredit UMKM yang baik kita bisa lakukan,” kata Dicky di Jakarta, Rabu.

Ia menyoroti bank-bank anggota Himbara yang umumnya memiliki target untuk penyaluran kredit UMKM, sementara bank non-Himbara masih menghadapi tantangan dalam memenuhi porsi tersebut.

Dalam skema yang diusulkan, portofolio kredit UMKM yang telah melampaui target pada bank Himbara dapat disekuritisasi menjadi surat berharga berbasis aset, yang kemudian dapat dibeli oleh bank non-Himbara.

“Waktu saya menjadi pengawas dulu, ada surat berharga pasar uang (SBPU) kredit usaha kecil. Mereka yang biasanya fokus pada retail, itu dengan threshold tertentu sudah tercapai, selebihnya bisa disekuritisasi atau dijual kepada bank-bank yang korporasi atau bank-bank yang berorientasi pada wholesale,” kata Dicky.

Secara umum, ia mengingatkan bahwa stabilitas sistem keuangan harus bisa berkontribusi secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini, menurutnya, tidak cukup apabila hanya didukung oleh kredit/pembiayaan yang hanya tumbuh di kisaran 8-10 persen.

“Harus jauh lebih besar (pertumbuhan kredit). Bagaimana kita kemudian berusaha mengatasi ini, kami menawarkan visi dan beberapa arah kebijakan strategis,” kata Dicky.

Ia menekankan pentingnya melakukan optimalisasi penyaluran kredit dan mendorong pembiayaan dari pasar modal. Dalam hal ini, penyaluran kredit harus didukung oleh sisi permintaan (demand) dan tidak hanya sisi penawaran (supply).

“Supply-nya harus diperkuat perbankan kita, universal banking. Kemudian bagaimana melakukan sindikasi pembiayaan, penyaluran UMKM dengan data yang baik. Ini kami melihat bahwa itulah peluang yang harus kita dorong. Demand-nya yang paling penting,” jelas Dicky.

Ia menawarkan penguatan kolaborasi pentahelix, mencakup sinergi Bank Indonesia (BI) dan OJK untuk debottlenecking, kerja sama industri public-private, penguatan peran perbankan untuk pembiayaan, hingga penguatan unsur hukum agar arah kebijakan menjadi semakin jelas.

Pada kesempatan yang sama, di hadapan anggota Komisi XI DPR RI, Dicky mengatakan bahwa uji kelayakan ketiganya ini merupakan refleksi dari kepercayaan yang besar yang diberikan Gubernur BI dan Presiden RI. Adapun saat ini ia menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI).

“Tentunya bapak ibu sekalian yang akan menilai kelayakan kami apakah kami dapat melaksanakan tugas ini sesuai dengan kompetensi dan tantangan tugas yang dihadapi,” kata Dicky.

Selain Dicky, terdapat sembilan kandidat yang mengikuti uji kelayakan Anggota Dewan Komisioner OJK antara lain Friderica Widyasari, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, dan Anton Daryono.

Uji kelayakan dilakukan dalam satu hari. Setelah itu, Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bagaimana kita bisa memperkuat peran OJK sebagai otoritas yang kredibel dan bermartabat

Jakarta (ANTARA) - Calon anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agus Sugiarto mendorong penguatan peran OJK melalui tujuh pilar strategi, sebagai upaya meningkatkan kredibilitas dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Agus mengatakan perlunya untuk memperkuat kelembagaan OJK, seiring dengan industri jasa keuangan di Indonesia yang telah berkembang pesat selama satu dekade terakhir.

“Bagaimana kita bisa memperkuat peran OJK sebagai otoritas yang kredibel dan bermartabat guna mendukung pembangunan nasional,” ujar Agus dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper terst) di hadapan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Agus menyebut nilai aset industri jasa keuangan nasional meningkat signifikan dari sekitar Rp13.200 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp34.500 triliun saat ini. Seiring dengan itu, jumlah lembaga jasa keuangan juga bertambah dari sekitar 3.200 entitas menjadi lebih dari 4.000 entitas.

