Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan regulasi anyar mengenai restrukturisasi fasilitas pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Kebijakan ini merevisi aturan terdahulu guna menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen.

Insentif PPh Final UMKM tarif khusus tersebut kini tidak lagi dapat dinikmati oleh seluruh jenis badan usaha. Berdasarkan dokumen resmi beleid yang diundangkan per 22 April 2026, fasilitas istimewa ini secara spesifik hanya menyasar dua jenis kualifikasi Wajib Pajak (WP) badan, yaitu perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang serta koperasi. Langkah pengetatan diambil demi meminimalkan celah penghindaran pajak oleh korporasi skala besar yang kerap menyalahgunakan skema tersebut.

“Pasal 56 aaya (1) merupakan wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang dan koperasi, yang menerima penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar,” tulis beleid baru tersebut, dikutip Minggu (31/5/2026)

Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) PP No. 20/2026, selain kedua entitas badan tersebut, kelompok Wajib Pajak orang pribadi juga tetap diperkenankan menggunakan tarif 0,5 persen ini.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh.

Adapun bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Melalui penerbitan aturan baru ini, otoritas perpajakan berupaya mendorong pelaku usaha kecil masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal lewat pemberian kemudahan administrasi yang lebih tepat sasaran.

Restrukturisasi regulasi ini diproyeksikan mampu memperluas basis perpajakan nasional tanpa mengabaikan asas keadilan serta kepastian hukum bagi iklim bisnis domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini implementasi Coretax memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara, seperti tercermin dari lonjakan tajam nilai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kurang bayar.

Purbaya mengungkapkan bahwa sistem Coretax telah mencatat 13.056.881 wajib pajak melaporkan SPT Tahunan per 30 April 2026. Dia menyoroti secara khusus tren kenaikan drastis pada nilai SPT kurang bayar di berbagai segmen wajib pajak.

Data Kementerian Keuangan mengungkapkan lonjakan paling fantastis terjadi pada segmen Orang Pribadi (OP) Nonkaryawan. Dari 1.438.498 SPT yang dilaporkan, nilai SPT kurang bayar pada segmen ini melonjak hingga 949% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp3,02 triliun.

Sementara itu, pada segmen OP Karyawan dengan total 10.743.907 SPT, nilai kurang bayar tercatat sebesar Rp8,88 triliun atau melesat 83% YoY. Adapun untuk Wajib Pajak Badan, dari 874.476 SPT yang masuk, nilai Kurang Bayar mencapai Rp50,21 triliun atau naik 18%.

"Ini menunjukkan apa? Selain perbaikan ekonomi, ada juga perbaikan dari atau dampak positif dari Coretax ini," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (5/5/2026).

Bendahara negara menjelaskan bahwa lonjakan kepatuhan material ini tidak lepas dari fitur pre-populated SPT yang terintegrasi di dalam Coretax. Sistem ini mengonsolidasikan data secara otomatis end-to-end, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi memasukkan seluruh data secara manual, sekaligus meminimalisir celah penghindaran pajak.

"Jadi basically sistem Coretax ini bagus karena Anda enggak usah masukin SPT sendiri kan? Sudah sekaligus dan kita konsolidasi langsung. Mungkin yang ngibul-ngibul sekarang susah," ujarnya.

Meski sukses mendongkrak akurasi pelaporan dan berimbas positif pada pendapatan negara, Purbaya tidak menampik bahwa masa transisi Coretax masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, terutama terkait kenyamanan pengguna (user interface) saat diakses oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, dia berjanji ke depan akan diperbaiki.

Sebagai informasi tambahan, seiring dengan optimalisasi sistem Coretax dan untuk memberikan ruang bagi dunia usaha, pemerintah juga telah menetapkan perpanjangan jatuh tempo pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan hingga 31 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut perpanjangan batas akhir pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) badan atau PPh pasal 29 didasari oleh banyaknya permohonan dari wajib pajak (WP) terkait.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan bahwa ada sekitar 4.000 permintaan perpanjangan periode pelaporan dari WP Badan, masyarakat umum, asosiasi dan pihak penghubung atau tax intermediaries.

