Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan BBM di dalam negeri di tengah melambungnya harga minyak global.

Harga minyak global sendiri melambung seiring meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap fasilitas di Iran akhir pekan lalu. Iran dikabarkan menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur ekspor minyak strategis dunia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, pihaknya terus mencermati pergerakan harga minyak mentah global.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait mulai dari pemerintah dan Kedubes serta perwakilan LN, mitra bisnis, sampai dengan mitra luar negeri sebagai sesama badan usaha.

"Menjaga ketersediaan BBM di dalam negeri dengan melakukan monitoring dan mitigasi untuk tetap menjaga kestabilan pasokan dengan pola distribusi reguler, alternatif, dan emergency [RAE]," ucap Roberth kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga mendorong penggunaan sistem dan teknologi digitalisasi seperti Pertamina Hub yang secara realtime dapat memonitor pendistribusian energi dari sisi hulu ke hilir.

Dia pun mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tak terpengaruh akan informasi yang tidak dapat dipercaya dan menyebabkan terjadinya panic buying. Pasalnya, hal itu dapat berdampak pada pasokan yang saat ini dalam kondisi aman.

Asal tahu saja, harga minyak mentah global meningkat seiring memanasnya konflik di Timur tengah. Tercatat, harga minyak acuan global Brent sudah mendekati US$78 per barel dan West Texas Intermediate (WTI) sudah mencapai US$71 per barel.

Padahal, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 dipatok di level US$70 per barel.

Dalam kesempatan terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron memastikan belum ada rencana menaikkan harga BBM di tengah melambungnya harga minyak global.

Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait langkah yang akan diambil. Namun, dia memastikan belum ada rencana mengerek harga BBM, khususnya non-subsidi.

"Untuk tarif BBM kedepan ini masih kami berproses melihat perkembangan lebih lanjut," ungkap Baron di Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dia lantas memastikan hingga saat ini stok BBM terkendali. Ini khususnya dalam menyongsong periode libur dan arus mudik Idulfitri 2026.

"Stok untuk Ramadan dan Idulfitri aman. Insya Allah bisa berjalan dengan baik. Itu menjadi kewajiban utama kami terlebih dahulu," kata Baron.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebutkan selama masa jabatannya tidak ada laporan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyimpangan sistem pengadaan, termasuk dalam isu sewa kapal yang kini didakwakan.

Saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa, dia menekankan jika ada temuan BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat itu, prosedurnya pasti akan ditindaklanjuti oleh dewan komisaris kepada direksi atau aparat penegak hukum.

"Kami tidak pernah dapat, tidak ada pak. Di masa saya tidak ada," ujar Ahok.

Keterangan Ahok tersebut menjadi sorotan mengingat dakwaan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah menyebutkan adanya kerugian negara dalam kegiatan sewa kapal (ship chartering) dan sewa terminal BBM (TBBM).

Meskipun mengaku tidak menerima laporan temuan BPK soal pengadaan kapal, Ahok mengeklaim sistem pengawasan internal yang dibangunnya di Pertamina sangat ketat.

Ia mengatakan telah membangun sistem digitalisasi yang memungkinkannya memantau pergerakan minyak dan keuangan secara real-time melalui gawai pribadinya.

"Saya bisa ikuti semua, minyak, uang, semua saya bisa ikuti, sehingga mereka enggak bisa bohongi kami. Pak Jaksa bisa ke Pertamina bisa lihat semua digital lari ke mana, sampai kapal delay berapa hari saja saya bisa curiga ada 'kencing' atau enggak," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Di sisi lain, Ahok juga menyinggung terbatasnya wewenang dewan komisaris dalam menindak direksi yang bermasalah karena adanya intervensi langsung dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dirinya menyampaikan keputusan mengangkat atau mengganti direksi kerap dilakukan oleh menteri BUMN tanpa melalui dewan komisaris.

"Sayangnya 2 tahun terakhir keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui dewan komisioner sama sekali, langsung di-by pass oleh menteri BUMN," tuturnya.

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta jaksa untuk tidak ragu memeriksa berbagai pihak lain yang lebih tinggi jika ingin membongkar kasus korupsi tersebut secara tuntas.

Ahok bersaksi pada sidang pemeriksaan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018–2023, yang menyeret sembilan terdakwa.

Sembilan terdakwa dimaksud meliputi pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) tahun 2023–2024 Agus Purwono, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping tahun 2022–2024 Yoki Firnandi, Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Juedo, serta Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) Dimas Werhaspati.

Terdapat pula terdakwa lainnya dalam persidangan yang sama, yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Riva Siahaan, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Maya Kusuma, Vice President Trading Produk Pertamina Patra Niaga Edward Corne periode 2023–2025, serta Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) periode 2022–2025 Sani Dinar Saifudin.

