Meta memperkuat posisi Threads sebagai platform percakapan real-time dengan menghadirkan sejumlah pembaruan pada fitur live chats. Langkah ini dinilai semakin menunjukkan keseriusan Threads dalam menantang dominasi X di segmen percakapan langsung di media sosial.

Dikutip dari TechCrunch pada Rabu (1/7), Threads menambahkan dukungan terjemahan otomatis atau translation pada live chats sehingga percakapan dapat diikuti pengguna dari berbagai negara tanpa terkendala bahasa. Fitur ini diharapkan membuat diskusi menjadi lebih inklusif dan menjangkau audiens global.

Meta juga memperluas akses untuk menjadi host Livechats kepada seluruh pengguna yang berstatus Community Champions yakni kreator atau pengguna yang aktif membangun percakapan di komunitasnya.

Threads juga menghadirkan sejumlah alat baru bagi host. Kini, penyelenggara live chats dapat mengundang hingga tiga co-host untuk membantu memoderasi jalannya diskusi atau menghadirkan tamu dalam percakapan.

Selain itu, host memiliki kemampuan menghapus pesan untuk semua peserta. Threads juga tengah menguji tampilan khusus agar pesan dari host lebih mudah dikenali selama obrolan berlangsung.

Pembaruan tersebut menjadi bagian dari upaya Meta menjadikan Threads sebagai platform yang lebih relevan untuk percakapan yang berlangsung secara langsung atau real-time.

Saat pertama kali diluncurkan sebagai pesaing X, Threads sempat dinilai tertinggal karena belum memiliki sejumlah fitur penting seperti pencarian yang lebih canggih, tagar atau hashtag, hingga linimasa kronologis. Namun dalam beberapa waktu terakhir, Meta terus melengkapi platform tersebut dengan berbagai fitur baru, termasuk direct message dan kini live chats.

Kehadiran fitur terbaru ini bahkan menjadi pembeda tersendiri karena menghadirkan ruang percakapan langsung yang belum dimiliki oleh X. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengirim pesan, foto, video, tautan, serta reaksi emoji dalam satu ruang diskusi.

Threads menyatakan, sejak live chats diperkenalkan, ratusan sesi obrolan telah digelar hampir setiap hari dengan melibatkan ribuan pengguna. Pembaruan terbaru ini disebut merupakan respons atas masukan dari para kreator yang menginginkan pengalaman berdiskusi yang lebih fleksibel.

Dalam satu sesi live chats, hingga 150 peserta dapat berpartisipasi aktif mengirimkan pesan. Setelah batas tersebut tercapai, pengguna lain tetap dapat mengikuti jalannya percakapan sebagai penonton, memberikan reaksi emoji, serta ikut berpartisipasi melalui fitur jajak pendapat.

Selain pembaruan tersebut, Threads juga memberi sinyal bahwa dukungan untuk live chats di desktop akan segera tersedia. Perusahaan juga sedang mengembangkan fitur pinned messages atau pesan yang disematkan, dua kemampuan yang telah lama menjadi permintaan komunitas kreator.

Penguatan fitur ini datang di tengah pertumbuhan pesat Threads. Awal bulan ini, platform tersebut mengumumkan telah mencapai 500 juta pengguna aktif bulanan, kurang dari tiga tahun sejak diluncurkan sebagai pesaing X.

CUPERTINO - Platform media sosial X secara resmi meluncurkan fitur baru yang dikenal sebagai Reaksi Video untuk pengguna sistem operasi iOS.

Melalui fungsi interaktif ini, pengguna kini dapat menanggapi postingan apa pun menggunakan rekaman video pendek mereka sendiri, sebagai alternatif dari reaksi teks atau emoji konvensional.

Langkah ini dilihat sebagai bagian dari strategi X untuk meningkatkan keterlibatan pengguna melalui konten multimedia, sehingga bersaing dengan format respons video yang dipopulerkan oleh platform seperti TikTok dan Instagram Reels.

