Bisnis.com, MEDAN — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatra Utara (Sumut) I menyerahkan 2 (dua) tersangka terkait faktur pajak fiktif dalam dua kasus berbeda ke kejaksaan di wilayah Sumut.

Kepala Kanwil DJP Sumut I Belis Siswanto mengatakan kedua tersangka yakni VVS yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Belawan dan JT yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Medan.

“Tersangka diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan turut serta menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan, bukti pemotongan, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,” jelas Belis dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Perbuatan kedua tersangka dilakukan untuk mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetorkan ke negara. Sejauh ini, total kerugian penerimaan negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp5,3 miliar.

Adapun keduanya ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus faktur pajak fiktif yang berbeda.

Belis mengatakan tersangka VVS terjerat kasus faktur pajak untuk CV MSS dan CV SMA periode waktu 2017-2020. Dalam kasus ini, negara kehilangan pendapatan PPN sebesar Rp288 juta di CV MSS dan Rp2,5 miliar di CV SMA.

Sementara dalam kasus lainnya, tersangka JT diduga sebagai pihak yang membantu menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya pada CV SMA. Besar kehilangan pendapatan negara dalam kasus yang menjerat tersangka JT mencapai Rp2,57 miliar.

Dengan demikian, total kerugian penerimaan negara untuk kedua kasus ini di wilayah Sumut mencapai Rp5,3 miliar.

Selain penyerahan tersangka, DJP Sumut I juga menyerahkan barang bukti serta berkas perkara kepada kejaksaan. Barang bukti tersebut meliputi dokumen perpajakan, bukti transaksi, serta perangkat pendukung lainnya.

Belis menyebut tindakan kedua tersangka melanggar Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

DJP Sumut I pun mengimbau seluruh wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan.

“Hindari segala bentuk praktik penyalahgunaan faktur pajak yang dapat merugikan negara dan berkonsekuensi pada sanksi pidana,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan atau manufaktur menunjukkan tren penurunan. Padahal, manufaktur merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Data Kementerian Keuangan memperlihatkan penerimaan pajak industri pengolahan sepanjang Januari–November 2024 terkoreksi 4,27% secara tahunan (year on year/YoY). Tren negatif ini berlanjut pada 2025, yang mana setoran manufaktur hanya mencapai Rp471,17 triliun, atau kembali turun 0,9% YoY.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Consulting Wahyu Nuryanto memaparkan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap total penerimaan pajak secara umum menunjukkan tren yang stagnan. Pada 2025, porsi penerimaan dari manufaktur tercatat sebesar 24,6%, bergerak tipis dibandingkan dengan capaian 2024 yang berada di level 24,5%.

Secara agregat, sambungnya, sektor penyumbang pajak terbesar belum bergeser dari empat pilar utama: manufaktur, perdagangan, keuangan dan asuransi, serta pertambangan. Kendati demikian, di balik stagnasi porsi tersebut, nominal penerimaan pajak dari sektor manufaktur sejatinya mengalami penurunan.

"Jika kita lihat kinerjanya, penerimaan pajak dari sektor manufaktur mengalami penurunan. Kontraksi ini juga terjadi di dua sektor penopang lainnya, yaitu perdagangan dan pertambangan. Hanya sektor keuangan dan asuransi yang kinerjanya positif di 2025," urai Wahyu, Kamis (26/2/2026).

Dia menilai bahwa kontraksi tersebut tidak terlepas dari pukulan ganda: pelemahan kinerja ekonomi secara makro dan lonjakan subsidi fiskal melalui belanja perpajakan alias ax expenditure.

Merujuk pada Laporan Belanja Perpajakan, pemerintah memproyeksikan total belanja perpajakan pada 2025 meroket hingga Rp530,3 triliun, melesat jauh dari realisasi 2024 yang sebesar Rp400,1 triliun. Dari porsi tersebut, guyuran insentif spesifik diperkirakan melonjak dari Rp98,9 triliun pada 2024 menjadi Rp137,2 triliun pada 2025.

Problem Struktural, Bukan Sekadar Kepatuhan

Lebih lanjut, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman melihat bahwa merosotnya penerimaan manufaktur harus dibaca sebagai masalah struktural, bukan sekadar isu administrasi atau kepatuhan wajib pajak.

Menurutnya, pelemahan kontribusi sektor manufaktur menyiratkan persoalan mendasar tentang bagaimana nilai tambah diciptakan dalam perekonomian. Rizal menekankan bahwa yang menyusut saat ini adalah basis pajaknya itu sendiri, yaitu laba dan nilai tambah industri.

Masalahnya, pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini ini mengingatkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat sensitif terhadap siklus usaha.