Sehingga, Ia menilai sektor jasa keuangan sangat strategis bagi perekonomian nasional, terutama seiring jumlah nasabah yang meningkat pesat dan terus berkembangnya inklusi keuangan masyarakat.

Di sisi lain, Ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan, diantaranya ketidakseimbangan pengaturan antar sektor industri keuangan, risiko operasional seperti fraud internal dan serangan siber, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat.

“Ancaman cyber seperti phishing, skimming, social engineering, dan pencurian data semakin meningkat dan harus menjadi prioritas untuk ditangani,” ujar Agus.

Ia juga menyoroti persoalan integritas pasar modal, termasuk terbatasnya porsi saham free float pada sejumlah emiten besar yang dinilai dapat mempengaruhi likuiditas pasar.

Selain itu, Ia menilai literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah meskipun tingkat inklusi telah meningkat, yang mana survei menunjukkan tingkat inklusi keuangan sekitar 80 persen, namun tingkat literasi masih sekitar 66 persen.

“Artinya masih ada sekitar 35 persen masyarakat yang belum benar-benar memahami produk keuangan, sehingga rentan terhadap penipuan atau investasi ilegal,” kata Agus.

Sebagai upaya menjawab berbagai tantangan tersebut, Agus menawarkan strategi penguatan OJK melalui tujuh pilar, pertama, yaitu penguatan regulasi yang bersifat forward looking serta berbasis riset dan praktik internasional.

Kedua, Ia mengusulkan pengawasan industri jasa keuangan berbasis risiko yang memanfaatkan big data dan teknologi kecerdasan buatan (AI), demi memperkuat sistem peringatan dini terhadap potensi risiko di lembaga keuangan.

“Dengan big data dan supervisory technology berbasis AI, pengawasan akan lebih efektif dan deteksi risiko bisa dilakukan lebih cepat,” ujar Agus.

Ketiga, Ia menekankan pentingnya penguatan perlindungan konsumen dan percepatan literasi keuangan, serta ke empat, pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan di lingkungan OJK.

Kelima, Ia menyoroti kebutuhan penguatan infrastruktur kelembagaan, termasuk pembangunan kantor pusat OJK, dan ke enam, diversifikasi sumber pendanaan lembaga agar tidak sepenuhnya bergantung pada iuran industri jasa keuangan.

Sebelum sempat menyampaikan pilar ke tujuh, alokasi waktu pemaparan yang diberikan oleh Komisi XI DPR RI telah habis, sehingga Agus belum sempat memaparkannya.

Dalam sesi tanya jawab, anggota Komisi XI DPR RI menanyakan strategi OJK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta peningkatan inklusi keuangan yang berkualitas.

Menanggapi hal itu, Agus menegaskan OJK harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dan mendukung program prioritas pemerintah.

Ia mencontohkan, adanya potensi pengembangan skema kredit perumahan nasional dengan melibatkan seluruh perbankan di Tanah Air, dengan memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

“OJK tidak bisa berjalan sendiri. OJK harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional,” ujar Agus.

Sebagai informasi, Agus Sugiarto saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Danantara Asset Management (DAM), dan sebelumnya pernah bekerja di Bank Indonesia (BI) selama 24 tahun yang dilanjutkan bekerja di OJK selama 12 tahun.

Selain Agus, terdapat sembilan kandidat lain calon anggota DK OJK yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi XI DPR RI pada hari ini, Rabu (11/3).

Sembilan kandidat lain tersebut, diantaranya Friderica Widyasari Dewi, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Dalam kesempatan ini, sepuluh kandidat diuji untuk memperebutkan lima posisi yang ada, diantaranya Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Keputusan Komisi XI DPR RI menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) disambut positif oleh pasar keuangan. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengklaim penguatan nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin (26/1/2026) merupakan respons langsung atas hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda ditutup menguat 38 poin atau 0,23 persen ke level Rp16.782 per Dolar AS. Momentum penguatan ini terjadi bertepatan dengan selesainya rapat internal Komisi XI yang secara mufakat memilih Thomas untuk menggantikan Juda Agung.

