JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menerima pengembalian dana hasil rampasan negara sejumlah Rp153,6 Miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan serah terima yang berlangsung di Gedung KPK, Cawang, Jakarta, pada Rabu (24/06). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, kepada Direktur Utama TASPEN, Rony Hanityo Aprianto. Acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Investasi TASPEN, Rifki Isnaini Hassan, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko TASPEN, Diyantini Soesilowati, beserta jajaran KPK dan manajemen TASPEN. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara TASPEN dan aparat penegak hukum dalam mendukung pemulihan aset negara, memperkuat akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan para peserta.

Upaya pemulihan aset ini tertuang dalam Surat KPK Nomor B/3768/EKS.01.08/26/06/2026 tanggal 23 Juni 2026 sebagaimana merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Antonius Nicholas Stephanus Kosasih. Sebelumnya, aset berupa uang dengan nominal Rp153.613.488.054,00 tersebut ditempatkan pada rekening penampungan KPK dan telah dikembalikan dengan metode transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengembalian ini melengkapi penyerahan dana hasil pemulihan aset sebelumnya sebesar Rp883.038.394.268,00 yang dilakukan KPK pada 20 November 2025, sehingga total dana yang telah dikembalikan kepada TASPEN sebesar Rp1.036.705.882.322,00.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan apresiasi atas profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang ditunjukkan KPK serta seluruh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pemulihan aset tersebut. “TASPEN menghormati seluruh proses hukum yang telah berjalan dan mengapresiasi upaya pemulihan aset yang dilakukan negara. Pengembalian dana ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan melindungi kepentingan para peserta yang menjadi amanah utama TASPEN,” ujar Henra.

TASPEN berkomitmen memperkuat Good Corporate Governance (GCG) melalui peningkatan kualitas investasi, penguatan pengawasan internal, dan akselerasi transformasi digital. TASPEN juga bersinergi dengan aparat penegak hukum, regulator, dan pemangku kepentingan untuk menjaga aset, melindungi peserta, serta mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, menegaskan, “pengembalian aset ini mencerminkan komitmen negara dalam pemulihan hak dan penguatan akuntabilitas. Kami berharap momentum ini dapat mendorong penguatan tata kelola dan pengawasan yang lebih baik agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari,” ujar Mungki.

TASPEN mendukung penguatan tata kelola BUMN yang bersih dan bebas korupsi, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan pengawasan, manajemen risiko, kepatuhan, serta kolaborasi dengan regulator dan aparat penegak hukum untuk menjaga kepercayaan peserta, sekaligus mendorong terwujudnya TASPEN sebagai center of excellence dalam tata kelola dan layanan dana pensiun yang berintegritas.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan sertifikasi aset pemerintah daerah tidak hanya sebagai bentuk kepastian hukum, namun instrumen penting dalam melindungi aset negara dari potensi sengketa maupun kerugian.

"Ini bukan sekadar urusan administrasi, tapi bagian dari penguatan fondasi tata kelola pemerintahan yang baik," kata Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan di Jakarta, Rabu, saat menyerahkan 499 Sertipikat ke Gubernur Pramono Anung.

Menurut dia, sertipikat yang diserahkan kali ini mencakup sekitar 85 hektare bidang tanah milik Pemprov DKI Jakarta dengan total nilai aset mencapai kurang lebih Rp22,25 triliun.

Wamen Ossy mengatakan, sertifikasi aset dapat memberikan berbagai manfaat. Beberapa di antaranya memberikan kepastian hukum atas aset pemerintah, perlindungan dari potensi konflik pertanahan, pencegahan kerugian keuangan negara, hingga optimalisasi pemanfaatan aset untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

"Pada hari ini kita menyerahkan 499 Sertipikat Hak Pakai atas aset Pemprov DKI Jakarta. Penyerahan ini merupakan representasi komitmen negara dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola aset publik yang semakin tertib, modern, dan akuntabel," ujarnya.

Wamen Ossy menyampaikan harapannya untuk ibu kota agar terus berkembang menjadi kota yang modern dan berdaya saing.

Ia juga berharap, kota ini dapat berkembang dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan dan kenyamanan bagi warganya.

"Semoga Jakarta semakin maju, semakin tertata, semakin hijau, semakin nyaman untuk dihuni, dan semakin membanggakan sebagai kota yang merepresentasikan Indonesia di mata dunia," kata Ossy dalam keterangan resminya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komplek Gelora Bung Karno (GBK) kembali mencetak sejarah dengan meraih pendapatan tertinggi dalam 63 tahun pengelolaan.Setelah mencatat pendapatan Rp566 miliar pada 2024, GBK kembali mencatat pendapatan sebesar Rp812 miliar pada 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

Capaian ini semakin memperkuat momentum optimalisasi aset negara , termasuk melalui penataan Blok 15 yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat yang lebih besar bagi negara serta masyarakat.