"Ketika margin industri tertekan akibat mahalnya bahan baku impor, biaya logistik, dan pelemahan permintaan ekspor serta domestik, penerimaan pajak turun lebih cepat dibanding output, karena pajak dipungut atas profit dan value added, bukan volume produksi," jelas Rizal.

Dia menyoroti bahwa fenomena transformasi ekonomi yang berubah di Tanah Air. Pertumbuhan Indonesia kini lebih banyak ditopang oleh sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, dan ekonomi digital yang sebagian besar bersifat informal atau lintas batas negara.

Akibatnya, basis pemajakan relatif menyempit meski produk domestik bruto (PDB) tetap tumbuh di kisaran 5%. Di sisi lain, kontribusi manufaktur justru terjebak pada stagnasi di level 18%–19% terhadap PDB.

Rizal berpendapat, tekanan impor barang murah turut memperparah keadaan dengan menggerus nilai tambah domestik. Banyak pelaku industri lokal yang pada akhirnya menyerah dan bergeser posisi dari produsen menjadi sekadar distributor atau perakit ringan.

Faktor arah kebijakan industrial pemerintah juga dinilai memegang andil besar. Ekspansi insentif seperti tax holiday, tax allowance, fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga super deduction tax secara efektif memangkas effective tax rate industri dalam jangka pendek.

"Investasi memang masuk, tetapi dominan ke sektor hilirisasi komoditas yang capital intensive dan basis pajaknya sempit, bukan manufaktur padat karya yang biasanya memberi penerimaan luas," ungkap Rizal.

Dia menyimpulkan, rentetan indikator tersebut mulai dari stagnasi kontribusi PDB, pelemahan serapan tenaga kerja, hingga anjloknya penerimaan fiskal adalah gejala nyata dari stagnasi industrial, meski belum sepenuhnya masuk pada fase deindustrialisasi dini.

"Artinya, persoalannya lebih merupakan isu arah kebijakan industrial daripada administrasi perpajakan. Jika tren ini berlanjut, rasio pajak akan semakin sulit dinaikkan karena negara kehilangan sektor yang paling produktif," tutupnya.

Bisnis.com, TANGERANG — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak membuka peluang untuk kembali mendorong urgensi aturan pembatasan transaksi uang kartal, menyusul temuan modus penghindaran pajak di industri baja yang didominasi oleh transaksi tunai (cash basis) untuk menghindari pajak pertambahan nilai (PPN).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa praktik jual beli material konstruksi tanpa faktur pajak dan PPN sering kali dilakukan secara tunai. Modus ini membuat negara merugi hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Menurut Bimo, bukti empiris dari penyidikan kasus ini dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk mendesak realisasi pembatasan uang tunai yang wacananya sudah bergulir sejak lama.

"Pembatasan uang kartal sudah beberapa tahun ada rencana seperti itu. Terus terang bukan di kami [ranahnya], tapi kalau memang nanti hasil dari kami ada bukti empiris yang kuat untuk bisa approach ke arah sana, ya let's see [kita lihat]," ujarnya di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) di Tangerang, Kamis (5/2/2026).

Bimo menjelaskan bahwa penggunaan uang tunai dalam jumlah besar memudahkan pengusaha nakal menyembunyikan omzet. Dalam kasus 40 perusahaan baja yang tengah disidik DJP, para pelaku mengalihkan pendapatan perusahaan ke rekening pribadi pengurus, pemegang saham, hingga karyawan, atau bertransaksi tunai sepenuhnya.

Akibatnya, PPN hilang dan pajak penghasilan (PPh) badan menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya.

"Kerugian 40 perusahaan tersebut estimasinya setiap tahun sekitar Rp4 triliun," jelasnya.

Otoritas pajak menilai pergeseran ke arah transaksi digital semestinya sudah menjadi keniscayaan. Bimo mencontohkan penggunaan payment gateway dan QRIS yang semakin masif seharusnya mempersempit ruang gerak transaksi tunai dalam jumlah jumbo yang tidak terlacak.

Melebar ke Industri Mebel

Selain baja, Bimo mensinyalir modus serupa terjadi di sektor manufaktur lain yang berbasis material konstruksi dan rumah tangga. DJP, katanya, tengah membidik industri furnitur atau mebel yang terindikasi melakukan pola pengelakan pajak yang sama.

"Tentu, ada beberapa industri yang juga melakukan hal yang sama, seperti mebel dan lain-lain. Nanti kita akan report kalau sudah waktunya. Memang ada beberapa yang terindikasi," tambahnya.

Dalam penyidikan saat ini, DJP menaksir kerugian negara sementara dari tiga entitas utama (PT PSI, PT PSM, PT VPN) mencapai Rp510 miliar. DJP menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang disamarkan lewat berbagai rekening tersebut.

