Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah menilai ketersediaan energi terbarukan (renewable energy) menjadi salah satu kunci utama dalam pembangunan data center atau pusat data. Pasalnya, fasilitas pusat data membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kapasitas data center di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 637 megawatt (MW). Sementara itu, kapasitas yang masih dalam tahap pengembangan (pipeline) diperkirakan mencapai 1,6 gigawatt (GW) hingga tahun depan.

Menurut Airlangga, pemerintah juga tengah membahas pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi baru untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk operasional data center.

“Sekarang kami juga sedang menyediakan energi dalam pembicaraan untuk pembangunan small modular nuclear reactor. Dan sebetulnya Bapak Presiden ingin agar energy mix ini juga memasukkan nuklir, dan nuklir energi ini menjadi salah satu yang secara global diminati,” kata Airlangga dalam acara 1 Dekade Indonesian Data Center Provider Organization (IDPRO) di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Namun, Airlangga mengatakan terdapat sejumlah kekhawatiran terkait pengembangan energi nuklir. Menurutnya, ketika suatu negara telah memiliki kemampuan mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir, kemampuan memperkaya uranium kerap menjadi perhatian negara-negara lain.

Selain itu, Airlangga menilai Indonesia memiliki keunggulan berupa sumber energi domestik (indigenous energy) yang melimpah. Potensi tersebut antara lain berasal dari panas bumi (geothermal), tenaga surya melalui solar panel, serta energi hidro yang masih dapat terus dikembangkan.

Sementara itu, Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan energi nuklir menjadi opsi yang menarik untuk mendukung kebutuhan energi data center. Namun, menurutnya, pemanfaatan nuklir masih menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dari sejumlah pihak.

Hendra mencontohkan Rusia yang telah memanfaatkan energi nuklir melalui Rosatom. Selain itu, sekitar 70% kebutuhan energi di Prancis juga berasal dari tenaga nuklir. Dia menambahkan bahwa saat ini telah berkembang teknologi small modular reactor (SMR) yang menggunakan inti thorium sehingga dinilai dapat mengurangi risiko kecelakaan dibandingkan teknologi sebelumnya.

“Tetapi balik lagi kalau energi ini memang banyak unsur politisnya kan ya,” katanya.

Lebih lanjut, Hendra mengatakan IDPRO tengah menyusun Sustainable Data Center Index sebagai panduan untuk mengantisipasi pesatnya pembangunan data center di Indonesia. Pengalaman di Amerika Serikat menunjukkan pembangunan data center yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan, mulai dari konsumsi sumber daya yang tinggi hingga polusi suara.

Dia menjelaskan bahwa salah satu sumber kebisingan berasal dari genset yang digunakan di fasilitas data center. Suara berfrekuensi rendah yang dihasilkan perangkat tersebut dapat mengganggu masyarakat di sekitar lokasi dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik.

Selain itu, IDPRO juga tengah mengkaji berbagai aspek keberlanjutan lainnya, termasuk dampak pembangunan data center terhadap lingkungan dan penggunaan air. Hendra menilai pembangunan yang tidak terkendali dapat menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

“[Targetnya] bulan Juli nanti insyaallah kita keluarkan yang sustainable index ya. Nanti indeks ini nanti anggota kami akan melakukan compliance tapi istilahnya voluntarily, apa sukarela. Jadi kalau misalnya mereka bisa comply bagus,” ujarnya.

Hendra menjelaskan penerapan indeks tersebut pada tahap awal akan bersifat sukarela bagi anggota IDPRO. Namun, dalam beberapa tahun ke depan, indeks itu diharapkan dapat berkembang menjadi standar industri.

Dia menambahkan, sebelumnya IDPRO juga telah terlibat dalam penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8799 untuk pusat data. Menurutnya, standar tersebut diperlukan karena masih banyak fasilitas yang diklaim sebagai data center, padahal secara klasifikasi hanya berupa server room dan belum memenuhi kriteria sebagai pusat data.