"Jadi kami pertimbangkan betul. Kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di April ini, maka tadi arahan Pak Menteri [Keuangan] untuk relaksasi laporannya itu insyaallah akan segera kami rilis," terang Bimo di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo menyebut relaksasi atau perpanjangan periode pelaporan ini sama dengan yang diterapkan untuk SPT PPh orang pribadi (OP) yakni satu bulan. Untuk itu, periode pelaporan SPT Badan yang harusnya berakhir hari ini, Kamis (30/4/2026), diperpanjang sampai Minggu (31/5/2026).

Keputusan atau payung hukum pemberian relaksasi pelaporan SPT Badan ini akan segera diunggah oleh DJP. Namun, untuk pembayaran SPT, otoritas pajak mengaku masih harus menghitung lagi pengaruhnya terhadap capaian penerimaan pajak April 2026.

Meski demikian, Bimo menyebut data sampai 29 April 2026 kemarin menujukkan penerimaan pajak masih tumbuh dua digit seperti tiga bulan sebelumnya. Kepastian soal relaksasi pembayaran SPT ditentukan oleh kinerja penerimaan sampai dengan 30 April ini.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April. Nah 30 April ini kami harus pastikan supaya sesuai dengan target," tuturnya.

Adapun relaksasi pelaporan SPT tahunan PPh Badan ini sudah direstui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk diketahui, sebagaimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT bagi WP Badan adalah 30 April setiap tahunnya.

Namun demikian, Bimo menyebut Menkeu Purbaya memberi pertimbangan perpanjangan deadline lantaran mendapatkan masukan dari sejumlah WP Badan baik asosiasi maupun beberapa korporasi.

Sampai dengan pukul 12.00 WIB siang ini, Bimo menyebut total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Di sisi lain, Bimo memastikan periode penyampaian dan pembayaran SPT PPh orang pribadi atau pasal 21 berakhir hari ini. Sebelumnya, periode pelaporan dan pembayarannya sudah diperpanjang dari 31 Maret sampai 30 April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJPKemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sehari menjelang batas akhir pelaporan atau deadline mencapai 10,1 juta SPT.

Tingkat pelaporan berdasarkan data yang ditarik Senin (30/3/2026) pukul 00.00 WIB itu baru 67,4% dari total target SPT yakni 15 juta SPT.

"Untuk periode s.d. 30 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.124.668 SPT," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, Selasa (31/3/2026).

Secara terperinci, 10,1 juta SPT yang sudah dilaporkan itu meliputi tahun buku Januari-Desember didominasi oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan 8.877.779 SPT.

Kemudian, WP OP nonkaryawan 1.039.175 SPT serta WP badan berdenominasi rupiah 205.752 SPT dan WP badan berdenominasi dolar AS 145 SPT.

Sementara itu, jumlah SPT beda tahun buku atau mulai dilaporkan 1 Agustus 2025 yang masuk berjumlah 1.795 SPT dari WP badan berdenominasi rupiah serta 22 SPT dari WP badan berdenominasi dolar AS.

Di sisi lain, sebanyak 17.367.922 WP telah mengaktivasi akun Coretax sampai dengan periode yang sama. Perinciannya meliputi 16.310.079 WP pribadi, 967.121 WP badan, 90.495 WP instansi pemerintah serta 227 WP perdagangan melalui sistem elektronik.

Deadline Diperpanjang

Untuk diketahui, batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh bagi WP OP yakni 31 Maret 2026 dan WP badan 30 April 2026. Namun, DJP pada pekan lalu telah resmi menghapus sanksi administratif bagi WP OP yang menyampaikan SPT tahunan melewati batas akhir (deadline) 31 Maret 2026.

Dengan demikian, secara tidak langsung periode pelaporan SPT untuk WP OP diperpanjang. Hal ini tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Aturan anyar itu berlaku untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tahun pajak 2025 dan penyampaian SPT PPh tahun pajak 2025. WP OP yang membayar PPh 29 dan menyampaikan SPT tahunan 2025 setelah 31 Maret sampai dengan 30 April 2026 diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda maupun bunga.

Relaksasi itu juga berlaku untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh pasal 29 atas SPT tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," terang Inge pada pernyataan terpisah, Jumat (27/3/2026).