Di antara kemampuan pengeditan visual yang disediakan adalah opsi untuk menampilkan video dalam mode overlay, latar belakang, atau layar terpisah.

Antarmuka kamera juga dilengkapi dengan fungsi pergantian lensa depan dan belakang, flash, dan kontrol audio sebelum video ditautkan ke unggahan asli sebagai tweet kutipan di linimasa.

Fitur ini telah dikonfirmasi akan diluncurkan untuk pengguna perangkat Apple di Malaysia mulai minggu ini.

Pengguna cukup memilih untuk mengutip tweet pada unggahan apa pun sebelum merekam balasan video langsung menggunakan kamera ponsel pintar mereka.

Sejauh ini, X belum mengumumkan jadwal peluncuran fitur ini untuk pengguna Android atau akses melalui peramban web.

BEIJING - Platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) telah memperbarui batas aktivitas harian untuk pengguna akun gratis.

Dalam pembaruan terbaru di pusat bantuannya, pengguna tanpa langganan berbayar kini hanya diperbolehkan mengirim 50 tweet per hari, dibandingkan dengan batas 2.400 tweet per hari yang diperkenalkan pada tahun 2023.

Batasan baru ini mencakup aktivitas posting utama, termasuk retweet dan kutipan.

Selain itu, pengguna juga dibatasi hingga maksimal 200 balasan per hari dan hingga 500 pesan langsung (DM) per hari.

Untuk aktivitas mengikuti akun, pengguna baru diperbolehkan mengikuti hingga 400 akun per hari, dengan pembatasan rasio pengikut yang berlaku setelah mencapai 5.000 akun yang diikuti.

Langkah ini diyakini bertujuan untuk mengurangi aktivitas akun otomatis atau bot yang sering digunakan untuk menyebarkan spam dan penipuan online.

Pengguna yang ingin mendapatkan akses lebih luas perlu berlangganan paket premium X Basic, X Premium, atau X Premium+.

Sejauh ini, manajemen X belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai alasan di balik batasan baru ini.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Elon Musk harus membayar denda sebesar US$1,5 juta setelah mencapai kesepakatan dengan regulator pasar modal AS terkait keterlambatan pengungkapan kepemilikan saham Twitter yang diduga merugikan investor, sebagaimana dilaporkan The Washington Post.

Kesepakatan tersebut merupakan penyelesaian dengan Securities and Exchange Commission (SEC) atas tuduhan bahwa Musk terlambat melaporkan akumulasi sahamnya di Twitter pada 2022. Keterlambatan ini dinilai memberi keuntungan finansial bagi Musk sekaligus merugikan pemegang saham lain.

Dalam gugatan yang diajukan pada Januari 2025, SEC menyebut Musk telah membeli lebih dari 5 persen saham Twitter tanpa melaporkannya dalam waktu 10 hari sebagaimana diwajibkan oleh aturan pasar modal. Ia baru mengungkapkan kepemilikannya setelah melewati batas waktu tersebut.

Menurut SEC, langkah tersebut membuat Musk bisa menghindari lonjakan harga saham yang biasanya terjadi setelah pengungkapan ke publik. Dengan menunda laporan selama 11 hari, ia disebut menghemat hingga US$150 juta dalam pembelian saham lanjutan.

Saat Musk akhirnya mengumumkan bahwa ia telah menguasai 9% saham Twitter, harga saham perusahaan itu langsung melonjak 27%.

Pada akhirnya, Elon Musk sepakat untuk membayar denda sebesar US$1,5 juta (atau sekitar Rp26 miliar) kepada SEC.

Menariknya, nilai denda yang disepakati jauh lebih kecil dibandingkan tuntutan awal regulator. Pada Desember 2024, SEC sempat meminta Musk membayar lebih dari US$200 juta untuk menyelesaikan perkara ini.

Mengutip Bloomberg, penyelesaian ini dilakukan melalui sebuah trust yang dapat dibatalkan milik Musk, yang akan menanggung pembayaran denda tersebut. Kesepakatan ini masih menunggu persetujuan pengadilan, dan Musk tidak mengakui tuduhan yang diajukan regulator, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi yang diajukan pada hari Senin (4/5).