"Alhamdulillah, hari ini rupiah menguat ke Rp16.700-an pada saat kita memutuskan Pak Thomas terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia," ujar Misbakhun di Komisi XI DPR RI dikutip pada Selasa (27/1/2026).

Misbakhun menjelaskan terpilihnya Thomas Djiwandono merupakan hasil kesepakatan bulat setelah pimpinan Komisi XI melakukan koordinasi dengan delapan kelompok fraksi (poksi). Seluruh pimpinan dan anggota poksi hadir lengkap untuk merumuskan masa depan kepemimpinan di bank sentral.

"Pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M Djiwandono. Dan hari ini kita sepakati diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi XI di rapat internal. Dan nanti akan dibawa ke DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna," jelasnya.

Dukungan penuh dari parlemen didasarkan pada visi Thomas yang dinilai mampu menjembatani kebijakan fiskal dan moneter secara efektif. Misbakhun menekankan bahwa sosok Thomas adalah figur yang memiliki akseptabilitas tinggi di lintas partai politik dan memahami pentingnya kelincahan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

"Pertimbangannya bahwa Pak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik. Dan figur tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus. Soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa,” tambah Misbakhun.

Melalui penetapan ini, Misbakhun berharap stabilitas nilai tukar Rupiah dapat terjaga lebih solid di masa depan. Ia optimis bahwa kehadiran Thomas di jajaran dewan gubernur akan memperkuat pengendalian inflasi serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih penuh ketidakpastian.

JAKARTA - Komisi II DPR menyetujui sembilan nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031. Dari sembilan nama tersebut, Komisi II DPR juga telah menetapkan langsung Ketua dan Wakil Ketua.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa sembilan calon anggota Ombudsman terpilih ini telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 18 nama calon yang sebelumnya dikirimkan oleh Presiden.

"Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, kami telah menuntaskan satu tahapan final uji kepatutan dan kelayakan di Komisi II DPR yang hasilnya telah kami sepakati melalui mekanisme rapat internal dengan musyawarah mufakat dari delapan fraksi yang ada di Komisi II DPR," kata Rifqi dalam konferensi persnya usai menggelar rapat pleno secara tertutup, di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Dalam keputusannya, Hery Susanto ditetapkan menjadi Ketua Obdusman R akan didampingi oleh Rahmadi Indra Tektona yang terpilih sebagai Wakil Ketua. Selain unsur pimpinan, Komisi II juga menetapkan tujuh anggota lainnya yang akan memperkuat lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.

Anggota Ombudsman RI Terpilih Periode 2026-2031:

Ketua: Hery Susanto

Wakil Ketua: Rahmadi Indra Tektona

Anggota:

Abdul Ghoffar

Fikri Yasin

Maneger Nasution

Nuzran Joher

Partono

Robertus Na Endi Jaweng

Syafrida Rachmawati Rasahan

Selain sembilan nama terpilih, Komisi II juga menyusun daftar urutan calon anggota hasil seleksi nomor 10 hingga 18 sebagai cadangan, yakni: Wahidah Suaib, Radian Syam, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan, Muhammad Nurkhoiron, Nazir Salim Manik, Faisal Amir, AH Maftuchan, Dian Rubianty, dan Asnifriyanti Damanik.

Dia menambahkan, kesembilan nama terpilih tersebut akan segera dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk disahkan secara resmi.

"Besok insyaAllah ke-9 nama yang telah kami umumkan ini akan kami sampaikan laporan resminya ke Paripurna DPR RI dan akan disahkan melalui sidang paripurna DPR RI," ujarnya.

"Selanjutnya, DPR RI akan mengirim surat resmi kepada Presiden Republik Indomesia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono berencana memperkuat digitalisasi ekosistem pembayaran di hadapan Komisi XI DPR RI saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Upaya itu diharapkan ampuh menggenjot target pertumbuhan ekonomi 8 persen Indonesia 

Dicky, yang saat ini menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sekaligus Asisten Gubernur BI, menyampaikan visi dan misi yang ia rancang bertajuk mengukir sejarah digital untuk Indonesia emas menuju Asta Cita pemerintah, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Presentasi visi dan misi bertajuk mengukir sejarah digital untuk Indonesia emas, yang kami kontribusikan untuk menuju Asta Cita pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Dicky dalam rapat dengar pendapat umum calon Deputi Gubernur BI bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Dicky mengatakan pertumbuhan ekonomi keuangan digital Indonesia sangat pesat selama sembilan tahun terakhir, terutama sejak Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) diluncurkan pada 2019.

