Parigi, Sulteng (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kajati Sulteng) Zullikar Tanjung mengatakan jajaran Adiyaksa ikut terlibat mewujudkan swasembada pangan nasional sebagai mana Asta Cita Presiden RI yang diaktualisasikan melalui panen jagung seluas 5 hektare di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

"Mewujudkan swasembada pangan bukan hanya tugas kementerian teknis, kami juga memiliki tanggung jawab menjaga ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi petani dan pemerintah daerah (pemda) di sektor pertanian," kata Zullikar Tanjung di sela-sela kegiatan panen jagung di Parigi Moutong, Senin.

Ia menjelaskan keterlibatan jajaran Adiyaksa dalam menantu mewujudkan swasembada pangan komoditas jagung, dilaksanakan melalui program Jaksa Mandiri Pangan dan Desa Mandiri Pangan.

Panen yang dilakukan pihaknya bersama para pihak, merupakan tindak lanjut atas keberhasilan kegiatan penanaman yang telah dilaksanakan pada Februari 2026.

"Dari kegiatan seperti ini bukan hanya berbicara hasil panen, tetapi terbangun gotong royong dan kekeluargaan," ujarnya.

Menurut dia ketahanan pangan merupakan pondasi bagi rakyat Indonesia dalam bertahan hidup, sehingga memperkuat ketahanan pangan untuk swasembada dibutuhkan kolaborasi lintas sektor.

"Kami berkomitmen program tersebut tetap berlanjut, kami berharap pemda dapat membantu perluasan lahan," ucap Zullikar.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong Sofiana menjelaskan 5 hektare lahan yang digarap untuk program Jaksa Mandiri Pangan itu ditanami bibit jagung varietas NK 212 Sakti.

Dari luas lahan itu hasil ubinan produksi diproyeksikan mencapai 10 sampai 12 ton jagung pipil kering per hektare atau mempunyai angka produksi yang tinggi.

"Saat ini harga komoditas jagung mencapai Rp5 hingga Rp6 ribu per kilogram pilihan kering, dengan harga seperti itu tentu petani sangat diuntungkan," katanya.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

enggak boleh lagi ada yang keracunan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan ‘refocusing’ penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) tuntas dalam satu bulan, salah satunya dengan memetakan sekolah elit yang tidak memerlukan program tersebut.

“Dalam rangka perbaikan, kami perlu refocusing agar penerima manfaat ini tepat. Misalnya, sekolah-sekolah yang elit, ya, memang nggak memerlukan makan bergizi,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, tutur Zulhas melanjutkan, sekolah-sekolah yang memerlukan MBG justru belum mendapatkan MBG.

Oleh karena itu, dalam waktu satu bulan, Zulhas menyampaikan akan melakukan pemetaan penerima MBG untuk memastikan manfaat dari program tersebut dirasakan oleh masyarakat yang tepat.

“Ini akan ditata lebih lanjut karena kami akan fokus kepada yang terlambat. Ini sangat terlambat di 3T,” ucap Zulhas.

Selain itu, dalam satu bulan ini, Zulhas juga menyampaikan komitmen pemerintah ihwal peningkatan kualitas dapur-dapur MBG.

Pemerintah tidak akan memberi toleransi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dengan standar kebersihan, termasuk kebersihan peralatannya.

“Karena tidak ada toleransi terhadap keamanan pangan ini. Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan,” kata Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membengkak dari 2.000 menjadi 8.617 titik.

“Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Kamis.

Zulhas menyampaikan penambahan tersebut juga menjadi perhatian bagi pemerintah, sebab 6.138 titik SPPG sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain pembengkakan dapur MBG di wilayah 3T, Zulhas juga mengungkapkan penambahan dapur MBG di wilayah aglomerasi sebanyak 6.877 titik.

“Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada kenaikan 6.877 titik,” ujar Zulhas.

Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp6 juta per hari, Zulhas menghitung pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan.

“Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun. Berarti, kalau setahun, Rp12 triliun,” ujar Zulhas.

Berbagai kasus pembengkakan tersebut lantas menjadi masalah yang mesti diselesaikan oleh pemerintah. Zulhas pun mengatakan perlu waktu selama 1 bulan untuk menata kembali Program MBG.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan Program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata membengkak sebanyak 6.877 titik dari rencana awal sekitar 21 ribu titik, sehingga Pemerintah perlu melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.