BEIJING - China telah berhasil menguji sistem Elektromagnetik Transien Udara (ATEM). Sistem itu berupa "layang-layang" yang ditarik helikopter dengan kumparan besar yang dapat menembus siluman kapal selam yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut laporan SCMP, ATEM mengirimkan pulsa elektromagnetik jauh ke dalam air dan mendeteksi objek konduktif melalui tanda magnetik sekundernya.

Ketika pulsa elektromagnetik berhenti, ia menginduksi "arus eddy" yang meluruh pada target konduktif seperti lambung kapal selam, yang menghasilkan medan magnet sekunder yang dapat dideteksi.

Kumparan penerima menganalisis kekuatan dan laju peluruhan sinyal untuk mengungkapkan tidak hanya keberadaan, tetapi juga kedalaman dan karakteristik target.

Para insinyur memecahkan tantangan utama: menjaga agar susunan kumparan udara multi-besar tetap stabil selama penerbangan, memungkinkan pengumpulan data yang akurat.

Teknologi ini pada akhirnya dapat dikombinasikan dengan AI, sensor dasar laut, drone, dan jaringan sonar untuk meningkatkan kemampuan deteksi anti-kapal selam.

Sistem ini akan mengubah bagaimana perang di masa depan akan terjadi, karena kapal selam nuklir pun sudah dapat dideteksi keberadaannya.

Selama ini, kapal selam nuklir merupakan persenjataan yang sulit dideteksi musuh karena dapat terus berada di dalam air dalam waktu sangat lama dan memiliki tameng siluman canggih untuk menghindari deteksi alat pemburu kapal selam.

Bisnis.com, JAKARTA — Korea Selatan mengumumkan rencana pengembangan kapal selam bertenaga nuklir pertama yang dibangun secara domestik, dengan target peluncuran pada pertengahan 2030-an.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Selasa memaparkan peta jalan proyek “Jangbogo N Project” sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat keamanan maritim dan menghadapi ancaman nuklir serta rudal berbasis kapal selam dari Korea Utara.

“Kami akan mengupayakan peluncuran kapal selam bertenaga nuklir pertama pada pertengahan 2030-an dan melanjutkan pengembangannya hingga dapat mulai beroperasi pada paruh kedua 2030-an atau setelahnya,” ujar Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back dalam rapat strategi pertahanan yang dipimpin Presiden Lee Jae Myung dikutip dari Kantor Berita Anadolu, Rabu (27/5/2026).

Kapal selam tersebut dinilai akan meningkatkan kemampuan militer Korea Selatan secara signifikan karena mampu beroperasi lebih lama di bawah laut serta memiliki kecepatan dan mobilitas lebih tinggi dibandingkan kapal selam konvensional berbahan bakar diesel.

Ahn mengatakan kapal selam itu akan menggunakan uranium rendah pengayaan atau low-enriched uranium (LEU) dengan tingkat pengayaan hingga 20% sebagai bahan bakar.

Pengumuman tersebut menyusul kesepakatan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat tahun lalu yang membuka peluang kerja sama lebih erat dalam proyek kapal selam, termasuk pembahasan mengenai pasokan bahan bakar dan persyaratan teknis.

Meski demikian, Korea Selatan masih dibatasi untuk menggunakan material nuklir bagi kepentingan militer berdasarkan perjanjian kerja sama nuklir dengan AS serta komitmennya dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).

“Kami akan mematuhi kewajiban nonproliferasi selama seluruh proses pengadaan dan pengelolaan uranium rendah pengayaan yang diperlukan untuk sistem propulsi kapal selam, melalui konsultasi erat dengan Amerika Serikat,” kata Ahn.

Kementerian Pertahanan menyebut kapal selam tersebut akan dikembangkan dan dibangun sepenuhnya di dalam negeri guna memastikan kemandirian operasional dan keandalan sistem.

Selain memperkuat pertahanan, proyek itu diperkirakan menciptakan lebih dari 40.000 lapangan kerja dan mendukung industri galangan kapal, nuklir, serta pertahanan Korea Selatan dalam beberapa dekade mendatang.

RIYADH - Kerajaan Arab Saudi mengecam keras serangan pesawat nirawak (drone) di Uni Emirat Arab (UEA) yang menyebabkan kebakaran di luar perimeter dalam pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Barakah. Kecaman tersebut tanpa menuduh Iran sebagai pelaku serangan.

