Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menggelar pertemuan guna membahas sejumlah masalah di e-commerce mulai dari kenaikan biaya seller TikTok Shop hingga market abuse atau penyalahgunaan pasar.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, keduanya membahas kondisi UMKM, khususnya di ranah digital. Meutya menyebut pemerintah turut prihatin terhadap kondisi UMKM di ekosistem digital.

“Khususnya melalui kebijakan-kebijakan aplikator yang tidak berpihak kepada pengusaha-pengusaha mikro dan kecil kita,” kata Meutya usai pertemuan di Kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Meutya mengatakan Kementerian UMKM juga akan menjalin kerja sama dengan Komdigi apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan perlindungan UMKM di ruang digital.

Dia menegaskan Komdigi siap menjalankan tugas dalam menegakkan aturan perlindungan UMKM yang nantinya diterbitkan Kementerian UMKM. Selain itu, pemerintah juga mulai menyiapkan masa transisi menuju pemberlakuan peraturan tersebut.

Menurutnya, para aplikator harus memahami akan adanya aturan baru dan mulai menyesuaikan diri dengan kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah.

“Bukan malah bergerak, berbeda dengan arah aturan yang saat ini saya yakin sudah tahulah isinya seperti apa. Dan ya kamu harapkan tentu bisa mengikuti, mematuhi aturan yang berlaku di Tanah Air,” kata Meutya.

Sementara itu, Maman mengatakan pihaknya mendapatkan respons yang positif dan cepat dari Kementerian Komdigi.

Dia menjelaskan koordinasi diperlukan karena masing-masing kementerian memiliki kewenangan yang saling berkaitan, yakni perlindungan dan penguatan daya saing UMKM di satu sisi serta pengawasan ekosistem digital di sisi lain.

Maman juga mengungkapkan banyak pelaku UMKM menyampaikan keluhan terkait beban biaya yang dibebankan platform e-commerce kepada pelaku usaha yang beraktivitas di platform digital.

“Banyak aspirasi-aspirasi keluhan-keluhan dari usaha mikro dan kecil terkait mengenai beban biaya yang memang diberikan, dibebankan kepada usaha mikro dan kecil maupun menengah kita yang memang beraktifitas di e-commerce,” kata Maman.

Dia menilai skema biaya transaksi pada dasarnya merupakan hal yang wajar. Namun, kenaikan biaya yang dilakukan secara terus-menerus tanpa jadwal dan kesepakatan yang jelas dinilai dapat mengganggu arus kas pelaku UMKM.

Maman mencontohkan adanya salah satu platform e-commerce yang menaikkan biaya pada 18 Mei, kemudian berencana kembali menaikkan biaya pada 1 Juni mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil dan berpotensi mengarah pada praktik penyalahgunaan pasar.

TikTok Shop diketahui memberlakukan perubahan skema Biaya Komisi Dinamis per 18 Mei 2026, dengan kenaikan batas maksimum komisi dari sebelumnya Rp40.000 menjadi hingga Rp650.000 per item atau meningkat 15 kali lipat.

Selain itu, pada 1 Juni 2026, TikTok Shop juga akan menerapkan kebijakan pembagian biaya retur barang sebesar Rp5.000 per transaksi.

“Saya pikir hal-hal yang seperti ini yang nggak fair. Dan bahkan ini, tadi juga kami diskusi, ini sudah abuse market nih. Dan habis ini saya akan ke KPPU dan kami akan sampaikan situasi kondisi ini,” katanya.

Diketahui, Dalam dunia e-commerce, istilah abuse market atau penyalahgunaan pasar umumnya merujuk pada Perspektif Persaingan Usaha oleh pengelola platform raksasa.