“Rencana awal titik SPPG itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik SPPG,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, saat agenda "Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil" yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.

Sebanyak 21 ribu titik SPPG tersebut rencananya dibangun untuk di daerah aglomerasi. Karena itu, menurut Zulhas, pembengkakan jumlah titik SPPG diduga ada praktik jual-beli titik SPPG.

Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp6 juta per hari, Zulhas menghitung pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG diperkirakan lebih dari Rp1 triliun per bulan.

“Jika per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti kalau setahun Rp12 triliun,” ujar Zulhas.

Oleh karena itu, Menko Pangan menegaskan, Pemerintah akan melakukan penataan ulang program MBG dalam satu bulan.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting ini,” ujar Zulhas.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan komitmen untuk menata ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam satu bulan.

“Perlu waktu penataan, ya. 1 bulan. 1 bulan penataan,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.

Dalam satu bulan, Zulhas berkomitmen untuk menata dan membenahi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, memetakan sekolah-sekolah penerima MBG, membenahi kualitas dapur, hingga melakukan verifikasi ihwal laporan penerima manfaat dari MBG.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.

Penataan ulang program MBG merupakan respons pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang berlangsung selama pelaksanaan program tersebut.

Berbagai permasalahan program MBG itu, tutur Zulhas, telah menuai perhatian Presiden Prabowo Subianto.

“Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru,” kata Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan menambah bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk 33,244 juta penerima selama tiga bulan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah musim kemarau dan gejolak harga pangan global.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keputusan penyaluran bantuan beras tersebut merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga kebutuhan pokok tidak memberatkan masyarakat.

"Oleh karena itu, bantuan beras atau bantuan pangan ya, itu kita tambah tiga bulan," kata Zulhas, panggilannya, usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, bantuan pangan 10 kg beras tersebut akan langsung disalurkan per bulan kepada 33,244 juta penerima di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan penyaluran bantuan beras diprioritaskan mulai Juli 2026, sedangkan dua bulan berikutnya akan disesuaikan dengan koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.

"Itu sebanyak tiga kali atau untuk tiga bulan. Juli satu bulan, dua bulan lainnya nanti Menteri Pertanian bersama Bulog yang akan menentukan kapannya," ujarnya.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan beras untuk program bantuan pangan tambahan tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

Zulhas mengatakan stok beras pemerintah yang saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton masih mencukupi untuk mendukung penyaluran bantuan pangan tersebut.

"Lebih kurang satu juta ton. Jadi kalau stok kita 5,2 juta ton akan berkurang satu juta itu," ucapnya.

Tambahan bantuan pangan tersebut dinilai diperlukan untuk menjaga masyarakat rentan agar tidak terdampak tren pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS maupun tekanan ekonomi lainnya.

Ia menjelaskan data penerima bantuan pangan akan disiapkan bersama Kementerian Sosial, sementara pelaksanaan program dilakukan oleh kementerian tersebut.

"Datanya nanti dengan Menteri Sosial, dengan Bappenas anggarannya, pelaksananya Menteri Sosial," ungkap Zulhas.

Pemerintah memastikan pasokan pangan nasional saat ini masih dalam kondisi aman berdasarkan laporan kementerian dan lembaga terkait serta hasil pengecekan lapangan.

Tambahan bantuan pangan tersebut diharapkan menjadi bantalan sosial untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak fluktuasi harga pangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir seratus persen impor itu kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kg. Pemerintah menyediakan untuk 250 ribu ton pertama melalui Bulog

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan impor komoditas tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan subsidi yang diberikan untuk tahap pertama sebanyak 250 ribu ton kedelai karena komoditas tersebut hampir seluruhnya masih bergantung pada impor.

“Kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir seratus persen impor itu kita putuskan disubsidi Rp2.000 per kg. Pemerintah menyediakan untuk 250 ribu ton pertama melalui Bulog,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa.

Menurut Zulhas, pemerintah mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi memengaruhi harga kedelai di dalam negeri karena sebagian besar kebutuhan komoditas tersebut dipenuhi dari impor.

Ia mengatakan subsidi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga kedelai agar tidak membebani pelaku usaha tahu-tempe maupun masyarakat.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi kedelai tahap pertama tersebut mencapai sekitar Rp500 miliar.

“Kedelai untuk 250 ribu ton pertama, ya. Kalau Rp2.000 per kg, berarti (total anggaran subsidi sekitar) Rp500 miliar,” ungkapnya.

