Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan prinsip-prinsip etika kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang tengah dirumuskan dalam rancangan Peraturan Presiden telah mengacu pada standar internasional yang berlaku.

Hal ini juga menjadi jawaban atas keraguan dan pertanyaan formal dari sejumlah asosiasi bisnis serta raksasa teknologi Amerika Serikat.

Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru (AIKITA) Komdigi Aju Widyasari menjelaskan kepastian tersebut diberikan untuk merespons konsultasi publik yang diajukan oleh US-ASEAN Business Council, US Chamber, serta para penyedia teknologi global asal Negeri Paman Sam mengenai arah kebijakan tata kelola inovasi digital di Indonesia.

"Kemarin ada penyampaian secara formal dari US-ASEAN Business Council, US Chamber, dan juga pelaku penyedia teknologi AS yang mempertanyakan beberapa hal berkaitan dengan etika kecerdasan artifisial," ujar Aju dalam sesi diskusi acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam forum tersebut, pihak perusahaan AS meminta penjelasan mendalam mengenai mekanisme implementasi, instrumen pengawasan, hingga indikator yang menjadi acuan penyusunan regulasi nasional.

Salah satu poin utama yang mereka pertanyakan adalah sinkronisasi antara draf aturan domestik dengan standar global.

Aju menerangkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) AI bentukan pemerintah sejak awal telah merujuk pada berbagai pedoman internasional yang kredibel, seperti panduan etika AI ASEAN, UNESCO, IEEE, serta kesepakatan forum multilateral lainnya.

Langkah adopsi ini krusial untuk menjaga kompatibilitas industri teknologi tanah air dengan ekosistem global.

"Mereka membutuhkan kejelasan apakah perumusan etika ini sudah melakukan benchmark dengan standar internasional. Sudah tentu iya, karena kita cukup aktif di forum-forum internasional tersebut," kata Aju.

Selain perihal standardisasi, konsultasi intensif tersebut juga membahas pembagian peran para aktor ekosistem digital, mekanisme pengawasan, hingga ketentuan pelaporan insiden.

Salah satu poin krusial yang sempat diperdebatkan adalah batasan klasifikasi insiden yang wajib dilaporkan kepada otoritas berwenang.

Pihak industri AS mengusulkan agar kewajiban pelaporan hanya dibatasi pada insiden yang tergolong berisiko tinggi (high risk). Namun, Komdigi memilih opsi regulasi yang lebih ketat dengan mempertahankan ketentuan yang mewajibkan pelaporan seluruh jenis insiden operasional AI, tanpa memandang skala risikonya.

"Menurut kami semuanya, karena kita itu masih dalam tahap belajar. Semua dilaporkan, karena (insiden) yang kecil-kecil pun kalau dibiarkan dia akan jadi besar," ujarnya.

Pendekatan preventif ini dinilai sangat penting bagi Indonesia yang saat ini masih berada dalam tahap awal pengembangan tata kelola teknologi cerdas.

Setiap rekam jejak insiden, sekecil apa pun, akan menjadi bahan evaluasi fundamental untuk memperkuat sistem pengawasan ke depan. Pemerintah mengklaim pihak AS akhirnya dapat menerima argumentasi dan substansi hukum yang tertuang di dalam draf Perpres.

Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa serangkaian masukan dari pelaku usaha global tersebut telah diakomodasi melalui proses penyesuaian draf kebijakan secara berimbang. Pembahasan ulang ini ditujukan demi mencari titik temu yang ideal antara ruang pertumbuhan bagi inovasi teknologi dan perlindungan kepentingan nasional yang optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memilih bersikap realistis dalam menyusun payung hukum kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan memprioritaskan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Peta Jalan Nasional AI dibandingkan langsung merumuskan undang-undang.

Proses penyusunan peraturan presiden dinilai lebih sederhana dan cepat, di tengah adopsi teknologi yang terus meluas di dalam negeri.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan kementeriannya sempat mendapatkan masukan informal dari Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk mengkaji penyiapan Undang-Undang AI.

Aturan setingkat undang-undang dinilai parlemen dapat memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat, batasan risiko yang tegas, serta kepastian hukum yang mumpuni bagi para pengembang maupun investor di sektor teknologi.

Meski menyambut baik usulan tersebut, Nezar menyatakan pemerintah tidak ingin tergesa-gesa masuk ke ranah undang-undang mengingat proses legislasinya memakan waktu panjang. Pemerintah memilih fokus pada instrumen hukum yang dapat segera diimplementasikan guna merespons dinamika teknologi yang bergerak sangat cepat.

“Kami mempertimbangkan, tetapi yang menjadi prioritas kita sekarang adalah perpresnya bisa meluncur lebih dahulu,” ujar Nezar di sela-sela acara Indonesian Ethics AI Summit yang diinisiasi KagamAI, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, pembuatan undang-undang membutuhkan tahapan pengkajian yang mendalam serta proses birokrasi legislasi yang memakan waktu lama.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menginginkan sebuah ruang diskusi yang luas dan interaktif dengan seluruh pemangku kepentingan, seperti halnya proses persiapan Peraturan Presiden (Perpres) untuk Peta Jalan AI yang sedang berjalan saat ini.

Nezar menginginkan regulasi yang dilahirkan bersifat deliberatif dan dialogis. Melalui pendekatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di industri teknologi dapat menyampaikan langsung identifikasi masalah di lapangan, sekaligus memetakan tujuan-tujuan terbaru dari pengembangan inovasi digital ini.