Direktur Keuangan PPKGBK, Hendry Arisandi menyampaikan, bahwa pendapatan GBK pada 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode pascapandemi Covid-19. “Pada 2022, pendapatan GBK tercatat sebesar Rp255 miliar. Artinya, pendapatan 2025 meningkat hampir empat kali lipat dalam kurun tiga tahun,” kata Hendry dalam keterangan persnya, Selasa (12/5).

Berapa Biaya Perawatan Rumput GBK?

Sepanjang 2025, kawasan GBK terus dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan olahraga, budaya, MICE, rekreasi, komersial, serta agenda publik berskala nasional dan internasional. Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo menyampaikan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, dukungan pemerintah, mitra, pengguna kawasan, dan masyarakat.

“Alhamdulillah, pendapatan GBK pada 2025 mencapai Rp812 miliar berdasarkan laporan keuangan audited. Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga amanah pengelolaan kawasan GBK secara profesional, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi negara serta publik,” ujar Rakhmadi.

Mau Jalan-jalan ke GBK? Berikut Rute ke Stadion GBK Naik MRT, Transjakarta, dan KRL



Ke depan, PPKGBK berharap kinerja positif tersebut dapat semakin diperkuat melalui penataan dan optimalisasi Blok 15. PPKGBK memandang penataan Blok 15 sebagai bagian penting dari agenda optimalisasi aset negara di kawasan GBK. Proses ini diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan GBK sebagai pusat olahraga, ruang publik, kegiatan nasional, MICE, rekreasi, serta aktivitas ekonomi yang sehat dan terukur.

Dalam pelaksanaannya, PPKGBK berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kepolisian, TNI, dan unsur terkait lainnya. Koordinasi ini dilakukan agar seluruh proses terkait Blok 15 berjalan tertib, aman, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mencatat pendapatan Rp566 miliar pada 2024, GBK mencatat pendapatan sebesar Rp812 miliar pada 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit

Jakarta (ANTARA) - Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) mencatat pendapatan Rp812 miliar sepanjang 2025, sebagai komitmen dalam memperkuat optimalisasi pemanfaatan aset negara.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi A. Kusumo mengatakan capaian tersebut menjadi pendapatan tertinggi dalam 63 tahun pengelolaan kawasan GBK sekaligus menandai sejarah baru bagi pengelolaan aset negara itu.

"Setelah mencatat pendapatan Rp566 miliar pada 2024, GBK mencatat pendapatan sebesar Rp812 miliar pada 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit," kata Rakhmadi dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, capaian tersebut juga merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, dukungan pemerintah, mitra, pengguna kawasan dan masyarakat.

“Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga amanah pengelolaan kawasan GBK secara profesional, tertib dan memberi manfaat nyata bagi negara serta publik,” ujar Rakhmadi.

Capaian itu juga dinilai semakin memperkuat momentum optimalisasi aset negara, termasuk melalui penataan Blok 15 yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat yang lebih besar bagi negara serta masyarakat.

Direktur Keuangan PPKGBK Hendry Arisandi menambahkan pendapatan GBK pada 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode pascapandemi COVID-19.

“Pada 2022, pendapatan GBK tercatat sebesar Rp255 miliar. Artinya, pendapatan 2025 meningkat hampir empat kali lipat dalam kurun tiga tahun,” tutur Hendry.

Sepanjang 2025, kawasan GBK terus dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan olahraga, budaya, MICE (meeting, incentive, convention and exhibition), rekreasi, komersial, serta agenda publik berskala nasional dan internasional.

PPKGBK berharap kinerja positif tersebut dapat semakin diperkuat melalui penataan dan optimalisasi Blok 15.

PPKGBK memandang penataan Blok 15 sebagai bagian penting dari agenda optimalisasi aset negara di kawasan GBK.

Proses itu diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan GBK sebagai pusat olahraga, ruang publik, kegiatan nasional, MICE, rekreasi, serta aktivitas ekonomi yang sehat dan terukur.

Dalam pelaksanaannya, PPKGBK berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kepolisian, TNI dan unsur terkait lainnya.

Koordinasi itu dilakukan agar seluruh proses terkait Blok 15 berjalan tertib, aman, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa berfungsi melindungi wilayah pesisir Jawa bagian utara dari ancaman banjir rob.AHY mengatakan, wilayah pesisir Jawa bagian utara alias Pantura berkontribusi terhadap 27% dari PDB nasional. Hal tersebut karena aktivitas industri yang kuat di wilayah tersebut dibandingkan wilayah lain.

"(Proyek GSW) perlindungan terhadap aset nasional. Sudah saya sampaikan tadi termasuk ada aglomerasi perkotaan, pelabuhan, bandara, jalan, dan utilitas lainnya," ujar AHY dalam sambutannya pada acara Kick Off Meeting Perlindungan Pesisir Utara Jawa di Kementerian KKP, Senin (4/5/2025).

Dalam paparannya, AHY mempresentasikan bahwa proyek Giant Sea Wall akan melindungi 70 kawasan industri , 28 kawasan peruntukan industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan 5 wilayah pusat pertumbuhan industri.