Zulhas menjelaskan keputusan subsidi kedelai tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selanjutnya, pemerintah akan menyurati Kementerian Keuangan untuk proses teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Nanti Bulog yang akan (mengkaji) teknisnya seperti apa,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan teknis pelaksanaan subsidi kedelai tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan asosiasi pengusaha kedelai.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan subsidi kedelai dapat berjalan maksimal.

“Nanti kita rapat dulu dengan Kementerian Perdagangan, kemudian dengan Kementerian Keuangan, termasuk juga dengan nanti asosiasi pengusaha kedelai, sehingga hasilnya itu maksimal,” ucap Ahmad.

Ia mengatakan subsidi kedelai tersebut nantinya diarahkan langsung kepada perajin tahu dan tempe, bukan dijual di pasar umum.

“Jadi tidak dijual di pasar, tapi dijual langsung ke perajinnya supaya harganya jadi lebih rendah,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Hugo Siswaya pada Minggu (7/6) menyebut kenaikan harga kedelai akibat pelemahan nilai tukar rupiah masih memberatkan ratusan pengusaha tahu dan tempe di wilayah tersebut.

Pemilik pabrik tahu di Kecamatan Cianjur, Taufik Munandar, mengatakan pelemahan rupiah berdampak terhadap harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi tahu dan tempe. Harga kedelai disebut mencapai sekitar Rp10.500 per kg.

Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai lokal di tingkat konsumen atau perajin tahu-tempe ditetapkan maksimal Rp11.400 per kg, sedangkan HAP kedelai impor maksimal Rp12.000 per kg.

Lebih lanjut, pemerintah menilai intervensi harga kedelai diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak menular ke harga produk pangan berbasis kedelai yang banyak dikonsumsi masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gema Bela Negara bersama Gerakan Dapur Indonesia (Garuda) menggelar kegiatan Breakfast Jakarta Bersih. Kegiatan yang berlangsung di halaman KantorKemendikdasmen, Jakarta Pusat ini dipadati ribuan warga dari berbagai wilayah di Jabodetabek.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (Garuda) Nofalia Heikal Safar, dan Ketua Umum Gema Bela Negara, R. Achmad Juniawan.

Acara yang berlangsung meriah diawali dengan senam Zumba massal, donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) hingga pembagian sarapan gratis bagi para peserta. Sebanyak 30 gerobak makanan disiapkan panitia untuk mendistribusikan menu sarapan sehat secara cuma-cuma.

Selain itu, masyarakat juga disuguhkan berbagai hiburan seperti pertunjukan seni budaya, hiburan rakyat, pembagian bibit pohon, hingga fasilitas photo booth interaktif.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut (Zulhas) sinergi antara Gema Bela Negara dan Gerakan Dapur Indonesia menjadi contoh nyata kolaborasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.

"Kegiatan bakti sosial yang dipadukan dengan olahraga seperti ini sangat positif dan bermanfaat. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan di berbagai daerah," katanya, Senin (8/6/2026).

Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (Garuda) Nofalia Heikal Safar mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

Lihat video: Zulkifli Hasan: Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis dari Dalam Negeri



Menurut Nofalia, konsep kegiatan dirancang dengan menggabungkan olahraga, aksi sosial, serta pemberdayaan UMKM dalam satu rangkaian acara yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kami ingin menghadirkan kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga mampu mendorong tumbuhnya kepedulian sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Nofalia menambahkan, kegiatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan pelaku usaha sektor pangan.

Ketua Umum Gema Bela Negara, R. Achmad Juniawan, didampingi Sekretaris Jenderal Heikal Safar, mengaku bersyukur atas suksesnya pelaksanaan acara tersebut.

Dia mengatakan jumlah peserta yang hadir melampaui target yang telah ditetapkan panitia. Tingginya antusiasme masyarakat menjadi indikator bahwa kegiatan yang menggabungkan unsur sosial, kesehatan, dan kebersamaan mendapat sambutan positif.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ini menjadi bukti bahwa kegiatan yang menggabungkan aspek sosial, kesehatan, dan kebersamaan mendapat sambutan positif," katanya.

Achmad berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai daerah sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam waktu dekat, tiga lokasi PSEL akan dilaksanakan groundbreaking, kemudian menyusul 12 lokasi yang sedang diproses oleh Danantara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di sejumlah lokasi prioritas.