Bisnis.com, JAKARTA — Juri federal San Francisco memutuskan Elon Musk bersalah karena terbukti mengeluarkan pernyataan palsu terkait jumlah akun bot di platform Twitter yang sekarang berubah menjadi X. Tindakan tersebut dinilai secara sengaja menekan harga saham perusahaan selama proses akuisisi senilai US$44 miliar pada 2022.

Sembilan anggota juri secara bulat menyatakan Musk melanggar aturan sekuritas yang melarang pernyataan palsu untuk memanipulasi harga saham. Berdasarkan perhitungan pengacara penggugat,

Musk diperkirakan harus membayar ganti rugi sebesar US$2,6 miliar atau sekitar Rp43,94 triliun kepada para investor yang terdampak.

Dilansir dari TechCrunch, Kamis (26/3/2026), gugatan perwakilan kelompok atau class action ini diajukan oleh investor Giuseppe Pampena beserta penggugat utama lainnya. Mereka mewakili kelompok yang menjual saham Twitter dalam periode pertengahan Mei hingga awal Oktober 2022.

Pengacara investor Mark Molumphy mengatakan bahwa putusan tersebut menegaskan bahwa tidak ada individu yang memiliki kedudukan di atas hukum, termasuk tokoh paling berpengaruh sekalipun.

Molumphy menjelaskan perilaku Musk yang merusak reputasi perusahaan demi keuntungan negosiasi merupakan pelanggaran serius terhadap integritas pasar.

"Putusan juri mengirimkan pesan kuat bahwa Anda tetap harus mematuhi hukum, dan Twitter bukan sebuah entitas semu melainkan perusahaan nyata yang dirugikan," kata Mark Molumphy.

Fokus utama persidangan terletak pada aktivitas Musk di platform Twitter pada Mei 2022. Juri menemukan dua cuitan spesifik yang mengandung pernyataan material palsu dan menyesatkan bagi publik.

Pada cuitan pertama, Musk mengklaim bahwa kesepakatan akuisisi ditangguhkan untuk memverifikasi data akun spam di bawah 5%. Namun, juri menilai pernyataan tersebut tidak memiliki dasar faktual yang akurat dan hanya bertujuan memengaruhi nilai pasar.

Meskipun demikian, juri membebaskan Musk dari tanggung jawab atas pernyataannya pada sebuah konferensi. Panel juri juga menolak tuduhan adanya "skema" penipuan jangka panjang yang dirancang secara sistematis oleh Musk.

Musk sempat memberikan kesaksian langsung dan bersikeras bahwa kekhawatirannya terhadap bot adalah tulus. Namun, juri tetap memutus Musk bersalah atas dampak dari pernyataan spesifiknya di media sosial yang merugikan pemegang saham.

Pengacara Musk, Michael T. Lifrak dari firma hukum Quinn Emanuel, berargumen bahwa isu akun bot telah menjadi perhatian kliennya jauh sebelum akuisisi dimulai. Lifrak menegaskan bahwa Musk tidak memiliki niat untuk melakukan penipuan terhadap investor.

Kekalahan hukum ini menjadi catatan langka bagi Musk yang sebelumnya sering memenangkan gugatan serupa. Sebagai informasi, pada 2023, dia dibebaskan dari tuduhan penyesatan investor Tesla terkait rencana menjadikan perusahaan tersebut privat pada 2018.

Berdasarkan data Forbes awal bulan ini, kekayaan bersih Musk diestimasi mencapai US$839 miliar atau sekitar Rp14.179 triliun. Sebagian besar kekayaan tersebut bersumber dari kepemilikan saham di produsen mobil listrik Tesla dan perusahaan antariksa SpaceX.

Tim hukum Musk menyatakan niatnya untuk segera mengajukan banding atas putusan tersebut. Mereka menganggap hasil persidangan ini sebagai hambatan teknis dan optimis akan mendapatkan pembelaan pada proses hukum selanjutnya.