Kementerian Pertahanan UEA mengatakan telah berhasil mencegat dua drone, sementara drone ketiga menghantam generator listrik di dekat fasilitas nuklir di Wilayah al-Dhafra, Abu Dhabi.

Kementerian mengatakan drone tersebut masuk dari perbatasan barat, tetapi tidak memberikan detail lebih lanjut.

Kantor Media Abu Dhabi melaporkan bahwa otoritas darurat menanggapi insiden tersebut dan mengonfirmasi bahwa tidak ada korban luka.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan Kerajaan dengan tegas menolak "serangan terang-terangan" tersebut. "Ini mengancam keamanan dan stabilitas kawasan," katanya.

Kementerian itu juga menegaskan kembali solidaritas Arab Saudi dengan UEA. "Dan dukungannya untuk semua langkah yang diambil untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayahnya," paparnya.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan kemudian menerima panggilan telepon dari Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed, di mana kedua pihak meninjau langkah-langkah keamanan setelah serangan tersebut, menurut laporan Saudi Press Agency (SPA), Senin (18/5/2026).

Kementerian Luar Negeri UEA secara terpisah mengutuk serangan itu, menggambarkannya sebagai "eskalasi berbahaya".

"UEA menekankan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi ancaman apa pun terhadap keamanan dan kedaulatannya dalam keadaan apa pun," bunyi pernyataan kementerian tersebut.

Pada hari Minggu, penasihat presiden UEA, Anwar Gargash, menggambarkan penargetan fasilitas nuklir Barakah sebagai tindakan "teroris".

Dia mengatakan entah dilakukan langsung oleh Iran atau melalui salah satu proksinya, serangan tersebut merupakan perkembangan gelap yang melanggar semua hukum dan norma internasional. "Ini mencerminkan pengabaian kriminal terhadap nyawa warga sipil di UEA dan sekitarnya," paparnya.

"Tidak seorang pun akan memaksa UEA, atau berhasil merusak visi, keberhasilan, dan pesan inspiratifnya kepada masyarakat di kawasan ini yang berpusat pada keamanan, stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran," imbuh dia.

WASHINGTON - USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar dan terbaru Amerika , dijadwalkan kembali ke pelabuhan di Virginia pada hari Sabtu. Itu setelah hampir setahun di laut yang mencakup partisipasi dalam penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, perang Iran, kebakaran di kapal, dan masalah pipa ledeng yang berulang.

Ini akan tercatat dalam sejarah sebagai penugasan operasional terpanjang oleh kapal induk sejak berakhirnya Perang Vietnam, sebuah perjalanan yang menjadikan kapal tersebut sebagai titik fokus serangkaian tujuan militer Presiden Donald Trump di luar negeri.

Bagi keluarga para pelaut, ini adalah akhir yang telah lama ditunggu-tunggu dari tahun yang menegangkan di mana anggota keluarga mereka secara teratur berpartisipasi dalam operasi militer yang mendominasi berita.

“Sekarang saya benar-benar bisa rileks, bernapas lega, dan kembali ke pola tidur normal,” kata Amini Osias, yang putrinya adalah teknisi listrik penerbangan yang bertugas di Ford, kepada CNN. Dia mengatakan dia berencana untuk makan di luar bersama putrinya, mendengarkan ceritanya tentang penugasan tersebut, dan hanya menjadi seorang ayah bersamanya.



Perjalanan itu terkadang berat. Kebakaran terjadi di area laundry Ford pada bulan Maret yang membutuhkan waktu sekitar 30 jam bagi kru untuk memadamkan, membersihkan, dan mencegahnya menyala kembali. Sekitar 600 pelaut kehilangan akses ke tempat tidur mereka karena kerusakan tersebut, tetapi tidak ada yang terluka parah. Kerusakan tersebut berarti kapal tidak dapat melakukan pencucian untuk sementara waktu, menambah tantangan bagi awak kapal.

Kebakaran terjadi beberapa bulan setelah kapal tersebut dikerahkan, setelah sebelumnya mengalami masalah berulang dengan sistem toiletnya yang mengakibatkan pemadaman sebagian secara berkala, sebuah masalah bagi awak kapal yang membutuhkan kunjungan ke pelabuhan untuk perbaikan.

