Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group memberikan penghargaan kepada 60 perusahaan dan satu pemimpin korporasi dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja emiten dan korporasi yang dinilai unggul sepanjang 2025.

Dalam ajang yang telah rutin digelar sejak 2002 itu, penghargaan diberikan kepada 52 emiten sektor keuangan dan nonkeuangan, delapan perusahaan penerima special awards, serta satu penerima penghargaan Best CEO.

Sebanyak 13 emiten penerima penghargaan berasal dari sektor jasa keuangan yang mencakup industri perbankan, asuransi, pembiayaan, investasi, dan sekuritas. Adapun 39 emiten lainnya berasal dari berbagai sektor nonkeuangan.

Malam penganugerahan Bisnis Indonesia Awards 2026 akan berlangsung hari ini Kamis (2/7/2026), di Hotel Raffles Jakarta. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dijadwalkan menyampaikan keynote speech pada acara tersebut.

Mengusung tema 'Where Growth Meets Strength', BIA 2026 menitikberatkan penilaian pada kemampuan perusahaan mencatat pertumbuhan yang konsisten dengan tetap menjaga kekuatan fundamental bisnis dan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Proses penilaian dimulai sejak awal Juni 2026 melalui pengumpulan data oleh tim riset Data Indonesia, unit riset Bisnis Indonesia Group, dengan menggunakan laporan keuangan periode 2023–2025. Penilaian kemudian dilanjutkan melalui proses penjurian yang melibatkan dewan juri independen.

Dewan juri terdiri atas Senior Economist Creco Research Raden Pardede selaku Ketua Dewan Juri, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Eduardus Tandelilin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, serta Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo.

Ketua Dewan Juri BIA 2026 Raden Pardede mengatakan penilaian tahun ini memberikan bobot terbesar terhadap kinerja perusahaan sepanjang 2025. Kinerja pada 2023 dan 2024 tetap menjadi bahan pertimbangan, namun porsinya lebih kecil sebagai pembanding.

Menurutnya, dewan juri menggunakan sejumlah indikator utama, antara lain kekuatan keuangan, pertumbuhan bisnis, kinerja pasar modal bagi perusahaan terbuka, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, profitabilitas menjadi syarat utama dalam proses seleksi. Dengan demikian, hanya perusahaan yang membukukan laba yang dapat masuk dalam daftar kandidat penerima penghargaan.

"Kami melihat pembukuan tahun 2025 menjadi penekanan utama. Tahun 2023 dan 2024 tetap kami pertimbangkan, tetapi bobotnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2025," kata Raden.

Raden menambahkan proses penjurian tidak hanya didasarkan pada indikator kuantitatif. Dewan juri juga melakukan penilaian kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kualitas dan keberlanjutan kinerja masing-masing perusahaan.

Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Sumsel Babel kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan mempertahankan predikat Platinum sebagai bank pembangunan daerah dengan layanan terbaik selama 10 tahun berturut-turut pada ajang 23rd Infobank Banking Customer Experience Awards 2026.

Penghargaan tersebut menegaskan konsistensi Bank Sumsel Babel dalam menjaga kualitas layanan di tengah percepatan transformasi industri perbankan dan perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital.

Dalam ajang yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group bersama Marketing Research Indonesia itu, Bank Sumsel Babel berhasil meraih enam penghargaan, termasuk predikat The Best Regional Bank in Service Excellence for 10 Consecutive Years (Platinum).

Selain penghargaan utama tersebut, Bank Sumsel Babel juga meraih penghargaan pada sejumlah kategori layanan, mulai dari layanan tatap muka (walk in channel), layanan digital, petugas keamanan, layanan pelanggan, hingga pembukaan rekening melalui aplikasi seluler.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel Muhamad Suryadi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah.

"Kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transformasi digital, serta menghadirkan pengalaman perbankan yang semakin mudah, cepat, aman, dan terpercaya bagi seluruh nasabah," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa strategi transformasi yang dijalankan perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara penguatan layanan konvensional dan pengembangan kanal digital.

“Prestasi ini juga menunjukkan bahwa Bank Sumsel Babel tidak hanya unggul dalam layanan di kantor cabang, tetapi juga mampu meningkatkan pengalaman nasabah melalui berbagai inovasi digital yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir,” tuturnya.

Sebagai bank pembangunan daerah, imbuh Suryadi, pihaknya menargetkan untuk terus memperkuat daya saing melalui transformasi berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan akses layanan keuangan yang inklusif.

Penghargaan yang diraih pada Infobank Banking Customer Experience Awards 2026 menjadi modal penting bagi Bank Sumsel Babel untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat posisinya di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif.

