Bisnis.com, PEKANBARU - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut mendapatkan tugas membangun 500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho menyebut, investasi SPPG yang dilakukan anggota kadin sebagai dukungan terhadap proyek pemerintah.

“Kami sudah jalankan 500 SPPG di daerah 3T. Ini adalah bukti nyata komitmen Kadin dalam mendukung agenda strategis nasional dan memastikan akses gizi untuk masyarakat tertinggal,” ujar Eko dalam agenda Rapimprov Kadin Riau 2025 di Pekanbaru Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, SPPG menjadi instrumen penting untuk mendukung keberlanjutan MBG yang kini telah mencapai 40 juta porsi setiap hari. Eko meyakini pemberian makan siang gratis memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan gizi dan penurunan stunting di Indonesia.

Taufan menjelaskan bahwa keberadaan 500 SPPG juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem rantai pasok pangan yang lebih kuat, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan telur, ayam, dan susu akibat program MBG.

“MBG ini sudah berjalan besar. Bahkan Singapura pun tidak memberikan program sebesar itu untuk seluruh warganya. Indonesia justru memberikan tujuh kali lipat lebih banyak. Dampak positifnya sudah mulai terasa,” katanya.

Selain program gizi, Kadin Indonesia juga fokus pada penguatan tiga sektor utama kemandirian ekonomi bangsa yaitu pangan, energi, dan air. Sektor-sektor tersebut diyakini menjadi penopang penting menghadapi ketidakpastian global pada 2026.

“Kami mendorong kemandirian ekonomi melalui food, energy, dan water security. Ini tiga fondasi penting agar ekonomi nasional tetap kokoh,” jelas Taufan.

Kadin Indonesia juga menegaskan dorongan terhadap hilirisasi industri, transformasi UMKM, serta percepatan ekonomi hijau dan sirkular. Menurut Taufan, inklusivitas menjadi kunci agar seluruh pelaku usaha dapat terlibat dalam pembangunan ekonomi nasional.

Selain SPPG, sejumlah program nyata Kadin juga berjalan, antara lain pembangunan dan perbaikan rumah layak huni, klinik gotong royong untuk layanan kesehatan komunitas, serta percepatan digitalisasi UMKM untuk memperkuat daya saing. Program-program tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat dari akar rumput.

Untuk Provinsi Riau, Taufan menegaskan bahwa Kadin Indonesia akan melakukan evaluasi terhadap seluruh program sebelumnya serta menyiapkan program 2026 yang diselaraskan dengan agenda nasional.

“Tahun 2026 akan sangat menantang secara global. Karena itu kami akan memperkuat advokasi magang nasional agar dunia pendidikan benar-benar selaras dengan industri,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Riau Masuri menegaskan bahwa Rapimprov menjadi momentum memperkuat soliditas internal organisasi sekaligus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ia menyebut Kadin Riau memiliki komitmen untuk terus mendukung akselerasi pembangunan ekonomi, terutama melalui pemberdayaan sektor usaha.

“Kadin Riau berkomitmen menjadi mitra utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui Rapimprov ini, kami ingin memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha, khususnya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.

Masuri menegaskan, Kadin Riau akan terus mengambil peran aktif dalam menjaga iklim investasi tetap kondusif serta mendorong inovasi di sektor ekonomi. “Kami siap mendukung penuh langkah pemerintah untuk mendorong kemajuan ekonomi Bumi Lancang Kuning,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia’s energy security has come under scrutiny as escalating conflict in the Middle East disrupts global oil supplies. The establishment of a national strategic energy reserve is increasingly viewed as urgent, particularly as the country remains heavily dependent on imported oil.

At present, Indonesia does not yet have a national strategic energy reserve (Cadangan Penyangga Energi/CPE) that could be deployed during energy crises or emergencies.

Bisnis.com, JAKARTA — The government’s push for creating added value for coal is seemingly back on track following stalled efforts due to Air Products and Chemicals Inc. withdrawing from Indonesia’s coal gasification project. There are now two options for partnership going forward: China or Europe.

The national task force for downstreaming and energy security has completed the concept and pre-feasibility study for the coal gasification project to produce dimethyl ether (DME), the results of which submitted to sovereign wealth fund Danantara Indonesia.