"Ketika QRIS diluncurkan 2019, ini tumbuhnya eksponensial. Transaksi digital tumbuh signifikan, kemudian BI-FAST (Bank Indonesia Fast Payment) kita memfasilitasi transaksi perekonomian dengan jumlah yang cukup meyakinkan. Ini jumlahnya mencapai 1,6 quadrillion," jelasnya.

Ia pun menjelaskan apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat naik dan channel atau sistem pembayarannya lancar, maka kecepatan perputaran uang atau velositas akan ikut tumbuh.

"Nah kalau money-nya cukup, lancar beredar, tinggal bagaimana kita mendorong pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah di sini kami akan kontribusikan bagaimana digitalisasi akan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Dicky.

Kendati demikian, Dicky menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti geopolitik, polarisasi, risiko siber, defisit neraca berjalan, pelemahan daya beli hingga angka pengangguran. Dia mengusulkan digitalisasi sebagai jawaban dari tantangan tersebut.

"Jawaban dari tantangan ini ada pada upaya kita menegakkan pilar digitalisasi sebagai salah satu game changer," tegasnya.

Kemudian, ia mengungkapkan BI mencatat volume pertumbuhan transaksi digital bisa mencapai Rp147,3 miliar dalam lima tahun, setelah tahun ini tumbuh berkisar Rp37 miliar.

"Kami di BI memproyeksikan pertumbuhan digital ini akan bisa mencapai hingga Rp147,3 miliar setelah dalam lima tahun, terakhir tumbuh Rp37 miliar," ungkap Dicky.

Jakarta (ANTARA) - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengusung visi kekuatan ekonomi digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagaimana dipaparkan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

“Kami di Bank Indonesia mempunyai bauran kebijakan, yakni moneter dan makroprudensial ini tentunya berkaitan stabilitas. Namun, kalau kebijakan sistem pembayaran ini, kemampuan untuk mendorong growth ini besar,” kata Dicky dalam uji kelayakan dan kepatutan di Jakarta, Senin.

Dicky menawarkan tiga misi, salah satunya melalui penguatan infrastruktur dalam sistem pembayaran yang akan mendukung ekonomi keuangan digital, dengan membangun ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien.

Misi kedua, mengembangkan ekosistem ekonomi keuangan digital yang terpercaya dan inovatif. Serta misi ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaulat.

Dicky mengibaratkan kekuatan data digital seperti “minyak dan emas baru” yang harus terus dioptimalkan. Namun, ia mengingatkan terdapat tantangan yang tak kunjung selesai yakni ketersediaan talenta digital yang memadai.

Apabila Indonesia memiliki pusat inovasi digital dan para talenta dibekali dengan kemampuan-kemampuan terkini, Dicky memandang bahwa tantangan digitalisasi dapat terjawab. Hal ini selanjutnya dapat dihubungkan pada keterbukaan penciptaan lapangan kerja.

“Job creation,digital talent pool, dan innovation hub menjawab kebutuhan industri,” kata dia.

Selain itu, Dicky juga menawarkan konsep penguatan digitalisasi pada pemerintah daerah yang diharapkan dapat membantu untuk mengoptimalkan baik dari sisi pendapatan atau penerimaan maupun pengeluaran.

Pada akhirnya, ia meyakini bahwa masa depan ekonomi digital Indonesia tidak hanya mengandalkan teknologi itu sendiri, melainkan juga tata kelola yang kuat, kolaborasi berkelanjutan, serta ketersediaan talenta digital.

“Kami yakini dengan visi-misi ini, ditambah upaya kita bersama dengan sinergi dan kolaborasi, pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun 2029-2030 adalah sebuah keniscayaan,” tutup Dicky.