Meskipun Ford secara teknis canggih dan merupakan kapal induk terbaru dalam armada, kata Osias, keluarga para pelaut "masih memiliki keraguan bahwa sesuatu dapat terjadi." Ia menyebut kebakaran tersebut sebagai penyebab kekhawatiran.

Para pejabat militer saat ini dan mantan pejabat militer mengatakan kapal senilai USD13 miliar itu sangat diperlukan dalam operasi militer AS di Iran dan Venezuela. Untuk operasi di Venezuela, kapal tersebut meluncurkan pesawat yang berpartisipasi dalam misi penangkapan, dan di Iran kapal tersebut berfungsi sebagai platform untuk mengirimkan gelombang demi gelombang jet tempur ke medan perang.

Sistem ketapel elektronik kapal memungkinkannya untuk meluncurkan apa pun, mulai dari drone kecil hingga pesawat besar, memberi komandan berbagai pilihan daya tembak, kata Brent Sadler, seorang veteran Angkatan Laut selama 26 tahun dan mantan perwira kapal selam, sebelumnya kepada CNN. Menurut Sadler, 10 kapal induk AS lainnya tidak memiliki kemampuan tersebut.

Setelah meninggalkan Virginia Juni lalu, Ford bergerak melintasi Atlantik, awalnya menuju Mediterania dan hingga Norwegia sebagai bagian dari perjalanan terjadwalnya sebelum ditarik ke Karibia untuk operasi penangkapan Maduro pada bulan Januari. Kemudian kapal tersebut diperintahkan untuk segera menuju ke sana untuk membantu dalam potensi perang di Timur Tengah, di mana ia berkontribusi pada operasi perang Iran, hingga akhirnya mulai kembali ke pangkalan dan memasuki Atlantik dari Laut Mediterania awal bulan ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan petinggi perusahaan energi nuklir asal Rusia, Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev dalam pertemuan kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (12/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama pengembangan energi nuklir sipil antara Indonesia dan Rusia.

Dalam keterangan resmi Rosatom, kedua pihak mendiskusikan sejumlah area kerja sama strategis di bidang pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, mulai dari pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), pembangunan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi.

Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev mengatakan, hubungan dialog Indonesia dan Rusia di sektor nuklir berkembang dalam suasana saling percaya dan saling menghormati.

“Indonesia saat ini memiliki target ambisius dalam pengembangan energi nuklir. Karena itu, kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pembangunan industri baru bagi negara, pelatihan tenaga nasional, lahirnya kompetensi baru, dan penguatan kedaulatan teknologi negara,” ujar Likhachev.

Likhachev juga mengatakan, Rosatom siap menawarkan pendekatan komprehensif dalam pengembangan program nuklir nasional Indonesia. Penawaran itu mencakup pembangunan PLTN skala besar, proyek reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR), hingga pembangkit listrik terapung.

Menurut Likhachev, pembahasan turut menyoroti integrasi energi nuklir ke dalam sistem kelistrikan Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selain bertemu Presiden Prabowo, agenda kunjungan Rosatom di Indonesia juga mencakup pertemuan dengan menteri energi dan sumber daya mineral, pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), direktur utama PT PLN, hingga ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Likhachev menyebut, hubungan kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang nuklir telah berlangsung lama.

“Tahun 2026 menjadi penanda 20 tahun perjanjian kerja sama antar pemerintah mengenai pemanfaatan energi atom untuk tujuan damai yang diteken pada 1 Desember 2006. Perjanjian tersebut menjadi fondasi kerja sama bilateral Indonesia-Rusia di industri nuklir,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Energi Nasional (DEN) memperkirakan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai kuda hitam dalam transisi energi nasional, untuk mendorong kedaulatan energi dan target net zero emission (NZE) 2060.

Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, PLTN maupun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) paling berpotensi menjadi penentu keberhasilan bauran energi baru terbarukan.