“Diharapkan (penghargaan) yang diraih ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh insan Bank Sumsel Babel dalam memberikan yang terbaik bagi nasabah dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) kembali meraih penghargaan Indonesia Excellence GCG Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penguatan tata kelola dinilai menjadi salah satu faktor penting yang menopang pertumbuhan bisnis, pengelolaan risiko, serta peningkatan kualitas layanan di tengah dinamika industri asuransi.

Penghargaan tersebut diterima BRI Insurance pada ajang Indonesia Excellence GCG Awards 2026 yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Dalam ajang itu, BRI Insurance memperoleh penghargaan pada kategori Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Providing Fast and Reliable Insurance Services.

Mengusung tema "Building Trust through Future-Ready Governance", penghargaan tersebut menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan di tengah perubahan lingkungan bisnis. Bagi BRI Insurance, capaian ini sekaligus melanjutkan raihan penghargaan serupa yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengatakan tata kelola yang baik harus menjadi fondasi organisasi agar mampu bertahan dan berkembang menghadapi perubahan. Menurutnya, penguatan tata kelola tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga harus mendorong budaya kerja yang adaptif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.

Ia juga menegaskan bahwa kepercayaan merupakan aset penting bagi setiap organisasi. Karena itu, penguatan sistem, integritas, serta kemampuan beradaptasi menjadi elemen yang perlu terus dikembangkan agar organisasi mampu menjawab tantangan di masa depan sekaligus menjaga keberlanjutan usahanya.

Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, mengatakan penghargaan tersebut menjadi refleksi atas konsistensi perusahaan dalam memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

Bisnis.com,JAKARTA — Target Indonesia mencapai net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat membutuhkan investasi yang nilainya jauh melampaui kemampuan anggaran negara. Pemerintah pun mengakui bahwa APBN tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber pembiayaan transisi energi, sehingga keterlibatan sektor swasta menjadi semakin penting.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Suryatman mengatakan, belanja terkait perubahan iklim saat ini baru mencapai sekitar 3% dari APBN, atau rata-rata lebih dari Rp70 triliun per tahun.

Angka tersebut, menurut Herman, memang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap agenda transisi hijau. Kendati begitu, besarnya kebutuhan investasi menunjukkan bahwa ruang fiskal tidak cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pembiayaan.

Karena itu, pemerintah tidak lagi menempatkan APBN sebagai sumber pendanaan utama, melainkan sebagai katalis untuk mengurangi risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan proyek-proyek hijau.

“Belanja publik harus dipandang sebagai katalis yang mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih luas,” kata Herman dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi Indonesia pada 2026 akan melampaui Rp8.000 triliun, sementara komitmen menuju ekonomi rendah karbon terus berjalan seiring target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah mulai mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan, mulai dari green sukuk, SDG bonds, blue bonds, blended finance, hingga pengembangan pasar karbon. Kendati begitu, instrumen pembiayaan saja dinilai tidak cukup.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi menyusun komitmen, melainkan mengubah kebijakan menjadi aksi nyata di pasar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan perubahan iklim kini telah menjadi realitas ekonomi yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan, keputusan investasi, hingga prospek pertumbuhan jangka panjang.

Pengalaman mengikuti London Climate Action Week semakin mempertegas pandangannya. Gelombang panas ekstrem bahkan menyebabkan sistem pendingin ruangan sebuah gedung gagal bekerja hingga plafon ruangan runtuh dan peserta forum harus dipindahkan.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan.

“Keberlanjutan bukan lagi sekadar agenda lingkungan. Keberlanjutan telah menjadi kebutuhan strategis untuk membangun daya saing yang tangguh serta menciptakan nilai jangka panjang,” ujar Kiki dalam forum yang sama.

Menurut OJK, membangun ekosistem pembiayaan menjadi kunci agar modal swasta bersedia masuk ke proyek-proyek transisi.

Karena itu, regulator memperkuat empat pilar utama, yakni penyempurnaan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan standar pengungkapan keberlanjutan, serta pengembangan pasar karbon Indonesia.

Bagi OJK, keberhasilan transisi tidak mungkin dicapai regulator sendirian. Kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, investor, hingga pelaku usaha menjadi syarat utama agar sinyal kebijakan benar-benar berubah menjadi investasi nyata.

Di sisi investor negara, Danantara Indonesia juga mengakui kebutuhan investasi Indonesia terlalu besar jika hanya mengandalkan modal pemerintah.