Sebagai informasi tambahan, akuisisi Twitter akhirnya ditutup pada harga US$54,20 per saham setelah melalui sengketa hukum di pengadilan. Musk kemudian menggabungkan platform tersebut ke dalam portofolio bisnisnya bersama xAI dan SpaceX.

CALIFORNIA, KOMPAS.com - Putusan mengejutkan datang dari pengadilan California Amerika Serikat. Juri menyatakan bahwa Elon Musk menyesatkan pemegang saham Twitter menjelang akuisisi perusahaan media sosial tersebut senilai 44 miliar dollar AS, berdasarkan putusan yang dirilis pada Jumat (20/3/2026) waktu setempat.

Nilai ganti rugi dalam kasus ini tidak main-main, bisa mencapai hingga 2,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 43,94 triliun (kurs Rp 16.900), menurut pengacara penggugat.

Gugatan class action Pampena v. Musk diajukan setelah Musk merampungkan pembelian Twitter pada Oktober 2022 dengan harga 54,20 dollar AS per saham atau sekitar Rp 915.980 per saham. Setelah diakuisisi, Twitter diubah namanya menjadi X, lalu digabungkan dengan xAI dan SpaceX.

“Ini adalah contoh nyata tentang apa yang tidak boleh dilakukan kepada investor ritel—orang-orang yang punya dana pensiun, anak, tabungan, seperti guru, pemadam kebakaran, dan perawat,” ujar pengacara investor, Joseph Cotchett seperti dilansir dari CNBC, Sabtu (21/3/2026).

“Kasus ini bukan soal Musk semata, tapi soal keseluruhan praktiknya,” tambah dia.

Kasus ini berakar dari perubahan sikap Musk setelah mengajukan penawaran membeli Twitter pada April 2022. Ia mulai meragukan jumlah bot dan akun palsu di platform tersebut, bahkan menyebut akuisisi itu “ditunda sementara” sampai data tersebut bisa dibuktikan.

Pernyataan itu berdampak besar. Saham Twitter langsung jatuh hampir 10 persen dalam satu hari perdagangan. Setelah melalui proses selama empat hari, juri secara bulat menyatakan cuitan Musk pada 13 dan 17 Mei bersifat menyesatkan secara material.

Para investor menilai langkah Musk merupakan upaya menekan harga agar bisa membeli Twitter lebih murah dari penawaran awal.

Mereka juga mengaitkannya dengan tekanan di saham Tesla, yang berpotensi memaksa Musk menjual lebih banyak saham untuk membiayai akuisisi.

Penggugat mengaku menjual saham di bawah harga 54,20 dollar AS setelah merespons pernyataan Musk, sehingga mengalami kerugian signifikan.

Meski begitu, juri juga menyatakan Musk tidak terbukti menjalankan skema khusus untuk menipu investor.

Tim hukum Musk membela bahwa pernyataan kliennya didasarkan pada kekhawatiran yang valid terkait bot, spam, dan akun palsu di Twitter, bukan manipulasi pasar.

Putusan ini menjadi pukulan telak secara reputasi bagi Musk. Namun dari sisi finansial, dampaknya relatif kecil jika dibandingkan dengan total kekayaannya yang mencapai sekitar 650 miliar dollar AS atau setara Rp 10.985 triliun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Platform digital X (sebelumnya Twitter) menetapkan batas usia minimum pengguna di Indonesia menjadi 16 tahun. Hal ini bagian dari penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan perubahan ini merupakan langkah konkret platform global dalam memenuhi kewajiban regulasi nasional sekaligus meningkatkan pelindungan anak di ruang digital.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan pemerintah mengapresiasi langkah yang diambil oleh X.

"Kami mengapresiasi tindakan nyata yang diambil X sebagai bentuk komitmen kepatuhan sekaligus memastikan pelindungan terhadap anak di ruang digital,” Alexander di Jakarta, Selasa (17/3/2026), dikutip dari keterangan tertulis.

