PEMERINTAH mencatat jumlah Koperasi Desa Merah Putih saat ini sebanyak 26 ribu unit. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jumlah tersebut yang masih dalam pembangunan dengan melibatkan Agrinas Pangan Nusantara dan TNI. "Yang sudah sekarang dalam proses pembangunannya 26 ribu," katanya dalam rapat di Graha Mandiri pada Senin, 12 Januari 2026.

Zulkifli mengatakan pemerintah akan memperluas pembangunan Koperasi Merah Putih. Saat ini luas lahan yang terdata untuk pembangunan seluas 40 ribu meter persegi.

Lahan yang tersebar di berbagai daerah itu masing-masing akan dibangun satu unit koperasi seluas 1.000 meter persegi. Luas tersebut sesuai ketentuan ideal Koperasi Merah Putih.

Saat ini, kata Zulkifli, penambahan unit koperasi akan dipertimbangkan dibangun ke wilayah dataran tinggi. Pembangunan juga menyasar di wilayah pedesaan.

"Lainnya di kota-kota, tentu tidak ideal karena tanah mahal. Sedang kami data, apakah nanti dibangun ke atas," ucapnya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan perkembangan saat ini masih dalam inventarisasi tanah. Kemudian nanti masih berlanjut pada Juli. "Kami sekarang percepatan pengadaan tanahnya," tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Saat ini, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih mencatat di tingkat kelurahan sudah ada 8.599 unit dan di desa ada 74.576 unit yang sudah berbadan hukum.

TANGERANG, iNews.id - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri acara Inklusiland bertema "Everyone Shine, Everyone Matters” yang digelar Yayasan Inklusi Pelita Harapan di Tangerang Selatan, Minggu (7/12). Acara ini menjadi wadah interaksi dan kreativitas bagi masyarakat penyandang disabilitas. 

Turut hadir sejumlah tokoh, antara lain Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, serta Ketua Harian Yayasan Inklusi Pelita Harapan Cahaya Manthovani. 

Menkop Ferry dalam kesempatan itu, menegaskan pentingnya koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Menurutnya, koperasi dapat membantu mengorganisir usaha komunitas agar lebih mandiri dan berdaya saing. 

"Saya sungguh terkejut karena antusiasme luar biasa banyaknya peserta yang terlibat dalam acara ini dan variasi kegiatan cukup banyak. Ini menunjukkan minat acara Inklusiland dari tahun ke tahun luar biasa. Mudah-mudahan di tahun depan Kemenkop bersama kementerian lain dapat ikut membantu membesarkan kegiatan Yayasan Cahaya," kata Menkop Ferry dalam sesi talk show di acara tersebut.

Menkop menambahkan, semangat kesetaraan harus menjadi landasan dalam membangun akses ekonomi bagi masyarakat disabilitas. Semua orang memiliki hak yang sama untuk mengembangkan bakat dan kehidupannya termasuk bagi penyandang disabilitas. 

"Kita ketahui bahwa semua orang dilahirkan di dunia dalam keadaan yang sama. Ini membuat kita sadar untuk saling membantu. Mudah-mudahan ajang ini memberi akses bagi masyarakat disabilitas dalam mengembangkan bakat dan kehidupannya," ucapnya. 

Menkop Ferry juga mencontohkan kiprah koperasi penyandang tunanetra yang memproduksi Alquran braille dan menyumbangkannya ke masjid-masjid. Menurutnya, inisiatif berbasis komunitas ini bisa menjadi model pengembangan koperasi bagi komunitas penyandang disabilitas. 

"Beberapa waktu lalu kami didatangi koperasi penyandang tunanetra. Mereka memproduksi Alquran braille dan menyumbangkannya ke masjid. Saya berpendapat, basis komunitas seperti ini cocok bila punya koperasi sehingga bisa bersinergi dengan banyak pihak," katanya. 