Managing Director Finance Danantara Indonesia Arif Budiman mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Fakta tersebut, kata dia, terlalu besar untuk diabaikan investor global.

Namun, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Indonesia membutuhkan aliran investasi dalam jumlah sangat besar.

“Walaupun Danantara besar menurut ukuran Indonesia, itu tidak akan cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Karena itu, kami harus mampu menarik modal dari investor lain,” kata Arif dalam panel diskusi.

Karena itu, fungsi Danantara tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga mengundang investasi swasta melalui berbagai proyek prioritas. Salah satu contohnya adalah pengembangan proyek waste-to-energy yang dimulai di tiga kota dan kini diperluas menjadi 20 kota.

Dalam proyek tersebut, pemerintah menyiapkan regulasi, PLN memberikan kepastian pembelian listrik (offtake), sedangkan Danantara ikut menjadi investor.

Namun, Arif mengakui Indonesia masih membutuhkan mitra global yang membawa teknologi, pengalaman, dan modal agar proyek-proyek tersebut dapat berjalan. Hingga kini sekitar 85 perusahaan telah diajak berdiskusi untuk mendukung pengembangan proyek tersebut.

Menurutnya, transisi energi juga tidak lagi semata-mata didorong oleh isu lingkungan. Ketegangan geopolitik, perang Rusia-Ukraina, hingga konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa ketahanan energi kini menjadi kepentingan strategis setiap negara.

Karena itu, pengembangan energi terbarukan tidak lagi dipandang sebagai pilihan antara ekonomi dan lingkungan, melainkan bagian dari menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Arif juga mengingatkan perusahaan tidak perlu memandang pembiayaan hijau sebagai kewajiban semata.

Mengutip studi World Economic Forum, Arif mengungkapkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan berpotensi memperoleh biaya pendanaan 40 hingga 100 basis poin (bps) lebih murah, sementara perusahaan terbuka juga berpeluang memperoleh valuasi sekitar 10%—15% lebih tinggi.

“Yang penting lakukan hal yang benar, pahami ke mana arah dunia bergerak, lalu diversifikasi sumber pendanaan,” ujarnya.

ESG Tak Lagi Sekadar Kepatuhan

Perubahan pendekatan terhadap ESG juga mulai terlihat di kalangan korporasi. Presiden Direktur Maybank Indonesia Stefano Ridwan mengatakan perusahaan kini tidak lagi menerapkan ESG sekadar memenuhi kewajiban kepatuhan (compliance), melainkan sebagai strategi bisnis untuk mempertahankan daya saing.

Menurut Stefano, ada dua faktor utama yang mendorong perubahan tersebut. Pertama, tuntutan pasar global semakin tinggi.

Berbagai negara tujuan ekspor, terutama di Eropa, mulai menerapkan berbagai kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mensyaratkan bukti penerapan praktik ESG dalam rantai pasok. Tanpa penerapan ESG yang memadai, perusahaan berisiko kehilangan daya saing ekspor.

“Semakin cepat perusahaan melakukan transisi, semakin besar peluang mereka untuk meningkatkan daya saing di pasar global,” kata Stefano.

Faktor kedua adalah meningkatnya volatilitas ekonomi global. Perang, kenaikan harga energi fosil, dan gejolak nilai tukar membuat perusahaan mulai melihat energi terbarukan sebagai cara mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis dalam jangka panjang.

Di sisi pembiayaan, Stefano mengatakan perusahaan yang telah menerapkan ESG umumnya dipandang memiliki risiko kredit lebih rendah sehingga memiliki peluang memperoleh akses pendanaan yang lebih luas dan biaya dana yang lebih kompetitif. Hal itu membuat ESG perlahan bergeser dari sekadar cost center menjadi engine of growth bagi perusahaan.

Maybank sendiri menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, mulai dari Sustainability-Linked Financing, ESG Deposit, green bond, hingga berbagai solusi pembiayaan transisi lainnya.

Dari perspektif Maybank, Stefano menyebut bahwa semakin banyak perusahaan yang mulai mengambil inisiatif lebih cepat untuk melakukan transisi.

“Tugas kita bersama adalah mendorong semakin banyak perusahaan agar segera mengambil langkah tersebut,” pungkasnya.

Meta memperkuat posisi Threads sebagai platform percakapan real-time dengan menghadirkan sejumlah pembaruan pada fitur live chats. Langkah ini dinilai semakin menunjukkan keseriusan Threads dalam menantang dominasi X di segmen percakapan langsung di media sosial.