Proyek Giant Sea Wall 575 Km Dibangun dalam 15 Segmen, Jakarta dan Semarang Duluan



Aset-aset strategis tersebut terancam tenggelam akibat banjir rob pada tahun 2050 apabila tidak mendapatkan penanganan yang serius sejak saat ini. Mengingat kondisi permukaan tanah di pesisir utara Jawa mencapai 20 cm per tahun, yang disebabkan oleh pengambilan air tanah serta peningkatan aktivitas itu sendiri.

"Potensi kerugian ekonomi 27 persen terhadap PDB nasional, ini signifikan. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius," tambahnya.

BRIN: Giant Sea Wall Terlalu Berat malah Bisa Tenggelamkan Pesisir Jawa



Melalui paparannya pada agenda Kick Off Meeting Perlindungan Pesisir Utara Jawa di Kementerian KKP, AHY melaporkan bahwa Kabupaten Demak diperkirakan akan terendam banjir rob setinggi 2 meter pada tahun 2050.

Sedangkan di Semarang, pada tahun 2050 air laut akan membanjiri wilayah pesisir setinggi 83 cm apabila tidak ada penanganan serius. Penurunan muka tanah di wilayah ini mencapai 20 cm per tahun, yang akan mempercepat terjadinya banjir rob.

Kabupaten lain yang juga punya potensi serupa ialah Tuban, Jawa Timur. Tuban punya ancaman terendam air laut hingga setinggi 1,5 meter pada tahun 2050. Meskipun penurunan muka tanah di wilayah ini tergolong lebih kecil yaitu 2-5 cm per tahun, jika dibanding Kabupaten lainnya.

Jadi saya mau melibatkan mahasiswa dan kampus dalam proses ini dari awal,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan skema pemanfaatan aset negara, termasuk kawasan kampus, untuk pengembangan rumah susun guna memperluas akses hunian masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya mempersiapkan program tersebut dengan melibatkan perguruan tinggi sejak tahap perencanaan.

“Habis (acara) ini saya ke Universitas Indonesia, bertemu dengan rektor, di asrama mahasiswa. Kita akan mempersiapkan skema untuk bagaimana aset-aset negara dalam konteks ini adalah kampus-kampus untuk bagaimana digunakan untuk misalnya, rumah susun di kampus,” kata Ara di rapat internal Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu akan dilibatkan dalam pengembangan program tersebut, mulai dari aspek hukum, teknik, hingga pembiayaan.

Menurut dia, mahasiswa hukum dapat berperan dalam penyusunan aspek legal, mahasiswa teknik sipil dan arsitektur dalam perencanaan desain dan konstruksi, serta mahasiswa ekonomi dalam penyusunan skema pembiayaan.

“Jadi saya mau melibatkan mahasiswa dan kampus dalam proses ini dari awal,” ujarnya.

Ia mengatakan, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses hunian untuk masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan.

"Ini menjadi langkah terobosan agar program perumahan tidak hanya bersifat pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan ekosistem pendidikan," ungkapnya.

Ara menambahkan, pemanfaatan aset negara menjadi salah satu strategi untuk mempercepat penyediaan hunian tanpa bergantung sepenuhnya pada pembebasan lahan baru.

Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 141.000 unit rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Bekasi, secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat melalui pengembangan hunian vertikal.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun di kawasan Tanah Abang, Jakarta, guna menyediakan hunian di kawasan padat perkotaan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan tugas Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( Satgas BLBI ), meskipun masa mandat resminya telah rampung sejak Desember 2024.Kendati demikian, pemerintah belum akan memutuskan dalam waktu dekat karena masih fokus pada perbaikan tatanan internal, termasuk menanti proses pergantian sejumlah posisi pejabat terkait.

Bendahara negara megemukakan soal masa kerja formal Satgas BLBI sudah berakhir, tetapi hingga kini masih terdapat berbagai permasalahan serta aset negara yang belum sepenuhnya tuntas ditangani. Sehingga ia berencana menyusun ulang strategi penanganan BLBI agar pelaksanaannya ke depan dapat berjalan lebih sistematis.

"Satgas BLBI kan habis tahun lalu ya, Desember 2024. Jadi sudah gak ada ini. Cuman masih ada ranahnya berkeliaran sana-sini kan," kata Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya Ancam Bubarkan Satgas BLBI: Cuma Ribut Aja Buat Apa?



Dia tak menampik soal proses restrukturisasi saat ini sedang terhambat oleh fase transisi kepemimpinan. Ketua Satgas BLBI saat ini yang juga menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Negara, Rionald Silaban dikabarkan akan segera memasuki masa purnabakti.

Hal tersebut menyebabkan koordinasi antarinstansi belum berjalan secara optimal untuk memutuskan langkah strategis selanjutnya. "Jadi saya akan rapikan nanti bareng dengan pejabat baru," ujarnya.