Ia menyampaikan tiga lokasi PSEL akan segera memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking.

“Dalam waktu dekat, tiga lokasi PSEL akan dilaksanakan groundbreaking, kemudian menyusul 12 lokasi yang sedang diproses oleh Danantara untuk masuk fase pemilihan mitra dengan target beroperasi pada 2028,” kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan percepatan tersebut dilakukan sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Saat ini, terdapat sekitar 30 lokasi PSEL yang direncanakan untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan.

Pengembangan tersebut menggunakan pendekatan kawasan perkotaan atau aglomerasi yang menghasilkan sampah di atas 1.000 ton per hari.

Menurut Zulhas, pengembangan PSEL menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah nasional untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA), menghasilkan energi listrik terbarukan, dan mendukung pengurangan emisi karbon.

Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (5/6), Zulhas mengatakan isu pengelolaan sampah menjadi salah satu titik temu nyata dari tiga krisis lingkungan global atau triple planetary crisis.

Tiga krisis tersebut mencakup perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah.

Menurut dia, sampah bukan lagi sekadar persoalan kebersihan kota atau pelayanan publik, melainkan telah berkembang menjadi isu strategis yang memengaruhi pembangunan nasional, komitmen iklim, perlindungan ekosistem, kualitas hidup masyarakat, dan ketahanan pangan.

Data pemerintah menunjukkan Indonesia menghasilkan timbulan sampah nasional sekitar 60 juta ton per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari kawasan perkotaan.

Ia mengatakan masih terdapat sebagian sampah yang belum terkelola secara optimal sehingga isu persampahan menjadi salah satu tantangan lingkungan yang mendesak.

Selain PSEL, pemerintah juga mendorong pengembangan teknologi pengelolaan sampah lain seperti Refuse Derived Fuel (RDF), komposting, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta pirolisis.

Pengembangan teknologi tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Zulhas menambahkan pemerintah berkomitmen memperkuat kebijakan yang mendorong transformasi pengelolaan sampah nasional.

Pemerintah juga mengajak pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan pangan Indonesia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tahun ini Insya Allah pupuk kita aman. Pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 9,8 juta ton pada 2026, dengan sekitar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sisanya untuk perikanan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pasokan pupuk nasional dalam kondisi aman di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk dunia.

“Tahun ini Insya Allah pupuk kita aman. Pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 9,8 juta ton pada 2026, dengan sekitar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sisanya untuk perikanan,” kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam kegiatan Rembuk Tani di Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (4/6), ia menyebutkan, pihaknya telah mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pupuk tersedia dan mudah diakses petani di berbagai daerah.

"Saya diperintah Presiden untuk keliling dan memastikan betul pupuk aman bagi petan," ujarnya.

Zulhas menjelaskan bahwa secara nasional, alokasi pupuk bersubsidi pada 2026 mencapai 9,84 juta ton yang terdiri atas 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295 ribu ton untuk sektor perikanan.

Hingga Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tercatat telah melampaui 4 juta ton.

Di Kalimantan Barat, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tercatat mencapai 81.657 ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi provinsi sebesar 183.746 ton.

Sementara itu, ia menyebutkan stok pupuk nasional saat ini mencapai 1,19 juta ton yang terdiri atas 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi.

Menurut Zulhas, pemerintah terus mempercepat distribusi pupuk agar kebutuhan petani terpenuhi sesuai musim tanam di berbagai daerah.

Ia mengatakan pemerintah telah menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi melalui pemangkasan regulasi dan prosedur distribusi yang sebelumnya dinilai menghambat penyaluran.

Langkah tersebut dilakukan agar distribusi pupuk lebih cepat, tepat sasaran dan mudah diakses petani.

Selain pupuk bersubsidi, pemerintah juga memperluas bantuan pupuk non-subsidi yang hingga Juni 2026 telah menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat.

“Kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi,” ucap dia.

Pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan.

Zulhas menjelaskan sejak Oktober 2025, HET beberapa jenis pupuk telah diturunkan sekitar 20 persen guna meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi.

Selain menjaga pasokan pupuk, pemerintah juga meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi minimal Rp6.500 per kilogram (kg) untuk seluruh kualitas gabah guna memperkuat kesejahteraan petani.

Menurut dia, di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak harga gabah bahkan telah mencapai sekitar Rp7.000 per kg.