Dikutip dari TechCrunch pada Rabu (1/7), Threads menambahkan dukungan terjemahan otomatis atau translation pada live chats sehingga percakapan dapat diikuti pengguna dari berbagai negara tanpa terkendala bahasa. Fitur ini diharapkan membuat diskusi menjadi lebih inklusif dan menjangkau audiens global.

Meta juga memperluas akses untuk menjadi host Livechats kepada seluruh pengguna yang berstatus Community Champions yakni kreator atau pengguna yang aktif membangun percakapan di komunitasnya.

Threads juga menghadirkan sejumlah alat baru bagi host. Kini, penyelenggara live chats dapat mengundang hingga tiga co-host untuk membantu memoderasi jalannya diskusi atau menghadirkan tamu dalam percakapan.

Selain itu, host memiliki kemampuan menghapus pesan untuk semua peserta. Threads juga tengah menguji tampilan khusus agar pesan dari host lebih mudah dikenali selama obrolan berlangsung.

Pembaruan tersebut menjadi bagian dari upaya Meta menjadikan Threads sebagai platform yang lebih relevan untuk percakapan yang berlangsung secara langsung atau real-time.

Saat pertama kali diluncurkan sebagai pesaing X, Threads sempat dinilai tertinggal karena belum memiliki sejumlah fitur penting seperti pencarian yang lebih canggih, tagar atau hashtag, hingga linimasa kronologis. Namun dalam beberapa waktu terakhir, Meta terus melengkapi platform tersebut dengan berbagai fitur baru, termasuk direct message dan kini live chats.

Kehadiran fitur terbaru ini bahkan menjadi pembeda tersendiri karena menghadirkan ruang percakapan langsung yang belum dimiliki oleh X. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengirim pesan, foto, video, tautan, serta reaksi emoji dalam satu ruang diskusi.

Threads menyatakan, sejak live chats diperkenalkan, ratusan sesi obrolan telah digelar hampir setiap hari dengan melibatkan ribuan pengguna. Pembaruan terbaru ini disebut merupakan respons atas masukan dari para kreator yang menginginkan pengalaman berdiskusi yang lebih fleksibel.

Dalam satu sesi live chats, hingga 150 peserta dapat berpartisipasi aktif mengirimkan pesan. Setelah batas tersebut tercapai, pengguna lain tetap dapat mengikuti jalannya percakapan sebagai penonton, memberikan reaksi emoji, serta ikut berpartisipasi melalui fitur jajak pendapat.

Selain pembaruan tersebut, Threads juga memberi sinyal bahwa dukungan untuk live chats di desktop akan segera tersedia. Perusahaan juga sedang mengembangkan fitur pinned messages atau pesan yang disematkan, dua kemampuan yang telah lama menjadi permintaan komunitas kreator.

Penguatan fitur ini datang di tengah pertumbuhan pesat Threads. Awal bulan ini, platform tersebut mengumumkan telah mencapai 500 juta pengguna aktif bulanan, kurang dari tiga tahun sejak diluncurkan sebagai pesaing X.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali meraih pengakuan internasional dengan mendapatkan penghargaan “Best Private Bank di Indonesia” dalam ajang Global Private Banking Innovation Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Global Private Banker di Singapura, Kamis (4/6/2026).

Capaian itu menjadi pengakuan atas transformasi Wealth Management BRI yang terus diperkuat untuk menjawab kebutuhan nasabah, khususnya di segmen affluent dan high net worth individuals.

Dalam penilaiannya, Global Private Banker menyoroti keberhasilan transformasi Wealth Management BRI melalui inisiatif Wealth Ecosystem Transformation. Inisiatif tersebut memperkuat pendekatan advisori dan pengalaman nasabah dalam mengakses layanan wealth management.

Transformasi itu juga turut mendorong pertumbuhan jumlah investor baru sebesar 280,68 persen serta peningkatan dana kelolaan reksa dana atau mutual fund under management sebesar 93,31 persen hingga Desember 2025.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan, penghargaan tersebut mencerminkan semakin pentingnya peran wealth management dalam mendampingi nasabah menghadapi kebutuhan finansial yang kian kompleks.

Menurutnya, nasabah saat ini tidak hanya membutuhkan akses terhadap berbagai solusi keuangan, tetapi juga perspektif dan pendampingan agar dapat mengambil keputusan secara lebih terukur.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya BRI dalam membangun wealth management yang semakin relevan dengan kebutuhan nasabah,” ujar Aris dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (10/6/2026).

