SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons penangguhan penahanan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu, Roy Suryo dan Tiffauzia Tyassuma atau dokter Tifa. Jokowi menyatakan hal itu merupakan kewenangan kejaksaan.

"Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, kita harus menghargai itu," ujar Jokowi di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (23/6/2026).

Yang terpenting mengikuti proses hukum yang ada sampai di persidangan. Saat ditanya apakah kecewa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan kejaksaan.

Diketahui, Kejari Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan Tifa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi. Keduanya tidak ditahan setelah Polda Metro Jaya resmi menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri AS mengumumkan penindakan global terhadap apa yang digambarkan sebagai skema “wisata kelahiran ” ilegal. Itu sebagai langkah membatasi perlombaan melahirkan bati di AS demi mendapatkan status kewarganegaraan.

Warga China dan Rusia Berlomba Melahirkan Bayi di AS demi Status Kewarganegaraan

1. Jaringan Internasional

Upaya ini melibatkan pencabutan ratusan visa dan pembongkaran jaringan di Afrika dan Eropa yang diduga membantu warga negara asing melakukan perjalanan ke AS untuk melahirkan dan mendapatkan kewarganegaraan bagi anak-anak mereka.

“Tidak ada warga negara asing yang diizinkan untuk mendapatkan visa kunjungan dengan tujuan utama untuk memperoleh kewarganegaraan AS bagi seorang anak dengan melahirkan di AS,” tulis Departemen Luar Negeri pada hari Rabu, mengumumkan penindakan tersebut.

2. Ada Penipuan Visa Ilegal

Meskipun tidak ilegal bagi warga negara asing untuk melahirkan di AS, pihak berwenang mengatakan penindakan ini menargetkan penipuan visa, termasuk pelamar yang salah menggambarkan tujuan perjalanan mereka atau menggunakan jaringan terorganisir untuk masuk dengan dalih palsu.

“Jaringan ‘wisata kelahiran’ ilegal mengenakan biaya puluhan ribu dolar dan melatih individu untuk melakukan penipuan visa dengan berbohong kepada petugas konsuler kami,” tulis juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott di X pada hari Sabtu.

Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dijamin berdasarkan Amandemen ke-14, yang diadopsi pada tahun 1868 untuk mengamankan hak kewarganegaraan bagi orang-orang yang sebelumnya diperbudak dan keturunan mereka setelah Perang Sipil. Berdasarkan amandemen tersebut, hampir semua orang yang lahir di tanah AS secara otomatis menjadi warga negara, terlepas dari kewarganegaraan orang tua mereka.

3. Donald Trump Ingin Mengenakang Wisata Kelahiran

Selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, Departemen Luar Negeri memperkenalkan aturan yang bertujuan untuk mengekang wisata kelahiran. Langkah-langkah tersebut memungkinkan petugas konsuler untuk menolak visa pengunjung jika mereka menentukan tujuan utama pemohon adalah untuk mendapatkan kewarganegaraan AS untuk seorang anak melalui kelahiran di negara tersebut, sementara mengharuskan mereka yang mencari perawatan medis untuk mendokumentasikan rencana perawatan dan kemampuan mereka untuk membayar. Aturan tersebut tetap berlaku hingga saat ini.

4. China dan Rusia Mendominasi

Investigasi telah mengidentifikasi warga negara China dan Rusia sebagai sumber utama klien wisata kelahiran.

Para kritikus mengatakan pariwisata kelahiran hanya menyumbang sebagian kecil dari kelahiran di AS dan berpendapat bahwa kewarganegaraan berdasarkan kelahiran adalah prinsip konstitusional yang telah lama ada. Perkiraan menunjukkan bahwa hal itu mewakili kurang dari 1% dari 3,6 juta kelahiran yang tercatat di seluruh negeri setiap tahunnya.

Upaya penegakan hukum yang diperbarui ini dilakukan seiring dengan upaya pemerintahan Trump untuk memperketat pemeriksaan visa dan menerapkan langkah-langkah yang lebih luas untuk memerangi penipuan terkait imigrasi dan memperkuat keamanan perbatasan.

