Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mewanti-wanti pemerintah daerah (pemda) agar memberikan kepastian usaha dan transparansi perizinan kepada pelaku ritel modern buntut penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Budi mengatakan penataan usaha seharusnya dilakukan sejak awal sebelum perusahaan beroperasi, bukan setelah gerai berdiri bertahun-tahun dan mempekerjakan banyak karyawan.

"Kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah. Ketika usaha apapun, termasuk retail, seharusnya dari awal itu diberikan kepastian perusahaan kepada para pelaku usaha," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (26/5).

Ia mengatakan kejelasan aturan perizinan dan tata ruang perlu disampaikan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menurutnya, pelaku usaha perlu memperoleh informasi yang transparan terkait aturan zonasi maupun syarat pendirian usaha sebelum mulai beroperasi.

"Misalnya dalam hal perizinan, ya perizinan harus lebih jelas, harus lebih transparan. Jangan sampai perusahaan berdiri, tapi sebenarnya dari sisi aturan misalnya melanggar," ujarnya.

Budi mengaku menyayangkan penataan ulang baru dilakukan setelah sejumlah gerai ritel modern beroperasi cukup lama di Lombok Tengah. Ia menyebut sebagian toko yang sempat ditutup kini sudah kembali beroperasi.

"Memang ada beberapa kalau enggak salah 25 (gerak ritel modern), tapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali. Kami juga menyayangkan ketika retail ini sudah berdiri lama, tapi kenapa penataannya baru sekarang," katanya.

Budi mengatakan pemerintah pusat juga meminta pemda tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan nasib pekerja yang terdampak penutupan toko.

"Kami juga sampaikan kepada Aprindo kemarin dan juga kepada pemerintah daerah agar tetap memperhatikan kelangsungan perusahaan dan juga kepastian perusahaan. Serta juga tetap harus memperhatikan bagaimana nasib para pekerja tentunya," ujarnya.

Ia menjelaskan kebijakan perizinan ritel modern memang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Karena itu, aturan mengenai jarak minimarket hingga penataan wilayah bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

"Perizinan retail atau minimarket ini memang diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi setiap pemerintah daerah itu berbeda," kata Budi.

Menurut dia, masing-masing daerah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbeda sehingga kebijakan penataan ritel modern juga disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

Penutupan tersebut sempat memicu aksi protes ratusan pekerja Alfamart yang khawatir kehilangan pekerjaan.

Dalam beberapa hari terakhir juga beredar isu penutupan gerai berkaitan dengan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah. Namun, pemerintah menegaskan persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin dan tata ruang wilayah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memicu keresahan ratusan pekerja akibat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Budi mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin dan tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah (pemda), bukan isu lain di luar perizinan. Belakangan, penutupan itu dikaitkan dengan rencana pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah.

"Pendirian minimarket di daerah itu kan diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kalau mendirikan minimarket itu harus disesuaikan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerah," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia menilai pemda kemungkinan tengah melakukan penataan ulang terhadap keberadaan ritel modern di wilayah tersebut. Menurutnya, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami duduk persoalan yang terjadi.

"Saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," ujarnya.

Budi juga menanggapi kekhawatiran nasib pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan akibat penutupan gerai tersebut. Ia mengatakan pemerintah pusat masih berkomunikasi dengan pemda untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan relokasi toko atau penyesuaian izin agar gerai tetap bisa beroperasi.

"Apakah kemudian solusinya dengan perizinan itu harus dipindah atau bagaimana, kita komunikasikan. Apakah kemudian dia bisa tetap berdiri dengan menyesuaikan rencana tata ruang di daerah masing-masing," katanya.

Budi juga menegaskan kebijakan terkait tata ruang dan aturan zonasi minimarket merupakan kewenangan masing-masing pemda. Karena itu, pemerintah pusat masih akan melihat lebih lanjut akar persoalan yang terjadi di Lombok Tengah, termasuk langkah penataan ulang yang dilakukan pemerintah daerah setempat.