Di sisi lain, dengan perpanjangan batas akhir pelaporan SPT, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memprediksi akan ada pergeseran penerimaan pajak untuk Maret ke April 2026. Menurutnya, akan ada sekitar pergeseran penerimaan pajak senilai Rp5 triliun.

"Yang pasti ada pergeseran penerimaan juga sudah pasti ke April gitu. Mungkin sekitar Rp5 triliun lah yang akan geser sampai April. Kami sudah laporkan juga kepada Pak Menteri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jelang pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT Tahunan), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong pemanfaatan layanan digital melalui sistem Coretax DJP. Agar dapat menggunakan seluruh fitur layanan perpajakan, wajib pajak perlu melakukan aktivasi akun Coretax terlebih dahulu, dilanjutkan dengan permohonan kode otorisasi.

Aktivasi akun Coretax dapat dilakukan baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, dengan tahapan yang sedikit berbeda. Simak panduan ringkas berikut ini.

Cara Aktivasi Akun Coretax DJP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan informasi yang disampaikan DJP melalui media sosial resminya, Selasa (20/1/2025) aktivasi akun Coretax untuk wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan secara mandiri dengan langkah-langkah berikut:
1. Akses laman resmi Coretax DJP di https://coretaxdjp.pajak.go.id.
2. Pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
3. Jawab pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.
4. Masukkan NPWP, lalu klik Cari.
5. Lengkapi data alamat email dan nomor telepon yang aktif.
6. Lakukan verifikasi identitas dengan memilih menu Take a Photo, lalu lanjutkan ke Validasi Foto.
7. Centang persetujuan persyaratan wajib pajak dan klik Simpan.
8. Periksa email masuk yang berisi informasi akun dan surat penerbitan.
9. Login kembali ke Coretax menggunakan kata sandi dari email.
10. Lakukan perubahan kata sandi dan buat passphrase.
11. Setelah itu, akun Coretax siap digunakan.

Cara Aktivasi Akun Coretax DJP untuk Wajib Pajak Badan

Sementara itu, proses aktivasi untuk wajib pajak badan pada prinsipnya serupa, dengan beberapa penyesuaian:
1. Buka laman https://coretaxdjp.pajak.go.id.
2. Pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
3. Jawab pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.
4. Kolom Penanggung Jawab Wajib Pajak Perusahaan dan Proksi Warisan Tidak Terbagi dapat dilewati.
5. Masukkan NPWP badan, lalu klik Cari.
6. Lengkapi data email dan nomor telepon.
7. Setujui persyaratan wajib pajak dan klik Simpan.
8. Cek email untuk mendapatkan informasi login dan surat penerbitan akun.
9. Login menggunakan kata sandi awal, kemudian lakukan ubah sandi dan buat passphrase.
10. Akun Coretax badan pun siap digunakan.

Cara Mendapat Kode Otorisasi Coretax DJP

Setelah akun Coretax aktif, wajib pajak perlu mengajukan kode otorisasi. Kode ini berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi, antara lain untuk tanda tangan elektronik, penerbitan bukti potong, serta layanan perpajakan digital lainnya.

Berikut langkah-langkah pengajuan kode otorisasi Coretax:

1. Login ke akun Coretax DJP.
2. Masuk ke menu Portal Saya, lalu pilih Permintaan Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik.
3. Isi data sertifikat digital dan pilih penyedia sertifikat, termasuk yang dikelola DJP.
4. Masukkan ID Penandatanganan atau buat passphrase.
5. Centang pernyataan persetujuan, kemudian klik Kirim.
6. Jika berhasil, akan muncul notifikasi Sertifikat Digital Berhasil Dibuat.
7. Unduh tanda terima dan surat penerbitan sertifikat digital.
8. Kembali ke menu Portal Saya dan pilih Profil Saya.
9. Masuk ke Nomor Identifikasi Eksternal, lalu pilih Digital Certificate.
10. Jika status masih INVALID, klik Periksa Status.
11. Setelah status berubah menjadi VALID, klik Menghasilkan.
12. Dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP akan tersedia di menu Dokumen Saya.