Dia menekankan koperasi berbasis komunitas dapat menjadi motor penggerak ekonomi inklusif. Dengan dukungan kementerian terkait, produk-produk yang dihasilkan komunitas disabilitas bisa dikembangkan lebih luas. 

"Apa yang dilakukan koperasi tunanetra itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Basis komunitas dari Yayasan Cahaya bisa didorong untuk punya koperasi agar produk yang dihasilkan teman-teman disabilitas dapat berkembang," kata Menkop Ferry. 

Selain itu, Menkop menilai acara Inklusiland bukan hanya wadah hiburan, tetapi juga momentum membangun jejaring ekonomi inklusif. Dia berharap ke depan Yayasan Inklusi Pelita Harapan dapat membentuk sebuah badan usaha koperasi demi mewadahi seluruh kegiatan ekonomi dan kreativitas dari anggotanya yang mayoritas penyandang disabilitas. 

"Dengan koperasi, penyandang disabilitas bisa lebih mandiri dan berdaya saing," ujarnya. 

Editor: Maria Christina

BALI, iNews.id - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan peran strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi desa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi keunggulan komoditas lokal dan menjadi pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal tersebut disampaikan Deputi Pengembangan Usaha Kemenkop, Panel Barus dalam Forum Kemitraan dan Sosialisasi Pengembangan Usaha Koperasi Desa/KelurahanMerah Putih Melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan di Provinsi Bali. Acara ini diinisiasi oleh Asisten Deputi Pengembangan Produksi Koperasi dan Asisten Deputi Kemitraan pada Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Kementerian Koperasi yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi Provinsi Bali. 

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Kemenkop Panel Barus mengatakan pengurus Kopdes/Kel Merah Putih harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi usaha dalam menjalankan usaha koperasi melalui kerja sama kemitraan dengan BUMN maupun swasta. Salah satu potensi yang harus dimanfaatkan adalah sebagai penyedia bahan baku MBG, baik itu karbohidrat, protein dan buah. 

"Bapak Presiden telah menandatangani Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata kelola Penyelenggaraan Program MBG. Pasal 38 Perpres tersebut jelas menyebutkan bahwa penyediaan bahan baku memprioritaskan produk lokal dengan melibatkan Koperasi dalam rantai pasok dan logistiknya," kata Panel Barus dalam keterangannya, Minggu (7/12). 

Dia mengatakan, kehadiran Kopdes/Kel Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya strategis untuk menjawab tantangan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang dan sekitar 54 persen berada di wilayah perdesaan. 

Pemerintah juga telah melengkapi regulasi penyelenggaraan Kopdes dengan Inpres No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai dan Pergudangan KDKMP. 

"Tersedianya sarana gedung, gerai dan transportasi, akan menjadi modal dasar untuk menjalankan peran Kopdes/KelMerah Putih sebagai saluran distribusi barang konsumsi, offtaker produk unggulan daerahnya maupun hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah," kata Panel Barus. 

Saat ini, telah terbentuk lebih dari 82.946 Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. Adapun di Provinsi Bali terdapat 718 Kopdes/Kel Merah Putih. Bali memiliki berbagai komoditas unggulan yang sangat potensial dikembangkan melalui hilirisasi, antara lain padi/beras di Tabanan (pengembangan beras premium dan produk turunan, dengan KUD Rejasa sebagai kakak asuh melalui pemanfaatan RMU), kakao di Jembrana (diolah menjadi cokelat premium dan produk turunannya), kopi Arabika Bali (dikembangkan dalam bentuk kopi kemasan, sachet, hingga minuman siap saji). Selain itu,sektor perikanan seperti di KNMP Seraya Timur, Karang asem yang memiliki potensi besar untuk hilirisasi hasil tangkap nelayan. 

Dia juga menekankan pentingnya kemitraan strategis antara koperasi dengan BUMN dan pihak swasta. "Melalui forum ini, terbuka peluang kerja sama antara Koperasi Nelayan dan KDKMP dengan PLN Icon Plus dan mitra swasta lainnya, baik dalam pengembangan usaha, dukungan infrastruktur, maupun integrasi rantai pasok untuk Program Makan Bergizi Gratis," kata Panel Barus. 