Sejauh ini, Komdigi terus meningkatkan soliditas regulasi AI yang sudah diinisiasi sejak era Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Langkah awal yang sebelumnya berbentuk Surat Edaran kini dinaikkan statusnya menjadi aturan yang lebih kuat dalam bentuk Peta Jalan Nasional Artificial Intelligence.

Dokumen krusial pendukung peta jalan tersebut, yakni draf panduan mengenai etika AI, dilaporkan telah rampung. Komdigi juga sudah menyelesaikan proses harmonisasi regulasi antarlembaga.

Saat ini, berkas dokumen hukum tersebut telah berada di Sekretariat Negara (Setneg) dan sedang menunggu antrean resmi untuk ditandatangani oleh Presiden.

Melalui langkah taktis berbasis Perpres ini, pemerintah berharap akselerasi adopsi teknologi cerdas di Indonesia dapat berjalan di atas koridor yang aman tanpa harus terhambat oleh kekosongan hukum yang terlalu lama. Seluruh penyusunan regulasi ini dirancang demi menyatukan visi besar dalam memperkuat kedaulatan digital domestik.

“Jadi itu yang menjadi tujuan strategis nasional,” kata Nezar menatap target kemandirian teknologi AI bagi bangsa ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menyoroti meningkatnya risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), terutama untuk penipuan digital dan pembuatan konten deepfake yang makin sulit dibedakan dari kondisi nyata.

Nezar mengatakan perkembangan AI berlangsung sangat cepat. Teknologi tersebut bahkan telah bergerak dari generative AI menuju agentic AI dan diperkirakan akan memasuki fase physical AI hingga quantum AI dalam beberapa tahun mendatang.

Menurutnya, kemajuan AI membawa manfaat bagi berbagai sektor. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan tantangan baru, khususnya terkait keamanan dan etika.

“Kita juga melihat bagaimana AI digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk berbagai bentuk penipuan atau scam. Kerugian yang dicatat oleh OJK pada tahun ini sekitar Rp9 triliun, dan banyak di antaranya yang menggunakan deepfake,” ujarnya dalam Indonesia Ethical AI Summit, Rabu (17/6/2026).

Nezar menjelaskan deepfake menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang makin marak. Teknologi ini memungkinkan manipulasi suara, gambar, hingga video seseorang sehingga tampak meyakinkan.

Menurutnya, kemampuan AI menghasilkan konten sintetis yang menyerupai kondisi nyata telah melahirkan fenomena yang dikenal sebagai synthetic reality atau realitas sintetis.

“Sekarang suara kita bisa ditiru, gambar wajah kita juga bisa dihidupkan, dan dikonfigurasi dalam bentuk deepfake video yang dihasilkan oleh AI dengan kualitas yang sangat mulus yang disebut synthetic reality,” katanya.

Dia menilai masyarakat yang belum memahami perkembangan AI secara memadai menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai modus penipuan berbasis teknologi tersebut. Kondisi ini membuat pelaku kejahatan siber dapat membangun skenario penipuan yang lebih meyakinkan dibandingkan metode konvensional.

Karena itu, Nezar menekankan pengembangan dan adopsi AI perlu disertai penerapan prinsip etika yang kuat. Menurutnya, aspek transparansi, akuntabilitas, dan keamanan harus menjadi bagian dari proses pengembangan teknologi sejak tahap awal atau ethics by design.

“Jadi apa yang kita sebut sebagai transparency, accountability, safety, itu harus ada di dalam implementasi, di dalam pengembangan suatu produk AI,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pembahasan etika AI tidak boleh berhenti pada tataran konsep. Pengembang teknologi, regulator, dan pengguna perlu memastikan prinsip-prinsip tersebut diterapkan agar risiko penyalahgunaan AI, termasuk deepfake dan penipuan digital, dapat ditekan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia mulai memasuki fase baru dalam perkembangan kecerdasan buatan melalui kemunculan Agentic AI. Namun, sejumlah ahli menyebut akselerasi teknologi ini masih berjalan di atas fondasi ekosistem digital nasional yang belum sepenuhnya merata.

Pengamat teknologi informasi dari ICT Institute, Heru Sutadi, menilai Indonesia memang mulai memasuki era Agentic AI, tetapi kesiapan infrastruktur dan sumber daya pendukungnya masih belum seimbang.

Menurut dia, infrastruktur cloud, pusat data, dan konektivitas di kota besar memang relatif siap. Namun, kapasitas komputasi, integrasi data industri, serta ketersediaan talenta AI masih terbatas.

Di sisi lain, banyak perusahaan di Indonesia disebut masih berada pada tahap digitalisasi dasar sehingga adopsi AI otonom belum berjalan optimal.

Heru menilai tantangan pengembangan AI nasional tidak hanya terletak pada teknologi, melainkan juga tata kelola data, keamanan siber, dan kesiapan sumber daya manusia.

“Tantangannya bukan hanya teknologi, tetapi kesiapan tata kelola data, keamanan siber, dan kemampuan SDM agar AI benar-benar mendukung produktivitas, bukan sekadar tren,” katanya.

Dia menilai Agentic AI berpotensi mengubah struktur tenaga kerja secara signifikan, terutama pada pekerjaan administratif rutin, layanan pelanggan dasar, analisis data sederhana, hingga operasional digital berulang.

