Bisnis.com, JAKARTA — Daftar menteri era Presiden ke-7 Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian bertambah.

Terbaru, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (9/1/2026). Berdasarkan hasil penyidikan KPK dia diduga meloloskan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 dari 92% kuota haji reguler-8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

Pasalnya kuota haji tambahan sebesar 20.000 setelah Jokowi bertemu pemerintah Arab Saudi pada 2023. Alasan penambahan kuota karena antrean jemaah haji Indonesia sudah mengular.

KPK menduga pihak travel haji menghubungi Kementerian Agama agar pembagian tersebut dapat dilakukan. Surat pembagian kuota menjadi 50%-50% diduga diteken oleh Yaqut. Dampak dari dugaan korupsi kuota haji adalah 8.400 jemaah yang sudah mengantre selama 14 tahun gagal berangkat.

Berikut daftar menteri Jokowi yang jadi tersangka kasus korupsi saat pemerintahan Prabowo:

1. Tom Lembong

Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong merupakan Menteri Perdagangan saat Jokowi menjabat sebagai presiden di periode pertama yakni 2014-2019. Namun, jabatannya harus berhenti setelah dirinya melakukan korupsi impor gula pada 2015-2016.

Tom Lembong melakukan praktik korupsi yang menguntungkan korporasi melalui kebijakannya. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada bulan Oktober 2024. Dia merugikan negara sekitar Rp578,1 miliar.

Tom menjalani sidang perdana pada 6 Maret 2025 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Jaksa menuntut Tom 7 tahun penjara. Namun, pada 9 Juli 2025, Tom membacakan pleidoi yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak berdasar dan menolak tuduhan memperkaya diri.

Meski begitu, Tom tetap diadili dan divonis 4,5 tahun penjara serta denda Rp750 juta atau subsider 6 bulan tambahan jika tidak membayar denda. Kendati demikian, Tom mendapatkan abolisi dari Prabowo Subianto pada 1 Agustus 2025 sehingga dapat menghirup udara bebas.

2. Nadiem Makarim

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) diduga korupsi pengadaan Laptop Chromebook yang dianggarkan pada tahun 2019-2022. Nadiem menjabat Mendikbudristek tahun 2019-2024, saat Jokowi melenggang sebagai presiden untuk kedua kalinya.

Kembali ke kasus Chromebook. Pengadaan ini menyasar siswa/i di seluruh Indonesia agar bisa melangsungkan pembelajaran di tengah wabah Covid-19. Namun Kejaksaan Agung mendeteksi adanya kejanggalan dalam pengadaan ini.

Nadiem diduga dengan sengaja mengatur pemenangan vendor untuk menjalankan program tersebut. Hingga pada 4 September 2025, dia ditetapkan sebagai tersangka. Nadiem diduga merugikan negara Rp2,1 triliun. Dia juga diduga mendapatkan keuntungan Rp809,5 miliar.

Tak hanya Chromebook, Nadiem terjerat dalam kasus korupsi Google Cloud. Keduanya saling berkaitan, di mana chromebook adalah perangkat keras, sedangkan Google Cloud adalah perangkat lunak.

Kasus Google Cloud awalnya ditangani oleh KPK. Lembaga antirasuah sempat memanggil Nadiem sebagai saksi disaat dirinya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejagung.

Namun pada November 2025, KPK melimpahkan kasus dugaan korupsi Google Cloud ke Kejagung dengan alasan kasus saling berkaitan. Saat ini Nadiem sedang menjalankan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

3. Yaqut Cholil Qoumas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

"Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji," ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (9/1/2026).

Hanya saja, Budi belum menjelaskan secara detail terkait dengan penetapan tersangka ini, termasuk soal peran Yaqut dalam perkara kuota haji ini.

Sekadar informasi, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat terdapat potensi penerimaan negara berasal dari denda administratif terhadap pelanggaran oleh industri sawit hingga tambang di kawasan hutan senilai total Rp142,2 triliun.

Jaksa Agung ST Burhanudin yang ikut terlibat dalam satgas bentukan Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan bahwa denda administratif tersebut berpotensi didapatkan dari kebun sawit maupun tambang yang beroperasi secara ilegal di kawasan hutan.

"Untuk tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan dengan jumlah sebagai berikut. Potensi denda administratif lahan sawit sebesar Rp109,6 triliun, potensi administratif tambang sebesar Rp32,63 triliun," terang Burhanudin kepada Presiden Prabowo Subianto di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Adapun jelang akhir tahun ini Satgas PKH pun menyerahkan hasil penagihan denda administratif kehutanan senilai Rp2,34 triliun kepada negara. Denda itu dikenakan kepada 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel.

Secara terpisah, Kejagung turut menyerahkan Rp4,28 triliun hasil rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani oleh Korps Adhyaksa. Keduanya berasal dari proses hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam dua kasus korupsi.

"Yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan perkara impor gula," terang Jaksa Agung sejak 2019 itu.

Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penyerahan uang denda dan rampasan hasil korupsi total Rp6,62 triliun itu masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Purbaya tidak menutup kemungkinan peluang untuk menggunakan setoran PNBP itu untuk menambah dana penanggulangan bencana di Sumatra, atau digunakan untuk menambal defisit APBN di akhir tahun.