Sebagai informasi, Dicky Kartikoyono saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

Ia menjadi kandidat kedua yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur BI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026.

Uji kelayakan dilanjutkan pada Senin (26/1) langsung dilanjutkan oleh kandidat ketiga yakni Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.

Adapun sebelumnya pada Jumat (23/1), Solikin M. Juhro sebagai kandidat pertama telah mengikuti uji kelayakan. Solikin saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Komisi XI DPR RI rencananya akan mengadakan rapat internal pada Senin (26/1) untuk pengambilan keputusan atas deputi gubernur BI terpilih secara musyawarah mufakat. Kemudian, Komisi XI akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR RI untuk diberikan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Itu kenapa ada program ‘Pinisi’, 'debottlenecking' itu kita akan temukan. Intinya bagaimana kita mendorong respons sisi 'demand'

Jakarta (ANTARA) - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menyampaikan komitmennya untuk melakukan debottlenecking guna mengatasi hambatan pada permintaan (demand) kredit melalui program percepatan intermediasi perbankan atau disingkat "Pinisi".

Meski sisi penawaran didukung oleh kelimpahan likuiditas, ia menjelaskan bahwa permintaan kredit saat ini lebih lemah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, sehingga likuiditas tidak otomatis terserap ke aktivitas ekonomi riil.

“Itu kenapa ada program ‘Pinisi’, debottlenecking itu kita akan temukan. Intinya bagaimana kita mendorong respon sisi demand,” kata Solikin menjawab pertanyaan para Anggota Komisi XI DPR RI dalam uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat.

Program Pinisi, jelas dia, menerapkan prinsip untuk menghubungkan atau memadankan (matchmaking) antara pasokan (supply) likuiditas dan permintaan (demand) kredit.

Program ini dirancang tidak hanya menambah pasokan dana, tetapi juga memastikan penyaluran tepat sasaran.

“Jadi nanti kita lakukan secara reguler dalam tiap triwulan bersama kementerian/lembaga dan pelaku usaha terkait,” kata Solikin.

Dari sisi kebijakan, ia memandang bahwa aspek utama tetap berada pada kebijakan sektoral dan fiskal. Sementara kebijakan moneter bekerja secara tidak langsung (indirect) melalui mekanisme intermediasi perbankan, sehingga memerlukan koordinasi lintas otoritas.

Dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Solikin mengatakan bahwa isu bottlenecking kini juga menjadi perhatian bersama.

Oleh sebab itu, fokus KSSK tidak hanya terbatas pada stabilitas dan ketahanan sistem keuangan, melainkan juga mencakup upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sisi permintaan.

Menjawab pertanyaan tentang peran uang primer (M0) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Solikin memandang M0 sebagai fondasi awal pembentukan uang dalam perekonomian, yang menjadi dasar peredaran uang kartal.

Namun demikian, M0 tidak akan berdampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi apabila hanya berhenti sebagai uang tunai atau uang kartal.

Oleh karena itu, diperlukan instrumen di pasar keuangan agar uang dapat beredar dan masuk ke mekanisme intermediasi, termasuk melalui penyaluran kredit yang didukung oleh kebijakan giro wajib minimum (GWM).

Namun, imbuh dia, kredit yang ditarik tidak selalu langsung digunakan untuk kegiatan ekonomi riil, melainkan kerap kembali tertahan di sistem keuangan.

Kondisi ini mencerminkan perputaran likuiditas yang berulang tanpa segera mendorong aktivitas ekonomi.

“Sekarang memang isunya adalah sisi demand. Respons sisi demand saat ini memang tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya,” kata Solikin.

Sebagai informasi, Solikin saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Ia menjadi kandidat pertama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026.

Uji kelayakan dilanjutkan pada Senin (26/1) yang akan diikuti oleh dua kandidat lainnya yakni Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono serta Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.

Komisi XI DPR RI rencananya mengadakan rapat internal pada Senin (26/1) untuk pengambilan keputusan atas Deputi Gubernur BI terpilih secara musyawarah mufakat.

