Tarif listrik di Singapura naik 17 persen mulai Juli hingga September 2026. Kenaikan juga terjadi pada tarif jaringan gas kota sebesar 7,1 persen.

Otoritas Pasar Energi (EMA) Singapura menyatakan kenaikan harga tersebut seiring meningkatnya harga gas alam di tengah konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung.

Tercatat, harga gas alam meningkat tajam sejak akhir Februari, dan tetap tinggi dari April hingga Juni, yang menyebabkan biaya produksi listrik dan gas kota menanjak.

Hari ini, Selasa (30/6), perusahaan listrik SP Group pun mengumumkan harga listrik rumah tangga pada kuartal III 2026 akan naik sebesar 4,64 sen per kilowatt-jam (kWh) dari kuartal sebelumnya, menjadi 31,91 sen per kWh, sebelum pajak barang dan jasa (PPN).

Adapun tarif listrik secara keseluruhan pada Juli-September, termasuk untuk non-rumah tangga, akan meningkat rata-rata 17,5 persen atau 4,66 sen per kWh, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Dalam pernyataan terpisah, penyedia gas kota City Energy mengatakan tarif gas untuk rumah tangga akan meningkat sebesar 1,56 sen per kWh dari kuartal sebelumnya, menjadi 23,48 sen per kWh, sebelum PPN.

David Broadstock, mitra perusahaan konsultan energi The Lantau Group, mengatakan kepada The Straits Times bahwa kenaikan tarif listrik sudah diprediksi kendati lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Namun, ia mengatakan tarif baru tersebut masuk akal karena cara perhitungan komponen biaya energi, yang merupakan bagian terbesar dari tarif tersebut.

"Saya tidak terkejut bahwa kita melihat kenaikan besar kali ini. Ini konsisten dengan semua yang telah diperingatkan oleh Pemerintah," ujar Broadstock seperti dilansir The Strait Times, Selasa (30/6),

Broadstock menambahkan pasar energi global terus menghadapi ketidakpastian di tengah negosiasi perdamaian antara AS dan Iran.

SP Group dan City Energy sendiri mengevaluasi tarif listrik dan gas setiap kuartal berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh regulator EMA.

Tarif listrik dan gas dapat berfluktuasi dari kuartal ke kuartal karena harga bahan bakar global yang bergejolak yang didorong oleh faktor geopolitik. Adapun tarif ditentukan berdasarkan harga gas dalam 2½ bulan pertama kuartal sebelumnya.

Tapanuli Selatan: Menjelang dimulainya pengisian awal (impounding) Bendungan PLTA Batangtoru berkapasitas 510 megawatt (MW), PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE) memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi keselamatan bendungan dan pengisian awal waduk.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami setiap tahapan proses sekaligus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, diikuti oleh 98 peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga warga yang berada di sekitar area proyek.

Manajer Sosial Komunikasi PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE), Arie Dedy Puspita, mengatakan bahwa sosialisasi ini bukan hanya merupakan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga wujud komitmen perusahaan untuk membangun kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.

"Sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen PT NSHE untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses pengisian awal waduk, aspek keselamatan bendungan, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dipersiapkan," kata Arie dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2026.

"Kami berharap komunikasi yang terbuka dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung kelancaran proses impounding sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di sekitar area proyek," imbuh Arie.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Camat Sipirok, Danramil 03 Sipirok, Manajemen PLTA Batangtoru, serta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan. Selanjutnya, peserta memperoleh penjelasan mengenai kesiapan teknis bendungan, rencana pelaksanaan pengisian awal waduk, mekanisme keselamatan bendungan, serta menyaksikan penayangan video profil PLTA Batangtoru dan Simulasi Rencana Tindak Darurat (RTD).

Pengisian waduk dilakukan bertahap

Dalam pemaparannya, Manajemen PLTA Batangtoru juga menjelaskan bahwa seluruh struktur utama bendungan, sistem hidromekanikal, dan fasilitas pendukung telah selesai dibangun serta melalui serangkaian pengujian sesuai standar teknis yang berlaku.

Pengisian awal waduk direncanakan secara bertahap selama kurang lebih dua minggu. Selama proses tersebut, debit aliran sungai ke wilayah hilir tetap dijaga sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat di sepanjang aliran Sungai Batangtoru.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat, PT NSHE juga telah memasang papan informasi dan rambu peringatan di lima titik strategis di kawasan hulu bendungan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat semakin memahami area genangan dan dapat beraktivitas dengan lebih aman selama proses pengisian waduk berlangsung.

PT NSHE meyakini bahwa keberhasilan proses impounding tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis bendungan, tetapi juga oleh kesiapan seluruh pihak yang terlibat.

Karena itu, perusahaan akan terus mengedepankan prinsip keterbukaan, keselamatan, dan kolaborasi bersama pemerintah serta masyarakat agar setiap tahapan menuju operasional PLTA Batangtoru dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan memberikan manfaat bagi penyediaan energi bersih yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

IDXChannel - PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) menyatakan telah menyiapkan dana pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 Seri B senilai Rp90 miliar.

Dilansir dari keterbukaan informasi BEI, Senin (29/6/2026), obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 10 Juli 2026.

"Jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 Seri B sebesar Rp90 miliar rupiah siap untuk dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo," tulis manajemen SGER.

Sebagai informasi, SGER menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tahun 2024 dengan pokok sebanyak-banyaknya Rp500 miliar. Obligasi ini terdiri dari dua seri yang dijaminkan dengan kesanggupan penuh (full commitment).

Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2024 dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1 triliun.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 terdiri dari Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100 persen dari jumlah pokok obligasi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Obligasi Seri A memiliki jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Sedangkan obligasi Seri B berjangka waktu dua tahun sejak tanggal emisi. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan.

Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 10 Oktober 2024. Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 20 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A dan 10 Juli 2026 untuk obligasi Seri B.

Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi berkelanjutan ini akan digunakan untuk dua keperluan. Pertama, sekitar 25 persen untuk pelunasan penuh utang, sedangkan sekitar 75 persen lainnya untuk modal kerja.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten batu bara PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) telah menyiapkan dana senilai RP90 miliar untuk melunasi surat utang yang akan jatuh tempo pada 10 Juli 2026.

Sekretaris Perusahaan SGER Michael Harold menyampaikan perseroan telah menyiapkan dana untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan I PT Sumber Global Energy Tbk. Tahap I Tahun 2024 Seri B.

"Jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I PT Sumber Global Energy, Tbk Tahap I Tahun 2024 Seri B sebesar Rp90 miliar siap untuk dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo," tulis Michael lewat keterbukaan informasi, dikutip Minggu (28/6/2026).

Adapun, Obligasi Berkelanjutan I PT Sumber Global Energy Tbk Tahap I Tahun 2024 Seri B tersebut akan jatuh tempo pada 10 Juli 2026.

Dalam perkembangan terbaru, SGER juga mengantongi kontrak pengiriman batu bara ke Vietnam bernilai jumbo sebesar US$154,68 juta, atau setara Rp2,68 triliun (kurs Rp17.300 per dolar AS).

Kontrak pasokan batu bara tersebut untuk mendukung operasi komersial Pembangkit Listrik Tenaga Panas Song Hau 1 di Vietnam untuk periode 2026 hingga 2027.

"Kontrak ini menandakan kembalinya SGER secara kuat ke Vietnam, salah satu pasar energi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara," kata Direktur Utama SGER Welly Thoma.

Welly menilai raihan kontrak jumbo tersebut menjadi kesuksesan perseroan di tengah kondisi pasar komoditas yang kompleks. Sebelum Vietnam, SGER juga telah meraih kontrak batu bara di pasar negara-negara Asia lainnya seperti Filipina dan Bangladesh.

Melansir laporan keuangan kuartal I/2026 yang tidak diaudit, SGER meraup pendapatan bersih sebesar Rp2,50 triliun atau meningkat 1,6% secara year on year (YoY). Sebesar 75% atau Rp1,87 triliun pendapatan perseroan didapatkan dari segmen batu bara, kemudian kontribusi kedua dengan pangsa 18% didapat dari kokas minyak bumi senilai Rp450,87 miliar.

Selain itu, ada pula segmen nikel yang menyumbang pendapatan Rp147,10 miliar, pasir dan kapur Rp25,61 miliar, solar senilai Rp2,15 miliar, serta produk kelapa sawit yang berkontribusi sebesar Rp1,50 miliar.

Keberhasilan ini semakin memperkuat komitmen Pertamina NRE dalam mengembangkan portofolio investasi yang sehat, produktif dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkuat kinerja perusahaan melalui investasi strategis di Citicore Renewable Energy Corporation (CREC) Filipina.

Setelah mengakuisisi 20 persen saham perusahaan tersebut pada Juni 2025, saat ini Pertamina NRE telah memperoleh dividen seiring dengan meningkatnya kinerja perusahaan dan harga saham perusahaan yang meningkat tajam.

“Keberhasilan ini semakin memperkuat komitmen Pertamina NRE dalam mengembangkan portofolio investasi yang sehat, produktif dan berkelanjutan,” kata Corporate Secretary Pertamina NRE, Sri Nur Hidayati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hingga triwulan II 2026, kapitalisasi pasar CREC telah meningkat dari sekitar 600 juta dolar AS menjadi mendekati 900 juta dolar AS, atau tumbuh hampir 50 persen dibandingkan saat Pertamina NRE masuk sebagai investor strategis tahun lalu.

Sri menilai pencapaian tersebut membuktikan strategi investasi anorganik Pertamina NRE mampu menghasilkan imbal hasil investasi yang baik namun sekaligus memperkuat posisi perusahaan di sektor energi bersih regional.

“Pembagian dividen dari CREC dalam kurun waktu setahun menjadi bukti bahwa investasi yang kami lakukan tidak hanya memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga telah memberikan manfaat finansial yang nyata,” ujar Sri.

Selain memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan, investasi di CREC juga memperkuat portofolio bisnis energi terbarukan Pertamina NRE di kawasan Asia Tenggara.

Saat ini, CREC memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar lebih dari 1.200 MWdc, menjadikannya sebagai salah satu pengembang energi surya terbesar di Filipina dan merupakan aset strategis dalam portofolio investasi Pertamina NRE.