Meski demikian, perkembangan AI juga diperkirakan memunculkan profesi baru seperti AI auditor, AI trainer, data engineer, hingga pengawas etika AI.

Menurut Heru, tantangan terbesar saat ini adalah mendorong reskilling dan upskilling tenaga kerja agar transformasi AI tidak memicu pengangguran digital di tengah dominasi angkatan kerja muda Indonesia.

“Jika SDM tidak dilakukan reskilling dan upskilling, khawatir Indonesia Emas berubah jadi Indonesia Cemas, apalagi angkatan kerja muda kita sangat besar dan dominan,” ujarnya.

Selain kesiapan SDM, Heru juga mengingatkan pemerintah perlu segera menyiapkan regulasi AI yang lebih komprehensif. Pasalnya, penggunaan AI yang semakin otonom dinilai berisiko memunculkan persoalan akuntabilitas, bias algoritma, pelanggaran privasi, hingga keamanan data apabila tidak diatur secara jelas.

“Indonesia perlu segera memiliki kerangka tata kelola AI yang adaptif, minimal terkait audit AI, perlindungan data, tanggung jawab hukum, dan etika penggunaan AI agar inovasi tetap tumbuh tetapi tidak mengorbankan keamanan publik,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Studi Katadata 2025 menunjukkan lebih dari 80% bisnis di Indonesia telah memanfaatkan AI, namun hanya 13% yang mencapai tahap adopsi lanjutan. Ini menandakan bahwa hambatan utamanya bukan pada teknologi, melainkan pada belum kuatnya kerangka implementasi yang bertanggung jawab. Tanpa fondasi etika, AI berisiko memicu persoalan reputasi dan hukum.

Misalnya, dalam penerapan Conversational AI, dua risiko etika kerap muncul. Pertama, bias data, yaitu saat AI memproses data yang tidak merepresentasikan populasi secara utuh, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kurang akurat dan berpotensi diskriminatif. Dampaknya, akses layanan menjadi tidak inklusif bagi sebagian kalangan. Pasar semakin sempit dan tekanan regulasi meningkat.

Kedua, privasi dan keamanan data, termasuk potensi manipulasi percakapan untuk menggali informasi pribadi secara tidak bertanggung jawab. Conversational AI memproses dan menyimpan data yang besar, mulai dari identitas pengguna hingga percakapan sensitif. Tanpa pengelolaan tepat, data berisiko disalahgunakan atau diakses tanpa izin oleh oknum, terutama di sektor sensitif seperti layanan kesehatan, seperti rekam medis pasien yang rentan terhadap serangan siber. Dampak lebih serius termasuk kebocoran informasi dan konsekuensi legal yang serius untuk perusahaan.

Kini, pelaku bisnis sedang memperhatikan Agentic AI, teknologi yang mengorkestrasi berbagai fungsi operasional, seperti marketing, sales, dan support. Namun, otonomi yang memungkinkan adaptasi dan pengambilan keputusan menghadirkan tantangan etika. Agentic AI bekerja berdasarkan dataset yang besar dan tujuan yang bermacam-macam, sehingga, pemikirannya bisa bias dan prioritasnya bisa bertentangan. Tanpa batasan jelas dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi serius.

“Secara keseluruhan, tantangan adopsi AI kini lebih berkaitan dengan aspek kendali dan akuntabilitas atas sistem mandiri yang bertindak atas nama perusahaan. Untuk mencegah pelanggaran etika, bisnis perlu mengevaluasi tiga area utama: analisis stakeholders, untuk memetakan dampak AI terhadap pihak terkait; asesmen risiko teknis, guna mengantisipasi potensi kegagalan sistem dan menetapkan batasan kewenangan AI dalam pengambilan keputusan; dan penguatan tata kelola, agar pengawasan, akuntabilitas, dan tanggung jawab AI tetap selaras dengan regulasi.” Jelas Kukuh Prayogi, Enterprise Business Director di Infobip Indonesia.

Sebagai enabler teknologi, Infobip percaya etika AI adalah syarat berkembangnya teknologi ini. Berdasarkan pengalaman mengembangkan solusi AI di berbagai industri, ada beberapa prinsip utama:

Pertama, perlindungan privasi data pelanggan. AI membutuhkan data untuk personalisasi layanan, tapi pengumpulannya harus berbasis tujuan jelas dan proporsional. Perusahaan perlu menetapkan data yang dibutuhkan dan melindungi data dengan sistem yang kuat, seperti penyimpanan yang aman di platform seperti Azure. Mitigasi terhadap potensi serangan prompt injection juga perlu. Infobip bermitra dengan SplxAI guna melakukan simulasi serangan siber pada sistem AI dan menguji potensi kebocoran data.

Kedua, menjaga akurasi dan integritas hasil AI. Perusahaan tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan dampak yang dihasilkan oleh AI yang mereka gunakan. Karena itu, pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) menjadi relevan. Metode ini membuat AI tidak hanya mengandalkan “ingatannya”, tetapi juga sumber data internal yang sudah terverifikasi. Dengan begitu, sumber informasi lebih mudah dilacak, risiko halusinasi berkurang, penerapan kebijakan internal secara konsisten dapat dijamin, dan potensi hasil yang menyesatkan atau bias dapat diminimalkan.

