Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat terdapat potensi penerimaan negara berasal dari denda administratif terhadap pelanggaran oleh industri sawit hingga tambang di kawasan hutan senilai total Rp142,2 triliun.

Jaksa Agung ST Burhanudin yang ikut terlibat dalam satgas bentukan Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan bahwa denda administratif tersebut berpotensi didapatkan dari kebun sawit maupun tambang yang beroperasi secara ilegal di kawasan hutan.

"Untuk tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan dengan jumlah sebagai berikut. Potensi denda administratif lahan sawit sebesar Rp109,6 triliun, potensi administratif tambang sebesar Rp32,63 triliun," terang Burhanudin kepada Presiden Prabowo Subianto di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Adapun jelang akhir tahun ini Satgas PKH pun menyerahkan hasil penagihan denda administratif kehutanan senilai Rp2,34 triliun kepada negara. Denda itu dikenakan kepada 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel.

Secara terpisah, Kejagung turut menyerahkan Rp4,28 triliun hasil rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani oleh Korps Adhyaksa. Keduanya berasal dari proses hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam dua kasus korupsi.

"Yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan perkara impor gula," terang Jaksa Agung sejak 2019 itu.

Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penyerahan uang denda dan rampasan hasil korupsi total Rp6,62 triliun itu masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Purbaya tidak menutup kemungkinan peluang untuk menggunakan setoran PNBP itu untuk menambah dana penanggulangan bencana di Sumatra, atau digunakan untuk menambal defisit APBN di akhir tahun.

"Nanti ini kami desain buat apa. Bisa juga dipakai mengurangi defisit sedikit, tapi enggak semuanya. Artinya, ya dipakai lah untuk mendorong pembangunan nanti. Ini belum-belum didesain ya, karena baru hari ini masuk," terangnya kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

Menurut Purbaya, setoran dari upaya penindakan hukum dan kepatuhan administrasi itu bisa juga dipakai untuk belanja pada APBN 2026. Namun, dia menilai penerimaan yang disetorkan hari ini akan diutamakan untuk menambal defisit APBN.

Hal itu kendati defisit APBN sesuai outlook laporan semester I/2025 mencapai Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB. Adapun secara riil, sampai dengan November 2025 defisit APBN tercatat Rp560,3 triliun, atau 2,35% terhadap PDB.

"Utamanya kami lihat defisit seperti apa. Ini jadi bagus sekali untuk ngurangin defisit," ujarnya.

Sebagai informasi, sejalan dengan penyerahan Rp6,62 triliun dari Satgas PKH dan Kejagung, satgas bentukan Presiden Prabowo Subianto itu telah menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 896.969,143 ha.

Selama 10 bulan, Satgas PKH secara keseluruhan telah menguasai kembali perkebunan seluas 4,08 juta ha. Realisasi itu diklaim mencapai 400% dari target yang ditetapkan, dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari Rp150 triliun.

Secara terperinci, lahan kawasan hutan yang kembali dikuasai negara melalui Satgas PKH diserahkan ke kementerian terkait senilai 2,48 juta ha. Itu meliputi 1,70 juta ha lahan sawit ke BUMN PT Agrinas Palma Nusantara, diserahkan ke kementerian terkait seluas 688.427 Ha untuk pemulihan kembali sebagai lahan kawasan hutan konservasi, serta kepada kementerian terkait untuk ditanami kembali 81.793,00 ha yang merupakan lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa besaran denda administratif untuk pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) ilegal di kawasan hutan telah dihitung secara matang.

Pengenaan tarif denda tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batu Bara.

Dalam beleid itu, denda untuk pertambangan ilegal di kawasan hutan paling tinggi mencapai Rp6,5 miliar per hektare (ha), sementara denda paling rendah sebesar Rp354 juta per ha.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa besaran tarif dasar denda administratif beberapa komoditas tersebut merupakan hasil kajian dari rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

“Yang mana sudah melalui beberapa pertimbangan dari data-data yang telah diterima dan diputuskan bersama tim Satgas PKH,” ucap Tri kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Selain itu, Tri menyebut bahwa besaran denda administratif tersebut telah mendapatkan tinjauan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Hitungan tersebut juga sudah mendapat review dari BPKP dan pertimbangan Kejaksaan Agung,” katanya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menetapkan tarif denda administratif untuk tambang ilegal di kawasan hutan. Dalam Kepmen ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025, Bahlil menetapkan denda penambangan nikel ilegal sebesar Rp6,5 miliar per ha.

Selanjutnya, denda untuk penambangan bauksit ditetapkan sebesar Rp1,76 miliar per ha, dan denda untuk kegiatan tambang timah sebesar Rp1,25 miliar per ha.

Sementara itu, besaran denda untuk kegiatan pertambangan batu bara di kawasan hutan ditetapkan sebesar Rp354 juta per ha. Keputusan tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan pada 1 Desember 2025.

Adapun hasil penagihan denda tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif denda administratif untuk pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan pada komoditas strategis. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 yang menjadi dasar penindakan pertambangan nikel, bauksit, timah, dan batubara di wilayah hutan.

Kementerian ESDM menerapkan aturan tersebut sebagai tindak lanjut Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan penerimaan negara bukan pajak dari denda di bidang kehutanan. Langkah tersebut memperkuat agenda pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan dari praktik tambang ilegal maupun pelaku berizin yang melakukan pelanggaran.

"Perhitungan penetapan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dalam Keputusan ini didasarkan hasil kesepakatan rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha pertambangan," bunyi salah satu pasal Kepmen tersebut dikutip Republika di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Penetapan tarif denda disiapkan sebagai instrumen penegakan hukum untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan itu diarahkan untuk menanggulangi kerugian negara serta dampak lingkungan yang muncul akibat operasi pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.

Besaran denda administratif ditetapkan berdasarkan kesepakatan lembaga terkait, dengan tarif tertinggi untuk pelanggaran pertambangan nikel yang mencapai Rp 6,5 miliar per hektare. Komoditas bauksit dikenakan denda Rp 1,7 miliar per hektare, timah sebesar Rp 1,2 miliar per hektare, dan batubara Rp 354 juta per hektare.

Seluruh denda akan ditagih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor energi dan mineral. Aturan yang berlaku sejak 1 Desember 2025, menjadi dasar Satgas PKH dalam melaksanakan penindakan di lapangan.

Kerangka penegakan disusun melalui koordinasi dengan Kejaksaan agar proses penilaian dan pencatatan pelanggaran dapat dilakukan secara terukur. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak pelanggar kaidah pertambangan ketika aktivitas tersebut merugikan masyarakat.