Deputi Panel mengajak seluruh pengurus Kopdes/Kel Merah Putih di Bali untuk aktif berpartisipasi dalam program pembinaan, memanfaatkan peluang kemitraan, dan terus mengembangkan unit hilirisasi sesuai potensi masing-masing desa.

Editor: Maria Christina

MENTERI Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pemerintah sedang membuka opsi pembentukan bank koperasi baru. Tujuan pembentukan itu sebagai langkah memperluas akses permodalan dan pembiayaan sektor riil koperasi pengembangan dari Koperasi Merah Putih.

Ferry menyatakan rencana tersebut dilakukan melalui skema patungan antarkoperasi, menyusul adanya penawaran sejumlah bank yang saat ini sedang dipelajari. Namun ia tidak merinci jumlah maupun nama bank tersebut dan hanya menegaskan proses penjajakan masih berlangsung.

“Ada beberapa bank yang ditawarkan kepada kami. (Skemanya) Teman-teman dari koperasi bisa patungan (membeli saham bank). Kita akan lihat (nanti),” kata Ferry mengutip Antara, Kamis, 20 November 2025.

Ia menambahkan pemerintah akan mendorong Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Koperasi agar berperan lebih kuat dalam pembiayaan koperasi. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan modal untuk mendukung Koperasi Merah Putih masuk ke sektor produksi, distribusi, logistik, dan pengelolaan gerai di tingkat desa.

“Kita akan lipat gandakan kekuatan pembiayaan koperasi. LPDB pun akan kita dorong untuk menjadi lembaga pembiayaan yang jauh lebih kuat,” tutur Ferry.

Ia menyatakan penguatan struktur pembiayaan koperasi menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam membangun 80.000 Koperasi Merah Putih. Kehadiran koperasi itu meliputi pembangunan gerai desa, apotek dan klinik desa, jaringan logistik, budidaya pangan, hingga pengembangan industri rumahan skala koperasi. Menteri Koperasi menegaskan pembentukan bank koperasi baru dan penguatan LPDB menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan berbasis koperasi.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto Soedarmono menjelaskan akan meningkatkan dukungan pembiayaan produktif bagi koperasi, terutama untuk mendorong produksi barang kebutuhan sehari-hari. Barang atau produk tersebut akan mengisi gerai Koperasi Merah Putih. "Dengan koperasi yang solid dan memperoleh dukungan pembiayaan yang cukup, maka diharapkan program Koperasi Merah Putih dapat berjalan sesuai target,” kata Krisdianto.

LPDB mencatat 82.707 Koperasi Merah Putih sudah berbadan hukum. Sedangkan pembangunan fisik gerai desa dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Agrinas Pangan Nusantara dan dukungan personel TNI. Krisdianto mengatakan sebanyak 67 koperasi dari 75 koperasi mitra yang diundang telah hadir dan menyatakan komitmen mendukung program tersebut melalui pendampingan dan kemitraan usaha.

MENTERI Koperasi Ferry Juliantono memberikan tenggat waktu dalam pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih sejak peletakan batu pertama atau groundbreaking. “Pembangunan ditargetkan per titik selesai maksimal tiga bulan,” kata Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa, 18 November 2025.

Untuk mempercepat pembangunan gerai Koperasi Merah Putih, pemerintah menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk menggarap proyek tersebut dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia. Adapun groundbreaking pertama kali dilakukan di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada 17 Oktober 2025.