Menurut dia, setiap daerah memiliki rencana tata ruang wilayah yang berbeda-beda sehingga penyesuaian kebijakan juga bergantung pada aturan di daerah masing-masing.

"Kalau misalnya pemerintah daerah mau menata ulang, saya pikir semua tujuannya baik. Karena semua masing-masing daerah punya tata ruang, tata wilayah," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan karyawan Alfamart di Lombok Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Tengah menyusul penutupan sejumlah gerai ritel modern di wilayah tersebut.

Dalam video yang beredar di media sosial, para pekerja yang tergabung dalam Himpunan Karyawan Alfamart terdampak penutupan toko meminta kejelasan terkait status pekerjaan mereka. Mereka juga mendesak pemerintah daerah memberikan solusi atas potensi PHK massal yang mengancam para pekerja.

"Kami memohon kepedulian para pemimpin, dan solusi dari bapak-bapak sekalian. Teman-teman ini semua jadi pengangguran baru, sementara kondisi ekonomi sekarang semakin sulit," kata salah satu pekerja dalam aksi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, laporan, dan unggahan masyarakat di media sosial terkait lokasi serta kondisi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah daerah.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan seluruh informasi yang disampaikan masyarakat, baik melalui kanal resmi maupun media sosial, menjadi perhatian penting bagi Kementerian Koperasi dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program KDKMP.

"Kami sangat mengapresiasi setiap postingan, laporan, dan masukan dari masyarakat. Ini adalah bentuk perhatian besar yang sangat kami hargai dan menjadi bahan penting untuk perbaikan KDKMP ke depan," ujar Ferry dalam rilisnya.

Ferry juga mengajak masyarakat untuk terus mencermati pelaksanaan program KDKMP di lapangan, termasuk aspek lokasi, kondisi, serta tata kelola pelaksanaannya. Menurutnya, keterlibatan publik sangat penting agar kerja sama antara Kementerian/Lembaga, Agrinas, KDKMP, dan masyarakat dapat berjalan semakin baik.

"Bantuan informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti. Kemenkop segera melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap berbagai hal yang perlu diperbaiki," tegas Ferry.

Ia menambahkan bahwa kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program KDKMP. Program strategis ini diharapkan dapat terus disempurnakan agar benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminta PT Pindad membuat mobil kepresidenan transparan untuk menyapa warga saat kunjungan kerja.

Purbaya mengatakan pemerintah pada prinsipnya memiliki anggaran jika nantinya permintaan tersebut benar-benar diajukan secara resmi. Namun hingga kini, menurut dia, belum ada instruksi formal terkait proyek kendaraan khusus tersebut.

"Ada pasti kalau diizinkan kalau emang diminta, tapi kan belum ada permintaan resmi kan?" ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Senin (18/5).

"Dalam bentuk perintah belum (ada dari Prabowo). Nanti kita lihat seperti apa," lanjutnya.

Sang Bendahara Negara itu mengaku sudah mendengar langsung keinginan Prabowo mengenai mobil presiden dengan desain kaca transparan itu saat acara di Tuban, Jawa Timur.

Menurut dia, Prabowo menginginkan kendaraan yang memungkinkan dirinya tetap terlihat jelas oleh masyarakat ketika melakukan kunjungan kerja tanpa harus terus berdiri selama perjalanan.

[Gambas:Youtube]

"Dia maunya gini, kalau (mobil) Maung kan ketutup, dia maunya dia kelihatan, dia kelihatan berdiri tapi duduk. Entah begitu-begitu, ya biar enggak capek kan. Capek juga dia. Mau mobil gitu saya enggak ngerti kan belum ada desainnya," sambungnya.

