Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut industri perbankan syariah tumbuh solid, resilien, dan berkelanjutan seiring meningkatnya fungsi intermediasi serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, hingga Maret 2026 pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,82% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp716,40 triliun.

“...lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/5/2026).

Dian menyebut, capaian tersebut didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 11,14% menjadi Rp811,76 triliun. Dari sisi aset, industri ini turut mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,49% YoY menjadi Rp1.061,61 triliun hingga akhir Maret 2026.

Di sisi lain, rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) terus mengalami peningkatan. Dalam beberapa tahun terakhir, FDR tumbuh mencapai 87,65% seiring menguatnya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil.

Kinerja industri juga tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang baik, tercermin dari rasio Non-performing Financing (NPF) Gross sebesar 2,28% dan NPF Net 0,87%.

“Momentum pertumbuhan tersebut menjadi milestone penting dari upaya transformasi dan penguatan industri perbankan syariah nasional yang mengacu pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027,” tutur Dian.

Sejak diterbitkan pada 2023, RP3SI 2023-2027 telah mendorong perkembangan perbankan syariah nasional.

OJK pun terus mengawal implementasi roadmap tersebut melalui berbagai langkah strategis bersama para pemangku kepentingan untuk memperkuat transformasi dan daya saing perbankan syariah nasional.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pembiayaan syariah di Kalimantan Timur mencatatkan pertumbuhan solid sebesar 17,32% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2025.

Angka ini baru mendapatkan pangsa 8,62% terhadap total pembiayaan di provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan capaian ini menandai peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 8,28%, meskipun laju pertumbuhannya mengalami perlambatan.

"Hal ini mengindikasikan tren peningkatan preferensi masyarakat terhadap pembiayaan syariah di Kaltim yang terus berkembang," kata Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Selasa (21/10/2025).

Sejalan dengan itu, stabilitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) yang berada di level 0,89%, naik tipis dari kuartal sebelumnya namun tetap jauh di bawah ambang batas risiko 5%.

Dalam hal komposisi, pembiayaan modal kerja masih menjadi lokomotif utama dengan mencatat ekspansi tertinggi sebesar 44,09% (yoy), kendati mengalami moderasi dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, pembiayaan untuk keperluan investasi menunjukkan perlambatan cukup tajam menjadi 13,17% (yoy) dari posisi 20,35% (yoy) pada kuartal I/2025.

Di sisi lain, sektor konsumsi justru menunjukkan sedikit akselerasi dengan pertumbuhan 13,18% (yoy).

Adapun ditinjau dari aspek risiko per segmen, rasio NPF pembiayaan modal kerja tercatat paling tinggi di angka 1,61%, diikuti konsumsi 1,45%, dan investasi yang paling rendah yakni 0,21%.

Secara geografis, Budi menyebutkan pertumbuhan pembiayaan syariah didorong oleh sebagian besar kabupaten/kota di Kaltim, meskipun dengan variasi yang cukup signifikan.

Kabupaten Kutai Timur mencatatkan lonjakan tertinggi sebesar 66,72% (yoy), disusul Kabupaten Paser dengan 32,52% (yoy).

Namun demikian, tidak semua wilayah mengalami ekspansi. Kabupaten Berau dan Penajam Paser Utara justru mengalami kontraksi masing-masing 26,35% (yoy) dan 2,75% (yoy).

Kendati demikian, kualitas pembiayaan syariah di seluruh kabupaten/kota tetap terjaga baik. Kabupaten Berau bahkan mencatatkan NPF terendah di angka 0,08%.

Dari segi distribusi, Kota Balikpapan tetap menguasai pangsa terbesar pembiayaan syariah dengan kontribusi 29,19%.

Akan tetapi, pergeseran signifikan terjadi di posisi kedua, dimana Kabupaten Kutai Timur kini menyumbang 27,55% dan melampaui Kota Samarinda yang sebelumnya menempati urutan runner-up.

Adapun dia menuturkan kondisi ini menunjukkan minat atas pembiayaan syariah yang mulai merata di beberapa wilayah Kaltim lainnya selain dua kota besar (Balikpapan dan Samarinda).