Bisnis.com, JAKARTA – PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) menyampaikan telah mendapatkan restu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) melalui pernyataan efektif yang terbit pada Selasa, 23 Desember 2025.

Dalam prospektus ringkas perseroan, INET akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10 per lembar.

INET menetapkan harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp250 per saham, perseroan menargetkan perolehan dana dari rights issue ini sebanyak-banyaknya Rp3,2 triliun.

Bersamaan dengan rights issue, INET juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 3,2 miliar Waran Seri II, dengan sebanyak 2.304.000.000 Waran Seri II akan menyertai saham baru dalam PM-HMETD I.

Waran ini diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru yang melaksanakan haknya. Jika dilaksanakan seluruhnya, Waran Seri II berpotensi menambah dana hingga Rp691,2 miliar.

Pemegang saham pengendali INET, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara (AKUN), telah menyatakan kesanggupannya untuk bertindak sebagai pembeli siaga atau standby buyer. AKUN siap mengambil sisa saham porsi publik yang tidak diambil bagian, sebanyak-banyaknya 5.652.377.067 saham.

Adapun, seluruh dana segar yang diperoleh dari PMHMETD I akan dialokasikan untuk membiayai rencana ekspansi INET di sektor telekomunikasi dan infrastruktur digital.

Rencana penggunaan dana tersebut yaitu sekitar Rp2,8 triliun dari dana HMETD akan disalurkan melalui entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI), untuk pengembangan jaringan Fiber To The Home (FTTH) berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 7. INET akan melayani 2 Juta Pelanggan di wilayah strategis Pulau Bali dan Lombok.

Lalu, sekitar Rp215,38 miliar akan disuntikkan kepada entitas anak, PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), untuk melunasi biaya Indefeasible Right of Use (IRU) Jaringan kabel bawah laut (Submarine Cable) kepada PT JMP. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja bagi perseroan dan entitas anak.

Keputusan strategis ini merupakan sinyal kuat dari manajemen INET untuk memperkuat pondasi bisnis jangka panjangnya. Adapun, pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya, persentase kepemilikan mereka akan mengalami dilusi maksimum sebesar 57,14%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) menjelaskan nasib penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue senilai Rp3,2 triliun yang tertahan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama Sinergi Inti Andalan Prima Muhammad Arif menjelaskan saat ini, proses rights issue INET terus berjalan di OJK.

“Kami masih menunggu update terbaru dari OJK sendiri. Jadi mohon ditunggu saja, kami masih on-going untuk rights issue saat ini,” ucap Arif pada paparan publik INET di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Dia melanjutkan, sejauh ini, belum ada perubahan rencana dari rights issue INET. Meskipun demikian, Arif belum menjelaskan jadwal terbaru dari rights issue jumbo ini.

Adapun jika mengacu pada prospektus, tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif seharusnya diperoleh INET pada 17 November 2025. Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD di pasar pada 25 November 2025, dan di pasar tunai pada 27 November 2025.

Lalu tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD di pasar reguler dan negosiasi pada 26 November 2025, dan di pasar tunai pada 28 November 2025.

Sebagai informasi, INET berencana melakukan rights issue jumbo senilai maksimal Rp3,2 triliun. Dalam aksi rights issue tersebut, INET menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Dana segar hasil rights issue ini akan digunakan INET untuk mempercepat ekspansi jaringan fiber to the home (FTTH) berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 7. Sebanyak Rp2,8 triliun akan dikucurkan ke anak usaha, PT Garuda Prima Internetindo (GPI), untuk menggaet dua juta pelanggan baru di Bali dan Lombok.

Dana rights issue juga akan dialokasikan untuk anak usaha PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) sebesar Rp213,44 miliar untuk melunasi biaya sewa jaringan kabel bawah laut (IRU) ke PT Jejaring Mitra Persada (JMP).

Kemudian, sebesar Rp135 miliar akan dialokasikan ke PT Internet Anak Bangsa (IAB) untuk modal kerja pembangunan FTTH di Pulau Jawa.