Ia menambahkan, pengelolaan aset saat ini tidak hanya berfokus pada penciptaan nilai, tetapi juga bagaimana nilai tersebut dapat dijaga dan diteruskan lintas generasi. “Karena itu, kami terus memperkuat peran BRI sebagai mitra terpercaya bagi nasabah dalam setiap tahap perjalanan finansialnya,” kata Aris.

Perkuat layanan advisori

Dalam mengembangkan wealth management, BRI mengedepankan pendekatan advisori yang didukung tenaga profesional berpengalaman dan tersertifikasi.

Pendampingan tersebut mencakup berbagai aspek perencanaan keuangan, mulai dari investasi, perlindungan aset, perencanaan pensiun, hingga pewarisan aset lintas generasi.

Pendekatan itu juga didukung jaringan layanan nasabah prima BRI yang terdiri dari 41 outlet, mencakup 2 Signature Private BRI Outlet dan 41 Sentra Layanan BRI Prioritas.

Selain itu, BRI juga memiliki 152 Priority Lounge yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Aris mengatakan, pemahaman mendalam terhadap kebutuhan nasabah menjadi fondasi dalam pengembangan Wealth Management BRI.

Hal itu sekaligus menjadi dasar bagi perseroan dalam menghadirkan solusi yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan finansial setiap nasabah. “Pada akhirnya, pencapaian ini merupakan refleksi dari kepercayaan yang diberikan nasabah kepada BRI,” ujarnya.

Sejalan dengan komitmen BRI menjadi Satu Bank untuk Semua, perseroan akan terus menghadirkan solusi keuangan yang komprehensif. “Kami akan terus menghadirkan solusi keuangan yang komprehensif untuk membantu nasabah membangun, menjaga, dan meneruskan asetnya secara berkelanjutan,” tutur Aris. Kunjungi laman https://bri.co.id/web/bri-private untuk menikmati layanan dan informasi selengkapnya mengenai BRI Private.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak pelaku usaha memanfaatkan kondisi ekonomi global saat ini untuk memperluas investasi. Menurut dia, harga barang modal (capital goods) yang kini relatif lebih murah menjadi peluang bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

"Dalam situasi seperti ini biasanyacapital goodsmenjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Jadi, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi, ini waktu yang sangat tepat," ujar Airlangga dalam acaraEconomic UpdateCNBC Indonesia, Senin (29/6/2026).

Airlangga mengatakan fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah proyeksi lembaga internasional dan tetap berada di atas rata-rata negara ASEAN.

Ia menyebut inflasi masih terkendali di kisaran 3 persen. Selain itu, permintaan domestik juga tetap kuat yang tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang bertahan di atas level 120. Neraca perdagangan masih mencatat surplus sebesar 0,09 miliar dolar AS pada April 2026, sementara indeks manufaktur S&P Global PMI tetap berada di level 50 dan cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS.

"Kita juga menjaga inflasi. Inflasi kita pada bulan Mei sekitar 3 persen. Kemudian kita juga bisa menjagadomestic demand, di mana indeks keyakinan konsumen masih di atas 100 bahkan 120," kata Airlangga.

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus senilai Rp 26,34 triliun. Stimulus tersebut meliputi bantuan beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, bantuan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) kedelai bagi pelaku usaha tahu dan tempe, diskon transportasi udara, kereta api, dan kapal laut kelas ekonomi, serta berbagai insentif selama libur sekolah dan Natal-Tahun Baru.

Pemerintah juga akan memulai program magang nasional pada Juli 2026. Selain memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, pemerintah menyiapkan program vokasi danreskillingbagi sekitar 220 ribu lulusan SMK untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperluas akses ke pasar kerja, termasuk di luar negeri.

Di bidang perdagangan internasional, pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi. Salah satunya melalui penyelesaian perundinganIndonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU-CEPA) yang ditargetkan dapat diratifikasi tahun ini. Perjanjian tersebut berpotensi membuat sekitar 90 persen produk Indonesia memperoleh tarif masuk nol persen ke pasar Uni Eropa.

Selain itu, Indonesia juga terus melanjutkan proses aksesi keComprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP) danOrganisation for Economic Co-operation and Development(OECD) untuk memperluas akses pasar ekspor dan meningkatkan daya saing nasional.

IDXChannel - Anak usaha PT Indospring Tbk (INDS), PT Indobaja Primamurni (IBPM) melakukan penjualan terhadap aset tetap bekas kepada induk perusahaan, PT Indoprima Gemilang (IPG).

Dilansir dari keterbukaan informasi BEI, Senin (29/6/2026), IBPM menjual dua unit mesin potong, satu unit mesin engraving dan satu unit rak conveyor galah. Total nilainya untuk kedua jenis barang tersebut sebesar Rp295,35 juta.