Platform e-commerce besar yang sudah memiliki posisi dominan memanfaatkan kekuatannya untuk memperlakukan mitra (penjual/kurir) secara tidak adil. Di Indonesia, hal ini diawasi ketat oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Dia menegaskan Kementerian UMKM akan berada di posisi untuk membela kepentingan pelaku usaha mikro dan kecil apabila terdapat platform digital yang dinilai berpotensi melakukan abuse market. Kendati demikian, pemerintah tetap ingin menjaga ekosistem e-commerce agar tetap sehat dan berkeadilan bagi semua pihak.

Menurutnya, prinsip utama yang ingin dijaga adalah keseimbangan antara keberlangsungan platform digital dan perlindungan terhadap UMKM. Dia menilai langkah sepihak tanpa komunikasi dengan pelaku usaha berpotensi menciptakan ketidakadilan di dalam ekosistem digital.

“Jadi keberadaan kami kementerian UMKM akan masuk pada posisi untuk membela kepentingan usaha mikro dan kecil kita. Demi untuk keberlanjutan dan keberlangsungan mereka,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal mewajibkan e-commerce atau marketplace memberikan diskon 50 persen tarif layanan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, diskon itu merupakan insentif bagi pelaku UMK yang membuat produknya di dalam negeri.

“Apa insentifnya? Insentif pertama adalah wajib memberikan diskon 50 persen, tapi biaya layanan ya,” kata Maman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Maman menyebut, ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) UMKM tentang Perlindungan Peningkatan Daya Saing.

Permen itu telah melalui tahap harmonisasi dan sedang dalam proses diundangkan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Maman mengatakan, Permen tersebut merupakan komitmen pemerintah melindungi pelaku usaha mikro dan kecil.

Menurutnya, mereka tidak bisa bertarung dengan usaha kelas menengah dan usaha besar di pasar.

“Pemerintah harus hadir di situ untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro dan kecil,” ujar Maman.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, melalui Permen tersebut pemerintah menyeragamkan komponen pembiayaan yang dipungut dalam ekosistem marketplace menjadi biaya pendaftaran, biaya layanan, dan biaya promosi.

Sebab, istilah pungutan biaya pada setiap marketplace berbeda-beda sehingga perlu disamakan.

“Pemerintah ingin memberikan insentif (layanan) kepada usaha mikro dan usaha kecil yang berjualan di marketplace,” tutur Maman.

Selain itu, Permen tersebut juga mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil mendaftarkan usahanya di sistem Sapa UMKM.

Pemerintah bakal mengintegrasikan data pada Sapa UMKM dengan ekosistem marketplace.

Selain untuk kepentingan perlindungan terhadap UMKM, data Sapa UMKM juga menjadi dasar bagi marketplace untuk mengklasifikasikan suatu penjual merupakan pelaku usaha mikro dan kecil atau menengah.

“Makanya karena ini ekosistemnya di ekosistem digital, maka dari itu kita harus integrasikannya Sapa UMKM dengan sistem marketplace supaya fair, supaya ini terjaga. Jadi nanti ada mekanisme itu,” kata Maman.

Bisnis.com, CIANJUR —Transformasi digital menjadi salah satu jalan bagi desa dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di perdesaan untuk memperkuat daya saing sehingga mampu bertumbuh dan memperluas pasar.

Harapan tersebut menjadi salah satu poin penting dari acara Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Digitalisasi yang digelar Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Cianjur, Minggu, 26 Oktober 2025.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Firman Edi menjelaskan, Pemkab Cianjur mendukung UMKM untuk menggunakan kesempatan transformasi digital sebagai proses adopsi dan adaptasi teknologi digital dalam membuat model bisnis, mengelola operasional dan menyediakan layanan bagi konsumen di samping melakukan bisnis secara konvensional melalui toko-toko.

Menurut Firman, pelaku UMKM dan masyarakat desa diharapkan dapat memanfaatkan teknologi yang salah satunya bisa didapat melalui Dinas UMKM dan Koperasi Pemkab Cianjur.