Kementerian Koperasi juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengawasi proses pembangunan gerai. Hingga Selasa, 18 November 2025, Kementerian Koperasi mengklaim sudah ada 30.500 titik atau lokasi siap dibangun Koperasi Merah Putih. Dari jumlah tersebut, Ferry berharap, Agrinas Pangan dapat mulai membangun 25 ribu gerai.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa menargetkan bisa memulai proses pembangunan 2.930 gerai per hari. Namun sampai saat ini Agrinas baru bisa memulai sekitar 1.200 proses pembangunan gerai per hari. Joao melaporkan hingga kini perusahaan telah membangun sebanyak 13.772 gerai koperasi terhitung sejak 3 November 2025.

Ia menyatakan pembangunan satu gerai Koperasi Merah Putih menelan biaya Rp 1,6 miliar. “Menurut kami itu harga yang sangat rasional,” kata Joao dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR.

Joao mengatakan dana pembangunan Rp 1,6 miliar itu berlaku untuk seluruh gerai koperasi di Indonesia, dengan asumsi biaya satu meter persegi pembangunan senilai Rp 2,9 juta. Ia bercerita sempat ada yang mengajukan penghitungan berdasarkan indeks konstruksi. “Kalau menggunakan indeks untuk membangun gerai-gerai ini, kira-kira memerlukan anggaran sekitar Rp 600 triliun,” kata dia.

Angka tersebut berasal dari perbedaan biaya pembangunan setiap daerah. Papua misalnya, memerlukan anggaran senilai Rp 24 ribu untuk pembangunan per meter. Sementara di Nusa Tenggara Timur senilai Rp 12 ribu per meter.

Agrinas juga sudah menetapkan standar bangunan untuk Koperasi Merah Putih, yakni berukuran 20 x 30 meter. Bangunan koperasi akan memiliki gerai toko berukuran 6 x 17 meter, klinik desa 3,5 x 20 meter, dan gudang 4 x 6 meter.

Menurut Joao, proses pembangunan turut melibatkan tenaga lokal. Material yang digunakan dalam pembangunan juga dipastikan berasal dari pemasok lokal. “Kami tidak menggunakan toko-toko supplier maupun pedagang-pedagang besar,” kata dia.

Kemudian, Agrinas Pangan dan TNI juga berperan menyiapkan distribusi logistik. Sebab, menurut dia, di sejumlah wilayah seperti Papua atau daerah pesisir membutuhkan bantuan dari TNI dalam distribusi logistik. Misalnya dengan menggunakan helikopter untuk mendistribusikan logistik ke lokasi.

WAKIL Ketua Komisi VI DPR Muhammad Nurdin Halim menilai pembangunan gerai Koperasi Merah Putih tidak bisa diseragamkan. “Jawa bisa karena penduduknya padat, kelurahan banyak, ini cocok. Tapi di daerah Papua, di daerah Sulawesi, ini mohon dipertimbangkan,” kata dia dalam rapat kerja bersama Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Selasa, 18 November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Nurdin usai mendengarkan paparan Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa tentang desain gerai Koperasi Desa Merah Putih. Dalam paparannya, Joao menjelaskan bangunan koperasi akan memiliki ukuran 20 x 30 meter. Bangunan koperasi akan memiliki gerai toko seukuran 6 x 17 meter, klinik desa 3,5 x 20 meter, dan gudang khusus untuk pupuk 4 x 6 meter. Selain gudang pupuk, Agrinas Pangan mendesain koperasi memiliki ruang penyimpanan untuk elpiji subsidi.

Menanggapi penjelasan tersebut, Nurdin bertanya ulang kepada Joao, apakah desain tersebut akan diimplementasikan terhadap seluruh koperasi yang berjumlah 80 ribu gerai. “Sementara ini karena kita mengejar percepatan, kita fokus dulu dengan desain yang tunggal ini,” kata Joao menjawab pertanyaan Nurdin.

Nurdin kemudian meminta Joao untuk mempertimbangkan dampak penyeragaman desain bangunan koperasi. Ia menjelaskan setiap desa memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Nurdin memperkirakan jumlah penduduk desa bisa berkisar antara 500 hingga seribu orang. “Di kampung sana yang jalannya 5 km, 3 km saja belum tentu datang belanja,” kata dia.