"Transaksi yang digambarkan pada keterbukaan informasi ini merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan," ujar Direktur INDS Bob Budiono.

Sebagai informasi, PT IBPM adalah entitas anak yang 96,50 persen kepemilikan sahamnnya dimiliki oleh INDS. Sedangkan PT IPG merupakan entitas induk perseroan dengan kepemilikan saham INDS sebesar 88,11 persen.

Saham INDS pagi hari ini dibuka stagnan di level Rp256 per saham.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memperkuat tata kelola dan daya saing sumber daya alam (SDA) nasional.

"Kami melihat kebijakan ini sebagai terobosan pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Fokus utamanya adalah perbaikan sistem dan transparansi perdagangan,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

INSA menilai kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam strategis merupakan langkah positif, meski tetap memberikan catatan agar implementasinya tetap menjamin ruang swasta nasional untuk bertumbuh.

Carmelita mengatakan, kebijakan ekspor satu pintu patut diapresiasi, sebagai upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia.

Sebelumnya, Presiden resmi mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor SDA. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis Indonesia, kebijakan ekspor satu pintu SDA strategis tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.

Untuk keperluan tersebut, Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor. Pada tahap awal, ekspor satu pintu SDA strategis ditujukan untuk komoditas batu bara, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan paduan besi (ferro aloy).

Meski demikian, Carmelita berharap pembentukan BUMN Ekspor diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekspor yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus tetap menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan bangsa, bukan semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan.

Dengan peran tersebut, lanjut Carmelita, BUMN diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional yang merata, memperkuat sektor-sektor strategis, serta membangun kemitraan yang baik dengan sektor swasta nasional.

Sementara itu, sektor swasta harus tetap memperoleh ruang untuk terus berkembang.

Menurut Carmelita, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global saat ini, dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif agar dapat terus berkembang, meningkatkan daya saing, serta memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

"Bagaimanapun swasta nasional merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Karena itu, implementasi kebijakan ini perlu menjaga keseimbangan antara peran BUMN sebagai agen pembangunan bangsa dan ruang bagi sektor swasta untuk terus bertumbuh," ujarnya.

Untuk itu, sambung Carmelita, INSA akan terus mengikuti perkembangan implementasi kebijakan ekspor satu pintu ini karena dampak nyatanya masih memerlukan waktu untuk dapat dinilai secara menyeluruh.

Sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam rantai logistik ekspor nasional, INSA akan mencermati berbagai implikasi kebijakan tersebut terhadap sektor pelayaran nasional, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif jika dibutuhkan agar implementasinya mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai mekanisme pengawasan ekspor sawit di Indonesia sudah sangat ketat, tapi perlu ditegaskan lagi dengan penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran seperti under invoicing yang mengganggu kontribusi terhadap penerimaan negara.

"Sistem yang ada di Indonesia sudah sangat baik. Yang perlu dilakukan adalah law enforcement. Mekanisme pengawasannya sudah tersedia, dan Gapki selalu mendorong seluruh anggota untuk mematuhi ketentuan perpajakan," ujar Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal Gapki Yustinus Lambang Setyo Putro, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan under invoicing menjadi sorotan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Lebih lanjut, pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN pelaksana sekaligus perantara tunggal ekspor tiga komoditas strategis yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy, untuk meningkatkan transparansi dan menutup celah praktik under invoicing.

Yustinus menjelaskan pengawasan ekspor telah dilakukan secara berlapis, mulai dari proses perizinan melalui Indonesia National Single Window (INSW), sistem CEISA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemeriksaan fisik barang, pemantauan devisa hasil ekspor oleh Bank Indonesia, hingga pemeriksaan pajak terhadap kewajaran nilai transaksi.

Selain itu, Yustinus juga mengingatkan agar transfer pricing tidak langsung disamakan dengan under invoicing.

Menurutnya, transfer pricing merupakan praktik bisnis yang lazim dalam transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.

"Pelanggaran baru terjadi apabila terdapat mispricing, yakni manipulasi harga, volume, atau jenis barang untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya," katanya.

Ia menjelaskan bahwa penilaian under invoicing tidak dapat dilakukan hanya dengan membandingkan harga jual.

Pada komoditas kelapa sawit, misalnya, Indonesia belum memiliki satu harga acuan nasional yang sepenuhnya diterima seluruh pelaku usaha.

Harga referensi pemerintah sendiri merupakan kombinasi berbagai sumber internasional, termasuk dari Belanda dan Malaysia.