Lalu, sisa dana hasil rights issue akan digunakan untuk pengembangan layanan, pembelian perangkat, pemasaran, pelatihan, dan biaya overhead lainnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kondisi ekonomi yang membaik dan era pelonggaran moneter memberikan ruang bagi emiten-emiten untuk menggalang pendanaan melalui aksi rights issue. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendanai ekspansi perusahaan.

Salah satunya, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) yang mengumumkan rencana rights issue jumbo senilai maksimal Rp3,2 triliun dan PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) berencana menerbitkan 1,33 miliar saham baru.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus berbicara ihwal probabilitas semua saham baru akan terserap pasar. Menurutnya, hal itu akan tergantung pada fundamental perusahaan, valuasi, sektor bisnis, dan tujuan dari rights issue tersebut.

"Karena pelaku pasar dan investor pun cenderung akan selektif dalam menyerap rights issue tersebut, terutama dampak dari right issue kepada kinerja keuangan. Apabila tujuannya right issue untuk ekspansi, seberapa cepat perusahaan meng-generate revenue dari ekspansi tersebut, dan memberikan dampak positif terhadap perusahaannya," ujar Nico kepada Bisnis, Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, kondisi pemulihan ekonomi dan global yang mulai stabil memang menjadi katalis positif bagi emiten yang melakukan ekspansi. Namun, Nico melihat ketidakpastian global menjadi suatu hal yang lazim terjadi setiap tahunnya.

Menurutnya, hal pasti yang membedakan pada 2026 nanti adalah rencana pemerintah yang tertuang dalam RAPBN 2026 cenderung lebih ekspansif, sehingga ada kemungkinan yang jauh lebih besar bagi ekonomi untuk bisa pulih meskipun tidak berjalan mulus.

Dalam kaitannya dengan penyerapan saham baru right issue, situasi ekonomi tahun depan menurut Nico turut membuat pelaku pasar dan investor cenderung berhati-hati, sekaligus mempersiapkan diri untuk menatap tahun depan di masa pemulihan ekonomi.

"Terutama setiap sektor akan memiliki dampak pemulihan yang berbeda tahun depan. Sektor yang sejalan dengan rencana pemerintah tahun depan tentu akan lebih diuntungkan. Selain itu, regulasi dari pemerintah juga menentukan kebijakan perusahaan dalam melakukan ekspansi," tandasnya.

Sementara itu, Community and Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Angga Septianus menilai peluang right issue yang dilakukan sejumlah emiten pada akhir 2025 ini punya peluang cukup baik, selama ada kejelasan penggunaan dana dan dukungan dari pemegang saham utama.

"Faktor ini biasanya jadi penentu utama keberhasilan. Pulihnya IHSG memang membantu minat investor, tetapi pasar tetap selektif pada emiten dengan fundamental dan rencana bisnis yang jelas," ujar Angga.

Menurutnya, indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menembus rekor all time high (ATH) baru dan derasnya arus dana asing ke pasar saham membuat risk appetite investor meningkat, setelah sepanjang awal tahun pasar cenderung berhati-hati.

Rencana Penggunaan Dana Rights Issue

Adapun, INET berencana menggunakan dana rights issue untuk mempercepat ekspansi jaringan fiber to the home (FTTH) berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 7. Sebanyak Rp2,8 triliun akan dikucurkan ke anak usaha, PT Garuda Prima Internetindo (GPI) untuk menggaet dua juta pelanggan baru di Bali dan Lombok.

Selanjutnya, dana rights issue juga akan dialokasikan untuk anak usaha PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) sebesar Rp213,44 miliar untuk melunasi biaya sewa jaringan kabel bawah laut (IRU) ke PT Jejaring Mitra Persada (JMP). Kemudian, sebesar Rp135 miliar akan dialokasikan ke PT Internet Anak Bangsa (IAB) untuk modal kerja pembangunan FTTH di Pulau Jawa.

Lalu, sisa dana hasil rights issue akan digunakan untuk pengembangan layanan, pembelian perangkat, pemasaran, pelatihan, dan biaya overhead lainnya.

Sementara bagi Jaya Sukses Makmur Sentosa, dana hasil rights issue seluruhnya akan digunakan untuk pengembangan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak dan/atau perusahaan asosiasi.