Selain itu, Pertamina NRE juga terus melakukan monitoring terhadap eksekusi strategi jangka pendek dan jangka panjang CREC guna memastikan optimalisasi value creation perusahaan.

Di sisi lain, keberhasilan investasi strategis Pertamina NRE di CREC juga mendapat dukungan dari Danantara Investment Management.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Investment Management Pandu Patria Sjahrir menilai investasi tersebut tidak hanya menghasilkan value creation, tetapi juga memiliki nilai strategis jangka panjang dalam memperkuat kerja sama energi bersih di kawasan.

“Ini bukan hanya sekadar value creation tetapi secara jangka panjang, ada nilai strategis dalam bentuk potensi cross selling di antara kedua negara tetangga dan bagian dari ASEAN,” kata Pandu.

“Seperti misalnya ekspor produk panel surya/solar PV produksi anak perusahaan PNRE, transfer teknologi dan penempatan tenaga kerja Indonesia di industri energi terbarukan yang berkembang baik di Filipina,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten EBT milik Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar US$30,5 juta atau setara 23% dari laba bersih tahun buku 2025 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (24/6/2026).

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$132,2 juta.

Dari jumlah tersebut, sebesar US$1,32 juta atau 1% disisihkan sebagai dana cadangan. Selanjutnya, sebesar US$30,5 juta atau sekitar 23% ditetapkan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

Adapun sisa laba bersih Barito Renewables Energy sebesar US$100,4 juta atau sekitar 76% ditetapkan sebagai laba ditahan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan usaha perseroan.

Selain menyetujui penggunaan laba, RUPST juga memutuskan mengangkat kembali seluruh anggota direksi dan dewan komisaris untuk masa jabatan sejak penutupan rapat hingga penutupan RUPS tahunan tahun ketiga berikutnya sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan.

Pemegang saham BREN mengangkat kembali Tan Hendra Soetjipto sebagai Direktur Utama. Adapun Agus Sandy Widyanto, Kenneth Lee Riedel, dan Hsing Chee Chiam kembali menjabat sebagai direktur perseroan.

Di jajaran dewan komisaris, Agus Salim Pangestu, putra Prajogo Pangestu, kembali dipercaya sebagai Komisaris Utama. Sementara itu, Tan Suan Swee, David Kosasih, dan Merly diangkat kembali sebagai komisaris. Adapun Tan Ek Kia dan Cholanat Yanaranop kembali menjabat sebagai Komisaris Independen.

Susunan manajemen BREN untuk periode jabatan baru adalah sebagai berikut:

Direksi

• Direktur Utama: Tan Hendra Soetjipto
• Direktur: Agus Sandy Widyanto
• Direktur: Kenneth Lee Riedel
• Direktur: Hsing Chee Chiam

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Agus Salim Pangestu
• Komisaris: Tan Suan Swee
• Komisaris: David Kosasih
• Komisaris: Merly
• Komisaris Independen: Tan Ek Kia
• Komisaris Independen: Cholanat Yanaranop

Dari sisi kinerja, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) membukukan laba bersih sebesar US$43,01 juta atau sekitar Rp728,98 miliar (kurs Rp16.949 per dolar AS) pada Januari-Maret 2026. Laba bersih tersebut tumbuh dua digit secara tahunan, sejalan dengan pendapatan perseroan yang meningkat.

Melansir laporan keuangan kuartal I/2026 yang tidak diaudit, pendapatan BREN naik 9,8% year on year (YoY) menjadi US$165,16 juta. Mayoritas pendapatan tersebut didapat dari kontrak dengan pelanggan, senilai US$112,46 juta, atau tumbuh 10,1% YoY.

Perinciannya, penjualan listrik naik 15,4% YoY menjadi US$80,16 juta dan penjualan uap terkoreksi tipis 1,1% YoY menjadi US$32,30 juta.

Berikutnya, dari segmen pendapatan sewa operasi BREN membukukan kenaikan 10,2% YoY menjadi US$42,23 juta. Sedangkan dari segmen pendapatan sewa, pembiayaan meningkat 4,4% YoY menjadi US$10,47 juta.

Di sisi lain, BREN juga mencatat sejumlah pos beban, yakni beban depresiasi dan amortisasi naik 10,2% YoY menjadi US$25,75 juta, beban keuangan turun 4,9% YoY menjadi US$27,79 juta, lalu ada beban pajak penghasilan yang meningkat 11% YoY menjadi US$38,61 juta.

Kenaikan sejumlah pos beban yang diikuti dengan pertumbuhan solid pendapatan membuat laba periode berjalan BREN dalam triwulan pertama 2026 naik, tepatnya sebesar 24% YoY dari US$42,40 juta menjadi US$52,57 juta.

Sementara dari sisi bottom line, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih tercatat sebesar US$43,01 juta, meningkat 25,6% dari US$34,24 juta dalam periode yang sama tahun lalu.