Politikus Partai Golkar itu kemudian mengingatkan soal pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD). Ia mengatakan KUD yang memasok pupuk sebanyak 30 ton berakhir menjadi kandang kambing karena petani enggan membeli di sana. “Pengalaman saya dulu, bangun gudang pupuk (berkapasitas) 30 ton, jadi kandang kambing Pak Menteri,” kata dia.

Menanggapi kritik Nurdin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan memprioritaskan membangun gerai pada lahan yang sudah siap dibangun dengan desain tunggal dari Agrinas Pangan.

Alasannya, karena saat ini pemerintah memfokuskan percepatan pembangunan gerai koperasi. “Nanti ketika Januari, Februari, kita akan menyesuaikan dengan kondisi desa masing-masing,” kata Ferry.

Adapun pembangunan satu unit koperasi akan menelan biaya sebesar Rp 1,6 miliar. Dengan alokasi itu, artinya satu meter persegi pembangunan menelan biaya senilai Rp 2,9 juta. “Menurut kami itu harga yang sangat rasional,” kata Direktur Utama Agrinas Pangan Joao.

Joao mengatakan Agrinas Pangan telah melakukan proses pembangunan sejak 17 Oktober 2025. Ia menargetkan bisa membangun gerai di 2.930 titik dalam sehari. “Tetapi sampai hari ini kami baru bisa sekitar 1.200,” tutur Joao. Adapun Agrinas Pangan Nusantara merupakan BUMN bidang pangan yang ditugaskan pemerintah untuk membangun fisik gerai dan pergudangan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam rapat kerja tersebut Komisi VI DPR, Joao menjelaskan kepada Komisi VI tentang asal usul Agrinas Pangan Nusantara. Joao mengatakan BUMN bidang pangan itu sebelumnya merupakan perusahaan konsultan konstruksi bernama PT Yodya Karya (Persero). Latar belakang itulah, kata Joao, yang menjadi pertimbangan pemerintah menunjuk Agrinas Pangan untuk membangun gerai Koperasi Merah Putih.

Ia bercerita Agrinas Pangan ikut membuat perencanaan desain gerai koperasi dan mengajukannya kepada Kementerian Koperasi. “Mungkin karena desain yang kami buat itu cocok dan dengan waktu serta biaya yang sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga kami ditunjuk,” tutur dia.

Joao mengatakan Agrinas Pangan berperan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan gerai koperasi. Selain itu, Joao menyatakan Agrinas Pangan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan gerai. Perusahaan bersama TNI bekerja sama dalam melakukan survei atau validasi pembangunan, sosialisasi percepatan pembangunan, membantu pembangunan gerai, menyiapkan mandor, tenaga pertukangan, pemasok bahan pembangunan.

Menurut Joao, proses pembangunan turut melibatkan tenaga lokal. Material yang digunakan dalam pembangunan juga ia pastikan berasal dari pemasok lokal. “Kami tidak menggunakan toko-toko supplier maupun pedagang-pedagang besar,” kata dia.

Kemudian, Agrinas Pangan dan TNI juga berperan menyiapkan distribusi logistik. Sebab menurut dia di sejumlah wilayah seperti Papua atau daerah pesisir membutuhkan bantuan dari TNI dalam distribusi logistik. Misalnya dengan menggunakan helikopter untuk mendistribusikan logistik ke Papua.

MENTERI Koperasi Ferry Juliantono meyakini Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi benteng ekonomi rakyat dalam menghadapi ekspansi retail modern yang kian menjangkau wilayah pedesaan.