Purbaya juga memberi sinyal pemerintah telah menyiapkan ruang anggaran apabila rencana tersebut nantinya benar-benar direalisasikan. Namun, ia enggan menjelaskan lebih rinci dan mengatakan pembahasan mengenai anggaran akan disampaikan lebih lengkap dalam konferensi pers APBN Kita.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan keinginannya agar Pindad mendesain kendaraan khusus presiden dengan konsep kaca transparan. Ide itu muncul saat dirinya melakukan kunjungan kerja di Nganjuk dan Tuban, Jawa Timur.

Menurut Prabowo, antusiasme masyarakat saat menyambut dirinya di jalan membuatnya merasa perlu kendaraan yang memungkinkan warga tetap bisa melihatnya dengan jelas.

"Rakyat begitu banyak di luar jalan, masa presiden di dalam kendaraan kan tidak lucu, terpaksa aku berdiri," kata Prabowo saat peresmian operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di Nganjuk.

Prabowo mengatakan dirinya ingin kendaraan yang memiliki kursi namun tetap memberi kesan seolah dirinya berdiri agar dapat menyapa masyarakat dengan lebih leluasa.

"Yang ada kursi tapi kelihatan saya sedang berdiri. Boleh dong? Saya ini sudah 75 tahun. Saya kasihan rakyat sudah menunggu lama, tapi saya semangat," ujarnya.

PT Pindad sendiri merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri pertahanan dan manufaktur. Perusahaan tersebut sebelumnya juga memproduksi kendaraan taktis Maung yang kini digunakan sebagai kendaraan dinas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab apabila bangsa Indonesia mengalami kelaparan karena telah disumpah sebagai kepala negara sekaligus mandataris kedaulatan rakyat.

Hal itu disampaikan dalam sambutan pada peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5), sebagaimana dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden.

"Saya sebagai Presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat. Saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang bertanggung jawab," tegas Prabowo.

Ia menegaskan tidak ada pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila bangsa mengalami kelaparan selain dirinya sebagai kepala negara.

"Saya yang tanggung jawab, tidak akan ada org lain yang akan dihujat tidak akan ada orang lain yang diminta pertanggungjawaban, saya yang bertanggung jawab," jelasnya.

Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya telah menugaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajaran untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu empat tahun, namun target tersebut disebut dapat dicapai lebih cepat, yakni dalam satu tahun.

[Gambas:Youtube]

Kepala negara itu kemudian mengapresiasi kinerja Amran. Prabowo mengaku awalnya tidak mengenal Amran, namun menilai yang bersangkutan memiliki pemikiran yang baik setelah berdialog langsung.

Ia bahkan mengusulkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo agar Amran kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian.

"Saya tidak pernah kenal beliau. Saya tanya dua-tiga pertanyaan, ternyata orang ini oke pemikirannya. Kemudian saya usulkan ke Pak Jokowi, beliau ditarik kembali jadi Menteri Pertanian. The rest is history. Beliau akhirnya berjuang karena menguasai masalah," kata Prabowo.

Prabowo menilai Amran memahami persoalan pertanian karena pernah menjabat sebagai menteri, memiliki pengalaman sebagai pelaku sektor pertanian, serta berasal dari keluarga petani.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung bahwa bangsa Indonesia terlalu lama dipandang sebelah mata oleh bangsa lain dan dianggap sebagai "the soft state".

Ia menilai sejumlah pemimpin, pejabat, tokoh, pakar, hingga pelaku usaha di dalam negeri masih memiliki rasa rendah diri dan lebih mengagungkan hal-hal dari luar negeri dibandingkan kemampuan bangsa sendiri.

"Kita berprestasi, kita dihina, kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta rakyat. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan," ujar Prabowo.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah anggapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sarat kepentingan politik menuju pemilihan presiden (pilpres) 2029.

Menurut Amran, program tersebut justru dirancang sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus penjamin pasar bagi hasil produksi petani.