Melalui surat per tanggal 17 Maret 2026, X menyatakan komitmennya untuk memenuhi ketentuan implementasi PP TUNAS, yang secara khusus mengatur layanan jejaring dan sosial media berisiko tinggi, sehingga hanya diperkenankan bagi anak usia 16 tahun ke atas.

Alexander menyatakan X telah menyampaikan perubahan ini dalam laman Pusat Bantuan khusus Indonesia yang tersedia melalui tautan https://help.x.com/en/rules-and-policies/indonesia-resources.

Lebih lanjut, dimulai sejak tanggal 27 Maret 2026, X menyatakan akan melaksanakan rencana aksinya untuk melakukan identifikasi dan penonaktifan akun pengguna yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimum yang berlaku.

“Kemkomdigi akan melakukan pemantauan secara periodik atas kemajuan dari proses tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi PP TUNAS terpenuhi,” tegas Alexander.

Kemkomdigi menegaskan agar penyelenggara sistem elektronik (PSE) lainnya yang telah menerima surat dari Menteri Komunikasi dan Digital segera memberikan respons resmi serta mengambil langkah konkret sebagaimana yang telah dan akan dilakukan oleh X.

“Kepatuhan aktif dan tepat waktu dari seluruh PSE menjadi faktor krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak,” tegas Dirjen Alexander.

Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id

LONDON - Penyidik Prancis pada hari Selasa menggeledah kantor platform X milik Elon Musk di Paris.

Seperti dilansir dari dpa, Musk dan mantan CEO X, Linda Yaccarino, telah dipanggil untuk dimintai keterangan pada 20 April, kata kantor kejaksaan Paris.

Staf dari badan kepolisian Eropa, Europol, juga hadir selama penggerebekan.

X telah diselidiki selama sekitar satu tahun di ibu kota Prancis atas tuduhan bahwa algoritma jaringan media sosial tersebut diubah untuk memberikan bobot lebih besar pada konten sayap kanan.

Tuduhan baru juga muncul bahwa chatbot AI perusahaan telah menghasilkan "deepfake" yang melibatkan perempuan dan anak-anak, termasuk penyangkalan Holocaust dan gambar-gambar eksplisit seksual.

Jaksa Paris Laure Beccuau mengatakan penyelidikan tersebut bertujuan untuk memastikan X beroperasi di Prancis sesuai dengan hukum negara tersebut.

SAINS - Pemilik X/Twitter,Elon Musk menanggapi aksi terkoordinasi dari pemerintah Inggris, Kanada, Australia, dan beberapa negara terhadap skandalGrokyang sedang berlangsung dengan cara yang khas dan singkat.

Sebagai pengingat, chatbot xAI telahmenuai kritikkarena digunakan untuk 'menelanjangi' gambar wanita dan anak-anak, dengan Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmermemintaagar “semua opsi dipertimbangkan”.

Dalam mengambil tindakan, dan juru bicaranya menyebutkeputusan perusahaan untuk membatasi pembuatan gambar hanya untuk pelanggan berbayar sebagai“penghinaan” terhadap korban misogini dan kekerasan seksual.

Kemudian, pada hari Sabtu,The Telegraphmelaporkan bahwa Downing Street telah "mengadakan pembicaraan dengan pemerintah-pemerintah yang sepaham tentang respons terkoordinasi terhadap kontroversi" seputar Grok, dengan Australia dan Kanada 'berbagi kekhawatiran Stamer' mengenai Grok.

Artikel tersebut tidak menyebutkan apa pun tentang "respons terkoordinasi" sebagai larangan, dan bahkan, Menteri Kecerdasan Buatan dan Inovasi Digital Kanada, Evan Solomon, membantah laporan yang menyatakan demikian

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi melakukan pemutusan akses atau blokir sementara aplikasi Grok. Hal ini terkait penggunaan platform AI itu untuk mengedit foto, khususnya perempuan, menjadi tidak senonoh dan viral di media sosial.

Kemdigi juga telah meminta platform X, sebelumnya bernama Twitter, untuk segera hadir guna memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyampaikan pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia atau HAM, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital.