Dalam Konsolidasi Koperawsi Desa Merah Putih di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu, 1 November 2025, Ferry menyatakan kehadiran retail modern hingga pelosok desa telah menyebabkan perputaran uang di desa tidak lagi dinikmati oleh masyarakat setempat.Ia menilai koperasi desa sebagai solusi untuk mengembalikan kendali ekonomi ke tangan warga.“Sekarang ini banyak retail modern yang masuk sampai pelosok-pelosok. Uang berputar di desa tapi tidak untuk warga desa. Berbeda kalau koperasi desa yang mengelola gerai sembako, uangnya kembali ke warga desa,” kata Ferry dikutip dari keterangan pers kementerian di Jakarta.Ia menegaskan program 80 ribu Kop Desa Merah Putih merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kedaulatan ekonomi desa berbasis koperasi, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.Dalam arah kebijakan tersebut, setiap koperasi desa wajib memiliki empat fasilitas utama, yakni gerai sembako, apotek atau klinik desa, gudang, dan kendaraan logistik.Keempatnya diyakini dapat menjadi pilar kemandirian desa dalam menghadapi tekanan pasar dan ketimpangan akses layanan dasar.“Gerai sembako mencegah penguasaan pasar oleh ritel modern, apotek dan klinik menjamin akses kesehatan terjangkau, gudang menjaga kualitas hasil panen, dan kendaraan memperlancar logistik,” ucap Ferry.Ferry menambahkan Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi instrumen untuk membatasi praktik ekonomi yang hanya menjadikan masyarakat desa sebagai objek. Ia menyebut koperasi sebagai satu-satunya lembaga ekonomi rakyat yang mampu melawan ketimpangan dan kecurangan pasar.Kementerian Koperasi mencatat hingga akhir Oktober 2025 telah berdiri 82.320 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan ratusan di antaranya telah beroperasi.Pemerintah menargetkan seluruh koperasi desa dapat mulai beroperasi pada Maret 2026, seiring percepatan pembangunan gerai dan gudang.Sebagai bentuk dukungan, pemerintah juga akan menyalurkan pembiayaan hingga Rp 3 miliar per koperasi untuk pembangunan fisik dan modal kerja.Ferry berharap seluruh pihak mendukung cita-cita besar Presiden Prabowo untuk mengembalikan arah ekonomi nasional ke jalur ekonomi Pancasila. Ia optimistis, melalui koperasi, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen dapat tercapai.

MENTERI Koperasi Ferry Juliantono mengemukakan kementeriannya terus mengejar target pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih rampung pada Maret 2026. Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan inventarisasi tanah di desa atau kelurahan setiap hari hingga di 1.000 titik untuk percepatan pembangunan fisik koperasi.

Pernyataan itu disampaikan Ferry saat hadir dalam peresmian Koperasi Merah Putih Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Ahad, 26 Oktober 2025.

“Hari ini kami di Kementerian Koperasi terus mengejar target setiap hari. Kami sedang menginventarisasi tanah-tanah di desa-desa dan kelurahan-kelurahan untuk membangun fisik koperasi, gudang, dan gerai," ujar Ferry.

Untuk percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih tersebut, Ferry mengharapkan peran kepala daerah dan dinas serta instansi terkait dalam proses inventarisasi itu. Ia optimistis dengan berbagai upaya yang dilakukan target hingga 80 ribu lebih koperasi merah putih pada Maret 2026 itu dapat tercapai.

"Kami minta bupati dan dinas daerah bekerja sama, dibantu juga oleh teman-teman dari Kodim untuk mempercepat proses inventarisasi ini,” katanya.

Menurut Ferry, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga juga telah berjalan aktif. Ia mengungkapkan kementeriannya sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait percepatan realisasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah itu.

“Setiap hari kami melakukan inventarisasi, bahkan mencapai sekitar 1.000 titik. Ini indahnya perjuangan, kita terus bergerak, tanah-tanah sudah masuk dan fisik bangunan mulai berdiri. Hingga hari ini hampir 5.000 koperasi sedang dalam tahap pembangunan,” ucapnya optimistis.

Menkop menargetkan, pada Maret 2026, sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan sudah terbangun lengkap dengan gudang dan sarana operasional. Koperasi tersebut nantinya akan berperan sebagai pusat distribusi kebutuhan masyarakat sekaligus penampung hasil produksi warga desa.