"Kalau mau segi politik, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) ini tidak ada segi politis. Anak SD, anak dalam kandungan, yang kita beri. Pemilu 2029 enggak ada hubungannya," ujar Amran di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

Ia menilai tudingan MBG disiapkan untuk kepentingan elektoral tidak relevan karena penerima manfaat utama program itu adalah anak sekolah dan ibu hamil, yang secara langsung bukan kelompok pemilih pada Pemilu 2029.

"Benar enggak? Enggak bisa memilih kan di 2029?" ujarnya.

Amran menjelaskan MBG tidak bisa dilihat hanya sebagai program pembagian makanan gratis. Menurut dia, keberadaan dapur-dapur MBG justru menciptakan rantai permintaan besar terhadap hasil pertanian, peternakan, dan pangan desa.

"Itu MBG jangan lihat berdiri sendiri. Ini kata kunci, ya. MBG berdiri menjadi offtaker 165 juta petani. Saya ulangi, MBG berdiri itu menjadi offtaker petani Indonesia," ujarnya.

Dengan skema tersebut, kata Amran, hasil produksi petani terserap langsung untuk kebutuhan bahan baku dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi di desa ikut bergerak karena rantai pasok pangan hidup.

"Berikutnya, ekonomi berputar di desa itu. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat," ujarnya.

Selain fungsi ekonomi, Amran mengatakan pemerintah menempatkan MBG sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda yang lebih sehat dan produktif.

"Artinya, ingin betul-betul untuk rakyat Indonesia mempersiapkan generasi muda yang lebih tangguh, lebih cerdas," katanya.

Pernyataan Amran sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebelumnya mencatat pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ikut menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pembangunan ribuan dapur MBG mendorong sektor konstruksi dan belanja modal pemerintah.

Dapur MBG sekaligus menjadi salah satu faktor yang mengangkat pertumbuhan ekonomi bersama proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan infrastruktur lainnya.

Isu politisasi MBG sendiri sebelumnya juga sempat dijawab Presiden Prabowo yang menepis tudingan program tersebut dibuat untuk mengamankan dukungan pada Pilpres 2029.

"Ada yang menuduh, ada. 'Oh Prabowo bikin MBG ini supaya nanti 2029 dia dipilih kembali'. Selalu berpikir negatif. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya?" ujar Prabowo di Puncak Perayaan Natal Nasional 2025 di Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sumber dana untuk membayar gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih/KDMP).

Ia menyebut pembiayaan itu sementara akan diambil dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum seluruhnya terserap karena pembentukan koperasi belum rampung.

"Skemanya kita akan alokasinya di beberapa kementerian/lembaga yang terkait. Gini, itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan beberapa, itu belum terbentuk semua kan. Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara," kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Sang Bendahara Negara itu menegaskan penggunaan dana tersebut bukan berasal dari tambahan anggaran baru. Menurut dia, masih terdapat ruang pembiayaan dari pos yang sebelumnya sudah disiapkan untuk percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih, tetapi belum seluruhnya digunakan.

"Uangnya ada. Jadi bukan nambah anggarannya, tapi memang belum semua terbentuk sehingga masih ada sisa," ujarnya.

Dengan skema itu, pemerintah menyiapkan pembayaran gaji para manajer untuk masa awal penugasan sekitar dua tahun. Namun, Purbaya belum memerinci berapa total dana yang disiapkan maupun besaran gaji yang akan diterima masing-masing manajer.

Ia juga menyinggung belum optimalnya pelaporan internal yang membuat informasi tersebut baru diketahuinya belakangan. Purbaya berkelakar akan menegur anak buahnya karena tidak segera menyampaikan perkembangan pembiayaan program tersebut kepadanya.

"Sebelumnya anak buah saya enggak lapor saya, jadi saya enggak tahu. Jadi saya maaf, emang suka begitu di sini banyak rapat sana rapat sini enggak lapor. Besok-besok gue pecat," katanya.

Meski sumber dana sementara mulai terjawab, status kepegawaian para manajer Kopdes Merah Putih menurut Purbaya masih menunggu kepastian lebih lanjut.