Perinciannya, pengembangan usaha tersebut antara lain adalah proyek Tanrise City Bandung, Tanrise City Sidoarjo, Kawasan Industri di Banjarbaru Kalimantan, dan Kawasan Resor Taman Dayu. Selain itu, sebagian dana right issue juga akan dialokasikan sebagai modal kerja dan melunasi pinjaman perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi penambahan modal sejumlah emiten melalui skema rights issue mulai ramai pada akhir tahun ini, seperti INET, GMFI, CBRE, dan TECH. Meski begitu, tak semua aksi korporasi itu berjalan dengan mulus.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET), misalnya, menggelar Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) atau rights issue jumbo senilai maksimal Rp3,2 triliun. Dalam aksi rights issue tersebut, INET menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Selanjutnya, anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA), yakni PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) juga telah mendapatkan persetujuan rights issue dari pemegang sahamnya melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) bulan lalu.

GMFI akan menawarkan sebanyak-banyaknya 90,05 miliar saham baru Seri B. PT Angkasa Pura Indonesia (API) akan berpartisipasi dengan menyetorkan aset berupa lahan atau inbreng kepada GMFI seluas 972.123 meter persegi di kompleks GMF, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang senilai Rp5,6 triliun.

Aksi korporasi serupa tengah dirancang sejumlah emiten lainnya. Emiten properti milik konglomerat Hermanto Tanoko, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) mengumumkan akan melakukan rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,33 miliar saham baru.

Emiten jasa pelayaran PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) berencana menggelar rights issue sebanyak-banyaknya 48 miliar saham. Aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang dijadwalkan 18 Desember 2025.

PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH) pun berencana menggelar rights issue sebanyak 502,52 juta saham baru dengan terlebih dahulu meminta restu di RUPSLB pada 18 Desember 2025.

Kemudian, PT Panca Global Kapital Tbk. (PEGE) berencana menggelar rights issuesebanyak 944, 47 juta saham. Aksi korporasi ini akan dibahas dalam RUPSLB yang dijadwalkan digelar pada 24 Desember 2025.

Dari emiten konglomerasi, emiten properti kongsi Agung Sedayu dan Grup Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) juga bakal menghimpun dana segar maksimal Rp16,7 triliun dari rights issue sebanyak-banyaknya 1,21 miliar saham baru.

Jadwal Rights Issue Meleset

Meski demikian, pada Senin (24/11/2025), PANI mengumumkan pengunduran jadwal terhadap pelaksanaan aksi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Dalam keterbukaan informasi, Corporate Secretary PANI Christy Grasella menjelaskan bahwa pengunduran rencana rights issue dilakukan perseroan lantaran masih menunggu surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan begitu, seluruh rencana yang telah terjadwal sebelumnya bakal disesuaikan kembali setelah PANI mendapatkan surat efektif dari OJK. Christy menegaskan bahwa nantinya perseroan bakal mengumumkan jadwal terbaru kepada publik jika surat tersebut telah terbit.

“Dengan demikian, seluruh tahapan dan tanggal pelaksanaan PMHMETD III yang sebelumnya direncanakan akan disesuaikan kembali setelah perseroan menerima surat pernyataan efektif dimaksud,” kata Christy dikutip Selasa (25/11/2025).

Selain PANI, PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. (CSIS) juga mengabarkan bahwa pihaknya melakukan pengunduran jadwal pelaksanaan rights issue. Alasannya adalah CSIS masih menunggu diterbitkannya surat pernyataan efektif dari OJK, persis seperti PANI.

Direktur Utama CSIS Tjoea Aubintoro menerangkan bahwa jadwal terbaru dari tahapan rights issue akan disampaikan kepada publik setelah OJK mengeluarkan surat efektif. Dan oleh sebab itu, jadwal yang telah disiapkan di awal akan dirombak oleh manajemen dengan menyesuaikan terhadap surat OJK.

Begitu juga dengan aksi rights issue PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) pada Juli lalu. MINA semula menjadwalkan cum date pada 8 dan 10 Juli 2025. Namun, publikasi atas rencana tersebut telah tersiar di laman resmi KSEI pada 3 Juli 2025. Artinya, KSEI biasa memberikan pengumuman dengan jarak 6–7 hari sebelum tanggal cum date pertama terlaksana.