Operasional SPBU memiliki berbagai potensi bahaya seperti kebakaran, tumpahan BBM, ledakan, hingga risiko cedera terhadap pekerja saat menjalankan aktivitas di lapangan

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Retail (PERTARE) memperkuat kesiapsiagaan pekerja stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) melalui simulasi penanggulangan keadaan darurat (PKD).

Manager Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) PERTARE Ruli Handoko, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan simulasi PKD merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan perusahaan guna memastikan kesiapan personel dan keandalan sistem tanggap darurat di area operasional.

"Operasional SPBU memiliki berbagai potensi bahaya seperti kebakaran, tumpahan BBM, ledakan, hingga risiko cedera terhadap pekerja saat menjalankan aktivitas di lapangan," ujarnya.

Melalui pelaksanaan simulasi ini, PERTARE ingin memastikan kesiapan personel, efektivitas prosedur, serta koordinasi antartim dalam menghadapi situasi darurat, sehingga risiko dan potensi kerugian dapat diminimalkan apabila insiden nyata terjadi.

Kegiatan yang berlangsung di SPBU COCO Langsep, Malang, Jatim, Rabu (20/5/2026), melibatkan seluruh pekerja SPBU dan bekerja sama dengan Polsek Klojen Kota Malang, Koramil 0833/01 Klojen Kota Malang, serta Dinas Pemadam Kebakaran Kota Malang.

Dalam simulasi tersebut, diperagakan skenario kebakaran di salah satu area SPBU yang menyebabkan seorang kepala sif mengalami luka bakar dan api kemudian meluas ke area dispenser.

Melalui skenario ini, para pekerja diuji dalam menjalankan prosedur tanggap darurat mulai dari koordinasi internal, komunikasi antartim, penanganan korban, hingga penyampaian informasi kepada pihak terkait.

Pelaksanaan simulasi dimulai dengan penentuan alur kejadian dan pembagian tugas kepada personel sesuai fungsi dalam struktur organisasi keadaan darurat.

Selanjutnya, dilakukan pelaksanaan skenario untuk menguji respons tim melalui proses koordinasi, komunikasi, penanganan situasi, hingga penyampaian informasi kepada pihak internal maupun eksternal.

Setelah rangkaian simulasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi bersama sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kesiapsiagaan.

Manajer Region VI Jatimbalinus PERTARE Aditya Hendrawan mengatakan simulasi PKD rutin dilaksanakan untuk memastikan seluruh pekerja mampu merespons kondisi darurat dengan cepat dan tepat.

"Melalui simulasi ini, kami harap seluruh pekerja SPBU dapat me-refresh lagi pengetahuan dan pemahaman mengenai penanganan simulasi darurat, serta menjadi lebih sekaligus meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kekompakan antartim agar proses penanganan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan efektif saat menghadapi situasi darurat di area operasional," ujarnya.

Sementara itu, Corporate Secretary PERTARE Ardhi Widodo menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan.

"Pertamina Retail terus berkomitmen untuk memastikan implementasi aspek HSSE berjalan optimal di seluruh lini operasional perusahaan," ujarnya.

Simulasi PKD yang dilaksanakan secara rutin ini, lanjut Ardhi, juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kompetensi pekerja serta memperkuat budaya safety awareness di lingkungan kerja.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap 247 anak terpapar radikalisme sepanjang 2026. Saat ini, Densus 88 Antiteror Polri tengah menyusun penguatan untuk mengantisipasi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme yang terus berevolusi di era digital menyasar generasi muda.

“Kelompok ekstrem memanfaatkan ruang digital untuk proses rekrutmen, grooming, propaganda, hingga normalisasi kekerasan kepada kelompok usia muda yang rentan,” kata Juru Bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, Rabu (20/5/2026).

Mayndra menyebut perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah pola penyebaran paham ekstremisme. Para pelaku sudah tidak lagi hanya melalui jaringan ideologis konvensional.