"Nanti ini kami desain buat apa. Bisa juga dipakai mengurangi defisit sedikit, tapi enggak semuanya. Artinya, ya dipakai lah untuk mendorong pembangunan nanti. Ini belum-belum didesain ya, karena baru hari ini masuk," terangnya kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

Menurut Purbaya, setoran dari upaya penindakan hukum dan kepatuhan administrasi itu bisa juga dipakai untuk belanja pada APBN 2026. Namun, dia menilai penerimaan yang disetorkan hari ini akan diutamakan untuk menambal defisit APBN.

Hal itu kendati defisit APBN sesuai outlook laporan semester I/2025 mencapai Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB. Adapun secara riil, sampai dengan November 2025 defisit APBN tercatat Rp560,3 triliun, atau 2,35% terhadap PDB.

"Utamanya kami lihat defisit seperti apa. Ini jadi bagus sekali untuk ngurangin defisit," ujarnya.

Sebagai informasi, sejalan dengan penyerahan Rp6,62 triliun dari Satgas PKH dan Kejagung, satgas bentukan Presiden Prabowo Subianto itu telah menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 896.969,143 ha.

Selama 10 bulan, Satgas PKH secara keseluruhan telah menguasai kembali perkebunan seluas 4,08 juta ha. Realisasi itu diklaim mencapai 400% dari target yang ditetapkan, dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari Rp150 triliun.

Secara terperinci, lahan kawasan hutan yang kembali dikuasai negara melalui Satgas PKH diserahkan ke kementerian terkait senilai 2,48 juta ha. Itu meliputi 1,70 juta ha lahan sawit ke BUMN PT Agrinas Palma Nusantara, diserahkan ke kementerian terkait seluas 688.427 Ha untuk pemulihan kembali sebagai lahan kawasan hutan konservasi, serta kepada kementerian terkait untuk ditanami kembali 81.793,00 ha yang merupakan lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim PN Tindak Pidana Korupsi telah memvonis sembilan bos perusahaan swasta selama empat tahun pidana dalam kasus korupsi importasi gula di Kemendag periode 2015-2016.

Pada hari ini Kamis (30/10/2025), majelis hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan pidana empat tahun terhadap Direktur Utama PT Angels Products, Tony Wijaya; Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Eka Sapanca.

Selanjutnya, Direktur PT Duta Sugar International, Hendrogianto Antonio Tiwon; Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Hans Falita Hutama; dan Direktur Utama PT Makassar Tene, Then Surianto Eka Prasetyo.

Ketua Majelis Hakim, Dennie Arsan Fatrika menilai lima terdakwa ini secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama," kata Dennie, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/10/2025).

Selain vonis pidana, Tony Wijaya Cs juga telah divonis membayar denda Rp200 juta. Namun, apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama empat bulan penjara.

Sebelumnya, majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat juga telah memberikan vonis dengan denda yang sama dengan Tony Wijaya Cs pada Rabu (30/10/2025).

Namun, hal yang membedakan dari hukuman sembilan terdakwa ini yaitu dari pembebanan uang pengganti. Berikut rincian tambahan hukuman sembilan terdakwa:

1. Presiden Direktur PT Andalan Furnindo Wisnu Hendraningrat dibebankan uang pengganti Rp60,9 miliar.

2. Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, Indra Suryaningrat dibebankan uang pengganti Rp77,2 miliar.

3. Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya, Hansen Setiawan dibebankan uang pengganti Rp41,3 miliar.

4. Dirut PT Kebun Tebu Mas, Ali Sandjaja Boedidarmo dibebankan uang pengganti Rp47,8 miliar.

5. Direktur Utama PT Angels Products, Tony Wijaya dibebankan uang pengganti Rp150,8 miliar.

6. Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Eka Sapanca dibebankan uang pengganti Rp32 miliar.

7. Direktur PT Duta Sugar International, Hendrogianto Antonio Tiwon dibebankan uang pengganti Rp41,2 miliar.

8. Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Hans Falita Hutama dibebankan uang pengganti Rp74,5 miliar.

9. Direktur Utama PT Makassar Tene, Then Surianto Eka Prasetyo dibebankan uang pengganti Rp39,2 miliar.

Adapun, Hakim mengemukakan seluruh terdakwa telah menyetorkan seluruh uang pengganti itu ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) penitipan Kejaksaan Agung RI. Setoran itu kemudian diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

"Telah dilakukan penyitaan secara sah, maka diperhitungkan sebagai uang pengganti terhadap terdakwa," pungkasnya.

Sekadar informasi, sembilan bos perusahaan swasta didakwa terlibat dalam praktik korupsi dalam perkara importasi gula periode 2015-2016. Pada intinya, perkara ini berkaitan dengan persetujuan izin impor gula yang dikeluarkan eks Mendag Tom Lembong.

Namun dalam pelaksanaan impor gula itu dinilai telah melanggar sejumlah aturan seperti persetujuan impor itu dilakukan tanpa rapat koordinasi antar kementerian. Alhasil, perbuatan itu telah merugikan negara sebesar Rp578 miliar.