Ia mengaku belum mengetahui secara detail apakah para manajer itu nantinya sepenuhnya berada di bawah badan usaha milik negara (BUMN) atau dialihkan ke Kementerian Koperasi setelah masa penugasan awal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas telah memastikan gaji para manajer akan dibayarkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun saat itu pemerintah belum menjelaskan dari mana dana pembayaran tersebut berasal.

Program ini menjadi sorotan karena pemerintah sedang menyiapkan rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 pegawai Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Total 35.476 formasi itu dibuka sejak pertengahan April lalu untuk menopang percepatan pembentukan koperasi desa dan unit ekonomi pesisir.

Minat masyarakat terhadap lowongan tersebut juga melonjak tinggi. Pemerintah mencatat sebanyak 639.732 orang mendaftar, dengan 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Saat ini para peserta tengah menjalani tes kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) di 72 titik lokasi.

Adapun para pelamar yang lolos nantinya direncanakan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Nusantara selama dua tahun pertama. Setelah itu, mereka akan dialihkan menjadi petugas koperasi yang bertugas mengelola unit usaha Kopdes Merah Putih di desa dan kelurahan masing-masing.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah mulai memberi gambaran soal nasib 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) setelah masa kontrak awal dua tahun sebagai pegawai PT Agrinas Pangan Nusantara berakhir.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan para peserta yang lolos seleksi tidak serta-merta berhenti setelah dua tahun, melainkan akan diarahkan menjadi petugas koperasi di unit yang mereka kelola.

"Sementara dua tahun ya. Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi. Jadi dua tahun di Agrinas, setelah itu akan menjadi petugas koperasi," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Pernyataan itu sekaligus menjawab nasib para manajer Kopdes Merah Putih setelah masa kontrak dua tahun sebagai pegawai BUMN berakhir.

Pemerintah sebelumnya hanya menyebut mereka direkrut dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Artinya, masa penugasan awal di bawah Agrinas disebut bukan sekadar kontrak kerja sementara, melainkan fase penempatan dan pembentukan sumber daya manusia sebelum mereka benar-benar masuk ke operasional Kopdes Merah Putih.

Meski demikian, pemerintah memberi sinyal keberlanjutan posisi tersebut tetap akan bergantung pada evaluasi kinerja selama masa penugasan.

Wakil Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Teddy Barata mengatakan seluruh peserta akan dinilai selama dua tahun pertama, terutama dari kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan koperasi.

"Tentunya kan kembali berbasis pada kinerja. Jadi selama dua tahun kan tentu kinerja dinilai juga," ujar Teddy.

"Karena memang kita ini cari karyawan, tapi entrepreneurship skill-nya juga harus bagus. Nanti dididik dulu, kemudian selanjutnya menjadi manajer koperasi," sambungnya.

Menurut Teddy, pengalaman dua tahun di bawah Agrinas akan menjadi masa pembelajaran sekaligus penyaringan untuk melihat siapa yang benar-benar mampu mengelola unit usaha koperasi secara mandiri di lapangan.

Dengan kata lain, pemerintah tak hanya mencari tenaga administrasi, tetapi sosok yang dinilai mampu memimpin bisnis koperasi desa, membaca potensi ekonomi lokal, hingga menjalankan fungsi distribusi barang dan penyerapan hasil produksi masyarakat.

Skema ini membuat posisi manajer Kopdes Merah Putih tidak berhenti pada status pegawai BUMN kontrak, tetapi disiapkan menjadi operator inti koperasi setelah melewati fase pembinaan.

Pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh manajer direkrut sebagai pegawai BUMN di bawah Agrinas dengan skema PKWT dua tahun.

Program ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan koperasi desa dan kampung nelayan yang ditargetkan tersebar luas di berbagai daerah mulai pertengahan 2026.

Pemerintah menyiapkan para manajer untuk mengelola unit usaha koperasi seperti gerai sembako, distribusi pupuk dan gas subsidi, pergudangan, lembaga keuangan mikro, hingga penyerapan hasil panen petani dan nelayan.