Purbaya Tetap Buru Utang Obligor BLBI meski Satgas Dibubarkan



Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa pemerintah tetap berupaya keras memulihkan aset negara yang masih memiliki nilai ekonomi. Namun, tindakan tersebut akan dilakukan secara selektif berdasarkan urgensi kasus, agar tidak memicu kegaduhan yang tidak perlu di pasar.

"Kalau masih banyak uangnya (tunggakan) kita kejar. Tapi saya gak mau cuman ribut-ribut, gak ada duitnya," urainya.

Menurut Purbaya, pendekatan yang terlalu agresif tanpa landasan yang kokoh berisiko menciptakan kepanikan di kalangan pelaku usaha. Sebab sentimen negatif dapat memicu reaksi berlebihan dari para investor.

Mengenai potensi perpanjangan masa tugas Satgas BLBI, Purbaya menyatakan bahwa keputusan final baru akan diambil setelah formasi pejabat baru terbentuk, sembari mengisyaratkan bahwa perpanjangan tidak akan dilakukan secara terburu-buru selama masa transisi ini.

MEDAN - Sidang perkara dugaan penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II di Pengadilan Negeri Medan mengungkap fakta penting terkait kewajiban penyerahan lahan kepada negara. Saksi ahli menyatakan bahwa penyerahan 20% lahan harus disertai dengan pemberian ganti rugi oleh negara.

Hal itu disampaikan pakar hukum tanah yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurhasan Ismail saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang perkara dugaan penjualan aset PTPN ke Ciputra Land di PN Medan, Senin (13/4/2026). Saksi lain yang memberikan keterangan adalah pakar hukum bisnis Nindyo Pramono dari Universitas Diponegoro dan Yagus Suyadi dari Universitas Jayabaya.

Dalam keterangannya, Nurhasan menyatakan negara tetap wajib memberikan ganti rugi atas penyerahan 20% lahan dalam perubahan hak guna usaha (HGU) menjadi hak guna bangunan (HGB). Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 165 Tahun 2021 tapi belum disertai petunjuk teknis.

"Kewajiban 20% itu tidak hanya bisa dipahami dalam Pasal 165, karena tidak disertai tentang bagaimana dan seperti apa penyerahannya. Ini harus dilihat dari Pepres Nomor 86 Tahun 2018 yang digantikan Nomor 62 Tahun 2023 dalam konteks reforma agraria," kata Nurhasan.

Selain itu, Nurhasan juga merujuk pada Pasal 30 ayat 2 PP Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi atas lahan yang diserahkan dalam perubahan hak penggunaan.

"Bersamaan subtansi tentang penyerahan kewajiban 20% sesuai dengan 30 ayat 2 PP 16 tahun 2021 dan penjelasannya. Jika ada perubahan HGU menjadi HGB, ada kewajiban penyerahan 20% dengan ganti kerugian. Jadi, penyerahan 20% itu negara harus wajib ganti rugi sebagai bentuk hak dan tanggung jawab," ujarnya.

Kewajiban pemberian ganti rugi itu, kata Nurhasan, juga sejalan dengan konstitusi. Menurutnya, sesuai Pasal 28 H ayat 4 UUD, dijelaskan siapa pun dilarang secara semena-mena mengambil hak seseorang tanpa ganti rugi, termasuk oleh negara. "Jadi, kewajiban 20% tanpa pemberian ganti rugi itu bertentangan dengan UUD," ujarnya.

Dalam kesaksiannya, Nurhasan juga membedakan antara "pemberian" dan "perubahan" hak atas tanah. Pemberian hak dilakukan jika tanah telah menjadi tanah negara, sedangkan perubahan hak terjadi jika masih ada hak yang melekat dan diajukan oleh subjek yang sama.

Dalam perkara ini, Nurhasan menegaskan yang terjadi adalah pemberian hak, bukan perubahan, karena HGU telah dilepaskan terlebih dahulu.

Pendapat tersebut diperkuat ahli lain, Yagus Suyadi dari Universitas Jayabaya. Ia menilai perkara ini lebih tepat mengacu pada Pasal 88 Kepmen ATR/BPN yang mengatur tentang pemberian hak.

"Proses permohonan HGB dari tanah eks HGU yang telah dilepaskan dan menjadi tanah negara merupakan langkah sah dan sesuai ketentuan hukum," tutur Yagus.

Sementara itu, ahli hukum bisnis dari Universitas Diponegoro, Nindyo Pramono, menjelaskan mekanisme inbreng dari HGU menjadi HGB milik PT NDP. Ia menyatakan dalam kasus konkret yang terjadi inbreng atau pemasukan modal dilakukan oleh sebuah badan hukum kepada anak usahanya, modal itu dalam bentuk uang atau barang, jika barang maka modal tersebut selanjutnya akan dikonversi dalam bentuk saham.

Adapun yang terjadi dalam kasus yang diadili adalah quasi inbreng yaitu pemasukan modal dalam bentuk barang tidak bergerak berupa tanah HGU milik PTPN II kepada anak perusahannya yakni PT NDP, dan kesemuanya adalah lazim dan dibenarkan menurut ketentuan hukum berlaku di BUMN (Pemen BUMN No.02 Tahun 2010) serta Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT).