Kemudian, Komisi XI akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR RI untuk diberikan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menyampaikan 8 strategi kebijakan dengan istilah 'SEMANGKA' untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional di hadapan Komisi XI DPR RI, saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Solikin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI mengatakan strategi tersebut dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk menopang program Asta Cita Pemerintah.

"Jadi delapan strategi 'SEMANGKA' ini dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk sekaligus menopang program Asta Cita pemerintah," ujar Solikin dalam rapat dengar pendapat umum calon Deputi Gubernur Bank Indonesia bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (23/1).

Solikin menjelaskan alasan pemilihan 'SEMANGKA' yang mencakup berbagai kebijakan moneter sebagai sumber keberlanjutan dalam mendukung dan mewujudkan Asta Cita pemerintah.

"Jadi kulit hijau ini merepresentasikan tata kelola yang tertib karena semangka itu juga kulitnya halus pak dari luar. Daging merah melembangkan kesejahteraan rakyat, kuning pun juga sama pak melambangkan kesejahteraan rakyat, dan bijinya menjadi sumber keberlanjutan," terangnya.

Adapun 'SEMANGKA' adalah singkatan dalam berbagai langkah kebijakan moneter yang ia rancang.

Pertama, huruf 'S' adalah stabilitas makroekonomi dan keuangan. Kebijakan ini sebagai jangkar untuk ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang bergejolak, stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang sehat.

"Untuk menopangnya BI selama ini menerapkan bauran strategi kebijakan yang terintegrasi mengorkestrasi kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran dalam satu kesatuan arah dan mendukung ekonomi berkelanjutan," kata Solikin.

Kedua, huruf 'E' adalah ekonomi syariah dan pesantren sebagai modal sosial pendorong produktivitas maupun pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, huruf 'M' adalah makroprudensial inovatif sebagai instrumen kunci pendorong intermediasi pembiayaan yang optimal seimbang dan inklusi di tengah keterbatasan ruang instrumen kebijakan yang lainnya.

Keempat, huruf 'A' adalah akselerasi reformasi struktural. Kebijakan ini adalah syarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mengantarkan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Kelima, huruf 'N' adalah navigasi stabilitas harga pangan yang diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar stabilitas makroekonomi, pertumbuhan inklusif sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.

"Di mana ini diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar status makroekonomi pertumbuhan inklusif sekaligus menopang ketahanan pangan nasional," jelas Solikin.

Keenam, huruf 'G' adalah gerak UMKM dan ekonomi kreatif. Kebijakan ini dilakukan melalui pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif terkait literasi keuangan dan digital, dukungan pembiayaan, perluasan akses pasar, transformasi digital, hingga pemetaan UMKM.

Ketujuh, huruf 'K' adalah keandalan digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan ini bermaksud transformasi sistem pembayaran dan mengakselerasi secara konsisten sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Terakhir, huruf 'A' adalah aksi bersama, sinergi dan kolaborasi. Solikin menjelaskan dengan ketidakpastian dan kompleksitas semakin tinggi BI tidak bisa bekerja sendiri sehingga diperlukan sinergi antar otoritas, industri serta masyarakat yang menjadi kunci dalam mendorong transformasi struktural ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

"bersama industri dan masyarakat akan melakukan kolaborasi yang katalistik, kolaborasi yang berorientasi kepada jangka panjang, kepentingan yang inklusif agar kebijakan saling memperkuat dan berdampak nyata bagi perekonomian," ungkap Solikin.

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menyampaikan 8 strategi kebijakan dengan istilah 'SEMANGKA' untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional di hadapan Komisi XI DPR RI, saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Solikin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI mengatakan strategi tersebut dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk menopang program Asta Cita Pemerintah.

"Jadi delapan strategi 'SEMANGKA' ini dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk sekaligus menopang program Asta Cita pemerintah," ujar Solikin dalam rapat dengar pendapat umum calon Deputi Gubernur Bank Indonesia bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (23/1).