Menilik neraca keuangan, BREN per akhir Maret 2026 membukukan kenaikan aset sebesar 1,9% year to date (YtD) sebesar US$3,94 miliar. Jumlah liabilitas perseroan naik 0,7% YtD menjadi US$3 miliar, sedangkan jumlah ekuitas tumbuh 6% YoY menjadi US$936,44 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat perusahaan-perusahaan di Indonesia makin agresif mengembangkan inovasi berbasisenvironmental, social, and governance(ESG) untuk memperkuat tata kelola sekaligus mendukung target keberlanjutan.

Ketua Umum ESG Task Force Kadin Indonesia Maria R. Nindita Radyati mengatakan inovasi tersebut terlihat pada dua aspek utama, yakni tata kelola ESG (ESG Governance) dan implementasi proyek (Project Implementation).

Pada aspek tata kelola, dia mengatakan sejumlah perusahaan memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun dashboard ESG yang memungkinkan pemantauan kinerja keberlanjutan secara langsung.

“Kalau di dalam governance-nya itu mereka banyak berinovasi dengan menggunakan IT. Maksudnya teknologi yang memang tinggi untuk dashboard dari ESG itu sendiri sehingga bisa monitoring kinerja sustainability setiap saat, seperti live stream ya. Jadi setiap saat mereka bisa mengecek kinerja ESG saya seperti apa,” kata Maria saat ditemui di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026).

Maria menjelaskan teknologi tersebut memungkinkan perusahaan memantau kinerja ESG secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek lingkungan, melainkan juga aspek sosial. Perusahaan dapat memonitor pelaksanaan program bagi karyawan, pelanggan, pemasok hingga masyarakat, termasuk berbagai keluhan yang disampaikan para pemangku kepentingan.

Sementara itu, pada kategori implementasi proyek, dia menilai inovasi yang dihadirkan perusahaan juga makin beragam. Salah satunya berasal dari perusahaan di sektor nikel yang memanfaatkan air dari sumber terbarukan dan mendaur ulang hingga 60% kebutuhan air dalam operasionalnya.

Selain itu, terdapat pula program waste to energy yang dijalankan Pertamina Hulu Energi melalui pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan energi terbarukan berbasis komunitas.

Maria mengatakan berbagai inovasi tersebut akan dipublikasikan melalui situs resmi Kadin dan laman khusus ESG agar dapat menjadi referensi sekaligus sarana pembelajaran bagi perusahaan lain maupun generasi muda.

“Jadi mereka tidak hanya menang dapat hadiah. Mereka juga bisa belajar dari yang lain dan mereka juga bisa menginspirasi dan memberikan ide kepada masyarakat luas. Generasi muda nanti bisa baca case study-nya,” ujarnya.

Dia menjelaskan publikasi tersebut akan dikemas sebagai materi edukasi yang menjelaskan keunggulan, inovasi, serta kontribusi ESG dari masing-masing perusahaan sehingga dapat menjadi acuan penerapan praktik keberlanjutan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani mengatakan kebutuhan penerapan ESG terus meningkat seiring berkembangnya industri hijau dan meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

Shinta mengatakan Kadin menginisiasi ajang tersebut untuk mendorong makin banyak perusahaan menerapkan ESG. Penilaian dilakukan dalam dua kategori, yakni ESG Governance yang berfokus pada tata kelola perusahaan dan Project Implementation yang mengapresiasi implementasi proyek keberlanjutan.

Selain menjadi ajang apresiasi, kegiatan tersebut juga menjadi wadah berbagi praktik terbaik antarpelaku usaha melalui workshop dan diskusi.

“Yang pasti kan kalau penghargaan seperti ini kita bisa belajar sharing best practices apa yang sudah dilakukan oleh banyak perusahaan. Tadi pagi juga ada workshop. Jadi ini tidak hanya sekadar mendapatkan penghargaan tapi juga bisa suatu learning pembelajaran buat banyak perusahaan,” ujar Shinta.

Dia berharap perusahaan-perusahaan yang telah berhasil menerapkan ESG dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya. Apalagi, lanjut dia, penerapan ESG kini bukan lagi sekadar kebutuhan di Indonesia, melainkan telah menjadi standar yang berlaku secara global.

“Tata kelola ini salah satu hal yang sangat penting dan sudah menjadi satuinternational standard. Jadi kita sudah tidak bisa bilang ini kebutuhan di Indonesia saja, tapi secara global ini sudah menjadi satu kebutuhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi mengalihkan klasifikasi sektor saham PT Harum Energy Tbk. (HRUM) dan PT Argo Pantes Tbk. (ARGO) dalam evaluasi mayor terbaru. Langkah mutasi indeks sektoral ini bakal berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 hingga 30 Juni 2027.

Merujuk pengumuman BEI terkait evaluasi indeks IDXBASIC, Rabu (24/6/2026) HRUM masuk sebagai konstituen pada baris nomor 44 dengan status 'Baru'.

Otoritas bursa menetapkan jumlah saham untuk penghitungan indeks HRUM sebanyak 2.322.409.580 lembar dengan bobot pasca-evaluasi sebesar 0,69%.

Masuknya HRUM ke indeks barang baku sekaligus mengonfirmasi status perseroan yang beralih dari jajaran indeks sektor energi atau IDXENERGY.