Adapun, PLTS didorong dengan target ambisius mencapai 100 gigawatt (GW) sebagai tulang punggung transisi energi. Namun, kunci percepatan terletak pada pengembangan teknologi penyimpanan energi (battery storage) yang murah dan efisien. “Dengan storage, dia bisa stabil 24 jam,” tuturnya saat ditemui Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Di sisi lain, PLTN diposisikan sebagai solusi pembangkit skala besar dan stabil untuk menopang pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat penurunan emisi. Menurutnya, energi nuklir mampu menghasilkan listrik dalam kapasitas besar secara konsisten dan hal ini sulit dicapai pembangkit EBT lain dalam waktu cepat.

“Nuklir ini kuda hitam. Kalau mau kejar pertumbuhan dan net zero, tidak bisa hanya mengandalkan yang Intermittent. Harus ada yang pembangkit yang stabil dan besar. Nuklir bisa menjawab itu,” ujarnya.

Sripeni menjelaskan, pemerintah kini mulai mempertimbangkan pendekatan bertahap termasuk membuka opsi reaktor modular kecil (SMR) dengan kapasitas di bawah 600 megawatt sebagai langkah awal, sembari menyiapkan proyek pembangkit konvensional berskala besar.

Sebab, meski memiliki potensi besar, pengembangan PLTN juga masih menghadapi tantangan serius mulai dari kesiapan SDM, kepastian regulasi, infrastruktur, hingga penerimaan masyarakat khususnya terkait aspek keselamatan.

Selain dua “kuda hitam” tersebut, DEN juga mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) sebagai solusi pengelolaan sampah, bukan sekedar tulang punggung energi.

“PLTSA itu fokusnya menyelesaikan sampah. Energi hanya by-product,” kata Sripeni.

Pemerintah sebelumnya telah memberikan insentif tarif listrik tinggi dari PLTSA untuk menarik minat investor, sekaligus mendorong pemerintah daerah lebih aktif mengelola sampah untuk dijadikan sebagai PLTSA.

Lebih jauh, Sripeni menekankan bahwa keberhasilan proyek EBT, termasuk PLTN ini sangat bergantung pada kepastian regulasi melalui Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang hingga saat ini masih mandek.

Salah satu isu krusial yang masih diperdebatkan adalah skema power wheeling atau pemanfaatan jaringan listrik bersama oleh swasta. Padahal, skema ini dinilai penting untuk mengatasi ketidaksesuaian lokasi sumber EBT dengan pusat permintaan listrik.

“EBT itu selalu mismatch antara supply and demand. Kuncinya di transmisi. Power wheeling ini sebenarnya solusi, tapi masih jadi perdebatan,” ujarnya.

Beijing (ANTARA) - Total kapasitas terpasang tenaga nuklir China telah melampaui 120 juta kilowatt per akhir 2025, menduduki peringkat pertama dunia, sebut Wang Shoujun, kepala organisasi nonprofit Chinese Nuclear Society.

Hingga akhir tahun lalu, China memiliki total 112 unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang beroperasi, sedang dibangun, atau telah disetujui untuk dibangun, ungkap Wang dalam upacara pembukaan pameran bertajuk "Nuclear Industry China 2026" pada Rabu (22/4).

China tetap berkomitmen pada pengembangan tenaga nuklir secara proaktif, aman, dan tertib, tutur Wang, seraya menambahkan bahwa "fusi nuklir yang terkendali" dan "tenaga nuklir pesisir" telah dimasukkan ke dalam proyek-proyek utama negara itu selama periode Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030).

Wang menyampaikan peran energi nuklir yang semakin menonjol dalam memastikan ketahanan energi dan mendorong pembangunan hijau di tengah transisi energi global.

Dia mengatakan industri nuklir China telah memasuki jalur cepat pembangunan berkualitas tinggi selama beberapa tahun terakhir, dengan kemampuan yang ditingkatkan dalam inovasi teknologi nuklir, termasuk teknologi PLTN generasi ketiga dan keempat, reaktor modular kecil, dan siklus bahan bakar nuklir yang canggih.

Pameran selama empat hari yang diselenggarakan di Beijing itu menarik hampir 300 perusahaan dan organisasi dari China dan luar China. Selain memamerkan beragam peralatan teknologi, ajang itu juga menyuguhkan serangkaian forum akademis tingkat tinggi, pertukaran teknis, peluncuran produk, dan aktivitas sosialisasi kepada masyarakat.