Bimo menegaskan langkah penegakan hukum ini bukan hanya soal mengejar penerimaan, melainkan menciptakan iklim bisnis yang setara.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mulai menggalakkan sidak atas para pengemplang pajak. Dia bermaksud mematahkan stigma bahwa aparat pajak bisa 'dibeli' demi memuluskan praktik bisnis ilegal.

"Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya bisnis lancar. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main, ya kita hajar terus," ucap Purbaya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Dua petinggi PT APPN resmi diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada 15 Desember 2025 atas dugaan manipulasi pajak yang dilaporkan merugikan kas negara senilai Rp452,80 juta.

Penyerahan tersangka atas nama GN dan TP ini menandai tahap baru dalam upaya penegakan hukum perpajakan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Teddy Heriyanto menyatakan tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara melimpahkan berkas perkara tahap kedua kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan didampingi Tim Korwas Ditreskrimsus Polda Kaltim.

"Penegakan hukum di sektor perpajakan bukan sekadar mengejar setoran, melainkan membangun keadilan ekonomi dan menciptakan efek jera," kata Teddy Heriyanto dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Dia melanjutkan, kedua tersangka yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT APPN terbukti secara sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai serta menyampaikan SPT dengan konten tidak lengkap atau menyesatkan.

Modus operandi ini dilakukan sepanjang periode Januari 2019 hingga Desember 2020. Dalam perjalanan bisnisnya, PT APPN tercatat melakukan transaksi penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) kepada PT HSS pada masa pajak Februari-Maret 2019 dan Februari-September 2020.

Tak berhenti di situ, perusahaan tersebut juga menyediakan jasa angkut material batu belah dari tambang Quarry milik PT LMS pada April 2019.

Faktur pajak telah diterbitkan dan PPN telah dipungut, namun kewajiban pelaporan justru diabaikan begitu saja.

Kendati Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam telah menempuh jalur persuasif melalui imbauan dan konseling berkali-kali, wajib pajak tetap bersikukuh tidak melaporkan sejumlah masa SPT PPN.

Alhasil, otoritas pajak tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah penegakan hukum melalui pemeriksaan bukti permulaan.

Perbuatan kedua tersangka ini dapat dijerat dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Ancaman hukuman yang menanti cukup berat, yaitu pidana penjara minimal 6 bulan hingga maksimal 6 tahun, ditambah denda 2 hingga 4 kali lipat dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Bahkan, penyidik DJP telah melakukan pemblokiran aset milik tersangka sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan Pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP.

Langkah ini memastikan bahwa pemulihan kerugian negara (asset recovery) dapat dilaksanakan melalui eksekusi jaksa sesuai putusan pengadilan nantinya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memeriksa lebih dari 50.000 wajib pajak baik badan maupun orang pribadi selama tahun lalu.

Meski demikian, rasio cakupan pemeriksaan alias audit coverage ratio pajak turun dari 1% menjadi 0,83% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP) masih di bawah standar Dana Moneter Internasional alias IMF di kisaran 3% - 5%.

Adapun pemeriksaan pajak merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

Laporan Tahunan DJP Tahun 2024 yang belum lama ini terbit mengungkap bahwa rasio cakupan pemeriksaan WP kalau dirinci mencakup kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi.

Sekadar ilutrasi, jumlah wajib pajak korporasi atau badan yang diperiksa pada tahun 2024 mencapai 47.835 dari 2,06 juta orang WP. Rasio pemeriksaan untuk wajib pajak korporasi adalah 2,3%.

Khusus WP orang pribadi dari jumlah yang telah melaporkan SPT ke otoritas pajak sebanyak 4,9 juta, 10.243 di antaranya telah menjalani pemeriksaan. Sementara itu. kalau pemeriksaan WP badan dan orang pribadi digabungkan, hasilnya hanya di angka 0,83%.

Langkah DJP Tahun Ini

Ditjen Pajak alias DJP telah menerbitkan PER-18/PJ/2025 tentang Tindak Lanjut Data Konkret pada 24 September 2025. Data kontret adalah data yang diperoleh atau dimiliki otoritas pajak, yang mencakup faktur pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, bukti potong atau bukti pungut PPh yang tidak dilaporkan, hingga bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung wajib pajak.

Bukti transaksi atau data perpajakan yang masuk kategori data konkret sebagai berikut:

Pertama, kelebihan kompensasi pada SPT Masa PPN yang tidak didukung dengan kelebihan bayar pada SPT PPN. Kedua, penghitungan kembali pajak masukan sebagai pengurang pajak keluaran oleh WP yang tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang pajak.

Ketiga, PPN disetor di muka yang tidak atau kurang dibayar. Keempat, pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan. Kelima, pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan.