Kesembilan terdakwa diduga telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang merugikan negara senilai Rp285,18 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir untuk memberikan kesaksian dalam sidang kasus tata kelola minyak hari ini,

Ahok mengungkapkan beberapa fakta saat menjadi saksi di sidang kasus tata kelola minyak. Mulai dari kondisi Pertamina yang merugi, digitalisasi, hingga adanya pencopotan pejabat-pejabat teras.

Simak fakta-fakta kesaksian Ahok di sidang tata kelola minyak:

Pengawasan Ketat

Ahok menjelaskan pengawasan itu bermula dilakukan dengan melalui sistem digitalisasi. Dari situ, dia mengaku telah memperoleh informasi soal keuangan perusahaan.

Selain keuangan, program digital yang dimiliki Pertamina itu juga bisa mengetahui soal perminyakan hingga modus kecurangan perkapalan. Sistem ini pun sudah terintegrasi dengan setiap direktorat yang ada di Pertamina.

"Pak Jaksa bisa ke Pertamina bisa lihat semua digital lari ke mana sampai kapal delay berapa hari saja Pak ya, saya bisa curiga ada "kencing" atau tidak . Saya bisa perintahkan tangkap," ujar Ahok.

Selain itu, Ahok juga menyatakan pihaknya menyediakan saluran untuk pihak yang ingin melaporkan tindakan penyimpangan di perusahaan plat merah tersebut.

Laporan itu berasal dari whistleblower yang bisa langsung sampai ke dewan komisaris. Setelah itu, pihaknya melakukan identifikasi setiap persoalan untuk nantinya bisa ditindaklanjuti.

Pertamina Sering Rugi

JPU mendalami cara komisaris untuk mengawasi agar Pertamina selalu mendapatkan untung atau bisa menjaga keuntungan. Ahok menjawab bahwa meskipun Pertamina menguasai pasar migas, pergerakan uang alias cash flow di perusahaan justru tidak terus mendapatkan untung.

"Ini mohon maaf Pak Jaksa, Pak Hakim. Justru Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya di tata niaga itu, cash flow-nya itu merah, rugi. Berapa kali rugi," ujar Ahok.

Ahok pun menjelaskan bahwa kondisi kerugian yang dialami Pertamina lantaran pemerintah memerintahkan agar barang subsidi tidak boleh dinaikkan. Oleh sebab itu, Pertamina dalam hal ini jajaran direksi kerap meminjam dana untuk menutupi kerugian perusahaan.

"Di situlah kami terpaksa minjam uang dengan pendek, Direksi pinjam, kami setuju," imbuhnya.

Adapun, Ahok juga sempat mengadukan persoalan ini ke Presiden. Dia menyarankan agar sistem subsidi bisa diubah ke per individu dengan mekanisme digital melalui aplikasi myPertamina.

Namun, sistem baru itu tidak disetujui oleh kepala negara. Padahal, apabila sistem subsidi ini diubah maka Pertamina dinilai bisa mendapatkan untung sekitar US$6 miliar per tahun.

"Lalu apa yang terjadi? Tidak disetujui. Nah itu yang saya sampaikan, Pak. Padahal kalau saya bilang, saya bisa untung US$6 Miliar kami, kalau subsidi tidak dalam bentuk barang tapi dengan sistem voucher digital," pungkasnya.

Ahok Singgung Jokowi

Eks Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama menyinggung agar jaksa bisa memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan di Pertamina.

Mulanya, jaksa mendalami soal berita acara pemeriksaan (BAP) Ahok yang menyatakan dua direksi pada anak perusahaan Pertamina. Mereka yakni, eks Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Djoko Priyono dan Mas'ud Khamid selaku eks direktur PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

"Satu KPI, satu PPN. Ini istilah saudara sebut di sini yang sudah dicopot ini. Nah, ini ada persoalan tidak dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebut sebagai mantan yang sudah dicopot? Ada masalah tidak?" tanya jaksa.

Kemudian, Ahok mengaku heran dengan pencopotan Djoko dan Mas'ud. Sebab, menurut Ahok, keduanya merupakan pejabat terbaik yang pernah Pertamina miliki.

Alasannya, baik Djoko maupun Mas'ud memiliki kepedulian untuk memperbaiki kinerja pada sektor migas lewat PT PPN dan PT KPI.

"Bagi saya dua Saudara ini adalah Dirut yang terhebat yang Pertamina punya, untuk mau perbaiki produksi kilang termasuk perbaiki Patra Niaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka, semua yang saya arahkan, dia kerjakan," imbuhnya.

