Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengejar percepatan proses konstruksi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Kabupaten Bandung.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan pekan lalu pihaknya menggelar konsultasi dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN Suyus terkait penyelesaian dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang (KKPR) Legok Nangka.

“Kami konsultasikan terkait KKPR-nya, waste to energy pembangkit listrik tenaga sampah yang sedang diproses di Direktorat Jenderal Tata Ruang,” katanya Senin (22/6/2026).

Menurutnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) meminta percepatan segera dilakukan mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PT Jabar Environmental Solutions (PT. JES) sudah melakukan Penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) TPPAS Regional Legok Nangka.

“Kata Pak Gubernur jangan pakai lama, segera, segera mungkin sebelum akhir bulan segera dikeluarkan,” katanya.

Dari hasil diskusi dengan Dirjen Tata Ruang, Sekda memastikan pihaknya mendapatkan komitmen KKPR Legok Nangka akan tuntas pada Juli mendatang.

Kementerian juga memandang perlunya percepatan mengingat proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional, namun tetap meminta pemprov untuk memenuhi sejumlah informasi tambahan dalam dokumen.

Sekda Herman menilai jika KKPR sudah dikantongi, maka rencana groundbreaking Legok Nangka bisa digelar pada akhir 2026 mendatang.

“Kita sudah merdeka 80 tahun, tetapi persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ini ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak jika tidak ditangani secara mitigatif dan antisipatif. Yang paling dirugikan tentu masyarakat. Karena itu, sesuai arahan Gubernur Jawa Barat KDM, kami tidak boleh membiarkan rakyat menjadi korban persoalan sampah,” tuturnya.

Herman menegaskan, pihaknya saat ini bekerja secara total untuk mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tersebut.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar proyek waste to energy Legok Nangka bisa segera dibangun. Harapannya, pertengahan tahun ini sudah dapat dilakukan groundbreaking dan pembangunan fisik bisa dimulai pada akhir tahun. Jika pembangunan berjalan sesuai rencana, dalam waktu sekitar 36 bulan fasilitas tersebut sudah dapat beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Herman, keberadaan PLTSa Legok Nangka sangat penting karena saat ini wilayah Bandung Raya masih bergantung pada TPPAS Sarimukti yang memiliki keterbatasan kapasitas dan umur layanan.

“Untuk jangka menengah, dua hingga tiga tahun ke depan, suka tidak suka Legok Nangka harus selesai. Sebab, Sarimukti memiliki masa layanan yang sangat terbatas, sementara kebutuhan penanganan sampah di Bandung Raya terus meningkat,” ujarnya.

Sambil menunggu proyek Legok Nangka terealisasi, Pemprov Jawa Barat juga terus mendorong penanganan sampah dari hulu hingga tengah. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi pengurangan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan penguatan program daur ulang di tingkat rumah tangga.

“Memang tidak mudah mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Namun kami tidak akan patah semangat. Upaya edukasi terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota,” kata Herman.

Ia menambahkan, Gubernur KDM juga tengah menyiapkan stimulus bantuan teknologi pengolahan sampah, termasuk teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF), yang akan disinergikan dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengurangi ketergantungan terhadap Sarimukti.

“Mudah-mudahan penanganan sampah jangka pendek bisa terurai dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Sarimukti. Sementara untuk jangka menengah, kami berharap proyek PLTSa Legok Nangka segera mendapatkan kepastian,” ujarnya.

Sekda berharap proses perizinan yang masih berjalan, khususnya terkait KKPR dapat segera diselesaikan sehingga tahapan proyek bisa dipercepat.

“Kami berharap proses finishing touch perizinan KKPR dapat segera dituntaskan. Setelah itu, kami bisa langsung masuk ke tahap groundbreaking, financial close, dan kemudian pembangunan fisik. Itu yang sedang kami perjuangkan agar Legok Nangka segera terwujud,” katanya.

Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengamankan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII guna memastikan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka ramah pendanaan bank (bankable) dan terbebas dari risiko kegagalan finansial.

Kepastian hukum dan investasi tersebut dikunci dengan penandatanganan perjanjian penjaminan oleh Pemprov Jabar melalui Badan Usaha Pelaksana PT Jabar Environmental Solutions (JES) bersama PT PII di Indramayu beberapa waktu lalu.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Minggu, menegaskan bahwa intervensi penjaminan ini merupakan komitmen serius pemerintah daerah dalam menghadirkan jangkar kepastian hukum, sekaligus memastikan seluruh tahapan konstruksi di lapangan berjalan sesuai rencana.