Rekrutmen tahap pertama sendiri dibuka melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) SDM Program Hasil Terbaik Cepat dengan total 35.476 formasi. Zulhas sebelumnya menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan terbuka, tanpa pungutan biaya, dan hanya melalui kanal resmi yang telah ditentukan.

[Gambas:Youtube]

Sebanyak 30 ribu calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan menjalani pelatihan manajerial dan perkoperasian sekitar dua bulan sebelum resmi bertugas di lapangan.

Hal ini diungkap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan di akun Instagram resminya terkait perkembangan rekrutmen nasional program tersebut.

"Selepas pendaftaran, para pelamar akan diseleksi untuk selanjutnya akan mengikuti pelatihan manajerial dan perkoperasian selama sekitar 2 bulan untuk berikutnya akan resmi menjadi manajer koperasi," tulis Teddy, Selasa (21/4).

Ia menyampaikan hal itu usai menerima Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (20/4). Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan rekrutmen nasional yang masih berlangsung sejak 15 hingga 24 April 2026.

"Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan pembukaan rekrutmen atau pendaftaran nasional untuk 30 ribu Manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang sedang dilaksanakan sejak 15 sampai dengan 24 April 2026 ini," tulisnya.

Menurut Teddy, rekrutmen ini bertujuan menyiapkan manajer yang akan mengelola koperasi desa sekaligus memimpin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat.

"Rekrutmen tersebut bertujuan untuk memilih manajer yang akan mengelola unit koperasi desa yang nantinya akan memimpin pegawai koperasi lainnya yang berasal dari warga desa," ujarnya.

Ia juga menyebut setiap koperasi diproyeksikan memiliki satu manajer dan minimal 10 pekerja. Dengan rencana pembangunan hingga puluhan ribu koperasi, program ini berpotensi menyerap ratusan ribu tenaga kerja baru.

"Bila satu koperasi terdiri dari satu manajer dan minimal terdapat 10 pekerja di setiap koperasi, maka minimal akan ada 800 ribu pekerja baru di 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang rencana akan dibangun secara bertahap," tulisnya.

Program ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya menyatakan sebanyak 30 ribu manajer Kopdes akan diangkat sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

"30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di bawah Agrinas Pangan Nusantara," ujar Zulhas.

Pada tahap awal, pemerintah membuka 35.476 formasi yang terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh peserta yang lolos akan menjalani penugasan awal di BUMN selama dua tahun sebelum terlibat langsung dalam operasional koperasi.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi phtc.panselnas.go.id dan dibuka hingga 24 April 2026. Seleksi terbuka bagi lulusan D3 hingga S1 dari semua jurusan dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

Minat masyarakat terhadap program ini terpantau tinggi. Pemerintah mencatat jumlah pendaftar telah mencapai 383.830 orang, dengan mayoritas memilih posisi manajer Kopdes.

Zulhas menegaskan proses seleksi dilakukan secara terbuka dan tidak dipungut biaya, serta mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen tersebut.

Program ini menjadi bagian dari target pembentukan lebih dari 30 ribu koperasi desa pada Juni-Juli 2026 seiring pembangunan infrastruktur koperasi yang masih berlangsung di berbagai wilayah.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah masih membuka rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) hingga 24 April 2026.

Posisi ini akan diisi sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di phtc.panselnas.go.id sejak 15 April 2026. Hingga kini, jumlah pendaftar tercatat telah menembus lebih dari 383 ribu orang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan rekrutmen ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di bawah Agrinas Pangan Nusantara," ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Ia menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan secara terbuka dan tanpa biaya, serta tidak menyediakan jalur khusus bagi peserta.

"Seluruh tahap seleksi tidak dipungut biaya apapun. Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan," tegasnya.

Rekrutmen ini dibuka melalui Panselnas SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) secara bertahap. Pada tahap awal tersedia 35.476 formasi, terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Selain manajer koperasi, posisi pengelola kampung nelayan juga akan diisi sebagai pegawai BUMN dengan skema PKWT di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Seluruh peserta yang lolos akan menjalani penugasan awal di BUMN selama dua tahun sebelum terlibat langsung dalam operasional koperasi di daerah.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Faktor domisili juga menjadi pertimbangan tambahan apabila terdapat pelamar dengan nilai seleksi yang sama.

Di tengah proses yang masih berlangsung, minat masyarakat terhadap program ini terpantau tinggi. Zulhas mengungkapkan jumlah pendaftar telah mencapai 383.830 orang per Senin (20/4).

"Yang sudah daftar totalnya 383.830, karena ini yang daftar banyak, kadang-kadang hang website-nya itu," ujarnya.

Mayoritas pendaftar memilih program Kopdes Merah Putih dengan lebih dari 220 ribu pelamar, sementara sekitar 64 ribu lainnya mendaftar untuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Dalam satu hari, jumlah pendaftar bahkan meningkat hampir 100 ribu orang.

"Kita nyatakan memang pendaftarnya terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin-jamin bisa diterima," kata dia.

Program rekrutmen ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat koperasi desa dan kampung nelayan secara nasional. Pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu unit Kopdes Merah Putih dapat terbentuk pada Juni-Juli 2026.

Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur koperasi juga terus berjalan. Lebih dari 35 ribu titik telah memenuhi standar lokasi, sekitar 25 ribu titik masih dalam proses pembangunan, dan lebih dari 5.000 titik telah selesai.

[Gambas:Youtube]

Berapa gaji pekerja BUMN berstatus Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) memantik rasa penasaran publik di tengah proses rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih.

Sebab, manajer Kopdes Merah Putih yang lolos rekrutmen akan berstatus pegawai PKWT di BUMN, yakni di Agrinas Pangan Nusantara. Manajer Kopdes Merah Putih akan menjadi pegawai PKWT di Agrinas selama dua tahun.

Selama periode itu, para manajer tidak hanya bekerja sebagai karyawan, tetapi juga dipersiapkan menjadi pengelola koperasi yang mandiri melalui pelatihan dan pendampingan dari BUMN.

Lantas, berapa gaji pegawai BUMN berstatus PKWT?

Sebenarnya, pemerintah tidak menentukan secara khusus besaran upah minimum bagi pegawai PKWT BUMN.

Besaran gaji juga bisa berbeda-beda antara satu BUMN dengan BUMN lainnya. Pendapatan yang diterima pegawai BUMN PKWT bergantung pada posisi dan perusahaan.

Untuk gambaran saja, berdasarkan situs pencari kerja dan gaji pada 2022, berikut kisaran gaji pegawai BUMN:

- Accounting Rp4,2 juta per bulan- Business Staff Rp4 juta per bulan- Legal Officer Rp6 juta per bulan- Supervisor Rp8,6 juta per bulan- Technical Staff Rp6 juta per bulan- Assistant Manager Rp10 juta per bulan- Manager Rp22,5 juta per bulan

- Account Executive Rp7 juta-Rp9 juta per bulan- Supervisor Keuangan Rp9 juta-Rp11 juta per bulan- IT Engineering Rp11 juta-Rp13 juta per bulan- Asisten Analisis Akuntansi Rp7 juta-Rp9 juta per bulan- Manager antara Rp8,5 juta-Rp25 juta per bulan

- Marketing Staff Rp2,5 juta per bulan- Teller Rp2,8 juta per bulan- Engineer Team Coordinator Rp4 juta per bulan- Office Development Program Rp5,1 juta per bulan- Accounting Staff Rp6 juta per bulan- Administrative Rp6 juta per bulan- Senior Software Developer Rp6,3 juta per bulan- Compliance Senior Manager Rp19,5 juta per bulan- Vice President Human Capital Group Rp37,5 juta per bulan- Senior Vice President Rp100,3 juta per bulan- Managing Director Rp112,5 juta per bulan