Dia memberi contoh transformasi ke arah digitalisasi yang telah berlangsung di Kabupaten Cianjur di antaranya adalah transformasi birokrasi pemerintah yakni pemerintah mendorong penggunaan tanda tangan elektronik, menerapkan digitalisasi dalam hal pelaporan distribusi dan menciptakan terobosan melalui program Cianjur Satu Data

Selain itu, transformasi mewujud dalam bentuk pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan digitalisasi pasar melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian dengan cara melakukan pemasaran online.

Lebih lanjut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskumdagin) telah berkolaborasi dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelatihan Digitalisasi UMKM.

Diskumdagin, sebutnya, juga telah berkolaborasi dengan PT Telkom dan Institut Pertanian Bogor untuk melatih UMKM dengan pemberian materi seperti pengelolaan toko digital, pemotretan produk, pengelolaan transaksi melalui e-commerce dan media sosial serta melakukan kegiatan lainnya termasuk melakukan pemantauan sebagai bentuk evaluasi.

Firman menjelaskan bahwa digitalisasi di UMKM membutuhkan analisis mengenai kebutuhan dan tujuan bisnis serta pengetahuan dalam memilih teknologi yang tepat.

“Untuk itu kalangan UMKM diharapkan bisa mencari tahu dan bertanya agar dapat langsung berkolaborasi dengan penyedia aplikasi dengan fasilitas yang telah berskala nasional yang selama ini sudah berjalan.”

Dengan begitu, UMKM diharapkan bisa menunjukkan potensinya di salah satu fasilitas yang sudah ada seperti melalui layanan pesan antar online di samping tetap memanfaatkan aplikasi desa.

Untuk menerapkan digitalisasi, Firman mengimbau UMKM untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan, memanfaatkan media sosial dan pemasaran digital serta memantau dan mengevaluasi kinerja.

“Digitalisasi UMKM membantu meningkatkan efisiensi operasional, memanfaatkan akses ke pasar yang lebih luas, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat daya saing serta meningkatkan inovasi produk dan layanan”.

POTENSI BESAR

Pada kesempatan yang sama, pemateri menyajikan materi bertema Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Digitalisasi Desa dan UMKM di Kabupaten Cianjur dengan menampilkan profil Cianjur yang menjanjikan potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Namun, di Cianjur juga masih terdapat banyak pelaku usaha desa yang masih belum optimal dalam memanfaatkan teknologi digital.

Dia memaparkan beberapa tantangan utama seperti akses internet yang belum merata, literasi digital pelaku UMKM yang masih rendah serta pemasaran yang masih konvensional dan terbatas pada pasar lokal.

Sementara itu, dari sisi peluang digitalisasi, Imam mengungkapkan bahwa infrastruktur internet melalui program BAKTI dan Komdigi mencatat perkembangan. Dia juga mencermati terjadinya peningkatan jumlah pengguna smartphone di desa serta munculnya platform digital baik dalam bentuk marketplace, media sosial, aplikasi digital keuangan.

Sementara itu, dari sisi pelaksanaan disiapkan strategi berupa edukasi dan literasi digital, pendampingan UMKM, kemitraan dan kolaborasi serta digitalisasi keuangan.

Dia mengatakan, dampak ekonomi dari pemanfaatan digitalisasi di antaranya berpeluang meningkatkan omzet dengan kisaran antara 30% hingga 50%, memperluas pasar dengan jangkauan hingga ke tingkat nasional dan menciptakan lapangan kerja baru berbasis digital.

Lebih lanjut, Imam juga menyampaikan sejumlah rencana lanjutan pemerintah yang antara lain mencakup pembentukan Pusat Layanan Digital Desa (Digital Hub) kemudian program Satu Desa, Satu Produk Digital, penguatan Koperasi Digital Desa sebagai agregator UMKM hingga kolaborasi lintas sektor yaitu pemerintahan, swasta, komunitas dan akademisi.

“Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi tetapi tentang membuka akses memperkuat ekonomi Indonesia, ” ujarnya.