"Jika inbreng dilakukan secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum," ujar Nindyo.

Menanggapi keterangan para ahli, hakim anggota Yusafrihardi Girsang menyebut adanya peluang bagi terdakwa untuk mengajukan gugatan terhadap negara. "Jika negara juga dibebani kewajiban ganti rugi, maka terbuka peluang bagi terdakwa untuk menggugat," ujarnya.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa melakukan korupsi penjualan aset PTPN pada 2022 hingga 2024. Para tersangka diduga telah memberikan persetujuan penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) kepada PT NDP, tanpa menyerahkan paling sedikit 20% lahan yang diubah menjadi untuk keperluan komersil.

Keempat tersangka ialah Askani selaku mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Abdul Rahim Lubis selaku mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang, Iman Subakti selaku Direktur PT NDP, dan Irwan Perangin-angin selaku mantan Direktur PTPN II.

JAKARTA - Plang penanda Barang Milik Negara (BMN) di sejumlah lokasi berupa tanah dan bangunan yang tercatat sebagai aset negara pada Kementerian Agama dan dikelola UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diduga dirusak dan dicopot secara sepihak. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pun akan menempuh langkah hukum, termasuk pelaporan kepada pihak kepolisian.

Ketua Tim Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rusdiyana Nur Ridho mengatakan, sejumlah aset negara berupa tanah dan bangunan bernilai puluhan miliar rupiah yang tercatat sebagai BMN pada Kementerian Agama dan dikelola UIN. Keputusan Menteri Agama Nomor 1543 Tahun 2025 menjadi dasar penataan dan integrasi pengelolaan aset negara dimaksud ke dalam tata kelola Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. ”Namun, setelah plang BMN dipasang di sejumlah titik lokasi, plang tersebut justru diduga dirusak dan dicopot secara sepihak,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/4/2026). Selamatkan Aset Negara, UIN Syarif Hidayatullah Amankan Gedung SMA dan SMK Triguna

Aset yang dimaksud meliputi tanah, rumah, dan bangunan sekolah di wilayah Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Termasuk di Jalan Haji Muri Salim, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. “Tindakan yang dilakukan berupa perusakan dan pencopotan plang yang bertuliskan Barang Milik Negara,” ujarnya.

Ia menegaskan, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Karena itu, UIN Jakarta akan melaporkan dugaan perusakan plang BMN dan dugaan penguasaan sepihak atas aset negara tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Tindakan ini jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dugaan perusakan dan pencopotan plang terjadi pada 29 Maret 2026. Kami sedang menyiapkan langkah hukum dan akan melaporkannya kepada kepolisian,” jelasnya.

Rusdiyana menegaskan, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti, termasuk rekaman CCTV yang diduga merekam peristiwa pencopotan dan perusakan plang BMN tersebut. “Bukti-bukti itu akan kami serahkan kepada pihak berwajib. Dalam waktu dekat akan kami tindak lanjuti melalui jalur hukum,” tandasnya.

Pascaterbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 1543 Tahun 2025, UIN Jakarta membentuk tim integrasi untuk melakukan penataan, penertiban, dan integrasi pengelolaan aset negara yang selama ini diduga dikuasai sejumlah pihak. Terkait dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dan potensi kerugian negara atas pengelolaan aset bernilai ratusan miliar rupiah tersebut, UIN Jakarta telah meminta pendampingan kepada Kejati Banten untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Barang Milik Negara Kini Dilindungi Asuransi lewat Skema Pooling Fund Bencana, Apa Itu?

Pada pertengahan Januari 2026, Kejati Banten telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan.

UIN Jakarta juga menegaskan setiap klaim mengenai sewa lahan atau penggunaan lahan oleh pihak mana pun tidak menghapus status hukum aset dimaksud sebagai Barang Milik Negara yang tercatat pada Kementerian Agama. Karena itu, segala bentuk pemanfaatan, penguasaan, maupun pengelolaan atas aset tersebut harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta keputusan pejabat yang berwenang.

JAKARTA - Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah terus melakukan upaya penyelamatan aset negara bernilai ratusan miliar yang seharusnya berada di bawah kewenangan universitas sejak lama. Kali ini, aset yang diselamatkan adalah gedung lembaga pendidikan SMA dan SMK Triguna Utama di samping lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Penyelamatan aset ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama No 1543 tahun 2025 yang menetapkan integrasi pengelolaan satuan pendidikan di bawah yayasan ke dalam BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Integrasi tersebut mencakup aspek kelembagaan, keuangan, aset, dan sumber daya manusia, dengan jaminan perlindungan hak serta kesejahteraan pegawai. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan manajemen di bawah BLU UIN

Penyelamatan aset negara berupa pengamanan aset gedung sekolah SMA dan SMK Utama dilakukan beberapa waktu lalu. “Tindakan ini dilakukan tidak mendadak, tapi sudah beberapa kali dilakukan upaya pertemuan, tapi dari pihak Yayasan tidak memiliki niat baik menjalankan KMA,” ungkap Kepala Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Ishar Helmi.