Langkah mutasi tersebut merefleksikan karakteristik bisnis perseroan yang kini lebih dominan bergeser ke ekosistem nikel ketimbang batu bara fosil.

Sementara itu, mutasi juga terjadi pada saham ARGO yang kini resmi berlabuh sebagai konstituen baru sektor properti dan real estat. Dalam pengumuman BEI emiten pertekstilan tersebut masuk di baris nomor 4 dengan status 'Baru'.

BEI menyematkan jumlah saham penghitungan indeks untuk ARGO sebesar 240.297.464 lembar dengan bobot awal pasca-evaluasi 0,39%. Masuknya ARGO ke radar indeks properti melengkapi keputusan bursa yang mendepak emiten berkode saham tersebut dari indeks barang konsumen siklikal (IDXCYCLIC).

Di sisi lain, evaluasi mayor kali tersebut juga melakukan penyesuaian batas bobot maksimal (9% cap) terhadap sejumlah emiten raksasa.

Pada indeks IDXBASIC, bobot saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) kini disesuaikan hingga menyentuh batas maksimal 9%. Pembatasan serupa juga diterapkan pada indeks properti terhadap PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI).

______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah menilai ketersediaan energi terbarukan (renewable energy) menjadi salah satu kunci utama dalam pembangunan data center atau pusat data. Pasalnya, fasilitas pusat data membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kapasitas data center di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 637 megawatt (MW). Sementara itu, kapasitas yang masih dalam tahap pengembangan (pipeline) diperkirakan mencapai 1,6 gigawatt (GW) hingga tahun depan.

Menurut Airlangga, pemerintah juga tengah membahas pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi baru untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk operasional data center.

“Sekarang kami juga sedang menyediakan energi dalam pembicaraan untuk pembangunan small modular nuclear reactor. Dan sebetulnya Bapak Presiden ingin agar energy mix ini juga memasukkan nuklir, dan nuklir energi ini menjadi salah satu yang secara global diminati,” kata Airlangga dalam acara 1 Dekade Indonesian Data Center Provider Organization (IDPRO) di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Namun, Airlangga mengatakan terdapat sejumlah kekhawatiran terkait pengembangan energi nuklir. Menurutnya, ketika suatu negara telah memiliki kemampuan mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir, kemampuan memperkaya uranium kerap menjadi perhatian negara-negara lain.

Selain itu, Airlangga menilai Indonesia memiliki keunggulan berupa sumber energi domestik (indigenous energy) yang melimpah. Potensi tersebut antara lain berasal dari panas bumi (geothermal), tenaga surya melalui solar panel, serta energi hidro yang masih dapat terus dikembangkan.

Sementara itu, Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan energi nuklir menjadi opsi yang menarik untuk mendukung kebutuhan energi data center. Namun, menurutnya, pemanfaatan nuklir masih menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dari sejumlah pihak.

Hendra mencontohkan Rusia yang telah memanfaatkan energi nuklir melalui Rosatom. Selain itu, sekitar 70% kebutuhan energi di Prancis juga berasal dari tenaga nuklir. Dia menambahkan bahwa saat ini telah berkembang teknologi small modular reactor (SMR) yang menggunakan inti thorium sehingga dinilai dapat mengurangi risiko kecelakaan dibandingkan teknologi sebelumnya.

“Tetapi balik lagi kalau energi ini memang banyak unsur politisnya kan ya,” katanya.

Lebih lanjut, Hendra mengatakan IDPRO tengah menyusun Sustainable Data Center Index sebagai panduan untuk mengantisipasi pesatnya pembangunan data center di Indonesia. Pengalaman di Amerika Serikat menunjukkan pembangunan data center yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan, mulai dari konsumsi sumber daya yang tinggi hingga polusi suara.

Dia menjelaskan bahwa salah satu sumber kebisingan berasal dari genset yang digunakan di fasilitas data center. Suara berfrekuensi rendah yang dihasilkan perangkat tersebut dapat mengganggu masyarakat di sekitar lokasi dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik.

Selain itu, IDPRO juga tengah mengkaji berbagai aspek keberlanjutan lainnya, termasuk dampak pembangunan data center terhadap lingkungan dan penggunaan air. Hendra menilai pembangunan yang tidak terkendali dapat menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

“[Targetnya] bulan Juli nanti insyaallah kita keluarkan yang sustainable index ya. Nanti indeks ini nanti anggota kami akan melakukan compliance tapi istilahnya voluntarily, apa sukarela. Jadi kalau misalnya mereka bisa comply bagus,” ujarnya.

Hendra menjelaskan penerapan indeks tersebut pada tahap awal akan bersifat sukarela bagi anggota IDPRO. Namun, dalam beberapa tahun ke depan, indeks itu diharapkan dapat berkembang menjadi standar industri.

Dia menambahkan, sebelumnya IDPRO juga telah terlibat dalam penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8799 untuk pusat data. Menurutnya, standar tersebut diperlukan karena masih banyak fasilitas yang diklaim sebagai data center, padahal secara klasifikasi hanya berupa server room dan belum memenuhi kriteria sebagai pusat data.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengejar percepatan proses konstruksi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Kabupaten Bandung.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan pekan lalu pihaknya menggelar konsultasi dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN Suyus terkait penyelesaian dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang (KKPR) Legok Nangka.

“Kami konsultasikan terkait KKPR-nya, waste to energy pembangkit listrik tenaga sampah yang sedang diproses di Direktorat Jenderal Tata Ruang,” katanya Senin (22/6/2026).

Menurutnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) meminta percepatan segera dilakukan mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PT Jabar Environmental Solutions (PT. JES) sudah melakukan Penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) TPPAS Regional Legok Nangka.

“Kata Pak Gubernur jangan pakai lama, segera, segera mungkin sebelum akhir bulan segera dikeluarkan,” katanya.

Dari hasil diskusi dengan Dirjen Tata Ruang, Sekda memastikan pihaknya mendapatkan komitmen KKPR Legok Nangka akan tuntas pada Juli mendatang.

Kementerian juga memandang perlunya percepatan mengingat proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional, namun tetap meminta pemprov untuk memenuhi sejumlah informasi tambahan dalam dokumen.

Sekda Herman menilai jika KKPR sudah dikantongi, maka rencana groundbreaking Legok Nangka bisa digelar pada akhir 2026 mendatang.

“Kita sudah merdeka 80 tahun, tetapi persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ini ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak jika tidak ditangani secara mitigatif dan antisipatif. Yang paling dirugikan tentu masyarakat. Karena itu, sesuai arahan Gubernur Jawa Barat KDM, kami tidak boleh membiarkan rakyat menjadi korban persoalan sampah,” tuturnya.

Herman menegaskan, pihaknya saat ini bekerja secara total untuk mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tersebut.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar proyek waste to energy Legok Nangka bisa segera dibangun. Harapannya, pertengahan tahun ini sudah dapat dilakukan groundbreaking dan pembangunan fisik bisa dimulai pada akhir tahun. Jika pembangunan berjalan sesuai rencana, dalam waktu sekitar 36 bulan fasilitas tersebut sudah dapat beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Herman, keberadaan PLTSa Legok Nangka sangat penting karena saat ini wilayah Bandung Raya masih bergantung pada TPPAS Sarimukti yang memiliki keterbatasan kapasitas dan umur layanan.

“Untuk jangka menengah, dua hingga tiga tahun ke depan, suka tidak suka Legok Nangka harus selesai. Sebab, Sarimukti memiliki masa layanan yang sangat terbatas, sementara kebutuhan penanganan sampah di Bandung Raya terus meningkat,” ujarnya.

Sambil menunggu proyek Legok Nangka terealisasi, Pemprov Jawa Barat juga terus mendorong penanganan sampah dari hulu hingga tengah. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi pengurangan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan penguatan program daur ulang di tingkat rumah tangga.

“Memang tidak mudah mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Namun kami tidak akan patah semangat. Upaya edukasi terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota,” kata Herman.

Ia menambahkan, Gubernur KDM juga tengah menyiapkan stimulus bantuan teknologi pengolahan sampah, termasuk teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF), yang akan disinergikan dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengurangi ketergantungan terhadap Sarimukti.

“Mudah-mudahan penanganan sampah jangka pendek bisa terurai dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Sarimukti. Sementara untuk jangka menengah, kami berharap proyek PLTSa Legok Nangka segera mendapatkan kepastian,” ujarnya.

Sekda berharap proses perizinan yang masih berjalan, khususnya terkait KKPR dapat segera diselesaikan sehingga tahapan proyek bisa dipercepat.

“Kami berharap proses finishing touch perizinan KKPR dapat segera dituntaskan. Setelah itu, kami bisa langsung masuk ke tahap groundbreaking, financial close, dan kemudian pembangunan fisik. Itu yang sedang kami perjuangkan agar Legok Nangka segera terwujud,” katanya.

IDXChannel- PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 22 Juni 2026.

Dikutip dari keterangan tertulis Rabu (24/6/2026), dalam RUPST menyetujui Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. RUPST juga menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Adapun pada tahun 2025, IATA mencatatkan pendapatan sebesar USD79,64 juta dan berhasil meraih laba bersih sebesar USD8,27 juta atau naik 7,73 persen yoy. Margin EBITDA juga meningkat dari 19,13 persen menjadi 22,93 persen pada 2025.

Perseroan berhasil memproduksi batu bara sebanyak 3,42 juta metrik ton (MT), sedangkan volume penjualan batu bara tercatat sebesar 3,51 juta MT. Per akhir tahun 2025, Perseroan memiliki cadangan batu bara terbukti sebanyak 298 juta MT.

Tahun 2026, Perseroan membidik total produksi batu bara sebesar 7,8 juta MT. Sebagai landasan awal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui kuota produksi sebesar 2 juta MT. Untuk mengejar pencapaian target produksi tersebut, Perseroan telah mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Kementerian ESDM.

Target ini diharapkan tercapai dari optimalisasi produksi dari tambang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Putra Muba Coal (PMC), PT Indonesia Batu Prima Energi (IBPE), dan PT Arthaco Prima Energy (APE).

Di samping itu, RUPST telah menyetujui pengunduran diri Santi Paramita dari jabatannya selaku Komisaris, Henry Suparman dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur, Anthony Putra Tjiptodihardjo dari jabatannyaselaku Direktur, memberhentikan dengan hormat Andrea Frans Tambunan dari jabatannya selaku Direktur sehubungan dengan penugasan lain beliau di lingkungan Perseroan.

RUPST juga menyetujui dan menetapkan Christian untuk diangkat menjadi Direktur Perseroan yang baru.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi IATA terbaru adalah sebagai berikut:

Komisaris
Presiden Komisaris (Independen) : Irjen Pol (Purn) Drs. H. Hamidin
Komisaris : Hartono Tanoesoedibjo
Komisaris : Amin Mansur

Direksi
Presiden Direktur : Suryo Eko Hadianto
Wakil Presiden Direktur : Agustinus Wishnu Handoyono
Wakil Presiden Direktur : Kahar Chua
Direktur : Leader Dermawan Soli Daeli
Direktur : Christian

Dalam RUPST, para pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan, termasuk perubahan nama Perseroan dari PT MNC Energy Investments Tbk menjadi PT Karya Pacific Energy Tbk (atau nama lain sesuai persetujuan Kementerian Hukum Republik Indonesia).

Perubahan nama ini dilakukan untuk memperkuat identitas Perseroan, meningkatkan keselarasan dengan visi dan strategiPerseroan, serta mendukung posisi Perseroan di hadapan para pemangku kepentingan.

Selain itu, disetujui pula perubahan pengendali Perseroan dari sebelumnya PT MNC Asia Holding Tbk menjadi PT Karya Pacific Investama (KPI), sebagai dampak dari penyelesaian transaksi pengambilalihan saham Perseroan oleh KPI yang dilakukan melalui mekanisme tender offer sukarela, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku di pasar modal Indonesia.

Masuknya KPI sebagai mitra strategis menjadikan fundamental yang solid untuk prospek bisnis IATA ke depan. Sinergi inidiharapkan secara efektif memberikan dukungan dalam aspek permodalan dan kapabilitas ekspansi Perseron sekaligusmembuka kolaborasi yang lebih luas guna mendukung pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan serta menciptakan nilaitambah bagi seluruh pemegang saham.


(kunthi fahmar sandy)

ZURICH, KOMPAS.com - Kota Zurich, Swiss, pada Senin (22/6/2026) siang terlihat sangat cerah dan segar. Tak ada polusi kendaraan lalu lalang, langit pun biru bersih. Padahal, Kompas.com sedang berada di fasilitas pengolahan sampah kota, milik Kanadevia Inova AG, di wilayah permukiman dan perkantoran di Zurich.

Sekilas, fasilitas pengolahan sampah tersebut seperti kantor biasa, di wilayah yang tenang walau kendaraan lalu lalang di depan fasilitas tersebut. Ajaibnya, sama sekali tak ada bau sampah yang menyengat, seperti di Indonesia.

Truk sampah canggih bermesin listrik, lalu lalang melewati Kompas.com. Truk-truk sampah yang sudah "bekerja", kemudian "dimandikan" di fasilitas lain di lokasi tersebut, agar saat membawa sampah di jalan tetap terlihat "segar". Unik bukan?

Beda sekali dengan di Indonesia. Masalah sampah menjadi masalah sosial yang belum terselesaikan.

Gunungan sampah yang terus bertambah di berbagai daerah di memunculkan pertanyaan lama, sampai kapan tempat pembuangan akhir (TPA) mampu menampung sampah perkotaan yang terus meningkat?

Di Swiss, pertanyaan serupa pernah muncul puluhan tahun lalu. Namun negara itu memilih jalur berbeda dengan menghentikan praktik pembuangan sampah ke landfill atau TPA dan mengembangkan sistem pengolahan sampah menjadi energi.

"Kita tidak boleh lagi membuang sampah ke landfill. Di Swiss, untuk lebih dari 20 tahun terakhir, itu tidak diperbolehkan," kata Senior Sales Manager Kanadevia Inova AG Matthias Baur saat menerima kunjungan delegasi jurnalis Kompas Gramedia, termasuk Kompas.com, di fasilitas pengolahan sampah Hagenholz, Zurich, Swiss, Senin (22/6/2026).

Baur menjelaskan, perubahan tersebut tidak terjadi dalam waktu singkat. Sebelum larangan landfill diberlakukan, Swiss lebih dulu membangun sistem pengelolaan sampah yang memungkinkan sebagian besar sampah diproses di fasilitas pengolahan.

Menurut dia, bahkan sebelum landfill benar-benar dihentikan, sekitar 95 persen sampah di Swiss sudah diolah melalui fasilitas pengolahan sampah.

Perubahan cara pandang itu juga terlihat dari filosofi yang dipegang Kanadevia Inova AG sebagai salah satu perusahaan pengolah sampah dan energi di Swiss.

Perusahaan yang beroperasi di 17 negara dengan lebih dari 3.500 karyawan tersebut mengusung prinsip "don't waste waste anymore" atau tidak lagi menyia-nyiakan sampah.

Menurut Baur, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah yang harus dibuang, melainkan sumber energi dan material yang masih memiliki nilai ekonomi.

"Kami ingin sampah diolah. Dari sampah kami bisa menghasilkan energi dan mendaur ulang material yang masih memiliki nilai," ujarnya.

Landfill Hanya Menimbulkan Biaya Lingkungan Jangka Panjang...

Alasan Swiss meninggalkan landfill tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan lahan.

Dalam diskusi yang sama, sejumlah peserta dari Swiss menyebut praktik landfill pada masa lalu justru meninggalkan persoalan lingkungan yang mahal untuk diselesaikan.

"Landfill sekarang menjadi masalah besar. Sangat mahal untuk mengeluarkan kembali sampah yang sudah ditimbun karena ada material berbahaya dan bahkan material yang bisa bersifat eksplosif," ujar salah satu peserta diskusi.

Selain itu, landfill juga berpotensi mencemari air tanah dan tanah di sekitarnya.

Menurut peserta diskusi tersebut, persoalan itu membuat landfill sering disebut sebagai "time bomb" atau bom waktu yang dampaknya baru muncul bertahun-tahun kemudian.

Pandangan serupa juga disampaikan Senior Consultant Cleantech Switzerland Global Enterprise Mark Untersander.

Menurut dia, landfill menghasilkan emisi metana yang dampaknya jauh lebih besar dibandingkan sampah yang diolah melalui fasilitas pengolahan termal.

"Landfill menghasilkan metana. Dampaknya bisa sekitar 20 kali lebih tinggi dibandingkan sampah yang diolah," kata Untersander.

Dalam sistem yang diterapkan Swiss, sampah yang masih memiliki nilai daur ulang seperti kaca, logam, aluminium, kertas, pakaian, dan baterai dipisahkan terlebih dahulu.

Material tersebut kemudian masuk ke rantai daur ulang tersendiri, sementara sampah yang tidak dapat didaur ulang diproses melalui pengolahan termal.

Baur mengatakan perubahan itu membutuhkan waktu panjang karena harus dibangun melalui pendidikan dan pembentukan kebiasaan masyarakat.

"Ketika saya masih kecil, kami mulai belajar memisahkan kaca, logam, pakaian, baterai, dan jenis sampah lain. Itu proses yang berlangsung selama puluhan tahun," ujarnya.

Selain edukasi, pemerintah juga menyediakan titik-titik pengumpulan sehingga masyarakat memiliki tempat untuk mengembalikan material yang dapat didaur ulang.

Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik Indonesia?

Bagi Indonesia, tantangan yang dihadapi tidak hanya soal teknologi.

Baur menilai salah satu pertanyaan paling mendasar justru berkaitan dengan tata kelola.

"Pertanyaan pertama biasanya siapa yang memiliki sampah itu. Kalau itu sudah jelas, baru proyek bisa mulai disiapkan," kata dia.

Menurut Baur, pengalaman di sejumlah negara menunjukkan proses menyiapkan proyek pengolahan sampah dapat memakan waktu lima hingga 10 tahun, terutama jika belum ada sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Ia mencontohkan proyek-proyek awal di Eropa Timur yang memerlukan waktu bertahun-tahun hanya untuk menyepakati tata kelola sampah dan model pengelolaannya.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein I Gede Ngurah Swajaya menilai tantangan serupa juga masih terlihat di Indonesia.

Menurut dia, sejumlah faktor mulai dari tipping fee, ketersediaan lahan, hingga kepastian lokasi pengolahan masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.

"Ada faktornya macam-macam. Ada tipping fee yang belum jelas, lokasi, kemudian harus dekat dengan sumber sampah. Kadang sampahnya ada, tetapi tanah untuk fasilitasnya tidak cukup," kata Ngurah, saat berbincang santai dengan jurnalis Kompas Gramedia Grup, termasuk Kompas.com, Senin (22/6/2026) di Wisma Duta, Bern, Swiss.

Ketua Kadin Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein Francis Wanandi menambahkan, salah satu tantangan utama pengembangan waste-to-energy di Indonesia adalah pembentukan sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Menurut dia, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan fasilitas pengolahan, tetapi juga pengumpulan, pengangkutan, hingga pemanfaatan energi yang dihasilkan.

"Memang tidak mungkin sampah itu dikelola tanpa sistem. Karena memang sekarang menjadi prioritas pemerintah," ujar Francis, yang ikut dalam bincang santai.

Ia menilai persoalan sampah pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan kebersihan kota, tetapi juga kesehatan masyarakat.

"Kalau tidak dikelola, dampaknya jauh lebih besar. Ada pencemaran air tanah, pencemaran lingkungan, dan masalah kesehatan," kata Francis.

Dalam pandangan Baur, langkah terpenting justru tidak menunggu sampai seluruh persoalan terselesaikan.

"Yang paling penting adalah jangan menunggu. Tahun-tahun yang hilang karena menunggu akan membuat gunungan sampah semakin besar," ujar dia.

Menurut Baur, setiap negara dapat mengadaptasi teknologi dan model pengelolaan sesuai kebutuhan masing-masing, selama memiliki arah kebijakan dan sistem yang jelas untuk mengelola sampah dalam jangka panjang.

#RICH_75indonesiaswiss

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang