Bisnis.com, JAKARTA — Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap cara pengawasan saat menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina periode 2019-2024.

Hal tersebut disampaikan Ahok saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ahok menjelaskan pengawasan itu bermula dilakukan dengan melalui sistem digitalisasi. Dari situ, dia mengaku telah memperoleh informasi soal keuangan perusahaan.

Selain keuangan, program digital yang dimiliki Pertamina itu juga bisa mengetahui soal perminyakan hingga modus kecurangan perkapalan. Sistem ini pun sudah terintegrasi dengan setiap direktorat yang ada di Pertamina.

"Pak Jaksa bisa ke Pertamina bisa lihat semua digital lari ke mana sampai kapal delay berapa hari saja Pak ya, saya bisa curiga ada "kencing" atau tidak . Saya bisa perintahkan tangkap," ujar Ahok.

Selain itu, Ahok juga menyatakan pihaknya menyediakan saluran untuk pihak yang ingin melaporkan tindakan penyimpangan di perusahaan plat merah tersebut.

Laporan itu berasal dari whistleblower yang bisa langsung sampai ke dewan komisaris. Setelah itu, pihaknya melakukan identifikasi setiap persoalan untuk nantinya bisa ditindaklanjuti.

"Nah saya di dalam Dekom rapat, karena Pertamina besar kami hampir tiap hari rapat itu, tugaskan komite audit mengaudit," imbuhnya.

Ahok mengemukakan dari rapat bersama tim audit itu nantinya dewan komisaris bakal bersurat kepada BPK hingga Kementerian BUMN. Kemudian, dari temuan pihaknya bisa melaporkannya ke aparat penegak hukum seperti KPK, Polri hingga Kejaksaan RI.

"Kami akan lapor ke pihak aparat, KPK ataupun polisi ataupun jaksa kalau sampai ada [penyimpangan]. Itu prosedur yang kami lakukan," pungkasnya.