Dia menjelaskan sejak KMA dikeluarkan, UIN Syahid Jakarta, terus berupaya menjalankan surat keputusan Menteri Agama tersebut dalam koridor integrasi lembaga pendidikan di bawah UIN Jakarta.

“Penyelamatan aset negara berupa sekolah SMA dan SMK Triguna merupakan salah satu langkah strategis integrasi lembaga pendidikan yang diperintahkan Menteri Agama,” kata Ishar.

Proses pengamanan aset Gedung SMA dan SMK Triguna Utama dipastikan tidak akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Selain aset sekolah di lahan seluas 3.000 meter, sebelumnya UIN Jakarta juga sudah menyelamatkan sejumlah aset terkait Triguna berupa tanah di MURI Salim, Reni Jaya, dan juga Cogreg.

Diketahui, UIN Jakarta tengah menjalani integrasi tiga lembaga pendidikan di bawah naungan BLU UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ketiga lembaga pendidikan itu adalah SMK & SMA Triguna Utama, Madrasah Pembangunan (MI, MTs, MA), dan TK Ketilang. Ketiganya adalah lembaga pendidikan yang didirikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penyelamatan aset negara ini diperkirakan mencapai nilai ratusan miliar.

Histori SMK & SMK Triguna Utama di bawah naungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dimulai dari tahun 1997. Saat itu, Yayasan Triguna didirikan berdasarkan KMA No 56 tahun 1997, dengan menunjuk Rektor UIN (IAIN saat itu) sebagai pengurus sekolah EKS YPMII.

Tahun 1998, berdasarkan akta notaris Ny Toety, Rektor IAIN saat itu ditunjuk sebagai Pembina.

Tahun 2017, UIN Syarif Hidayatullah berhasil memenangkan sengketa hukum dengan Nurdin Idris dengan menggunakan dana BLU UIN Jakarta mencapai miliaran rupiah. Di tahun yang sama, pengembalian barang bukti bangunan gedung SMA/SMK Triguna Utama kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tahun 2018, Pengadilan Negeri Tangerang No 779/Pdt.P/2018/PN-Tng tanggal 26 November 2018 menetapkan pengelolaan yayasan di bawah Kemenag RI cc UIn Syarif Hidayatullah Jakarta.

Namun, anehnya sejak tahun 2019, Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tidak lagi menjadi Ketua Pembina Yayasan atau terputus sejak Rektor UIN dipimpin Prof Dede Rosada.

Satu tahun cukup untuk menilai arah: apakah Danantara bergerak menuju tujuan strategis, atau kehilangan momentum.

Jakarta (ANTARA) - Negara besar tidak semata-mata ditentukan oleh luas wilayah, jumlah penduduk, atau kekayaan alam. Faktor penentu yang lebih mendalam adalah kemampuan mengelola sumber daya secara cerdas dan berkelanjutan.

Sejarah ekonomi dunia menunjukkan bahwa cadangan sumber daya melimpah tidak otomatis menjamin kemakmuran. Banyak negara kaya sumber daya justru terjebak stagnasi, sementara negara dengan keterbatasan alam mampu menjelma menjadi kekuatan global berkat tata kelola ekonomi yang efektif.

Pada titik inilah Indonesia berada di antara dua kemungkinan tersebut, menjadi negara yang berhasil membangun sistem dan tata kelola ekonomi yang kuat, atau justru menjadi negara yang gagal mengelola potensi dan kekayaannya sendiri.

Dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa dan ekonomi yang kini bernilai lebih dari 1,4 triliun dolar AS, Indonesia sering disebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi masa depan. Berbagai lembaga internasional bahkan memproyeksikan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia pada pertengahan abad ini. Namun, potensi bisa menjadi peluang sekaligus ilusi jika tidak dikelola dengan tepat.

Dalam konteks inilah pembentukan Danantara menjadi menarik untuk dicermati. Setahun setelah lembaga ini hadir, refleksi terhadap perannya menjadi penting, bukan hanya untuk menilai kinerja jangka pendek, tetapi untuk melihat apakah Indonesia sedang membangun fondasi institusi ekonomi yang cukup kuat untuk mengelola masa depannya sendiri.

Pertumbuhan Tanpa Transformasi?

Selama dua dekade terakhir, Indonesia sering dipuji sebagai salah satu kisah sukses stabilitas ekonomi di negara berkembang. Pertumbuhan rata-rata 5 persen per tahun, inflasi terkendali sekitar 3 persen, serta rasio utang pemerintah yang relatif rendah dianggap sebagai fondasi penting. Namun, pertanyaan mendasar muncul: apakah stabilitas ini cukup untuk membawa Indonesia naik kelas?

Banyak ekonom berpendapat bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi sekadar mempertahankan pertumbuhan, melainkan melakukan transformasi ekonomi.