- Penjaga pintu Rp4,5-Rp6 juta per bulan- Masinis kisaran Rp6-Rp9 juta per bulan- Masinis KRL kisaran Rp6-Rp9 juta per bulan- Senior manager kisaran Rp18-Rp30 juta per bulan

- Pegawai baru lewat jalur management trainee kisaran Rp7-Rp8 juta per bulan- Level staf kisaran Rp8 juta per bulan- Senior Rp39-Rp43 juta per bulan

Pemerintah membuka rekrutmen sekitar 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih yang akan berstatus sebagai pegawai BUMN dengan skema PKWT.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan posisi tersebut memang dirancang berada di bawah BUMN dalam tahap awal penugasan.

"30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di bawah Agrinas Pangan Nusantara," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

[Gambas:Youtube]

Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) membeberkan alasan manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih berstatus sebagai pegawai BUMN.

Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata menjelaskan status pegawai BUMN disematkan karena pegawai tersebut akan ditempatkan sementara di bawah entitas perusahaan pelat merah untuk proses pembinaan dan penguatan kapasitas.

Adapun manajer Kopdes Merah Putih akan berada di bawah Agrinas Pangan Nusantara, sementara pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditempatkan di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

"Ini kan manajer Kopdes ya, koperasi (desa). Jadi ini sebagai karyawan, tapi selama dua tahun ini teman-teman yang nanti diterima itu akan dapat banyak exposure," ujar Tedi di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Ia menyebut status pegawai BUMN tersebut bersifat sementara melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

"Untuk (status) PKWT ya? Iya, dua tahun," katanya.

Selama periode itu, para manajer tidak hanya bekerja sebagai karyawan, tetapi juga dipersiapkan menjadi pengelola koperasi yang mandiri melalui pelatihan dan pendampingan dari BUMN.

"Dua tahun ini seperti di-drill, ada Agrinas yang memberikan training, memberikan bantuan, sehingga ke depannya dia bisa mengembangkan koperasi ini," ucapnya.

Menurut Tedi, skema ini dipilih agar para manajer Kopdes Merah Putih mendapat pengalaman langsung dari ekosistem BUMN, termasuk dalam distribusi produk seperti pupuk, LPG, hingga pengelolaan hasil desa.

"Ini karyawan tapi rasa entrepreneur-nya tinggi. Jadi yang cocok orang-orang yang memiliki karakter entrepreneurship yang tinggi," katanya.

Setelah masa penugasan berakhir, para manajer diharapkan beralih menjadi pengelola koperasi desa secara penuh. Keberlanjutan peran tersebut akan ditentukan oleh kinerja masing-masing.

"Kalau kinerjanya kurang ya mohon maaf sepertinya juga (status PKWT-nya) enggak bisa lanjut. Kinerja menentukan," ujarnya.

Dengan skema ini, pemerintah ingin memastikan Kopdes Merah Putih tidak hanya terbentuk, tetapi juga dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) yang sudah memiliki pengalaman dan pemahaman bisnis yang cukup.

Pemerintah membuka rekrutmen sekitar 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih yang akan berstatus sebagai pegawai BUMN dengan skema PKWT.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan posisi tersebut memang dirancang berada di bawah BUMN dalam tahap awal penugasan.

"30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di bawah Agrinas Pangan Nusantara," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Program ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan lebih dari 30 ribu koperasi desa yang ditargetkan rampung pada Juni-Juli 2026. Pada tahap awal, pemerintah membuka 35.476 formasi yang terdiri dari 30 ribu manajer koperasi dan 5.476 pengelola kampung nelayan.

Seluruh peserta yang lolos seleksi akan menjalani penugasan awal di BUMN selama dua tahun sebelum kemudian berperan langsung dalam pengelolaan koperasi di daerah masing-masing.

[Gambas:Youtube]