Senior Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan aksi rights issue kembali marak menjelang akhir 2025 karena kombinasi sentimen makro yang membaik, likuiditas pasar yang pulih, serta ekspektasi ekonomi 2026 yang lebih solid.

"Pemangkasan suku bunga global dan kebijakan BI [Bank Indonesia] yang mulai longgar membuat biaya modal turun, sehingga emiten lebih berani mengeksekusi ekspansi dan memilih rights issue sebagai opsi pendanaan yang relatif lebih murah dibanding utang," ujar Sukarno kepada Bisnis pada Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, potensi pemulihan ekonomi tahun depan juga membuat banyak emiten mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan modal lebih awal agar siap mengeksekusi proyek atau mengurangi tekanan leverage ketika permintaan mulai pulih.

"Pada akhirnya, tren suku bunga global atau domestik yang menurun menjadikan rights issue semakin menarik," kata Sukarno.

Dia menjelaskan bahwa cost of debt menyempit, valuasi pasar membaik, dan investor lebih responsif terhadap aksi penguatan modal selama emiten mampu menunjukkan roadmap ekspansi yang kredibel.

Community and Retail Equity Analyst Lead PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Angga Septianus mengatakan rights issue mulai kembali bergairah karena pulihnya selera risiko. Dia mencontohkan penguatan IHSG yang menembus rekor tertinggi sepanjang masa, serta derasnya aliran dana asing pada paruh kedua 2025.

“Momentum ini dimanfaatkan emiten untuk menggalang modal, apalagi prospek ekonomi 2026 diproyeksikan membaik dan banyak perusahaan mulai menyiapkan ekspansi,” tegasnya.

Menurut Angga, pelonggaran suku bunga global dan domestik turut memperbaiki biaya pendanaan, sementara investor kembali mencari imbal hasil lebih tinggi.

“Secara keseluruhan, momentum pasar plus prospek pemulihan ekonomi tahun depan membuat aksi rights issue kembali relevan sebagai sumber pendanaan ekspansi,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten seperti PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) tengah bersiap menggelar aksi tambah modal melalui skema rights issue pada akhir tahun ini. Bagaimana kemudian potensi serapan pasarnya?

INET tengah menunggu persetujuan regulator untuk menggelar Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) atau rights issue jumbo senilai maksimal Rp3,2 triliun. Dalam aksi rights issue tersebut, INET menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA), yakni GMFI telah mendapatkan persetujuan rights issue dari pemegang sahamnya melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) bulan lalu.

GMFI dirancang menawarkan sebanyak-banyaknya 90,05 miliar saham baru Seri B. PT Angkasa Pura Indonesia (API) akan berpartisipasi dengan menyetorkan aset berupa lahan atau inbreng kepada GMFI seluas 972.123 meter persegi di kompleks GMF, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang senilai Rp5,6 triliun.

Tanggal efektif pernyataan pendaftaran HMETD GMFI jatuh pada 8 Desember 2025. Kemudian, periode pelaksanaan HMETD GMFI pada 22 Desember 2025 - 6 Januari 2026.

Sejumlah emiten lainnya telah merancang aksi tambah modal melalui rights issue. Emiten properti milik konglomerat Hermanto Tanoko, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) mengumumkan akan melakukan rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,33 miliar saham baru.

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD I dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada pekan ini, 27 November 2025.

Emiten jasa pelayaran PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) berencana menggelar rights issue sebanyak-banyaknya 48 miliar saham. Aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang dijadwalkan 18 Desember 2025.

PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH) pun berencana menggelar rights issue sebanyak 502,52 juta saham baru dengan terlebih dahulu meminta restu di RUPSLB pada 18 Desember 2025.

Kemudian, PT Panca Global Kapital Tbk. (PEGE) berencana menggelar rights issue sebanyak 944, 47 juta saham. Aksi korporasi ini akan dibahas dalam RUPSLB yang dijadwalkan digelar pada 24 Desember 2025.

Emiten kongsi Agung Sedayu dan Grup Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) juga bakal menghimpun dana segar maksimal Rp16,7 triliun dari rights issue sebanyak-banyaknya 1,21 miliar saham baru.