Oleh karena itu, Komdigi memblokir sementara AI Grok merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik alias PSE Lingkup Privat.

Pada Pasal 9 misalnya, mewajibkan setiap PSE memastikan sistem elektronik yang dikelola tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Sebelumnya viral di X penggunaan fitur AI Grok dimanfaatkan untuk mengedit foto perempuan tanpa persetujuan pemilik foto dan disebar di media sosial atau medsos.

Sejumlah tangkapan layar yang beredar memperlihatkan pengguna meminta Grok mengubah foto perempuan, dari kondisi berpakaian sopan menjadi seolah mengenakan pakaian minim.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar mengatakan, hasil penelusuran awal menunjukkan Grok AI belum memiliki pengaturan yang eksplisit dan memadai untuk mencegah produksi maupun distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia.

“Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,” ujar Alexander dalam keterangan pers, Rabu (7/1).

Menurut Alexander, manipulasi digital terhadap foto pribadi bukan sekadar persoalan kesusilaan, melainkan bentuk perampasan kendali individu atas identitas visual. Praktik ini dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, hingga merusak reputasi korban.

Alex mengingatkan bahwa peraturan-peraturan Indonesia yang melekat pada seluruh PSE yang beroperasi di Tanah Air dan harus ditaati. Apabila ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemutusan akses terhadap layanan Grok AI maupun platform X.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id di laman PSE Lingkup Privat Kementerian Komdigi, Grok AI belum terdaftar sebagai PSE. Sedangkan Twitter, yang kini bernama X, sudah terdaftar.

Alex mengatakan bahwa penyedia layanan AI maupun pengguna yang terbukti memproduksi dan/atau menyebarkan konten pornografi atau manipulasi citra pribadi tanpa hak dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari 2026 misalnya, memuat aturan konten pornografi.

Pasal 172 mendefinisikan pornografi sebagai media yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, Pasal 407 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 10 tahun atau pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Alexander menambahkan, masyarakat yang menjadi korban manipulasi foto, deepfake asusila, atau pelanggaran hak citra diri dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme yang tersedia, termasuk melapor kepada aparat penegak hukum dan mengajukan pengaduan ke Kementerian Komdigi.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk menggunakan teknologi akal imitasi secara bertanggung jawab. Ruang digital bukan ruang tanpa hukum. Ada privasi dan hak atas citra diri setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi," kata Alexander.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi melakukan pemutusan akses atau blokir sementara aplikasi Grok. Hal ini terkait penggunaan platform AI itu untuk mengedit foto, khususnya perempuan, menjadi tidak senonoh dan viral di media sosial.

Kemdigi juga telah meminta platform X, sebelumnya bernama Twitter, untuk segera hadir guna memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyampaikan pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia atau HAM, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital.

Oleh karena itu, Komdigi memblokir sementara AI Grok merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik alias PSE Lingkup Privat.

Pada Pasal 9 misalnya, mewajibkan setiap PSE memastikan sistem elektronik yang dikelola tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Sebelumnya viral di X penggunaan fitur AI Grok dimanfaatkan untuk mengedit foto perempuan tanpa persetujuan pemilik foto dan disebar di media sosial atau medsos.

Sejumlah tangkapan layar yang beredar memperlihatkan pengguna meminta Grok mengubah foto perempuan, dari kondisi berpakaian sopan menjadi seolah mengenakan pakaian minim.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar mengatakan, hasil penelusuran awal menunjukkan Grok AI belum memiliki pengaturan yang eksplisit dan memadai untuk mencegah produksi maupun distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia.

“Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,” ujar Alexander dalam keterangan pers, Rabu (7/1).

Menurut Alexander, manipulasi digital terhadap foto pribadi bukan sekadar persoalan kesusilaan, melainkan bentuk perampasan kendali individu atas identitas visual. Praktik ini dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, hingga merusak reputasi korban.