Struktur ekonomi masih bergantung pada komoditas dan konsumsi domestik. Kontribusi manufaktur stagnan di kisaran 19 persen PDB selama dua dekade. Ketimpangan distribusi manfaat pertumbuhan juga nyata. Rasio Gini memang turun dari 0,41 pada 2011 menjadi 0,38 pada 2023, tetapi kesenjangan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan infrastruktur tetap besar. Artinya, pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif.

Untuk mempercepat transformasi, kebutuhan investasi Indonesia sangat besar. World Bank memperkirakan rasio investasi ideal 35–40 persen dari PDB, sementara saat ini baru 30–32 persen. McKinsey Global Institute bahkan menghitung tambahan investasi hingga 600 miliar dolar AS diperlukan dalam dua dekade ke depan, terutama di sektor infrastruktur, energi, manufaktur bernilai tambah, dan ekonomi digital.

APBN jelas memiliki keterbatasan. Belanja negara sebagian besar terserap untuk belanja rutin dan program sosial. Karena itu, Indonesia membutuhkan instrumen tambahan untuk mengelola sumber daya ekonomi secara lebih produktif.

Mengoptimalkan Aset Negara

Indonesia sebenarnya memiliki potensi aset ekonomi besar melalui BUMN, dengan total nilai aset diperkirakan lebih dari Rp10.000 triliun yang mencakup berbagai sektor strategis dari energi, perbankan, hingga infrastruktur.

Jika dikelola secara profesional, aset ini dapat menjadi motor pembangunan. Namun pengelolaan skala besar menuntut tata kelola yang kuat, strategi investasi jangka panjang, dan kemampuan membaca dinamika global.

Di sinilah gagasan mengenai penguatan lembaga pengelola investasi negara menjadi relevan.

Banyak negara telah membuktikan efektivitas lembaga pengelola investasi negara. Singapura, melalui Temasek dan GIC, berhasil memperkuat struktur ekonominya meski sumber daya alam terbatas. Norwegia mengelola dana kekayaan negara hingga lebih dari satu triliun dolar AS, menjadikannya sovereign wealth fund terbesar di dunia. Pelajaran penting dari mereka: keberhasilan bukan sekadar soal besarnya aset, melainkan kualitas institusi yang mengelola.

Tanpa keberadaan lembaga dan institusi pengelolaan ekonomi yang kuat, kekayaan negara hanya akan menjadi angka dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu kehadiran Danantara yang telah berjalan selama 1 tahun terakhir menjadi harapan tentang keberadaan lembaga dan institusi yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional secara jangka panjang.

Tahun Pertama: Menguji Fondasi

Satu tahun perjalanan Danantara harus dilihat sebagai fase awal. Sejarah menunjukkan bahwa membangun institusi ekonomi kuat membutuhkan waktu panjang. Temasek dan GIC di Singapura, maupun sovereign wealth fund Norwegia, memerlukan puluhan tahun untuk mencapai reputasi global. Karena itu, evaluasi terhadap Danantara tidak bisa hanya berfokus pada hasil investasi jangka pendek, melainkan pada kualitas fondasi tata kelola yang sedang dibangun.

Pada fase awal, struktur organisasi dirancang, strategi investasi disusun, dan mekanisme tata kelola diuji. Hasilnya mungkin belum terlihat dalam angka pertumbuhan, tetapi justru di sinilah masa depan ditentukan. Institusi kuat lahir dari disiplin, konsistensi, dan kalkulasi jangka panjang. Satu tahun cukup untuk menilai arah: apakah Danantara bergerak menuju tujuan strategis, atau kehilangan momentum.

Danantara lahir dari gagasan besar: negara tidak cukup hanya mengatur perekonomian, tetapi juga harus mampu mengelola kekayaan secara strategis. Lembaga ini diproyeksikan bukan sekadar sebagai pengelola investasi, melainkan instrumen untuk memperkuat kapasitas negara dalam pembangunan jangka panjang.

Refleksi setelah satu tahun menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan kemakmuran yang lebih luas dan berkelanjutan. Pertanyaan mendasar tetap sama: apakah fondasi kelembagaan yang sedang dibangun cukup kuat untuk menjawab tantangan struktural ekonomi Indonesia?

Menata Masa Depan

Setahun perjalanan Danantara tentu belum cukup untuk memberikan dampak ekonomi yang besar. Namun satu tahun cukup untuk membangun fondasi dan menentukan arah.

Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak akan semakin ringan. Ekonomi global sedang mengalami perubahan besar, mulai dari transformasi teknologi hingga dinamika geopolitik yang mempengaruhi arus investasi internasional.

Dalam situasi seperti ini, negara membutuhkan keberadaan lembaga yang mampu mengelola aset dan investasi secara kuat, bahkan tidak hanya secara finansial, tetapi juga struktural yang dapat beradaptasi terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi ekonomi secara global.