Sebelumnya, PANI menjadwalkan tanggal efektif pelaksanaan aksi rights pada 17 November 2025. Sementara, tanggal pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Desember 2025. Namun melalui keterbukaan informasi, PANI menyampaikan perubahan rencana jadwal rights issue-nya itu yang akan diumumkan kemudian.

Senior Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan aksi rights issue INET, PEGE, RISE, hingga GMFI memiliki peluang penyerapan yang cukup besar, terutama karena harga exercise yang kompetitif. Selain itu, terdapat narasi penggunaan dana yang jelas, mulai dari ekspansi teknologi, restrukturisasi, hingga penguatan modal kerja.

"Dukungan pemegang saham mayoritas serta momentum pergerakan harga sebelum aksi korporasi juga menjadi katalis tambahan," kata Sukarno kepada Bisnis pada Selasa (25/11/2025).

Pemulihan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan masuknya arus dana asing juga memberi efek langsung ke minat investor. Sebab, terdapat peningkatan risk appetite dan likuiditas, meski selektif, di mana emiten dengan fundamental kuat dan prospek bisnis yang jelas lebih diutamakan.

Sementara, Associate Director Pilarmas Investindo Maximilianus Nicodemus mengatakan serapan pasar atas aksi korporasi tersebut akan kembali kepada fundamental perusahaan, valuasi, sektor bisnis, dan tujuan dari rights issue tersebut.

"Karena pelaku pasar dan investor pun cenderung akan selektif dalam menyerap rights issue tersebut, terutama dampak dari rights issue kepada kinerja keuangan," kata Nicodemus kepada Bisnis pada Selasa (25/11/2025).

Apabila tujuan rights issue untuk ekspansi, investor akan menilai seberapa cepat perusahaan generate revenue dari ekspansi tersebut dan memberikan dampak positif terhadap perusahaannya.

Pemanfaatan Dana

Sejumlah emiten memang telah merencanakan penggunaan dana hasil rights issue-nya itu. Direktur Utama GMFI Andi Fahrurrozi mengatakan dalam aksi rights issue itu, GMFI akan menggunakan dana untuk melakukan peremajaan tools dan equipment. Sebab, beberapa pesawat baru sudah mulai masuk.

Secara timeline, saat inbreng lahan API tuntas, GMFI akan memindahkan baling-baling pesawat atau propeller aircraft dari Cengkareng ke Pondok Cabe pada Januari 2026.

"Nanti bisa dipantau. Proyeksi di tahun depan akan lebih baik dari tahun ini," ujar Andi dalam acara Investalk Series yang diselenggarakan BRI Danareksa Sekuritas pada beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan bahwa hasil rights issue juga akan dimanfaatkan untuk bernegosiasi dengan beberapa supplier. Tujuannya agar GMFI mampu memperoleh harga terbaik.

Dengan aksi korporasi itu, Andi optimistis kinerja keuangan GMFI bisa membaik. Ekuitas pun yang saat ini masih negatif, diproyeksikan akan menjadi positif. "Aset bakal naik 68%, kemudian ekuitas akan membaik jadi positif," kata Andi

GMFI memang masih berkutat dengan ekuitas negatif, di mana liabilitas melebihi jumlah asetnya. GMFI mencatatkan total aset sebesar US$409,98 juta dengan liabilitas sebesar US$658,98 juta per semester I/2025. Alhasil, ekuitas GMFI minus US$248,99 juta.

Proyeksi INET

Andi menjelaskan usai rights issue, aset GMFI diproyeksikan menjadi US$689,74 juta. Ekuitas kemudian menjadi positif US$59,89 juta.

Sementara INET akan memanfaatkan dana segar hasil rights issue untuk mempercepat ekspansi jaringan fiber to the home (FTTH) berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 7. Sebanyak Rp2,8 triliun akan dikucurkan ke anak usaha, PT Garuda Prima Internetindo (GPI), untuk menggaet dua juta pelanggan baru di Bali dan Lombok.

Dana rights issue juga akan dialokasikan untuk anak usaha PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) sebesar Rp213,44 miliar untuk melunasi biaya sewa jaringan kabel bawah laut (IRU) ke PT Jejaring Mitra Persada (JMP).