“Kalau target ini tercapai, kita bisa membayangkan tahun depan akan ada 80 ribu bangunan koperasi berdiri di desa-desa Indonesia. Sekitar 8 ribu di antaranya akan dikelola secara modern sebagai gerai koperasi merah putih,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga akan dilengkapi dengan peralatan pendukung produksi, misalnya dryer atau alat pengering hasil panen, untuk membantu petani dan pelaku usaha desa meningkatkan nilai tambah produk mereka.

“Koperasi desa nanti punya dua fungsi utama, yakni menjadi penyalur kebutuhan masyarakat dan menjadi offtaker hasil pertanian serta produk lokal. Dengan begitu, koperasi benar-benar hadir sebagai tulang punggung ekonomi rakyat,” tutur dia.

Terkait peresmian Koperasi Desa Merah Putih Metuk hari ini, Ferry menilai, koperasi itu telah memiliki fasilitas lengkap. Ia berharap koperasi itu bisa menjadi contoh bagi koperasi merah putih yang lain, terutama di wilayah Boyolali.

"Ini contoh Kopdes Merah Putih yang luar biasa. Bangunan fisiknya dan operasionalisasinya hampir seluruh unit kegiatannya, simpan pinjamnya, transportasinya, logistiknya, gerai sembakonya, klinik dan lain-lainnya itu ada," ungkap Ferry.

Adapun Koperasi Desa Merah Putih Metuk memiliki berbagai unit usaha, di antaranya ada sembako, klinik kesehatan, apotek, fisioterapi hingga mini market.

Manajer Operasional Koperasi Desa Merah Putih Metuk Sumono mengatakan awalnya sempat ragu membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Dengan semangat menyukseskan program nasional Presiden Prabowo, akhirnya dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih Metuk.

Awalnya, kata Sumono, hanya 27 anggota. Seiring berjalan dengan memaparkan berbagai program, akhirnya Kopdes Merah Putih Metuk memiliki 700 anggota dari total sekitar 3.000 jiwa.

Dia menambahkan, karyawan maupun pengurus Koperasi Desa Merah Putih Metuk merupakan warga desa setempat. Hal ini sesuai dengan slogan koperasi itu, yakni "Dari Kita Oleh Kita Untuk Kita".

"Pengelola, karyawan dari Metuk dan maafaatnya untuk Metuk. Jadi tadinya ragu-ragu sekali untuk menjadi anggota. Awalnya 27 anggota, kini 700 anggota," kata dia.

Sumonoberharap Koperasi Desa Merah Putih Metuk ke depan bisa berkolaborasi dan kerja sama dengan para pelaku UMKM Desa Metuk.

"Gerai sembakonya adalah bagaimana kami bisa membikin Kopdes Merah Putih Metuk ini bisa berkolaborasi dengan UMKM," kata dia.

PEMERINTAH menargetkan agar pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih rampung pada 2026. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan dana untuk membangun gudang dan gerai koperasi bersumber dari plafon pembiayaan yang dialokasikan untuk masing-masing koperasi. Adapun masing-masing koperasi mendapatkan plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar yang disalurkan melalui himpunan bank milik negara (himbara).

Kementerian Koperasi telah menggandeng PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih. “Untuk pembangunan fisik itu, kan, ada plafon pencairan dari investasi itu kepada PT Agrinas Pangan. Kementerian Koperasi sudah melakukan kerjasama itu, penunjukkan,” kata Ferry di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

Ferry menekankan bahwa plafon pinjaman dapat dialokasikan untuk belanja modal dan belanja operasional. Namun pinjaman untuk modal kerja akan disalurkan langsung kepada Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Ferry, operasional Koperasi Merah Putih baru akan berjalan setelah infrastruktur fisiknya sudah berdiri. Dia mengklaim ada banyak desa yang belum memiliki standar bangunan fisik gudang dan gerai.