Namun demikian, kepiawaian Djoko maupun Mas'ud tidak membuat keduanya bertahan lama menjadi bagian di Pertamina. Bahkan, Ahok sempat ingin menangis saat mendapatkan kabar Djoko dan Mas'ud dari jajaran direksi.

Seberapa Kuat Riza Chalid?

Ahok menyatakan bahwa dirinya baru mengetahui isu intervensi itu pada pemberitaan di media. Kemudian, Ahok juga mengaku kebingungan terkait dengan nama Riza Chalid yang digadang-gadang memiliki pengaruh sampai bisa mengintervensi kebijakan Pertamina.

"Enggak pernah tuh [intervensi Riza Chalid]. Aku cuma, itu cuma selalu orang ngomongin [Riza] di media," ujar Ahok usai menjalani persidangan kasus tata kelola minyak di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Padahal, menurut Mantan Gubernur Jakarta itu Pertamina memiliki prosedur yang kuat sebelum mengambil kebijakan atau melakukan tindakan.

"Saya juga heran. Sekuat apa sih beliau sampai intervensi? Kita jaganya gitu ketat," pungkasnya.

Sekadar informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (11/7/2025). Dia ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Bisnis.com, JAKARTA — Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap cara pengawasan saat menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina periode 2019-2024.

Hal tersebut disampaikan Ahok saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ahok menjelaskan pengawasan itu bermula dilakukan dengan melalui sistem digitalisasi. Dari situ, dia mengaku telah memperoleh informasi soal keuangan perusahaan.

Selain keuangan, program digital yang dimiliki Pertamina itu juga bisa mengetahui soal perminyakan hingga modus kecurangan perkapalan. Sistem ini pun sudah terintegrasi dengan setiap direktorat yang ada di Pertamina.

"Pak Jaksa bisa ke Pertamina bisa lihat semua digital lari ke mana sampai kapal delay berapa hari saja Pak ya, saya bisa curiga ada "kencing" atau tidak . Saya bisa perintahkan tangkap," ujar Ahok.

Selain itu, Ahok juga menyatakan pihaknya menyediakan saluran untuk pihak yang ingin melaporkan tindakan penyimpangan di perusahaan plat merah tersebut.

Laporan itu berasal dari whistleblower yang bisa langsung sampai ke dewan komisaris. Setelah itu, pihaknya melakukan identifikasi setiap persoalan untuk nantinya bisa ditindaklanjuti.

"Nah saya di dalam Dekom rapat, karena Pertamina besar kami hampir tiap hari rapat itu, tugaskan komite audit mengaudit," imbuhnya.

Ahok mengemukakan dari rapat bersama tim audit itu nantinya dewan komisaris bakal bersurat kepada BPK hingga Kementerian BUMN. Kemudian, dari temuan pihaknya bisa melaporkannya ke aparat penegak hukum seperti KPK, Polri hingga Kejaksaan RI.

"Kami akan lapor ke pihak aparat, KPK ataupun polisi ataupun jaksa kalau sampai ada [penyimpangan]. Itu prosedur yang kami lakukan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan segera melakukan sampling atau mengambil data beberapa dari sekitar 15.000 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia.

Budi menjelaskan pengambilan data tersebut dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan digitalisasi SPBU di Pertamina periode 2018–2023.

“Tentu penyidik juga akan melakukan sampling, atau pengecekan juga terkait dengan keandalan dari mesin-mesin EDC (electronic data capture, red.) yang diadakan dalam program digitalisasi di PT Pertamina (Persero) tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/10).

Terlebih, kata dia, kasus tersebut melibatkan satu paket pengadaan program digitalisasi yang meliputi mesin EDC, dan alat untuk mengecek stok bahan bakar minyak (BBM) atau automatic tank gauge (ATG).

“Jadi, ini memang satu paket pengadaan, dan program digitalisasi di SPBU ini digunakan untuk sekitar 15.000 pom (pompa) bensin di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan mulai melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek digitalisasi SPBU di Pertamina periode 2018–2023, dengan memanggil sejumlah saksi pada 20 Januari 2025.

Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan kasus tersebut telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak September 2024.

Selain itu, KPK juga mengungkapkan telah menetapkan tersangka kasus tersebut, tetapi belum memberitahukan jumlahnya.

KPK baru mengumumkan jumlah tersangka kasus tersebut pada 31 Januari 2025, yakni tiga orang.

Pada 28 Agustus 2025, KPK mengungkapkan penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir, dan sedang menghitung kerugian keuangan negaranya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pada 6 Oktober 2025, KPK mengumumkan salah satu tersangka kasus digitalisasi SPBU sama dengan tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin electronic data capture di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) pada tahun 2020–2024, yakni Elvizar (EL).

Elvizar diketahui merupakan Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) saat kasus digitalisasi SPBU, dan Direktur Utama PCS di kasus mesin EDC.