Sebagai platform penting untuk memamerkan pencapaian ilmiah nuklir global dan memperdalam kerja sama internasional, pameran tahun ini diharapkan dapat memfasilitasi kerja sama lebih lanjut antara industri domestik maupun internasional, papar Wang.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat diambil pada 2027 guna mengejar target operasional awal pada 2032.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan energi nuklir menjadi salah satu opsi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Hal ini terutama karena nuklir dapat berperan sebagai sumber baseload yang stabil untuk melengkapi energi fosil dan energi terbarukan lainnya.

Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai aspek pendukung untuk pengembangan PLTN. Kesiapan tersebut mencakup regulasi, teknologi, hingga kerja sama internasional dengan berbagai mitra global. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pengembangan teknologi small modular reactor (SMR).

“Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara Asean lain lebih siap,” ujar Airlangga saat menyampaikan keynote speech pada acara UGM Nuclear Readiness Forum 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026), dikutip dari siaran pers, Kamis (23/4/2026).

Dia menyebut, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya yang besar untuk mendukung energi nuklir. Cadangan uranium dan thorium tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.

Untuk memanfaatkan potensi tersebut, pemerintah akan mengambil keputusan pembangunan PLTN pada 2027. Diharapkan kapasitas PLTN di Indonesia dapat mencapai 7 gigawatt (GW) pada 2040.

Dalam jangka panjang, energi nuklir juga ditargetkan memberikan kontribusi signifikan dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission 2060.

Airlangga menekankan bahwa percepatan implementasi sangat ditentukan oleh kesiapan eksekusi di lapangan. Peran operator, khususnya dalam mengelola teknologi dan menyusun rencana aksi yang konkret, menjadi faktor kunci.

Dia juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan transfer teknologi. Selain itu, komunikasi publik perlu terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program.

Pengembangan PLTN juga perlu diintegrasikan dengan kebutuhan sektor industri masa depan. Sektor seperti smelter dan data center membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi sangat penting.

Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan lainnya. Energi surya menjadi salah satu fokus utama, termasuk melalui program dedieselisasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Penguatan industri panel surya dalam negeri juga terus dilakukan untuk mendukung kemandirian energi.

“Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan. Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Satu untuk surya karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir,” kata Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia dan Jepang menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) di dua bidang strategis, yakni mineral kritis dan energi nuklir, dalam pertemuan bilateral di sela Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, Ahad (16/3/2026). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kerja sama tersebut akan memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Ia menyampaikan Indonesia sangat terbuka untuk bekerja sama dalam pengelolaan mineral kritis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, serta sumber daya bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang.

“Kami sangat terbuka. Kami dengan senang hati meminta kepada pemerintah Jepang maupun teman-teman pengusaha Jepang untuk bisa mengelola bersama-sama mineral kritis kami yang ada di Indonesia," ujar Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) Ryosei Akazawa menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk menghadapi ketidakpastian global demi menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan.

“Di tengah situasi krisis global saat ini, penting bagi kita untuk memperkuat kerja sama demi menjaga ketahanan energi. Jepang sendiri telah menyiapkan cadangan energi strategis sebagai langkah antisipasi,” katanya.

Akazawa juga menegaskan komitmen Jepang untuk terus mendukung berbagai proyek kerja sama energi dengan Indonesia, termasuk penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka sebagai bagian dari kemitraan strategis kedua negara.

Kementerian ESDM mengatakan kerja sama di sektor mineral kritis akan diarahkan pada penguatan rantai pasok global agar lebih aman dan andal. Sementara itu, kerja sama energi nuklir difokuskan pada pengembangan teknologi rendah karbon dengan standar keselamatan tinggi.

Kedua negara selanjutnya akan melanjutkan diskusi terkait penguatan ketahanan energi kawasan, termasuk kerja sama pada rantai pasok liquefied natural gas (LNG) dan batu bara, serta percepatan proyek transisi energi di bawah kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), seperti operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla dan penyelesaian PLTSa Legok Nangka.