Solikin menjelaskan alasan pemilihan 'SEMANGKA' yang mencakup berbagai kebijakan moneter sebagai sumber keberlanjutan dalam mendukung dan mewujudkan Asta Cita pemerintah.

"Jadi kulit hijau ini merepresentasikan tata kelola yang tertib karena semangka itu juga kulitnya halus pak dari luar. Daging merah melembangkan kesejahteraan rakyat, kuning pun juga sama pak melambangkan kesejahteraan rakyat, dan bijinya menjadi sumber keberlanjutan," terangnya.

Adapun 'SEMANGKA' adalah singkatan dalam berbagai langkah kebijakan moneter yang ia rancang.

Pertama, huruf 'S' adalah stabilitas makroekonomi dan keuangan. Kebijakan ini sebagai jangkar untuk ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang bergejolak, stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang sehat.

"Untuk menopangnya BI selama ini menerapkan bauran strategi kebijakan yang terintegrasi mengorkestrasi kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran dalam satu kesatuan arah dan mendukung ekonomi berkelanjutan," kata Solikin.

Kedua, huruf 'E' adalah ekonomi syariah dan pesantren sebagai modal sosial pendorong produktivitas maupun pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, huruf 'M' adalah makroprudensial inovatif sebagai instrumen kunci pendorong intermediasi pembiayaan yang optimal seimbang dan inklusi di tengah keterbatasan ruang instrumen kebijakan yang lainnya.

Keempat, huruf 'A' adalah akselerasi reformasi struktural. Kebijakan ini adalah syarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mengantarkan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Kelima, huruf 'N' adalah navigasi stabilitas harga pangan yang diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar stabilitas makroekonomi, pertumbuhan inklusif sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.

"Di mana ini diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar status makroekonomi pertumbuhan inklusif sekaligus menopang ketahanan pangan nasional," jelas Solikin.

Keenam, huruf 'G' adalah gerak UMKM dan ekonomi kreatif. Kebijakan ini dilakukan melalui pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif terkait literasi keuangan dan digital, dukungan pembiayaan, perluasan akses pasar, transformasi digital, hingga pemetaan UMKM.

Ketujuh, huruf 'K' adalah keandalan digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan ini bermaksud transformasi sistem pembayaran dan mengakselerasi secara konsisten sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Terakhir, huruf 'A' adalah aksi bersama, sinergi dan kolaborasi. Solikin menjelaskan dengan ketidakpastian dan kompleksitas semakin tinggi BI tidak bisa bekerja sendiri sehingga diperlukan sinergi antar otoritas, industri serta masyarakat yang menjadi kunci dalam mendorong transformasi struktural ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

"bersama industri dan masyarakat akan melakukan kolaborasi yang katalistik, kolaborasi yang berorientasi kepada jangka panjang, kepentingan yang inklusif agar kebijakan saling memperkuat dan berdampak nyata bagi perekonomian," ungkap Solikin.

JAKARTA - DPR tidak perlu melakukan fit and proper test terhadap calon Kapolri. Hal itu disampaikan mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno .

Menurut Oegroseno, dengan adanya fit and proper test di DPR, akan ada utang budi atau utang jasa. "Kalau bisa, tidak perlu fit and proper test lebih bagus menurut saya, jadi tidak ada beban," kata Oegroseno dalam podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube Sindonews, Rabu (19/11/2025).

Oegroseno mengatakan, zaman Soeharto yang tidak ada fit and proper test oleh DPR, Kapolri yang dipilih seperti Awaluddin Djamin, Anton Soedjarwo, dan Mochammad Sanoesi juga bagus dan berprestasi.

Diketahui, aturan pengangkatan Kapolri ada di UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut tepatnya ada di Pasal 11.

Berikut ini bunyi Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002:

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.

(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Jakarta, CNBC Indonesia — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat suara perihal gagalnya Wowiek Prasantyo (Mardigu) dan Helmy Yahya menjadi komisaris Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Dia menyesali kedua kandidat tersebut tidak lolos dalam seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dedi yang akrab disapa Kang Dedi (KDM) itu mengatakan dirinya sangat berharap Helmy dan Mardigu bisa menjadi Komisaris BJB. Padahal, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu, Mardigu sudah diangkat sebagai Komisaris Utama Independen BJB dan Helmy sebagai Komisaris Independen.