"Saya mengapresiasi peran PT PII yang telah memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek ini karena hal tersebut menjadi landasan kuat untuk memastikan proyek berjalan sesuai komitmen," kata Dedi.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar menaruh harapan besar pada TPPASR Legok Nangka yang berada di Kabupaten Bandung sebagai solusi jangka panjang yang mendesak untuk mengatasi keterbatasan kapasitas (overcapacity) tempat pembuangan akhir konvensional yang saat ini kondisinya sudah sangat kritis.

Fasilitas pengolahan sampah regional terpadu ini nantinya akan melayani enam wilayah metropolitan sekaligus, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang, dengan kapasitas tampung mencapai 2.131 ton per hari.

Plt Direktur Utama PT PII, Andre Permana, memaparkan bahwa langkah Pemprov Jabar ini sangat strategis karena sektor persampahan memerlukan kepastian pengembalian investasi yang kuat agar bank mau menyalurkan modalnya.

Proyek ini tercatat sebagai proyek skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pertama pada tahun 2026, sekaligus portofolio persampahan pertama yang dijamin oleh PT PII.

"Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat kelayakan mendapat pembiayaan bank sehingga mampu menarik partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan," kata Andre.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif Pemprov Jabar dalam mengejar standardisasi penjaminan ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, melainkan juga pada kualitas lingkungan hidup jangka panjang.

"Proyek ini dapat mengurangi timbulan sampah, peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah, serta penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan sampah menjadi energi," ujar Andre.

Melalui skema KPBU modern ini, Pemprov Jabar akan mengadopsi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy).

Sistem mutakhir tersebut diklaim mampu mereduksi timbulan volume sampah hingga 85 persen, sekaligus memproduksi daya listrik bersih hingga sebesar 40,79 Megawatt (MW).

Capaian penandatanganan ini kini memposisikan Pemprov Jabar sebagai pionir transformasi tata kelola sampah yang modern, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh ekosistem masyarakat di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG—Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung mulai menunjukkan progres positif.

TPPAS Regional Legok Nangka akan dioperasikan oleh konsorsium pemenang lelang, Sumitomo-Hitachi Zosen dengan membentuk. PT Jabar Environmental Solutions (JES). Kongsi perusahaan asal Jepang itu nantinya akan menjual energi listrik dari sampah ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Dalam perkembangan terakhir, surat penugasan dari Kementerian ESDM kepada PLN untuk dapat membeli listrik dari pengelolaan sampah TPPAS Regional Legok Nangka telah terbit. Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pihaknya juga sudah bertemu dengan JES untuk menindaklanjuti surat penugasan tersebut.

“Alhamdulillah, sudah turun bulan kemarin, Januari akhir, dan sekarang insyaallah akan ditandatangani tanggal 19 Februari, untuk perjanjian jual beli listriknya, antara PT JES dengan PT PLN," kata Herman dikutip Rabu (18/2/2026).

TPPAS Legok Nangka memiliki kapasitas 1.800 sampai 2.100 ton per hari dengan sumber sampah dari enam kabupaten dan kota di wilayah Bandung Raya. Herman mengatakan, persyaratan dimulainya proyek ini sudah selesai tinggal nanti diumumkan untuk kesepakatan jual beli listriknya.

"Sampah itu akan dikirim dari enam kabupaten kota, nanti akan menghasilkan 40,59 megawatt [MW] dan tahap yang paling krusial kemarin itu penugasan dari Kementerian ESDM ke PLN," tuturnya.

Adapun, enam kabupaten dan kota ini yaitu, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Cimahi, kemudian Sumedang,dan Garut.

"Kalau sudah penetapan, tinggal fisik perjanjian jual beli listrik, berikutnya financial close, ya mudah-mudahan bisa akhir tahun sekarang sekaligus dilaksanakan groundbreaking. Tadi kami harapkan paling tidak bulan Agustus sudah siap lah groundbreaking, lanjut pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Awalnya, konsorsium Sumitomo-Hitachi Zosen menginginkan pembangunan ini dilakukan selama 41 bulan pada 2029. Hanya saja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginginkan agar proses pengerjaan tersebut bisa dipercepat.

"Mereka memintanya kan 41 bulan, berarti kan cukup lama di akhir 2029. Kami minta 30 bulan, tadi ke PT JES, konsorsium Sumitomo itu, CEO-nya kan dari Sumitomo itu, kami minta 30 bulan, atau paling telat 3 tahun lah, 36 bulan sehingga awal 2029 selesai, dan kami akan set," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pengerjaan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka direncanakan dimulai pada Agustus tahun ini.

Langkah ini akan dimulai setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan kepastian surat penugasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PLN.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, mengatakan bahwa surat tersebut akan dikirim ESDM kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam waktu dekat.

"Insyaallah minggu ini paling lambat seminggu sudah bisa diterima pak gubernur," katanya dikutip Minggu (18/1/2026). Ai menambahkan, surat ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) ke PLN.