Kemudian, sebesar Rp135 miliar akan dialokasikan ke PT Internet Anak Bangsa (IAB) untuk modal kerja pembangunan FTTH di Pulau Jawa.

Lalu, sisa dana hasil rights issue akan digunakan untuk pengembangan layanan, pembelian perangkat, pemasaran, pelatihan, dan biaya overhead lainnya.

Selain itu, emiten yang akan menjajal aksi rights issue PEGE berencana menggunakan dana hasil rights issue untuk kebutuhan modal kerja sekaligus meningkatkan penyertaan pada entitas anak, guna mendukung aktivitas bisnisnya di sektor perdagangan besar, konstruksi, pendanaan, dan pasar modal.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten yang semula telah menjadwalkan pelaksanaanrights issuemengumumkan pengunduran jadwal dalam pelaksanaan aksi korporasi yang sedianya digelar pada November–Desember 2025.

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), misalnya, pada Senin (24/11/2025) mengumumkan pengunduran jadwal terhadap pelaksanaan aksi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) ataurights issue.

Dalam keterbukaan informasi, Corporate Secretary PANI Christy Grasella menjelaskan bahwa pengunduran rencanarights issuedilakukan perseroan lantaran masih menunggu surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan begitu, seluruh rencana yang telah terjadwal sebelumnya bakal disesuaikan kembali setelah PANI mendapatkan surat efektif dari OJK. Christy menegaskan bahwa nantinya perseroan bakal mengumumkan jadwal terbaru kepada publik jika surat tersebut telah terbit.

“Dengan demikian, seluruh tahapan dan tanggal pelaksanaan PMHMETD III yang sebelumnya direncanakan akan disesuaikan kembali setelah perseroan menerima surat pernyataan efektif dimaksud,” kata Christy dikutip Selasa (25/11/2025).

Semula, PANI menjadwalkan tanggal cum date di pasar reguler dan negosiasi dalam aksirights issueini pada periode 25 November 2025. Sementara itu tanggalcum datedi pasar tunai jatuh pada 27 November 2025. Dengan diundurnya pelaksanaanrights issuePANI, belum terang kapan aksi ini akan kembali dijalankan oleh perseroan.

Selain PANI, PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. (CSIS) juga mengabarkan bahwa pihaknya melakukan pengunduran jadwal pelaksanaanrights issue. Alasannya adalah CSIS masih menunggu diterbitkannya surat pernyataan efektif dari OJK, persis seperti PANI.

Direktur Utama CSIS Tjoea Aubintoro menerangkan bahwa jadwal terbaru dari tahapanrights issueakan disampaikan kepada publik setelah OJK mengeluarkan surat efektif. Dan oleh sebab itu, jadwal yang telah disiapkan di awal akan dirombak oleh manajemen dengan menyesuaikan terhadap surat OJK.

Dalam laman resmi KSEI, per bulan November 2025, tidak ada surat pemberitahuan ihwal rencana emiten dalam melaksanakanrights issue.

Jika dibandingkan pada periode Oktober, saat itu PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) melaksanakan aksi korporasi serupa dengancum datepada 3 dan 5 November 2025. Namun, publikasi atas rencana itu telah disampaikan di laman resmi KSEI pada 28 Oktober 2025.

Begitu juga dengan aksirights issuePT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) pada Juli lalu. MINA semula menjadwalkancum datepada tanggal 8 dan 10 Juli 2025. Namun, publikasi atas rencana tersebut telah tersiar di laman resmi KSEI pada 3 Juli 2025. Artinya, KSEI biasa memberikan pengumuman dengan jarak 6–7 hari sebelum tanggalcum datepertama terlaksana.

Per November 2025, tidak terdapat sama sekali emiten yang tersiar bakal melakukanrights issuedalam laman resmi KSEI. Padahal, selain PANI dan CSIS, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) juga tengah dalam rencana melakukanrights issuedengan nilai jumbo Rp3,2 triliun. Masacum dateaksi ini jatuh pada pekan ini.