"Kan komisaris itu kan harus melalui seleksi OJK. Nah Pak Helmy dan Pak Bossman (Mardigu) ini, itu tidak lolos di OJK-nya. Padahal saya sangat berharap mereka lolos berdua karena punya integritas, gitu loh. Jadi gak dibatalkan pelantikannya, (tapi) tidak diloloskan oleh OJK," ujarnya dalam akun instagram @dedimulyadi71, Minggu (16/11/2025).

KDM pun mempertanyakan alasan OJK tidak meloloskan Mardigu dan Helmy. Menurutnya, keduanya memiliki integritas yang tinggi.

"Kenapa tidak diloloskan? Ya tanya OJK. Tapi secara pribadi dan sebagai Gubernur menyampaikan cukup menyesali kedua orang ini tidak lolos," katanya.

Asal tahu saja, para pemegang saham BJB telah mengangkat Mardigu sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu.

Namun, BPD pentolan itu kemudian mengumumkan akan membatalkan pengangkatan ketiga pengurus baru itu pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 1 Desember 2025 mendatang.

"Mata Acara merupakan tindak lanjut dari surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")Nomor SR-294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025 dan S-338/KO.12/2025," kata BJB dalam pengumumannya, dikutip Senin (10/11/2025).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Helmy sempat mengungkapkan bahwa ia tidak melamar untuk mengisi jabatan di Bank BJB. Ia mengaku diminta oleh KDM untuk mengemban jabatan tersebut.

"Jadi sebenarnya, toh saya juga tidak melamar untuk menjadi jabatan ini. Enggak, saya itu diminta oleh KDM untuk membantu membereskan BJB. Saya iya-in, karena saya simpati," ungkap Helmy dalam unggahan video di Instagram resminya, dikutip Kamis (13/11/2025).

Ia bercerita bahwa usai menerima tawaran tersebut, ia mengikuti seluruh prosedur yang dibutuhkan. Mulai dari coaching hingga fit and proper test atau penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ya sudah.

Helmy mengaku sudah mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk mengemban kursi Komisaris Independen BJB tersebut. Namun, dirinya hasil PKK berkata lain.

"Nah saya itu, saya pikir sudah mempersiapkan semuanya. Sampai suatu hari saya dikatakan bahwa saya dianggap tidak memenuhi syarat. Wih, saya dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi komisaris independen. Ya sudah," tuturnya.

Lantas, Helmy mencari tahu alasannya dan disinyalir ada novum, alias bukti-bukti keadaan, fakta, atau peristiwa baru yang dapat mempengaruhi hasil PKK. Ia mengatakan usai menjalani fit and proper test, ada seorang pengadu yakni petinggi yang melaporkan tindakan yang Helmy lakukan.

"Setelah saya dites ada novum, ada surat yang masuk dari seorang petinggi, seorang dirjen yang mengatakan katanya bahwa ada sesuatu yang saya lakukan," ungkapnya.

Helmy menilai, seharusnya jika benar ada novum, ia dipanggil untuk klarifikasi lebih lanjut. "Tapi tidak. Tahu-tahu OJK sudah memutuskan, saya dianggap tidak memenuhi syarat," imbuh Helmy.

Belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tanggapan umum terkait fit and proper test kepada CNBC Indonesia. Ia mengatakan proses PKK akan berjalan fair, objektif, dan akuntabel.

Dian menyebut tujuan proses fit and proper itu jelas untuk menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan. Bank itu, kata dia, berusaha bukan hanya dengan uang pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank lebih banyak berusaha dengan uang masyarakat.

"Oleh karena itu, siapapun yang memimpin harus memenuhi standar profesionalisme dan integritas yang tinggi, untuk dapat menjamin keamanan uang masyarakat yang dikelolanya, dan meningkatkan kontribusi perbankan secara signifikan dalam pembiayaan ekonomi nasional," ujar Dian kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/5/2025) lalu.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]