Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengejar percepatan proses konstruksi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Kabupaten Bandung.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan pekan lalu pihaknya menggelar konsultasi dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN Suyus terkait penyelesaian dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang (KKPR) Legok Nangka.

“Kami konsultasikan terkait KKPR-nya, waste to energy pembangkit listrik tenaga sampah yang sedang diproses di Direktorat Jenderal Tata Ruang,” katanya Senin (22/6/2026).

Menurutnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) meminta percepatan segera dilakukan mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PT Jabar Environmental Solutions (PT. JES) sudah melakukan Penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) TPPAS Regional Legok Nangka.

“Kata Pak Gubernur jangan pakai lama, segera, segera mungkin sebelum akhir bulan segera dikeluarkan,” katanya.

Dari hasil diskusi dengan Dirjen Tata Ruang, Sekda memastikan pihaknya mendapatkan komitmen KKPR Legok Nangka akan tuntas pada Juli mendatang.

Kementerian juga memandang perlunya percepatan mengingat proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional, namun tetap meminta pemprov untuk memenuhi sejumlah informasi tambahan dalam dokumen.

Sekda Herman menilai jika KKPR sudah dikantongi, maka rencana groundbreaking Legok Nangka bisa digelar pada akhir 2026 mendatang.

“Kita sudah merdeka 80 tahun, tetapi persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ini ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak jika tidak ditangani secara mitigatif dan antisipatif. Yang paling dirugikan tentu masyarakat. Karena itu, sesuai arahan Gubernur Jawa Barat KDM, kami tidak boleh membiarkan rakyat menjadi korban persoalan sampah,” tuturnya.

Herman menegaskan, pihaknya saat ini bekerja secara total untuk mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tersebut.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar proyek waste to energy Legok Nangka bisa segera dibangun. Harapannya, pertengahan tahun ini sudah dapat dilakukan groundbreaking dan pembangunan fisik bisa dimulai pada akhir tahun. Jika pembangunan berjalan sesuai rencana, dalam waktu sekitar 36 bulan fasilitas tersebut sudah dapat beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Herman, keberadaan PLTSa Legok Nangka sangat penting karena saat ini wilayah Bandung Raya masih bergantung pada TPPAS Sarimukti yang memiliki keterbatasan kapasitas dan umur layanan.

“Untuk jangka menengah, dua hingga tiga tahun ke depan, suka tidak suka Legok Nangka harus selesai. Sebab, Sarimukti memiliki masa layanan yang sangat terbatas, sementara kebutuhan penanganan sampah di Bandung Raya terus meningkat,” ujarnya.

Sambil menunggu proyek Legok Nangka terealisasi, Pemprov Jawa Barat juga terus mendorong penanganan sampah dari hulu hingga tengah. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi pengurangan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan penguatan program daur ulang di tingkat rumah tangga.

“Memang tidak mudah mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Namun kami tidak akan patah semangat. Upaya edukasi terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota,” kata Herman.

Ia menambahkan, Gubernur KDM juga tengah menyiapkan stimulus bantuan teknologi pengolahan sampah, termasuk teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF), yang akan disinergikan dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengurangi ketergantungan terhadap Sarimukti.

“Mudah-mudahan penanganan sampah jangka pendek bisa terurai dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Sarimukti. Sementara untuk jangka menengah, kami berharap proyek PLTSa Legok Nangka segera mendapatkan kepastian,” ujarnya.

Sekda berharap proses perizinan yang masih berjalan, khususnya terkait KKPR dapat segera diselesaikan sehingga tahapan proyek bisa dipercepat.

“Kami berharap proses finishing touch perizinan KKPR dapat segera dituntaskan. Setelah itu, kami bisa langsung masuk ke tahap groundbreaking, financial close, dan kemudian pembangunan fisik. Itu yang sedang kami perjuangkan agar Legok Nangka segera terwujud,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti masalah pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta yang berlarut-larut. Wilayah pusat ekonomi nasional itu dinilai belum serius menangani isu ini karena mengirim sekitar 8.000 ton sampah ke TPST Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat.

“Saya melihat bahwa Jakarta belum terlalu serius menangani masalah sampahnya. Buktinya, hingga hari ini sekitar 8.000 ton sampah lari ke Bantargebang setiap harinya,” kata Hanif dalam A Multi-Stakeholder Dialogue: Plastic, Climate and Biodiversity Nexus Forum di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Hanif mengemukakan timbunan sampah di Bantargebang telah menimbulkan pencemaran tanah dan air yang berdampak besar. Jika merujuk pada prinsip polluters pays sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 32/2009, pemerintah daerah selaku kontributor sampah seharusnya bertanggung jawab melakukan langkah pemulihan lingkungan.

“Dari area sekitar 142 hektare tersebut, air lindi yang mengalir ke tanah dan sungai di sekitarnya telah mencemari air tanah hingga radius ratusan meter,” paparnya.

Hanif tidak memungkiri bahwa isu sampah di daerah metropolitan seperti Jakarta bukanlah hal yang sederhana. Isu ini menyangkut kehidupan lebih dari 11 juta penduduk yang memerlukan penanganan terukur. Oleh karena itu, ia pun berencana memulai proyek percontohan pengelolaan sampah di Jakarta Utara, salah satu wilayah dengan persoalan sampah terberat. Dia mengemukakan timbulan sampah di Jakarta Utara mencapai 1.400 ton per hari dan belum tertangani dengan baik.

Pemerintah sejatinya telah membangun fasilitas refuse-derived fuel (RDF) atau waste-to-fuel dengan kapasitas 2.500 ton per hari di Rorotan untuk menjawab permasalahan tersebut. Namun, fasilitas RDF Rorotan belum bisa beroperasi optimal karena sampah masih tercampur. Akibatnya, proses pengangkutan dan pengelolaan menghasilkan gas metana dan bau menyengat yang memicu penolakan masyarakat.

“Jakarta Utara bisa menjadi simbol sekaligus barometer. Bila sampah di wilayah ini berhasil ditangani, saya yakin kota-kota besar lain akan lebih mudah mengikuti. Tidak perlu langsung menargetkan seluruh wilayah. Mulailah dari satu kecamatan dulu. Jika satu kecamatan saja berhasil, kita sudah bisa mereduksi sekitar 400 ton sampah per hari,” kata Hanif.

Dia turut menambahkan bahwa upaya percepatan pengelolaan sampah kini telah didukung dengan Perpres No. 9/2025 tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Namun Hanif menggarisbawahi bahwa PSEL bukanlah solusi tunggal penanganan sampah karena kebutuhan investasi yang tidak sedikit.

Estimasi menunjukkan bahwa untuk satu unit fasilitas PSEL berkapasitas 4.000 ton per hari membutuhkan biaya sekitar Rp3 triliun. Dengan demikian, kebutuhan untuk pengembangan fasilitas di 21 wilayah aglomerasi membutuhkan investasi hingga Rp63 triliun.

“Dengan pembelian senilai 20 sen per KWh oleh PLN, berarti negara menanggung biaya Rp12 triliun untuk operasionalnya. Jika dihitung, setiap satu ton sampah yang diolah menjadi energi setara dengan biaya sekitar Rp1 juta,” paparnya.

Oleh karena itu, Hanif pun menekankan bahwa kehadiran sampah bukanlah berkah, melainkan tanggung jawab yang memerlukan pengelolaan serius. Terlebih, sampah anorganik seperti plastik menimbulkan polusi dioksin dan furan ketika dibakar, memicu mikroplastik jika dibakar, dan mengganggu keseimbangan biodiversitas laut.