Selain itu, harga ekspor dipengaruhi banyak faktor komersial, seperti jenis produk (CPO, kernel, atau produk turunannya), kualitas dan sertifikasi seperti ISPO maupun RSPO, lokasi penyerahan barang yang memengaruhi biaya logistik, waktu transaksi, serta jenis kontrak yang digunakan.

Meski demikian, Yustinus menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti menjual jauh di bawah harga yang wajar tanpa dasar komersial yang dapat dipertanggungjawabkan tetap dapat dikategorikan melakukan under invoicing.

"Gapki selalu mendorong seluruh anggotanya untuk mematuhi setiap ketentuan perpajakan dan perdagangan yang berlaku. Kalau memang ada yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku," kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia Group kembali menggelar Bisnis Indonesia Awards 2026. Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja unggul dari para emiten dan korporasi di Tanah Air.

Ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) merupakan event tahunan yang telah secara konsisten digelar oleh Bisnis Indonesia Group sejak 2002. Tahun ini, BIA mengusung tema “Where Growth Meets Strength” dengan menitikberatkan pada aspek penilaian kinerja keuangan yang tumbuh secara konsisten dengan mengoptimalkan kekuatan bisnis dan layanan secara berkelanjutan.

Penyerahan penghargaan BIA 2026 oleh Bisnis Indonesia Group diselenggarakan dalam event gala dinner yang akan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026, di Hotel Raffles, Jakarta.

Menurut Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group, Arif Budisusilo, BIA 2026 hadir sebagai komitmen Bisnis Indonesia Group dalam mengapresiasi perusahaan terbuka atau emiten yang secara konsisten menunjukkan performa unggul dalam menjalankan kegiatan bisnis serta mengedepankan transparansi.

Dia menuturkan bahwa Bisnis Indonesia Group secara konsisten telah menganugerahkan penghargaan BIA sejak 2002. Setiap tahun, jumlah penerima penghargaan terus bertambah seiring dengan meningkatnya perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Pada BIA 2026, para dewan juri telah sepakat untuk menggunakan laporan kinerja 2023, 2024, dan 2025 sebagai dasar penilaian. Dengan mengangkat tema “Where Growth Meets Strength”, periode tersebut cukup mewakili kemampuan korporasi dalam menata bisnis menghadapi berbagai dinamika bisnis.

“Kita semua tahu pada 2020 saat pandemi Covid-19, semua aktivitas masyarakat dan usaha berjalan secara terbatas. Hal itu berlangsung sampai dengan kurang lebih 3 tahun. Jadi periode 2023 menjadi tumpuan daya tahan korporasi dalam menjalankan bisnisnya,” katanya.

Selain aspek tersebut, kata Arif dinamika yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri seperti transisi pemerintahan pada 2024 dan gejolak ekonomi global turut mewarnai perjalanan korporasi di Indonesia pada 3 tahun periode menantang tersebut.

Selain mengukur dari aspek kuantitatif berdasarkan kinerja keuangan, para juri juga mencermati aspek-aspek kualitatif untuk memastikan para penerima penghargaan tahun ini kredibel dan menunjukkan komitmen pada bisnis berkelanjutan dengan tata kelola yang mengedepankan prinsip good corporate governance.

“Tata kelola atau governance ini kami kedepankan. Oleh karena itu, selain aspek kuantitatif yang diukur, aspek kualitatif seperti kepatuhan terhadap regulasi, governance perusahaan yang baik dan profesional, menjadi tolok ukur yang nanti diuji bersama-sama oleh para juri,” ujar Arif Budisusilo.

Seluruh rangkaian kegiatan BIA 2026 dimulai dari proses penjurian pada awal Juni 2026 dengan menetapkan metodologi untuk memilih dan melakukan kurasi para nominasi penerima penghargaan.

Dalam proses kurasi ini, tim riset DataIndonesia (Bisnis Indonesia Group) terlibat menyiapkan seluruh data sesuai dengan kerangka metodologi hingga menghasilkan daftar emiten yang memiliki skor terbaik yang kemudian dipilih menjadi satu yang paling unggul oleh dewan juri.

Tidak ubahnya BIA tahun-tahun sebelumnya, Bisnis Indonesia Group juga akan memberikan penghargaan kepada pemimpin korporasi (CEO) yang berhasil menjaga performa usaha dan meningkatkan kinerja secara gemilang. Sejumlah penghargaan khusus (special awards) turut dihadirkan untuk mengapresiasi korporasi yang memiliki layanan yang khas.