Kerja sama antara Indonesia dan Jepang itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi di kawasan Indo-Pasifik.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Jepang menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) di dua bidang strategis, yakni mineral kritis dan energi nuklir, dalam pertemuan bilateral di sela Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Minggu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa kerja sama tersebut akan memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Ia menyampaikan Indonesia sangat terbuka untuk bekerja sama dalam pengelolaan mineral kritis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, serta sumber daya bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang.

“Kami sangat terbuka, kami dengan senang hati meminta kepada pemerintah Jepang maupun teman-teman pengusaha Jepang untuk bisa mengelola bersama-sama mineral kritis kami yang ada di Indonesia," ujar Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) Ryosei Akazawa menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk menghadapi ketidakpastian global, demi menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan.

“Di tengah situasi krisis global saat ini, penting bagi kita untuk memperkuat kerja sama demi menjaga ketahanan energi. Jepang sendiri telah menyiapkan cadangan energi strategis sebagai langkah antisipasi,” katanya.

Akazawa juga menegaskan komitmen Jepang untuk terus mendukung berbagai proyek kerja sama energi dengan Indonesia, termasuk penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka sebagai bagian dari kemitraan strategis kedua negara.

Kementerian ESDM mengatakan kerja sama di sektor mineral kritis akan diarahkan pada penguatan rantai pasok global agar lebih aman dan andal, sedangkan kerja sama energi nuklir difokuskan pada pengembangan teknologi rendah karbon dengan standar keselamatan tinggi.

Kedua negara selanjutnya akan melanjutkan diskusi terkait penguatan ketahanan energi kawasan, termasuk kerja sama pada rantai pasok liquefied natural gas (LNG) dan batu bara, serta percepatan proyek transisi energi di bawah kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), seperti operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sarulla dan penyelesaian PLTSa Legok Nangka.

Kerja sama antara Indonesia dan Jepang itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi di kawasan Indo-Pasifik.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) membutuhkan waktu panjang, antara 11 tahun hingga 14 tahun, sehingga perlu dimasukkan dalam perencanaan jangka panjang sektor ketenagalistrikan.

Darmawan di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kapasitas nuklir yang direncanakan baru sebesar 500 megawatt.

Namun, hasil pemodelan bersama PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Badan Energi Internasional (IEA) menunjukkan bahwa setelah 2035 Indonesia perlu menambah kapasitas nuklir hingga 7 gigawatt untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus menjaga ketahanan energi.

Artinya, kapasitas nuklir yang tercantum dalam RUPTL saat ini masih jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan riil yang diproyeksikan.

Untuk itu, ia mengatakan diperlukan perpanjangan horizon RUPTL hingga 2040 agar pembangunan PLTN dengan kapasitas besar dapat diakomodasi.

Darmawan menegaskan waktu pembangunan yang mencapai lebih dari satu dekade membuat proyek nuklir sulit masuk dalam horizon RUPTL yang hanya sampai 2034.

“Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merancang, membangun, dan menyelesaikan proyek PLTN? Estimasi yang muncul berkisar antara 11 tahun, 13 tahun, hingga 14 tahun,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyampaikan kabar baik bahwa dalam pembahasan bersama Menteri ESDM, terdapat sinyal RUPTL akan diperpanjang hingga 2040.

Dengan perpanjangan tersebut, kapasitas nuklir yang direncanakan bukan lagi 500 megawatt, melainkan meningkat signifikan menjadi 7 gigawatt.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa Indonesia menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032–2034.

Target ini menjadi bagian dari rencana besar mencapai kapasitas total 44 gigawatt tenaga nuklir pada 2060, sejalan dengan komitmen net zero emission.

“Dari total 44 gigawatt, 35 gigawatt akan digunakan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt dialokasikan untuk produksi hidrogen nasional mulai 2045,” kata Dadan.

Dengan demikian, porsi nuklir dalam bauran energi akan meningkat dari 0,5 persen menjadi lebih dari 11 persen pada 2060.

Ia menambahkan target awal dalam RUPTL 2025–2034 adalah 500 megawatt kapasitas PLTN, yang akan dikembangkan di sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026