Dengan status valid tersebut, kode otorisasi Coretax DJP resmi aktif dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi perpajakan secara digital. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada awal 2026 masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi.

Dari total 8.160 SPT Tahunan yang dilaporkan melalui sistem Coretax dalam tiga hari pertama Januari, mayoritas berasal dari segmen orang pribadi, sementara kontribusi wajib pajak badan berada di urutan kedua.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan, dari total pelaporan tersebut, sebanyak 6.085 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan dan 1.498 SPT dari orang pribadi nonkaryawan.

Adapun pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 577 SPT, terdiri atas badan berdenominasi rupiah dan valuta asing.

Komposisi ini mencerminkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT di awal tahun masih ditopang oleh wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, partisipasi wajib pajak badan belum menunjukkan peningkatan signifikan pada periode awal Januari.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyampaikan bahwa pelaporan SPT sejak awal tahun merupakan indikator positif bagi kepatuhan perpajakan.

Namun demikian, DJP terus mendorong seluruh kelompok wajib pajak, termasuk badan usaha, untuk menyampaikan SPT secara tepat waktu melalui Coretax.

"Wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak. Panduan tersebut kami siapkan agar mudah dipahami dan dapat diakses kapan saja,” jelasnya.

Seiring dengan pelaporan SPT, penggunaan sistem Coretax juga terus meningkat. Hingga 3 Januari 2026, lebih dari 11,27 juta wajib pajak tercatat telah melakukan aktivasi atau login akun Coretax. Meski demikian, DJP mencatat bahwa intensitas penggunaan masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi .

DJP mengimbau Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat peningkatan signifikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax pada awal 2026.

Hingga 3 Januari 2026 pukul 10.06 WIB, sebanyak 8.160 SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Capaian tersebut terbilang kontras dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada 1 Januari sampai dengan 3 Januari 2025, jumlah SPT Tahunan yang masuk baru mencapai 39 laporan. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan kepatuhan sekaligus pemanfaatan sistem Coretax sejak awal tahun pajak .

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyampaikan bahwa pelaporan dini mencerminkan perubahan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, peningkatan tersebut tidak hanya mencerminkan capaian administratif, tetapi juga partisipasi publik yang lebih aktif.

"Angka ini bukan sekadar capaian statistik. Di baliknya ada semangat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban secara sadar dan tepat waktu,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (3/1/2025).

Berdasarkan data DJP, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dari total 8.160 SPT yang masuk, sebanyak 6.085 SPT dilaporkan oleh orang pribadi karyawan dan 1.498 SPT oleh orang pribadi nonkaryawan. Sementara itu, wajib pajak badan menyumbang 577 SPT, yang terdiri atas badan berdenominasi rupiah dan valuta asing .

Seiring dengan peningkatan pelaporan SPT, penggunaan Coretax juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Hingga 3 Januari 2026, lebih dari 11,27 juta wajib pajak tercatat telah melakukan aktivasi atau login akun Coretax. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan wajib pajak orang pribadi, disusul wajib pajak badan dan instansi pemerintah. .

Pada hari yang sama, DJP mencatat lebih dari 69,14 ribu wajib pajak mengakses sistem Coretax untuk berbagai keperluan administrasi perpajakan. DJP menilai hal ini menandakan bahwa sistem tersebut tidak hanya diaktifkan, tetapi juga digunakan secara aktif oleh wajib pajak .

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memeriksa lebih dari 50.000 wajib pajak baik badan maupun orang pribadi selama tahun lalu.

Meski demikian, rasio cakupan pemeriksaan alias audit coverage ratio pajak turun dari 1% menjadi 0,83% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP) masih di bawah standar Dana Moneter Internasional alias IMF di kisaran 3% - 5%.

Adapun pemeriksaan pajak merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

Laporan Tahunan DJP Tahun 2024 yang belum lama ini terbit mengungkap bahwa rasio cakupan pemeriksaan WP kalau dirinci mencakup kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi.

Sekadar ilutrasi, jumlah wajib pajak korporasi atau badan yang diperiksa pada tahun 2024 mencapai 47.835 dari 2,06 juta orang WP. Rasio pemeriksaan untuk wajib pajak korporasi adalah 2,3%.

Khusus WP orang pribadi dari jumlah yang telah melaporkan SPT ke otoritas pajak sebanyak 4,9 juta, 10.243 di antaranya telah menjalani pemeriksaan. Sementara itu. kalau pemeriksaan WP badan dan orang pribadi digabungkan, hasilnya hanya di angka 0,83%.

Langkah DJP Tahun Ini

Ditjen Pajak alias DJP telah menerbitkan PER-18/PJ/2025 tentang Tindak Lanjut Data Konkret pada 24 September 2025. Data kontret adalah data yang diperoleh atau dimiliki otoritas pajak, yang mencakup faktur pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, bukti potong atau bukti pungut PPh yang tidak dilaporkan, hingga bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung wajib pajak.

Bukti transaksi atau data perpajakan yang masuk kategori data konkret sebagai berikut:

Pertama, kelebihan kompensasi pada SPT Masa PPN yang tidak didukung dengan kelebihan bayar pada SPT PPN. Kedua, penghitungan kembali pajak masukan sebagai pengurang pajak keluaran oleh WP yang tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang pajak.

Ketiga, PPN disetor di muka yang tidak atau kurang dibayar. Keempat, pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan. Kelima, pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan.

Keenam, penghasilan yang tidak atau kurang dilaporkan berdasarkan data bukti potong yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan/atau kekeliruan sehubungan dengan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto.

Ketujuh, data atau keterangan yang bersumber dari ketetapan atau keputusan di bidang perpajakan termasuk putusan atas sengketa penerapan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan, yang bersifat inkrah, yang dapat langsung digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan yang tidak atau kurang dilaporkan oleh WP dalam SPT.

Kedelapan, data atau keterangan yang telah diterbitkan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan; dibuat berita acara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat persetujuan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan telah ditandatangani Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa, namun pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut belum atau tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah disetujui oleh Wajib Pajak, yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias DJP mengimbau agar wajib pajak segera mengaktivasi akun Coretax, mengingat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan akan dilakukan via Coretax mulai 2026.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli menjelaskan bahwa proyeksi wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2025 pada tahun depan mencapai sekitar 14 juta.

Hanya saja, sambungnya, yang mengaktivasi akun Coretax baru 2,5 juta WP per 20 Oktober 2025. Perinciannya, 2 juta WP Orang Pribadi dan 500 ribu WP Badan (korporasi).

"Pelaporan SPT tahunan pertama kali akan kita lakukan menggunakan Coretax, tidak bisa dilakukan tanpa wajib pajak yang akan melapor [SPT Tahunan] mengaktivasi akun wajib pajaknya. Jadi sangat tidak mungkin masuk ke sistem Coretax kalau belum mengaktivasi akun wajib pajaknya," jelas Rosmauli dalam media briefing di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Sebelumnya, imbauan serupa disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. Bahkan, Bimo mengungkapkan 2 juta WP Orang Pribadi yang sudah mengaktivasi akun Coretax belum semuanya punya kode otorisasi dan sertifikat elektronik.

Menurutnya, baru 1,2 juta wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kode otorisasi dan sertifikat elektronik.

"Kode otorisasi dan sertifikat elektronik ini diperlukan sebagai digital signature [tanda tangan digital] di Coretax DJP," jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, Bimo mengaku bahwa sistem Coretax sudah siap menerima pelaporan SPT Tahunan pada tahun depan. Direktorat Jenderal Pajak, sambungnya, akan terus melakukan edukasi ke pegawainya maupun wajib pajak melalui konseling hingga penyuluhan.

Tak hanya itu, dia mengungkapkan wajib pajak juga bisa melakukan simulator penyampaian SPT Tahunan secara pribadi. Untuk simulator SPT Tahunan wajib pajak badan sudah tersedia, namun simulator untuk wajib pajak orang pribadi masih disiapkan.

"Simulator yang OP [orang pribadi] sudah kami siapkan, dan kami akan stress test [uji ketahanan] bulan ini, 20 ribu internal karyawan kami akan melakukan stress test di dalam waktu yang bersamaan," kata Bimo.