Dari pemimpin korporasi penerima penghargaan, tidak sedikit yang berasal dari kalangan milenial. Hal ini menandai hadirnya para generasi pemimpin koprorasi muda yang kaya dengan ide-ide kreatif dan inovatif.

Dalam BIA 2026, bertindak selaku juri yakni Senior Economist at Creco Research Raden Pardede sekaligus Ketua Dewan Juri BIA 2026. Juri selanjutnya yakni Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Eduardus Tandelilin; Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih; dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Group kembali menggelar Bisnis Indonesia Awards 2026. Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja unggul dari para emiten dan korporasi di Tanah Air.

Ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) merupakan event tahunan yang telah secara konsisten digelar oleh Bisnis Indonesia Group sejak 2002.

Tahun ini, BIA mengusung tema “Where Growth Meets Strength” dengan menitikberatkan pada aspek penilaian kinerja keuangan yang tumbuh secara konsisten dengan mengoptimalkan kekuatan bisnis dan layanan secara berkelanjutan.

Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group (BIG) Arif Budisusilo menyampaikan, BIA 2026 hadir sebagai komitmen BIG dalam mengapresiasi perusahaan terbuka atau emiten yang secara konsisten menunjukkan performa unggul dalam menjalankan kegiatan bisnis serta mengedepankan transparansi.

“Setiap tahun, jumlah penerima penghargaan terus bertambah seiring dengan meningkatnya perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6/2026).

Pada BIA 2026, para dewan juri telah sepakat untuk menggunakan laporan kinerja 2023, 2024, dan 2025 sebagai dasar penilaian.

Bukan tanpa sebab, hal tersebut sejalan dengan tema tahun ini. Pasalnya periode tersebut cukup mewakili kemampuan korporasi dalam menata bisnis menghadapi berbagai dinamika bisnis.

Berkaca dari 2020 saat pandemi Covid-19, semua aktivitas masyarakat dan usaha berjalan secara terbatas.

“Hal itu berlangsung sampai dengan kurang lebih 3 tahun. Jadi periode 2023 menjadi tumpuan daya tahan korporasi dalam menjalankan bisnisnya,” katanya.

Selain aspek tersebut, dinamika yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri seperti transisi pemerintahan pada 2024 dan gejolak ekonomi global turut mewarnai perjalanan korporasi di Indonesia pada tiga tahun periode menantang tersebut.

Selain mengukur dari aspek kuantitatif berdasarkan kinerja keuangan, para juri juga mencermati aspek-aspek kualitatif untuk memastikan para penerima penghargaan tahun ini kredibel dan menunjukkan komitmen pada bisnis berkelanjutan dengan tata kelola yang mengedepankan prinsip good corporate governance.

“Tata kelola atau governance ini kami dikedepankan. Oleh karena itu, selain aspek kuantitatif yang diukur, aspek kualitatif seperti kepatuhan terhadap regulasi, governance perusahaan yang baik dan profesional, menjadi tolok ukur yang nanti diuji bersama-sama oleh para juri,” ujar Arif Budisusilo.

Seluruh rangkaian kegiatan BIA 2026 dimulai dari proses penjurian pada awal Juni 2026 dengan menetapkan metodologi untuk memilih dan melakukan kurasi para nominasi penerima penghargaan.

Dalam proses kurasi ini, tim riset DataIndonesia (bagian Bisnis Indonesia Group) terlibat menyiapkan seluruh data sesuai dengan kerangka metodologi hingga menghasilkan daftar emiten yang memiliki skor terbaik yang kemudian dipilih menjadi satu yang paling unggul oleh dewan juri.

Tidak ubahnya BIA tahun-tahun sebelumnya, Bisnis Indonesia Group juga akan memberikan penghargaan kepada pemimpin korporasi (CEO) yang berhasil menjaga performa usaha dan meningkatkan kinerja secara gemilang. Sejumlah penghargaan khusus (special awards) turut dihadirkan untuk mengapresiasi korporasi yang memiliki layanan yang khas.

Dari pemimpin korporasi penerima penghargaan, tidak sedikit yang berasal dari kalangan milenial. Hal ini menandai hadirnya para generasi pemimpin koprorasi muda yang kaya dengan ide-ide kreatif dan inovatif.

Dalam BIA 2026, bertindak selaku juri yakni Senior Economist at Creco Research Raden Pardede sekaligus Ketua Dewan Juri BIA 2026. Juri selanjutnya yakni Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Eduardus Tandelilin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih, dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo.

Penyerahan penghargaan BIA 2026 oleh Bisnis Indonesia Group akan dihelat dalam acara gala dinner yang akan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026 di Hotel Raffles, Jakarta.