Negosiasi harga tidak akan berlangsung lama karena harga PLN membeli listrik dari TPPAS Legok Nangka sudah disetujui sebelumnya.

"Pastinya perlu ditindaklanjuti PJBL dengan PLN dan saya kira prosesnya nanti tidak akan lama karena sudah ada kesepakatan harga jadi tidak ada negosiasi lagi dengan PLN jadi prosesnya akan cepat," kata dia.

Setelah PJBL, ada tahap akhir yang harus dilakukan terutama kepada konsorsium yang ikut mengelola TPPAS Legok Nangka yaitu Konsorsium Sumitomo Hitachi Zosen.

Adapun Konsorsium Sumitomo Hitachi Zosen resmi menjadi pemenang tender TPPAS Legok Nangka sejak 12 Juli 2023.

"Nanti setelah PJBL itu pastinya akan ada proses financial close untuk pemenuhan pembiayaan, kira-kira 6-9 bulan dari pihak Sumitomo baru setelah itu dilanjutkan dengan proses konstruksi," tuturnya.

DLH Provinsi Jabar berharap, pengerjaan TPPAS Legok bisa dimulai pada Agustus 2026 ini.

"Jadi mudah-mudahan bisa mulai konstruksinya di bulan Agustus paling lambat. Kurang lebih ya karena dinamikanya luar biasa, seperti penugasan menteri," katanya.

Sebagai informasi, Pemprov Jabar dan PLN telah menandatangani nota kesepahaman tentang Penyediaan Tenaga Listrik dari TPPAS Regional Legok Nangka. PLN mendukung upaya pemanfaatan sampah menjadi energi hijau melalui penyerapan listrik.

TPPAS Legok Nangka memiliki luas area 90 hektare dan kapasitas 1.853 – 2.131 ton sampah per hari dan diproyeksikan menampung sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

Bisnis.com, BANDUNG - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat belum menemukan titik terang meski konsorsium Sumitomo Jepang sudah masuk ke dalam proyek Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, proyek Legok Nangka masih belum bisa berjalan salah satunya karena Kementerian ESDM belum menurunkan surat penugasan untuk perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan PT PLN (Persero).

Ai mengatakan, surat tersebut telah mengalami keterlambatan selama 9 bulan. Keterlambatan ini berkaitan dengan masa deferred offtake selama 2 tahun pertama, di mana badan usaha pelaksana (BUP) Legok Nangka belum diperkenankan menjual listrik dengan skema feed-in tariff.

"Pemprov Jabar sudah menyampaikan legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang menyatakan bahwa selama masa deferred offtake, BUP diperkenankan menjual listrik kepada PLN," katanya dikutip Senin (20/10/2025).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan reviu untuk memberikan pertimbangan kepada Kementerian ESDM, mengenai tarif yang dapat dijadikan dasar negosiasi antara BUP dan PLN.

"Harapannya, surat penugasan dari Kementerian ESDM dapat segera diterbitkan agar PJBL bisa dilakukan. Setelah itu, pihak BUP berkomitmen memulai konstruksi pada tahun 2026," katanya.

Selain menunggu surat penugasan, Pemprov Jabar telah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari Kementerian ATR/BPN untuk jalur transmisi listrik dan air baku.

"Pemprov Jabar juga sudah mendapatkan KKPR dari ATR/BPN untuk jalur transmisi listrik dan air baku sehingga tahun depan sudah mulai dapat dilakukan pembebasan lahan untuk transmisi dan air baku," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka merupakan sanitary landfill atau tempat pembuangan sampah dan bahan limbah dari enam kabupaten yang ada di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Barat.

Dalam sehari, TPPAS Legok Nangka ditaksir dapat menampung hingga 2.131 ton sampah. Jumlah sampah ini berpotensi menghasilkan listrik 40,79 megawatt (MW).

Sementara itu, terkait masa transisi 2 tahun antara berakhirnya masa layanan TPPAS Sarimukti dan beroperasinya TPPAS Legok Nangka, Pemprov Jabar menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperpanjang operasional Sarimukti.

Beberapa di antaranya adalah menyiapkan UPTD PSTR Sarimukti menjadi badan layanan umum daerah (BLUD), agar lebih fleksibel dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk pengembangan fasilitas menjadi RDF (refuse derived fuel) atau bentuk pengolahan lain.

"Saat ini di perubahan anggaran 2025 sampai dengan dilakukan kajiannya dan diharapkan tahun depan sudah mendapatkan persetujuan untuk menjadi BLUD," ucapnya.

Lebih lanjut, kata Ai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan TPPAS Sarimukti untuk menjadi pembangkit sampah energi listrik (PSEL) bekerja sama dengan Danantara, sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

"Untuk penyiapan Sarimukti menjadi PSEL dengan Danantara saat ini tengah dibahas," ucapnya.