Akan tetapi, dalam laman resmi KSEI, rencana ketiga emiten itu dalam pelaksanaanrights issuetidak tersiar. Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menerangkan bahwa nasib ketiga emiten itu serupa, belum mendapatkan izin dari OJK.

“Untuk efek INET konfirmasi dari penerbit, efek tersebut belum mendapatkan izin dari OJK sehingga KSEI belum dapat merilis pengumuman terkait HMETD. [PANI dan CSIS] sama, belum ada izin dari OJK,” kata Samsul ketika dihubungi Bisnis, Selasa (25/11/2025).

Bisnis telah berupaya menghubungi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi untuk meminta keterangan ihwal alasan belum diterbitkannya surat bagi sejumlah emiten. Namun hingga berita ini naik, belum ada respons dari OJK terhadap hal ini.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama INET Muhammad Arif menerangkan bahwa pihaknya belum mengubah jadwal terkait pelaksanaanrights issuetersebut. Namun belum terang apakah pernyataan tersebut berarti bahwa INET tidak akan mengubah jadwal lantaran telah sesuai aturan OJK.

“Kita belum ubah jadwal. Suspensi [saham] hal yang beda. Kami sudah coba komunikasi dengan BEI karena tidak ada aktivitas yang salah di kami,” katanya kepada Bisnis, Selasa (25/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi penambahan modal sejumlah emiten melalui skema rights issue mulai ramai pada akhir tahun ini. Terdapat sejumlah faktor pendorong ramainya aksi rights issue seperti kondisi makro yang dinilai membaik seiring dengan tren penurunan suku bunga acuan.

Di antara emiten yang tengah menjajal aksi rights issue adalah PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET). Emiten teknologi informasi ini menggelar Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) atau rights issue jumbo senilai maksimal Rp3,2 triliun. Dalam aksi rights issue tersebut, INET menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Adapun, tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD alias cum-right di pasar reguler dan negosiasi adalah hari ini, Selasa, 25 November 2025. Sementara, cum-right di pasar tunai jatuh pada 27 November 2025.

Anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA), yakni PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) juga telah mendapatkan persetujuan rights issue dari pemegang sahamnya melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) bulan lalu.

GMFI akan menawarkan sebanyak-banyaknya 90,05 miliar saham baru Seri B. PT Angkasa Pura Indonesia (API) akan berpartisipasi dengan menyetorkan aset berupa lahan atau inbreng kepada GMFI seluas 972.123 meter persegi di kompleks GMF, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang senilai Rp5,6 triliun.

Tanggal efektif pernyataan pendaftaran HMETD GMFI jatuh pada 8 Desember 2025. Kemudian, periode pelaksanaan HMETD GMFI pada 22 Desember 2025 - 6 Januari 2026.

Sejumlah emiten lainnya telah merancang aksi tambah modal melalui rights issue. Emiten properti milik konglomerat Hermanto Tanoko, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) mengumumkan akan melakukan rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,33 miliar saham baru.

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD I dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada pekan ini, 27 November 2025.

Emiten jasa pelayaran PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) berencana menggelar rights issue sebanyak-banyaknya 48 miliar saham. Aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang dijadwalkan 18 Desember 2025.

PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH) pun berencana menggelar rights issue sebanyak 502,52 juta saham baru dengan terlebih dahulu meminta restu di RUPSLB pada 18 Desember 2025.

Kemudian, PT Panca Global Kapital Tbk. (PEGE) berencana menggelar rights issue sebanyak 944, 47 juta saham. Aksi korporasi ini akan dibahas dalam RUPSLB yang dijadwalkan digelar pada 24 Desember 2025.

Emiten kongsi Agung Sedayu dan Grup Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) juga bakal menghimpun dana segar maksimal Rp16,7 triliun dari rights issue sebanyak-banyaknya 1,21 miliar saham baru.

Sebelumnya, PANI menjadwalkan tanggal efektif pelaksanaan aksi rights issue pada 17 November 2025. Sementara, tanggal pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Desember 2025. Namun, melalui keterbukaan informasi, PANI menyampaikan perubahan rencana jadwal rights issue-nya itu yang akan diumumkan kemudian.