Ia menambahkan pemerintah telah melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 dengan mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi atau cost plus menjadi nilai komersial atau market-to-market.

Melalui skema tersebut, subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dan harga yang dibayarkan petani tanpa mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan untuk mendukung swasembada pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saya kenal baik ketiganya, Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum memperkuat tata kelola dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas yang juga Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG menyambut positif penunjukan Kepala dan Wakil Kepala BGN yang baru karena dinilai memiliki kapasitas serta pengalaman birokrasi dan koordinasi lintas sektor.

“Saya kenal baik ketiganya, Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan yang baru. Mereka adalah orang yang tepat,” kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menilai pimpinan baru BGN memiliki kapasitas dan pengalaman birokrasi yang dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan MBG.

“Saya sering rapat dengan mereka. Mereka mampu bekerja lintas kementerian dan lembaga serta memahami tantangan implementasi di lapangan,” ujarnya.

Menurut dia, penguatan tata kelola MBG penting dilakukan mengingat program tersebut melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam skala besar.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memimpin sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian lintas sektor Program MBG yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga melalui implementasi tata kelola sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

Hingga 2 Juni 2026, Program MBG telah berjalan melalui 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau 63.133.649 penerima manfaat.

Dalam susunan baru tersebut, Nanik Sudaryati Deyang yang kini menjabat sebagai Kepala BGN dinilai memiliki pengalaman internal karena telah terlibat dalam pengawalan program MBG sejak tahap pengembangan.

Sementara itu, Agustina Arumsari yang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN disebut membawa perspektif pengawasan dan manajemen risiko dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memperkuat akuntabilitas program.

Adapun Mayjen TNI Trenggono dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan dari berbagai jabatan strategis di TNI Angkatan Darat serta pengalaman di sektor pangan sebagai Wakil Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara.

Menurut Zulhas, pergantian pimpinan BGN tersebut mencerminkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.

“Ini bukti Presiden mendengar berbagai kritik dan masukan publik. Presiden adalah sosok yang mendengar dengan kehati-hatian,” ungkap dia.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru tersebut dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan MBG sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan tambak udang dan ikan produktif untuk memperkuat swasembada protein nasional.

“Hasil panen udang dari kawasan akan diarahkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai bagian dari penguatan swasembada protein,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Presiden Prabowo sebelumnya meninjau panen raya udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).

Dalam kegiatan tersebut, Presiden menyaksikan proses panen udang dan ikut menarik jaring bersama Zulhas serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

​​​​​​​Pemerintah menempatkan panen raya udang tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan protein masyarakat sekaligus membuka peluang ekspor.

Selain kawasan tambak udang di Kebumen, Presiden juga mendorong pembangunan tambak udang di Waingapu seluas 2.000 hektare dan Gorontalo seluas 200 hektare.

Pemerintah juga menyiapkan pengembangan tambak ikan di kawasan pantai utara Jawa Barat seluas 14.000 hektare.

Tambak udang di Desa Tegal Retno, Kebumen, memiliki luas lahan 65 hektare dengan jumlah kolam sebanyak 206 petak.

Kawasan tersebut dikelola Badan Layanan Umum (BLU) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan telah dibangun sekitar tiga tahun.

Zulhas menyebutkan bahwa setiap hektare tambak ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 40 ton udang.

Dengan harga sekitar Rp70 ribu per kilogram, kawasan tersebut ditargetkan menghasilkan produksi hingga 960 ton per siklus atau sekitar 1.920 ton per tahun.

"Nilai produksi tambak tersebut mencapai sekitar Rp67,2 miliar per siklus atau Rp134,4 miliar per tahun, menyerap sekitar 650 tenaga kerja lokal," ujar dia.

Berdasarkan data KKP, nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai 6,27 miliar dolar AS, dengan komoditas udang menyumbang sekitar 1,87 miliar dolar AS atau hampir 30 persen dari total ekspor perikanan nasional.

Pemerintah menilai sektor perikanan budidaya menjadi salah satu penopang penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan devisa negara.

Setelah capaian swasembada beras, jagung, telur, ayam, dan ikan, pemerintah mengarahkan pengembangan tambak udang dan ikan untuk memperkuat swasembada protein.

Zulhas menilai penguatan swasembada protein diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas angkatan kerja, kecerdasan anak, serta percepatan penurunan stunting.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026