“Kini berkembang ke bentuk-bentuk baru seperti non coherent extremism dan nihilistic violent extremism yang memanfaatkan media sosial, platform digital, hingga permainan daring sebagai medium penyebaran pengaruh kekerasan,” ujarnya.

Berdasarkan data 2026, tercatat 132 anak terpapar radikalisme serta 115 anak terpapar paham kekerasan yang telah mendapatkan intervensi bersama antara Densus 88 AT Polri, jajaran Polda, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Sebagian kasus teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan komunitas digital seperti True Crime Community (TCC) yang dinilai berpotensi mendorong eskalasi menuju aksi kekerasan nyata,” ucapnya.

Lihat video: DENSUS 88 Bongkar 110 Korban, Rekrutmen Terorisme Anak via Game & Medsos



Dalam Rakernis ini turut disoroti soal tantangan baru berupa pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) oleh kelompok ekstrem untuk melakukan radikalisasi otomatis, penyebaran salad bar ideology, serta gamifikasi kekerasan melalui platform online yang menyasar kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Menindaklanjuti arahan tersebut, Densus 88 AT Polri akan terus memperkuat kapasitas intelijen teknologi dan intelijen manusia guna mengantisipasi dinamika ancaman di ruang siber yang berkembang sangat cepat,” ucap Mayndra.

Kemudian dari sisi capaian, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Densus 88 AT Polri yang berhasil menjaga stabilitas keamanan nasional dengan mempertahankan nihil aksi teror selama hampir tiga tahun terakhir dan optimalisasi kesiapsiagaan nasional melalui kontinjensi Aman Nusa III.

“Capaian tersebut dinilai turut meningkatkan kepercayaan publik, menjaga stabilitas investasi, dan mendukung berbagai agenda strategis nasional maupun internasional,” tutupnya.

Puteranegara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029. Perpres Nomor 8 Tahun 2026 yang dilihat pada Senin (4/5/2026) melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 9 Februari 2026.

Kemudian, salinan Perpres ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Lydia Silvanna Djaman.

Perpres ini dikeluarkan dengan menimbang bahwa dalam rangka memenuhi hak atas rasa aman bagi seluruh warga negara, upaya dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme perlu dilaksanakan melalui strategi yang komprehensif, sistematis, terencana, dan terpadu, dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

“Bahwa dalam rangka memenuhi prioritas nasional dalam menghadapi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, perlu koordinasi sinergi antarinstrumen dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme,” tulis pertimbangan dalam Perpres.

Pada Pasal 1 ayat 1, Perpres ini dimaksudkan bahwa pencegahan dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme,” bunyi ayat 2.

Kemudian, dalam ayat 3 menjelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan yang kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dalam Perpres dijelaskan bahwa Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah kebijakan nasional yang memuat kerangka strategis, arah, dan prioritas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Indonesia.

Selanjutnya, RAN PE dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melibatkan peran serta masyarakat.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” tutup Perpres.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan hingga saat ini belum ada pengajuan penangguhan penahanan dari kuasa hukum Dokter Richard Lee. Diketahui, Richard Lee ditahan atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang dilaporkan Samira Farahnaz alias Doktif.

“Belum ada pengajuan penangguhan penahanan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dikutip Senin (9/3/2026).

Budi menerangkan, Richard Lee ditempatkan bersama tahanan lainnya di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Polisi memastikan, hak-hak Richard Lee tetap dipenuhi, termasuk hak menjalankan ibadah puasa dan sahur.

“Selama menjalani penahanan, hak-hak yang bersangkutan tetap dipenuhi selayaknya tersangka lain yang sedang menjalani masa tahanan, termasuk hak untuk menjalankan ibadah puasa dan sahur. Hingga saat ini tidak terdapat keluhan yang disampaikan,” ujar dia.

Sebelumnya, penahanan dilakukan usai penyidik memeriksan dokter Richard Lee pada Jumat, 6 Maret 2026. Budi menjelaskan, penahanan dilakukan lantaran Richard Lee dianggap telah menghambat proses penyidikan. "Berdasarkan pertimbangan, tindakan Tersangka DRL yang dinilai menghambat penyidikan," ungkap Budi.