Aksi rights issue emiten mulai ramai pada akhir tahun ini setelah sebelumnya tercatat sepi. BEI sendiri mencatat bahwa sampai awal November 2025, telah terdapat 10 emiten yang menerbitkan rights issue pada 2025, dengan total nilai hasil rights issue mencapai Rp16,63 triliun.

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, aksi rights issue sepanjang 2025 berjalan memang tergolong sepi. Pada 2024, nilai fundraising melalui rights issue mencapai Rp34,41 triliun. Adapun, pada 2023 rights issue mencapai Rp51,37 triliun.

Senior Equity Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan aksi rights issue kembali marak menjelang akhir 2025 karena kombinasi sentimen makro yang membaik, likuiditas pasar yang pulih, serta ekspektasi ekonomi 2026 yang lebih solid.

"Pemangkasan suku bunga global dan kebijakan BI [Bank Indonesia] yang mulai longgar membuat biaya modal turun, sehingga emiten lebih berani mengeksekusi ekspansi dan memilih rights issue sebagai opsi pendanaan yang relatif lebih murah dibanding utang," ujar Sukarno kepada Bisnis pada Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, potensi pemulihan ekonomi tahun depan juga membuat banyak emiten mengambil langkah antisipatif untuk mengamankan modal lebih awal agar siap mengeksekusi proyek atau mengurangi tekanan leverage ketika permintaan mulai pulih.

"Pada akhirnya, tren suku bunga global atau domestik yang menurun menjadikan rights issue semakin menarik," kata Sukarno.

Dia menjelaskan bahwa cost of debt menyempit, valuasi pasar membaik, dan investor lebih responsif terhadap aksi penguatan modal selama emiten mampu menunjukkan roadmap ekspansi yang kredibel.

Associate Director Pilarmas Investindo Maximilianus Nicodemus mengatakan sejauh ini memang, situasi dan kondisi sedang dalam volatilitas tinggi, terutama dari adanya kebijakan tarif AS, inflasi, dan ketenagakerjaan di AS. Kebijakan The Fed pun membuat pelaku pasar dan investor cenderung wait and see hingga semua menemukan titik terang.

Saat ini tarif di AS mulai tenang, karena hampir semua negara sudah mendapatkan tarif yang pasti dari AS. Tinggal kebijakan The Fed yang memang maju dan mundur. Penurunan BI Rate sebanyak 100 basis poin di tahun ini juga diharapkan dapat mendorong perekonomian untuk bisa kembali bangkit melalui kebijakan moneter.

"Hal ini yang membuat para emiten bersiap untuk memasuki fase ekspansi sekaligus tetap hati hati mencermati setiap situasi dan kondisi yang ada, yang cenderung berubah," ujar Nicodemus, Selasa (25/11/2025).

Meskipun bersiap untuk memasuki fase ekspansi, dia menilai emiten juga cenderung untuk memilih pendanaan yang efisien, efektif, dan murah, sehingga tidak membebani keuangan perusahaan.

Ditambah, dengan RAPBN 2026 yang cenderung ekspansif, dia menilai ada kemungkinan yang jauh lebih besar bagi ekonomi untuk bisa pulih meskipun tidak mulus pada tahun depan. Hal ini juga yang membuat pelaku pasar dan investor cenderung berhati hati, namun juga mempersiapkan diri untuk menatap tahun depan di masa pemulihan ekonomi.

"Dengan pemangkasan tingkat suku bunga BI Rate yang sudah 150 basis poin, sejak tahun lalu hingga saat ini, rendahnya imbal hasil obligasi, membuat pelaku pasar dan investor memiliki banyak pilihan," ujar Nicodemus.

Menurutnya, semua opsi pendanaan termasuk rights issue bisa menjadi pilihan, namun akan disesuaikan dengan keadaan dari keuangan dan strategi dari masing masing perusahaan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi korporasi PT Sinergi Inti Andalan PrimaTbk. (INET) melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) ataurights issue jumbosenilai maksimal Rp3,2 triliun akan memasuki masacum-rightpada pekan ini.

PMHMETD I tersebut diyakini menjadi katalis positif bagi INET lantaran akan memperkuat likuiditas perseroan dan memperkuat posisi kompetitif perseroan dalam ekosistem telekomunikasi nasional.