Keberadaan Danantara memiliki peluang untuk memainkan peran besar tersebut. Namun peluang itu hanya dapat diwujudkan melalui konsistensi kebijakan, profesionalisme kelembagaan, serta komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik.

Pengelolaan kekayaan negara bukan hanya tentang nilai aset yang dimiliki hari ini. Namun tentang bagaimana kekayaan tersebut dikelola secara profesional untuk membangun dan menciptakan masa depan ekonomi nasional yang lebih baik untuk generasi-generasi mendatang.

Karena itu, satu tahun perjalanan Danantara harus dilihat sebagai awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Sebuah momentum untuk menakar langkah yang telah ditempuh sekaligus menata masa depan yang ingin dibangun menuju Indonesia emas 2045.

Sejarah menunjukkan bahwa potensi bukanlah sebuah jaminan. Namun juga membutuhkan langkah dan kebijakan strategis yang tepat sasaran, keberadaan lembaga dan institusi yang kuat khususnya dalam hal pengelolaan aset dan investasi menjadi salah satu faktor yang penting untuk melihat bagaimana kemampuan sebuah negara untuk mengelola sumber daya secara strategis.

Jika fondasi itu dibangun dengan cukup kuat berlandaskan tata kelola yang transparan, profesionalisme yang konsisten, dan visi jangka panjang maka lembaga ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang Danantara bukanlah semata tentang kinerja sebuah lembaga investasi. Ia adalah pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah Indonesia mampu membangun institusi ekonomi yang cukup kuat untuk mengelola masa depannya sendiri.

Satu tahun mungkin belum cukup untuk menjawab pertanyaan itu.

Namun satu tahun cukup untuk mulai menakar langkah dan menata arah masa depan yang ingin kita bangun bersama.

Seperti banyak lembaga besar di dunia lainnya, keberhasilan sebuah lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu tahun perjalanan, tetapi juga dari seberapa konsistennya sebuah lembaga berjalan dengan tata kelola yang profesional dan kuat secara struktural. Keberanian untuk membangun sebuah lembaga investasi yang kuat melalui kehadiran Danantara menjadi faktor yang menentukan dalam pembangunan ekonomi nasional untuk masa-masa yang mendatang.

*) Tommy Darmadi, Ketua Bidang BUMA PP GP Ansor

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menekankan, pentingnya mengelola kekayaan nasional untuk masa depan Indonesia. Prabowo menjelaskan bahwa Danantara merupakan konsolidasi berbagai aset milik bangsa dan negara yang memiliki tanggung jawab besar.

Menurutnya, nama Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Ia menjelaskan bahwa kata daya berarti kekuatan atau energi, sementara anagata berarti masa depan.Danantara Diragukan Fitch, Menko Airlangga: Masih Baru, Belum Semua Kenal



“Danantara adalah suatu konsolidasi dari semua aset yang dimiliki bangsa dan negara kita artinya Danantara diberi tugas dan kepercayaan yang cukup berat yaitu mengelola dan memanage kekayaan bangsa kita beri nama Danantara yaitu Daya Anagata Nusantara, Daya (artinya) kekuatan, energi. Anagata, masa depan. Jadi Danantara, harus menjaga dan mengelola kekuatan energi bangsa kita untuk masa depan demikian pentingnya Danantara,” ujar Prabowo di Menara Danantara, Rabu (11/3/2026).

Prabowo juga mengajak seluruh pihak untuk bersyukur atas perjalanan satu tahun Danantara. “Ini adalah ulang tahun Danantara yang pertama. Tentunya selalu kita bersyukur kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Tuhan Maha Kuasa. Kita juga bersyukur atas segala berkat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada bangsa dan negara kita,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya ingin memberikan pengarahan yang lebih komprehensif. Namun, karena waktunya berdekatan dengan azan magrib dan waktu berbuka puasa, ia memutuskan untuk melanjutkan arahannya setelah berbuka.

“Saya sebenarnya ingin menyampaikan suatu pengarahan yang cukup komprehensif tapi Saya khawatir nanti akan tabrakan dengan adzan maghrib dan buka puasa. Karena itu saya akan lanjutkan kalau begitu nanti adzan maghrib kita break dan kita bisa lanjutkan pengarahan saya di lantai satu sesudah apa sesudah batal,” katanya.

Danantara Siap Suntik Modal ke Manajer Investasi Global, Ini Tujuannya



Sebelumnya, CEO Rosan P. Roeslani juga menyampaikan sambutan dalam acara tersebut. Ia mengatakan bahwa meskipun satu tahun terasa singkat, perjalanan Danantara memiliki makna besar karena lembaga tersebut diberi mandat langsung oleh presiden untuk membangun sesuatu yang berdampak besar bagi masa depan Indonesia.

“Kami diberikan mandat, diberikan kepercayaan untuk menjadi bagian sejarah, sejarah yang pertama kali didirikan oleh Bapak Presiden langsung di Danantara ini untuk memberikan asas manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rosan.

Acara tasyakuran tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kabinet, di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan.

Kemudian, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.