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan bahwa seluruh koperasi akan diberikan fasilitas dan model bisnis yang sama. Namun pada praktiknya, masing-masing koperasi bisa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. “Ada yang desa petani, ada desa nelayan, macam-macam. Ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga hasil daripada desa masing-masing,” kata Dony di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 225.

Penandatanganan kerja sama antara PT Agrinas Pangan Nusantara dan TNI dilakukan di Jakarta pada 10 Oktober 2025. Menurut menteri koperasi, kerja sama ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengelola (BP) Dananatara bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Neagra (BUMN).

SKB tersebut menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara untuk melaksanakan proses percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk membangun gudang dan gerai. “Karena itu, hari ini dilanjutkan dengan penandatanganan antara PT Agrinas Pangan Nusantara dengan TNI adalah untuk mempercepat proses pembangunan fisik gudang dan gerai, serta dukungan tambahan kendaraan operasional dan lain-lainnya,” kata Ferry di Markas Besar TNI, Jakarta, 10 Oktober 2025.

Penandatanganan kerja sama ini meliputi survei dan validasi lokasi pembangunan; sosialisasi dan publikasi percepatan pembangunan; konstruksi bangunan dan mobilisasi masyarakat; pengawasan dan evaluasi percepatan pembangunan; dan distribusi logistik. Kemudian, pengamanan kegiatan dan stabilitas wilayah; pertukaran data dan informasi: serta penyerahan bantuan tanggung jawab sosial lingkungan (TJL) dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi akan membebaskan lahan yang bakal dijadikan bangunan koperasi desa merah putih. Itu merupakan upaya Dedi untuk membantu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, selama ini bangunan koperasi di wilayah Jawa Barat berdiri di atas lahan milik provinsi dan kabupaten kota. "Salama itu untuk kepentingan ekonomi, asas kekeluargaan, ya tidak ada masalah bagi Jabar," kata Dedi dalam siaran pers, Rabu, 22 Oktober 2025. Dedi mengatakan agar sistem koperasi bisa berjalan, diperlukan kejujuran dan integritas para anggota koperasinya. Menurut dia, prinsip dasar koperasi sebetulnya sangat sederhana dan beririsan dengan pengelolaan keuangan daerah, yakni kejujuran. Alhasil, koperasi akan tumbuh maksimal jika pengurusnya memiliki kejujuran dan berintegritas. “Prinsip dasar koperasi itu sederhana, sama dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah — diperlukan para ketua, para pengurus yang jujur, itu saja. Jujur dan berintegritas, selain memiliki visi ekonomi, dia harus punya integritas diri. Kalau itu terpenuhi, koperasi pasti maju,” ujarnya. Orang nomor wahid di Jawa Barat itu menyoroti perlu adanya perbaikan sikap mental dalam mengelola koperasi. Kebanyakan masih ada pengurus yang merasa jika jabatan dan aset koperasi merupakan milik pribadi. “Ketika dia menjadi ketua koperasi, tinggal di situ, kemudian berekonomi di situ, kadang-kadang tidak mau diganti. Seolah-olah itu tempat milik dia. Hal-hal seperti ini yang harus segera dibenahi,” ujar dia. Dedi bersama dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menggelar Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinwil) Jawa Barat di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin, 20 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, Ferry Juliantono berharap bantuan dari pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan untuk bangunan gedung koperasi termasuk pergudangan. "Jumlahnya sekarang sudah mencapai lebih dari 81 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Operasionalnya dibantu pemerintah pusat. Kami minta dukungan dari daerah untuk sertifikat tanah untuk bangunan dan pergudangan," katanya. Menurut Ferry, Dewan Koperasi merupakan wadah tunggal untuk menggerakkan koperasi di Indonesia. Alhasil, kata dia, sokongan dari pemerintah daerah termasuk Jawa Barat menjadi hal penting untuk kemajuan koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia.