Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah menilai ketersediaan energi terbarukan (renewable energy) menjadi salah satu kunci utama dalam pembangunan data center atau pusat data. Pasalnya, fasilitas pusat data membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kapasitas data center di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 637 megawatt (MW). Sementara itu, kapasitas yang masih dalam tahap pengembangan (pipeline) diperkirakan mencapai 1,6 gigawatt (GW) hingga tahun depan.
Menurut Airlangga, pemerintah juga tengah membahas pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi baru untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk operasional data center.
“Sekarang kami juga sedang menyediakan energi dalam pembicaraan untuk pembangunan small modular nuclear reactor. Dan sebetulnya Bapak Presiden ingin agar energy mix ini juga memasukkan nuklir, dan nuklir energi ini menjadi salah satu yang secara global diminati,” kata Airlangga dalam acara 1 Dekade Indonesian Data Center Provider Organization (IDPRO) di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Namun, Airlangga mengatakan terdapat sejumlah kekhawatiran terkait pengembangan energi nuklir. Menurutnya, ketika suatu negara telah memiliki kemampuan mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir, kemampuan memperkaya uranium kerap menjadi perhatian negara-negara lain.
Selain itu, Airlangga menilai Indonesia memiliki keunggulan berupa sumber energi domestik (indigenous energy) yang melimpah. Potensi tersebut antara lain berasal dari panas bumi (geothermal), tenaga surya melalui solar panel, serta energi hidro yang masih dapat terus dikembangkan.
Sementara itu, Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan energi nuklir menjadi opsi yang menarik untuk mendukung kebutuhan energi data center. Namun, menurutnya, pemanfaatan nuklir masih menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dari sejumlah pihak.
Hendra mencontohkan Rusia yang telah memanfaatkan energi nuklir melalui Rosatom. Selain itu, sekitar 70% kebutuhan energi di Prancis juga berasal dari tenaga nuklir. Dia menambahkan bahwa saat ini telah berkembang teknologi small modular reactor (SMR) yang menggunakan inti thorium sehingga dinilai dapat mengurangi risiko kecelakaan dibandingkan teknologi sebelumnya.
“Tetapi balik lagi kalau energi ini memang banyak unsur politisnya kan ya,” katanya.
Lebih lanjut, Hendra mengatakan IDPRO tengah menyusun Sustainable Data Center Index sebagai panduan untuk mengantisipasi pesatnya pembangunan data center di Indonesia. Pengalaman di Amerika Serikat menunjukkan pembangunan data center yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan, mulai dari konsumsi sumber daya yang tinggi hingga polusi suara.
Dia menjelaskan bahwa salah satu sumber kebisingan berasal dari genset yang digunakan di fasilitas data center. Suara berfrekuensi rendah yang dihasilkan perangkat tersebut dapat mengganggu masyarakat di sekitar lokasi dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik.
Selain itu, IDPRO juga tengah mengkaji berbagai aspek keberlanjutan lainnya, termasuk dampak pembangunan data center terhadap lingkungan dan penggunaan air. Hendra menilai pembangunan yang tidak terkendali dapat menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.
“[Targetnya] bulan Juli nanti insyaallah kita keluarkan yang sustainable index ya. Nanti indeks ini nanti anggota kami akan melakukan compliance tapi istilahnya voluntarily, apa sukarela. Jadi kalau misalnya mereka bisa comply bagus,” ujarnya.
Hendra menjelaskan penerapan indeks tersebut pada tahap awal akan bersifat sukarela bagi anggota IDPRO. Namun, dalam beberapa tahun ke depan, indeks itu diharapkan dapat berkembang menjadi standar industri.
Dia menambahkan, sebelumnya IDPRO juga telah terlibat dalam penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8799 untuk pusat data. Menurutnya, standar tersebut diperlukan karena masih banyak fasilitas yang diklaim sebagai data center, padahal secara klasifikasi hanya berupa server room dan belum memenuhi kriteria sebagai pusat data.