Ketiga, transparansi kepada pelanggan dan pengguna. Perusahaan perlu menjelaskan jenis data yang digunakan kepada pelanggan, seperti instruksi model, dokumen pendukung, dan data kontekstual lainnya. Perusahaan juga perlu mengomunikasikan perannya sebagai pemroses data sesuai instruksi pelanggan, dengan parameter privasi yang telah disepakati. Langkah ini semakin penting, mengingat masih banyak pengguna di Indonesia yang kesulitan membedakan konten yang dihasilkan AI dengan yang dibuat manusia.

Keempat, verifikasi yang ketat terhadap mitra dan vendor. Implementasi AI melibatkan banyak pihak, sehingga setiap kerja sama dengan pihak ketiga yang memproses data harus dievaluasi terkait privasi dan keamanannya. Perusahaan juga perlu transparan kepada pelanggan jika terdapat perubahan mitra atau pola interaksi data, sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Pada akhirnya, perkembangan adopsi AI dapat berhasil dengan kepercayaan masyarakat, bukan kecanggihan teknologinya semata. Etika, privasi, dan akuntabilitas menjadi fondasi untuk pemanfaatan AI yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Di Infobip, prinsip ini tertanam dalam strategi pengembangan dan implementasi AI melalui kerangka etika yang jelas dan pendekatan human-in-the-loop sebagai kendali utama. Pengawasan oleh manusia memastikan sistem terkendali dan memungkinkan intervensi saat risiko muncul. Infobip mendukung perusahaan mengadopsi AI yang terpercaya. AI yang memiliki akuntabilitas pada setiap prosesnya lah yang akan membangun kepercayaan masyarakat seiring waktu.

Bisnis.com, JAKARTA — Para peneliti melihat kecerdasan buatan (AI) menjadi senjata baru dalam perang. Banyak disinformasi yang dihasilkan oleh AI, misalnya gambar dan video palsu yang sengaja dibuat untuk menjadi alat politik global.

Selain itu banyak juga gambar dan video mengenai perang Iran dan Amerika-Israel bertebaran di dunia maya, seperti foto ledakan besar di bandara Irak, citra satelit yang menggambarkan kerusakan pada pangkalan angkatan laut AS di Qatar, atau video rudal balistik Iran yang menghantam pusat kota Tel Aviv.

Melihat informasi gambar dan video yang tersebar, banyak orang yang percaya tentang keadaan di dalam gambar atau video tersebut. Namun nyatanya tidak satu pun dari gambar-gambar itu nyata.

Gambar dan video tersebut adalah palsu atau dimanipulasi dengan AI. Padahal gambar tersebut terlihat sangat realistis dan banyak orang langsung percaya serta membagikannya. Hal ini membuat orang sulit membedakan mana yang fakta dan mana yang propaganda.

Seorang peneliti AI terkemuka Rumman Chowdhury, yang juga mantan kepala etika di X (yang saat itu dikenal sebagai Twitter), mengatakan sekarang teknologi AI sudah bisa membuat video, suara, dan gambar palsu (deepfake) sangat realistis, sehingga kebanyakan orang tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu.

Selain itu, Chowdhury juga menambahkan meskipun perusahaan AI telah menyetujui penambahan watermark dan metode verifikasi lainnya, metode tersebut tidak dibangun dengan mempertimbangkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan media sosial.

“Ini sangat berbahaya jika mempertimbangkan situasi seperti perang di Iran,” kata Chowdhury dikutip dari Rolling Stone, Senin (9/3/2026).

Namun masalah ini tidak sesederhana orang-orang yang diberi deepfake dan tertipu. Ilmuwan politik Steven Feldstein mengatakan seiring meningkatnya pemahaman masyarakat tentang AI, para pembuat konten disinformasi juga menjadi lebih canggih dalam menyajikan sesuatu, sehingga menghasilkan “shallowfake”, yaitu manipulasi yang lebih halus.

“Daripada menyajikan sesuatu yang tampak sepenuhnya salah, [mereka] menyajikan nuansa kebenaran, memanipulasi apa yang ada,” kata Feldstein.

Artinya, pembuat konten palsu sering menambahkan detail yang terlihat meyakinkan agar orang tidak curiga. Walaupun terlihat nyata, sebenarnya informasi tersebut sudah diubah sehingga menggambarkan kejadian sesuai sudut pandang tertentu.

Perubahannya kadang sangat kecil, misalnya foto asli bandara di Irak yang hanya menunjukkan asap di atas pangkalan militer AS. Lalu foto itu diedit dengan AI sehingga terlihat seperti ada ledakan api besar. Bisa juga dengan cara lain, seperti memakai foto lama tetapi menyebarkannya seolah-olah foto tersebut baru saja diambil.

Feldstein mengatakan sekarang informasi dan gambar di internet sering digunakan untuk mendorong orang melakukan suatu tindakan. Karena media sosial menyebarkan informasi dengan sangat cepat, banyak orang langsung mempercayainya tanpa sempat memeriksa sumbernya. Akibatnya, sulit mengetahui apakah informasi tersebut benar atau hanya mewakili kepentingan pihak tertentu.

Dia juga menambahkan pemimpin Amerika Serikat dan Israel menggunakan gambar dan pesan tertentu untuk mendorong warga Iran menentang pemerintah mereka.

Menurutnya, AS tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga menyebarkan informasi untuk mempengaruhi situasi di lapangan.

Selain dampak politik, informasi palsu juga berbahaya bagi kemanusiaan. Orang yang hidup di daerah perang membutuhkan informasi yang benar untuk mengetahui tempat aman, lokasi serangan, dan kapan harus mengungsi. Karena itu, informasi yang dapat dipercaya sangat penting. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Model kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) Claude mengalami lonjakan popularitas setelah dimasukkan ke daftar hitam oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) pekan lalu. Claude dimasukkan ke daftar hitam karena masalah etika.

Claude naik ke posisi teratas daftar aplikasi gratis teratas AppStore dari Apple di AS pada Sabtu waktu AS (28/2/2026) di AS. Dengan itu, Claude melengserkan aplikasi AI ChatGPT milik OpenAI, seperti dilansir dari The Guardian.

Layanan AI dari anthropic tersebut juga naik di tangga aplikasi Apple di Britania Raya, meski tidak berhasil menggulingkan ChatGPT. Sementara itu, menurut data dari Sensor Towe, Claude juga melesat di tangga aplikasi Android di AS dan Britania Raya, walau ChatGPT masih berada di posisi teratas.

Bersamaan dengan ini, Bloomberg melaporkan pada Selasa (2/3/2026) bahwa Claude, beserta aplikasi-aplikasi terkait yang ditujukan untuk konsumen, mengalami pemadaman pada Senin pagi (1/3/2026) waktu AS.

Anthropic mengatakan bahwa mereka tengah berhadapan dengan “permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya” untuk layanannya selama sepekan sebelumnya. Menurut situs pemantau web Downdetector, hampir 2.000 pengguna melaporkan gangguan layanan AI Claude pada puncak pemadaman sekitar pukul 06.40 pagi waktu New York, AS.

Dalam pernyataan melalui WhatsApp, Anthropic mengatakan bahwa “platform yang berhadapan dengan konsumen”, seperti claude.ai dan aplikasi milik perusahaan, sedang luring atau offline. Namun, bisnis yang telah mengintegrasikan model AI Claude ke dalam sistem mereka sendiri tidak terdampak.

“Kami menghargai kesabaran semua orang saat kami berupaya untuk memulihkan layanan ke sistem daring di tengah lonjakan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Claude selama sepekan terakhir,” kata Anthropic dalam pernyataan tersebut.

Menurut situs pembaruan statusnya, pada Senin pukul 10.50 waktu New York, Anthropic mengatakan masalah pemadaman tersebut telah diselesaikan dan seluruh sistem telah beroperasi penuh.

Meski begitu, ketika artikel ini ditulis pada Selasa siang (3/3/2026) waktu Indonesia, situs pembaruan status tersebut mengatakan bahwa claude.ai sedang mengalami masalah.

Anthropic vs Departemen Pertahan AS

Lonjakan jumlah pengguna Claude itu terjadi hanya satu hari setelah Departemen Pertahanan AS menunjuk OpenAI untuk memasok AI ke jaringan militer rahasia. Meski masuk ke dalam daftar hitam dan pemerintah AS menunjuk perusahaan AI lain, bisnis Anthropic tetap melesat.

“Setiap hari pada pekan lalu merupakan rekor tertinggi sepanjang masa untuk pendaftaran Claude,” bunyi pernyataan dari perusahaan tersebut.

Pekan lalu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut Anthropic sebagai risiko rantai pasokan. Hal itu dikatakannya setelah CEO Anthropic Dario Amodei menolak untuk melangkahi batas merah atau batas aman terkait penggunaan teknologi perusahaannya untuk pengawasan massal dan senjata otonom penuh.

Amodei mengatakan bahwa model AI yang ada saat ini belum cukup bisa diandalkan untuk digunakan dalam senjata-senjata tersebut. Dia juga mengatakan bahwa pengawasan massal melanggar hak-hak konstitusional.

Dia pun membantah kemampuan pemerintah federal AS untuk menetapkan Anthropic sebagai risiko rantai pasokan. Sejauh ini, dia telah memberitahu pelanggan serta kontraktor Pentagon bahwa penggunaan layanan mereka tidak terdampak.

Pemerintah federal AS menuduh bahwa Anthropic telah bertindak melampaui pemerintahan AS.

“Orang-orang gila Sayap Kiri di Anthropic telah membuat KESALAHAN FATAL karena mencoba MEMAKSA [Departemen Pertahanan], dan menyuruh mereka untuk mematuhi Ketentuan Layanan mereka alih-alih Konstitusi kita.” tulis Presiden AS Donald Trump di media sosial Truth Social.

Setelah itu, pemerintahan Trump menunjuk ChatGPT milik OpenAI untuk menjadi AI yang akan mereka gunakan, termasuk untuk pekerjaan pengawasan massal dan senjata otonom penuh.

CEO OpenAI Sam Altman mengumumkan pada Jumat (27/2/2026) bahwa perusahaannya mencapai kesepakatan dengan pemerintah federal AS hanya beberapa jam setelah negosiasi antara Departemen Pertahanan AS dan Anthropic gagal.

Dia menyebutkan bahwa militer AS tidak akan menggunakan ChatGPT untuk sistem pembunuhan otonom atau pengawasan massal. Akan tetapi, klaim tersebut disambut dengan skeptisisme oleh banyak pakar AI, pengacara, pekerja teknologi, dan para pengguna.

Pihak-pihak tersebut mempertanyakan alasan pemerintah AS meninggalkan kemitraannya dengan Anthropic, tetapi justru membuat kesepakatan dengan OpenAI yang menerapkan pembatasan yang serupa dengan yang mereka kritik sebelumnya.

Setelah tercipta kesepakatan antara pemerintah AS dengan OpenAI, beberapa pengguna ChatGPT, termasuk penyanyi pop Katy Perry, mengumumkan di media sosial bahwa mereka beralih menggunakan layanan AI dari Anthropic. Mereka juga mendesak orang lain untuk turut membatalkan langganan ChatGPT mereka.

Anthropic mengatakan bahwa mereka telah mencatatkan kinerja awal tahun yang baik. Mereka mengeklaim bahwa pengguna aktif gratis mereka meningkat lebih dari 60% dan pendaftaran harian juga berlipat ganda hingga empat kali lipat. Pelanggan berbayar Claude juga meningkat lebih dari dua kali lipat.

Dengan banyaknya pengguna baru, Anthropic telah memudahkan mereka untuk beralih ke Claude melalui fitur memorinya, yang tersedia di semua paket berbayar. Melalui fitur tersebut, Claude dapat memperbarui memorinya dan memungkinkan pengguna untuk melanjutkan penggunaan AI mereka di layanan AI sebelumnya di Claude.

Terdapat sebuah panduan langkah demi langkah yang menyediakan prompt atau perintah bagi pengguna apabila mereka ingin meninggalkan penyedia AI lamanya dan beralih ke Claude.

“Claude dapat mengimpor hal-hal yang penting, sehingga percakapan pertama Anda terasa seperti percakapan yang keseratus.” tulis Anthropic di situsnya. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menghentikan seluruh kontrak federal dengan Anthropic setelah perusahaan pengembang AI tersebut menolak permintaan Departemen Pertahanan AS terkait klausul penggunaan teknologi untuk pengawasan domestik massal dan sistem senjata otonom.

Diketahui, AS tengah mengembangkan senjata otonom atau sistem senjata yang setelah diaktifkan dapat memilih dan menyerang target sendiri tanpa intervensi manusia lebih lanjut. Proyel tersebut berjalan di bawah Departemen Pertahanan AS.

Ketegangan antara Anthropic dan Pentagon sebenarnya telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Perselisihan bermula dari terkuaknya penggunaan model AI Claude dalam operasi AS yang berkaitan dengan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Seiring waktu, Departemen Pertahanan mengajukan klausul "segala penggunaan yang sah" dalam kontrak militer, yang mencakup izin untuk pengawasan domestik skala besar dan pengoperasian senjata otonom.

Anthropic menolak keras klausul tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip etika AI yang dipegang perusahaan. CEO Dario Amodei juga menilai sistem AI saat ini belum memiliki keandalan yang cukup untuk menjalankan senjata otonom tanpa pengawasan manusia yang terlatih.

Penolakan itu memicu respons keras dari pemerintahan Trump. Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump mengumumkan penghentian seluruh kontrak federal dengan Anthropic dan menegaskan pemerintah tidak akan lagi menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut di masa depan.

Pemerintah AS memberikan masa transisi enam bulan bagi seluruh lembaga federal untuk menghapus produk Anthropic dari operasional mereka.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth turut memperkuat keputusan itu dengan menetapkan Anthropic sebagai "Risiko Rantai Pasokan bagi Keamanan Nasional". Status itu melarang seluruh kontraktor dan mitra militer AS untuk melakukan aktivitas komersial dengan perusahaan yang dipimpin Amodei.

Merespons tekanan tersebut, Amodei menegaskan posisi perusahaannya tidak akan goyah.

"Kami tidak akan dengan sengaja menyediakan produk yang membahayakan pejuang perang dan warga sipil Amerika," kata Amodei, dikutip dari TechCrunch, Minggu (1/3/2026).

Wakil Menteri Pertahanan Emil Michael menampik kekhawatiran itu. Dia menyebut penggunaan AI yang dipersoalkan Anthropic sebenarnya sudah dibatasi oleh hukum dan kebijakan Pentagon yang berlaku.

Michael justru menuduh Amodei mencoba mengendalikan militer secara personal dan membahayakan keselamatan nasional di tengah persaingan teknologi dengan China.

Setelah keputusan itu resmi diumumkan, dinamika AI di sektor pertahanan AS langsung bergerak cepat.

Hanya beberapa jam setelah Trump memutus hubungan dengan Anthropic, OpenAI mengumumkan kesepakatan baru dengan Pentagon.

CEO Sam Altman mengklaim kontrak tersebut tetap memuat batasan terhadap pengawasan domestik dan senjata ofensif otonom, namun dalam kerangka kerja yang dapat diterima pemerintah.

Meski harus keluar dari ekosistem federal, Anthropic menyatakan komitmennya untuk membantu proses transisi ke penyedia lain guna menghindari gangguan pada perencanaan militer atau misi kritis yang sedang berjalan.

Sementara itu, raksasa teknologi lain seperti Google yang juga memegang kontrak pertahanan sejak Juli lalu masih enggan berkomentar, meski sejumlah karyawannya dilaporkan menyatakan dukungan terhadap sikap yang diambil Anthropic.

Bisnis.com, JAKARTA— Pelaku usaha disebut masih menunggu kejelasan regulasi terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebelum melakukan investasi secara lebih masif.

Chief Business Officer Indosat Muhammad Buldansyah mengatakan arah pengaturan AI dan kepastian etika menjadi faktor penting yang ditunggu pelaku usaha.

“Baik pelaku dan penyedia masih menunggu hal-hal seperti itu [regulasi]. Jadi investasinya juga enggak akan masif ya di situ. Selain itu, etika juga penting sekali diatur,” kata pria yang akrab disapa Dany tersebut di Kantor Indosat pada Senin (9/2/2026).

Dia menambahkan, sebagian perusahaan masih menahan diri untuk melakukan investasi AI dalam skala besar karena menunggu kejelasan regulasi.

“Beberapa enterprise terutama, wah aturannya belum ada sih saya engga berani, jangan-jangan saya investasi di AI nanti aturannya engga mengizinkan,” katanya.

Meski demikian, menurut dia, perusahaan yang telah mengadopsi AI umumnya sudah merasakan manfaat langsung pada bidang yang diterapkan. Di Indosat, penerapan AI dilakukan melalui hyper segmentation, anti-spam, dan anti-scam yang dinilai memberi nilai signifikan.

Dany mengakui belum mengetahui kapan regulasi AI di Indonesia akan terbit. Namun, dia menilai ada sejumlah pemanfaatan AI yang tidak memicu perdebatan etik karena sifatnya murni membantu proses administrasi dan efisiensi pekerjaan, salah satunya dalam pemrosesan dokumen.

Dia mencontohkan penggunaan AI di dunia pendidikan, ketika dosen tidak lagi harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memeriksa kesalahan tanda baca, ejaan, atau format tugas mahasiswa.

Dengan bantuan AI, proses pengecekan tersebut, termasuk pemeriksaan tabel statistik dan potensi plagiarisme, bisa dilakukan otomatis sehingga dosen dapat lebih fokus menilai isi atau substansi tugas.

Menurut dia, penggunaan AI untuk hal-hal semacam itu tidak menimbulkan persoalan etik karena hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif. Namun, dia mengakui perdebatan etik masih mungkin muncul pada pemanfaatan AI di ranah kreatif, seperti menciptakan lagu atau mengikuti lomba penulisan karya ilmiah, yang memunculkan pertanyaan tentang siapa yang layak mendapatkan pengakuan.

“Kalau AI ikut lomba penulisan ini penulisan karya ilmiah nah itu yang dapet hadiah itu AI atau yang bikin AI nya atau si yang bikin prompnya nah ini itu yang harus butuh lebih jelas menurut saya,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan penyusunan regulasi terkait AI masih dalam proses. Pemerintah tengah menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres), yakni Perpres tentang Peta Jalan AI dan Perpres tentang Etika AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria berharap kedua Perpres tersebut dapat rampung dan ditandatangani dalam dua bulan ke depan.

“Ya kami harapkan dalam waktu dua bulan ini mungkin bisa selesai,” kata Nezar usai diskusi bertajuk Infrastruktur Digital & Ketahanan Warga Pascabencana di Aceh di Perpustakaan Komdigi, Kamis (22/1/2026).

Nezar menjelaskan saat ini terdapat banyak rancangan Perpres yang masuk ke Presiden Prabowo Subianto sehingga proses penandatanganan masih menunggu antrean. “Jadi sekarang sedang diatur,” katanya.

Dia menuturkan peta jalan nasional tersebut memuat arah pengembangan dan pemanfaatan AI, sedangkan regulasi etika AI mengatur prinsip-prinsip etika penggunaan teknologi tersebut. Dalam aturan etika AI, menurut Nezar, tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah telah menyelesaikan sekitar 90% penyusunan dua Perpres tersebut.

“Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean. Dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Meutya menuturkan kedua Perpres tersebut disiapkan sebagai payung kebijakan nasional pengembangan AI dan tidak mengatur secara sektoral. Setelah payung kebijakan terbit, kementerian dan lembaga diharapkan dapat menyusun aturan turunan sesuai kebutuhan sektor masing-masing.

“Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyusunan regulasi terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) masih dalam proses. Pemerintah saat ini menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait AI, yakni Peta Jalan AI dan Etika AI.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria berharap kedua Perpres tersebut dapat rampung dan ditandatangani dalam dua bulan ke depan.

“Ya kami harapkan dalam waktu dua bulan ini mungkin bisa selesai,” kata Nezar usai diskusi bertajukInfrastruktur Digital & Ketahanan Warga Pascabencana di Acehdi Perpustakaan Komdigi, Kamis (22/1/2026).

Nezar menjelaskan saat ini terdapat banyak rancangan Perpres yang masuk ke Presiden Prabowo Subianto. Kondisi tersebut membuat proses penandatanganan Perpres AI masih menunggu antrean.

“Jadi sekarang sedang diatur,” katanya.

Nezar juga menjelaskan peta jalan nasional memuat arah pengembangan dan pemanfaatan artificial intelligence. Sementara itu, regulasi etika AI mengatur prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi tersebut. Dia menegaskan dalam aturan etika AI tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Komdigi mengungkapkan dua regulasi terkait kecerdasan buatan, yakni peta jalan AI dan etika AI, telah rampung dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Kedua regulasi tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan draf regulasi tersebut telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses lanjutan.

“Karena akan dibuat Keppres-nya sendiri. Jadi, Keppresnya itu apa? Keppres untuk perpres-perpres yang akan ditandatangani di 2026,” kata Edwin usai peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Edwin menjelaskan kedua regulasi tersebut kini telah masuk dalam antrean penandatanganan. Dia berharap aturan tersebut sudah berada di meja Presiden pada awal 2026, mengingat drafnya telah rampung sejak sekitar dua bulan sebelumnya.

“Belum [ditandatangani]. Sudah ditanda-tangani mungkin sekitar kuartal pertama atau kedua,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah telah menyelesaikan sekitar 90% penyusunan dua Perpres terkait AI tersebut.

“Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean. Dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya dalam konferensi persDeklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjagadi Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Meutya menuturkan dua Perpres tersebut disiapkan sebagai payung kebijakan nasional pengembangan AI dan tidak mengatur kecerdasan buatan secara sektoral.

“Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

Dia menegaskan kementerian dan lembaga paling memahami kebutuhan pengaturan AI di sektornya masing-masing.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perkembangan AI beberapa tahun terakhir juga meyakinkan lebih banyak orang. Bahkan tercatat 80% masyarakat Indonesia yang dinilai optimistis menghadapi era AI.

"Tapi kata Stanford Research mengatakan Indonesia itu orang-orangnya adalah salah satu yang paling optimistis menghadapi era AI, 80% orang Indonesia optimistis," kata Dirjen Ekosistem Digital di Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia: Tech & Telco Edition, Selasa (11/11/2025).

Namun, dia mengatakan penggunaan masyarakat belum untuk tujuan produktivitas melainkan untuk tujuan hiburan.

Lebih lanjut, Edwin mengingatkan bagi pihak yang tidak menggunakan AI maka akan ketinggalan. Sebab banyak negara yang berlomba menerapkannya saat ini.

"Nah ini yang kalau namanya strategic integration itu bukan sekadar adoption. Kalau adoption ya jadinya itu 80% optimistis, tapi ya dipakai-dipakai aja. Tapi kalau strategic integration that means for every aspect itu harus diselaraskan," jelasnya.

Di saat bersamaan Peta Jalan AI juga tengah disiapkan oleh pemerintah. Edwin mengatakan jadi salah satu panduan untuk mengintegrasikan kehidupan berdasarkan teknologi baru.

"Dan digandengkan dengan yang disebut namanya etika prinsip-prinsip penggunaan artificial intelligence," ungkap Edwin.

Edwin mengatakan seluruh aturan terkait AI ini disiapkan dan dirancang agar teknologi itu bisa menguntungkan bagi Indonesia.

Sementara itu, Edwin mengingatkan pentingnya melakukan kolaborasi terkait blueprint AI. Mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat bisa menjalankan semua prinsipnya bersamaan.

"Jadi mulai dari prinsip-prinsip bahwa risk and innovation, investment, kemudian juga risk mitigation itu harus jalan secara bersamaan," kata Edwin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) makin berkembang dan berpengaruh besar terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) pun menyatakan akan menyusun peta jalan AI sebagai panduan integrasi strategis bagi Indonesia untuk menuju era digitalisasi berbasis AI.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pihaknya mengutip riset dari Stanford yang menyebut bahwa 80% masyarakat Indonesia optimistis terhadap keberadaan AI. Meski memiliki popularitas tinggi, sayangnya penggunaan AI di Indonesia saat ini lebih banyak ditujukan untuk hiburan ketimbang aktivitas produktif.

Jika ditelusuri lebih lanjut, gelombang AI di dunia sangat luar biasa. Berdasarkan riset, diperkirakan AI bakal menciptakan nilai ekonomi bagi Indonesia mencapai US$ 366 miliar pada 2030 mendatang. Tingginya potensi ekonomi tersebut membuat setiap negara berlomba-lomba mengembangkan sekaligus memaksimalkan AI.

"Setiap negara berlomba dengan menggunakan AI. Jadi mau tidak mau Indonesia juga harus melakukan adaptasi. Tidak hanya sekedar adopsi, tapi lebih kepada strategic integration menuju era baru," ujar dia dalam acara Coffee Morning Tech & Telco Edition, Selasa (11/11/2025).

Lantas, pemerintah melalui Komdigi sudah mulai menyusun Peta Jalan AI 2025 sebagai salah satu panduan untuk menerapkan strategi integrasi dari era kehidupan sebelumnya menjadi era baru digitalisasi berbasis AI. Melalui peta jalan ini, pemerintah juga mencoba menyusun etika dan prinsip penggunaan AI.

Tak hanya itu, pemerintah juga sedang menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan AI di Tanah Air. Dalam hal ini, Perpres tersebut ditujukan agar keberadaan AI dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang menyeluruh bagi Indonesia.

"Nah makanya dalam, balik lagi ke perpres, dua perpres yang kita sedang rancang adalah untuk mengarahkan AI ini lebih beneficial untuk Indonesia," kata Edwin.

Edwin pun sepakat bahwa perkembangan AI tidak bisa dicegah, sehingga masyarakat perlu memanfaatkannya. Namun, pemerintah juga tetap mesti berperan melalui pembuatan kebijakan dalam memaksimalkan penggunaan AI di berbagai sektor, serta memitigasi dampak negatif dari penggunaan platform teknologi tersebut.

"Tapi memang saya sepakat bahwa kita nggak bisa cegah AI, tapi kita bisa manfaatkannya, dan bisa menjaganya, dan bisa memitigasi akses negatifnya. Nah ini yang harus kita alihkan. Saya kira demikian, semoga ini bisa membawa manfaat buat kita semua," pungkas dia.