Alex mengingatkan bahwa peraturan-peraturan Indonesia yang melekat pada seluruh PSE yang beroperasi di Tanah Air dan harus ditaati. Apabila ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemutusan akses terhadap layanan Grok AI maupun platform X.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id di laman PSE Lingkup Privat Kementerian Komdigi, Grok AI belum terdaftar sebagai PSE. Sedangkan Twitter, yang kini bernama X, sudah terdaftar.

Alex mengatakan bahwa penyedia layanan AI maupun pengguna yang terbukti memproduksi dan/atau menyebarkan konten pornografi atau manipulasi citra pribadi tanpa hak dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari 2026 misalnya, memuat aturan konten pornografi.

Pasal 172 mendefinisikan pornografi sebagai media yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, Pasal 407 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 10 tahun atau pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Alexander menambahkan, masyarakat yang menjadi korban manipulasi foto, deepfake asusila, atau pelanggaran hak citra diri dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme yang tersedia, termasuk melapor kepada aparat penegak hukum dan mengajukan pengaduan ke Kementerian Komdigi.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk menggunakan teknologi akal imitasi secara bertanggung jawab. Ruang digital bukan ruang tanpa hukum. Ada privasi dan hak atas citra diri setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi," kata Alexander.

Viral Grok AI digunakan untuk mengubah foto seseorang, khususnya perempuan, menjadi tidak senonoh dan disebar di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengancam akan memberikan sanksi kepada platform, jika terbukti melanggar.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar mengatakan, hasil penelusuran awal menunjukkan Grok AI belum memiliki pengaturan yang eksplisit dan memadai untuk mencegah produksi maupun distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia.

“Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,” ujar Alexander dalam keterangan pers, Rabu (7/1).

Menurut Alexander, manipulasi digital terhadap foto pribadi bukan sekadar persoalan kesusilaan, melainkan bentuk perampasan kendali individu atas identitas visual. Praktik ini dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, hingga merusak reputasi korban.

Alex tidak memerinci secara spesifik terkait langkah yang dilakukan Komdigi terhadap Grok AI.Katadata.co.idjuga beberapa kali mengonfirmasi mengenai hal ini, namun belum ada tanggapan.

Melalui keterangan pers, Alex menyampaikan bahwa Komdigi tengah berkoordinasi dengan para Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE untuk memastikan tersedianya mekanisme perlindungan yang efektif, seperti penguatan sistem moderasi konten, pencegahan pembuatan deepfake asusila, serta penyediaan prosedur penanganan cepat atas laporan pelanggaran privasi dan hak citra diri.

“Setiap PSE wajib memastikan bahwa teknologi yang mereka sediakan tidak menjadi sarana pelanggaran privasi, eksploitasi seksual, maupun merusak martabat seseorang,” kata Alexander.

Alex mengingatkan bahwa peraturan-peraturan Indonesia yang melekat pada seluruh PSE yang beroperasi di Tanah Air dan harus ditaati. Apabila ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemutusan akses terhadap layanan Grok AI maupun platform X.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id di laman PSE Lingkup Privat Kementerian Komdigi, Grok AI belum terdaftar sebagai PSE. Sedangkan Twitter, yang kini bernama X, sudah terdaftar.

Alex mengatakan bahwa penyedia layanan AI maupun pengguna yang terbukti memproduksi dan/atau menyebarkan konten pornografi atau manipulasi citra pribadi tanpa hak dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari 2026 misalnya, memuat aturan konten pornografi.

Pasal 172 mendefinisikan pornografi sebagai media yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, Pasal 407 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 10 tahun atau pidana denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Alexander menambahkan, masyarakat yang menjadi korban manipulasi foto, deepfake asusila, atau pelanggaran hak citra diri dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme yang tersedia, termasuk melapor kepada aparat penegak hukum dan mengajukan pengaduan ke Kementerian Komdigi.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk menggunakan teknologi akal imitasi secara bertanggung jawab. Ruang digital bukan ruang tanpa hukum. Ada privasi dan hak atas citra diri setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi," kata Alexander.