Keenam, penghasilan yang tidak atau kurang dilaporkan berdasarkan data bukti potong yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan/atau kekeliruan sehubungan dengan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto.

Ketujuh, data atau keterangan yang bersumber dari ketetapan atau keputusan di bidang perpajakan termasuk putusan atas sengketa penerapan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan, yang bersifat inkrah, yang dapat langsung digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan yang tidak atau kurang dilaporkan oleh WP dalam SPT.

Kedelapan, data atau keterangan yang telah diterbitkan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan; dibuat berita acara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat persetujuan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan telah ditandatangani Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa, namun pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut belum atau tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah disetujui oleh Wajib Pajak, yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membongkar kasus dugaan pemalsuan faktur pajak yang ditaksir merugikan negara hingga Rp10,6 miliar.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Barat menyerahkan tiga orang terkait kasus ini, serta barang bukti tindak pidana itu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

"Tersangka dalam perkara ini adalah AFW, bersama AH dan calon tersangka FJ, yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui PT FNB," kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar dalam keterangan resmi, Jumat (14/11).

Ia menjelaskan para tersangka diduga menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif dan melaporkan SPT yang tidak benar. Aksi itu berlangsung dari Januari sampai dengan Oktober 2022.

Penyerahan pelaku dan barang bukti dilakukan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jakarta Barat setelah berkas perkara dinyatakan lengkap kemarin (13/11).

"Ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penanganan perkara pidana di bidang perpajakan," imbuhnya.

Akibat pemalsuan tersebut, negara ditaksir rugi sekitar Rp10,6 miliar.

Pelaku dijerat Pasal 39A huruf a juncto pasal 39 ayat (1) huruf d juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang terakhir direvisi dalam UU Cipta Kerja.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menangkap tiga tersangka pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang telah merugikan negara senilai Rp 10,59 miliar.

Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jakarta Barat pada 13 November 2025 telah menyerahkan tiga tersangka itu beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Penyerahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan.

"Penyerahan yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat merupakan tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, salah satu tahapan penting dalam proses penanganan perkara pidana di bidang perpajakan," dikutip dari Siaran Pers Nomor SP-30/WPJ.05/2025, Jumat (14/11/2025).

DJP menyebut, tersangka dalam perkara ini berinisial AFW, AH dan calon tersangka FJ. Menurut DJP ketiganya patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui PT FNB.

Modus tindak pidana para tersangka diduga menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) serta menyampaikan SPT Masa PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yang tidak benar untuk masa pajak Januari sampai dengan Oktober 2022.

"Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp10.597.458.809," sebagaimana tertera dalam siaran pers DJP itu.

Perbuatan para tersangka melanggar ketentuan Pasal 39A huruf a juncto pasal 39 ayat (1) huruf d juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

"Kolaborasi dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan," dikutip dari siaran pers Kanwil DJP Jakarta Barat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengusut praktik arisan faktur yang diduga dilakukan pengusaha untuk mengakali insentif pajak penghasilan atau PPh final UMKM 0,5%.

Pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025), Purbaya mengaku sudah mendengar soal permasalahan itu, yakni ada pengusaha yang memecah-mecah usahanya agar bisa mendapatkan insentif PPh final UMKM 0,5%.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif tersebut hingga 2029. Para pelaku UMKM dengan omzet Rp400 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun bisa mendapatkan keringanan pajak tersebut dari pemerintah sebagai salah satu bagian dari paket akselerasi ekonomi.

"Saya sudah dengar juga harusnya [batas omzetnya] hanya sampai Rp4,8 miliar, kalau sudah sampai itu ya pecah jadi dua UMKM," terangnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

Untuk itu, Purbaya akan mengecek data terkait yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maupun data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.

"Kita coba dalami lagi, bisa enggak kita deteksi itu dengan database yang ada di Coretax maupun nanti kerja sama dengan database di Kementerian Hukum. Ini effort baru, saya enggak harap dalam waktu setahun menghasilkan jumlah signifikan dalam hal peningkatan pajak atau penjaringan orang-orang yang melakukan hal tersebut," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewanti-wanti pengusaha agar tidak mengakali insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM 0,5% dengan praktik "arisan faktur".

Airlangga mengingatkan agar keputusan pemerintah untuk memperpanjang insentif pajak itu disalahgunakan. Dia menyebut pemerintah sudah memahami praktik-praktik untuk mengakali kebijakan PPh final UMKM 0,5%.

"Jangan buka toko [lagi], yang omzetnya sudah Rp5 miliar diturunin ke toko tetangga, tukar-menukar faktur. Nah kita sudah agak paham, bagaimana di pasar itu berlaku arisan faktur. Nah ini juga harus kita jaga," ujar Airlangga dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).