Lihat video: Terungkap Alasan Polisi Langsung Tahan Richard Lee Usai Diperiksa



Adapun perbuatan yang dianggap menghambat penyidikan yakni, Richard Lee mangkir dari panggilan pemeriksaan pada 3 Maret 2026. Kala itu, Richard disebut tak memberi penjelasan pada penyidik, tetapi malah live TikTok.

"Tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan tanggal 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Justru pada hari tersebut tersangka diketahui melakukan live pada akun tiktok," imbuhnya.

Selain itu, kata Budi, Richard juga mangkir dari wajib lapor. "Tersangka juga mangkir wajib lapor pada Senin, 23 Februari 2026 dan Kamis, 5 Maret 2026 tanpa alasan yang jelas," jelas Budi.

TANGERANG - Polisi membeberkan alasan dilakukannya penangguhan penahanan terhadap Habib Bahar bin Smith dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

"Jadi gini, penahanan itu ya, bukan kewajiban penyidik, tapi kewenangan yang diberikan undang-undang dalam KUHAP. Ya, nah dengan pertimbangan penyidik," kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari di Polda Metro Jaya, Sabtu (14/2/2026).

Menurut Jauhari, penangguhan penahanan itu alasannya, pertama Bahar bersikap kooperatif selama pemeriksaan ataupun proses penyidikan perkara tersebut.

"Yang kedua, ini yang saya luruskan nih, bukan satu-satunya tulang punggung keluarga, tapi alasan bahwa yang bersangkutan itu dalam keadaan kondisi sakit. Sakit ini menurut kuasa hukum nih, sakit, kemudian ada rekam medis, ya kan, habis tabrakan dan masa perawatan serta akan dilakukan operasi besar," ujarnya.

Selain itu, kata Jauhari ada jaminan langsung dari pihak keluarga dalam hal ini ibu dan istri. Meski begitu, polisi memastikan tetap mengusut tuntas perkara itu.

Lihat video: Kuasa Hukum Buka Suara Terkait Penahanan Bahar bin Smith ditangguhkan Polres Metro Tangerang



"Jadi harus diluruskan itu ya, bukan karena tulang punggung keluarga satu-satunya itu, tapi alasan itu diatur dalam KUHAP. Apalagi KUHAP baru itu mempertimbangkannya betul-betul ada referensi, ada poin-poinnya, itu yang kita pertimbangkan," ucapnya.

Sebagai informasi, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kota Tangerang.

“Kita sudah menetapkan tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Awaludin Kanur, Minggu 1 Februari 2026.

Penetapan tersangka itu tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/43/I/RES.1.24/2026/Reskrim pada Jumat, 30 Januari 2026. Penetapan tersangka itu juga setelah dilakukannya gelar perkara.

Bahar bin Smith dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan/atau Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan Juncto Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.

TANGERANG - Polres Metro Tangerang Kota menangguhkan penahanan Bahar bin Smith dalam kasus dugaan penganiayaan anggota Banser.

“Habib diberikan penangguhan penahanan. Itu juga atas permohonan kami sebagai tim kuasa hukumnya, tim Habib Bahar bin Smith, dan dikabulkan Kapolres,” ujar kuasa hukum Bahar bin Smith, Ichwan Tuankotta, Rabu (11/2/2026) malam.

Pertimbangan penangguhan penahanan, salah satunya karena Bahar merupakan tulang punggung keluarga dan jaminan pihak keluarga. “Beliau juga guru yang harus mengajar santrinya. Kemudian, beliau akan kooperatif untuk menjalani proses ini dan ada jaminan pihak keluarga,” katanya.

Bahar juga telah membuat pernyataan permintaan maaf kepada korban dan pihak GP Ansor. “Insyaallah kita ke depan akan tetap aktif menghubungi korban dan pihak-pihak tertentu untuk melakukan restorative justice sesuai permohonan yang kami sampaikan kepada Kapolres Kota Tangerang,” ujar Ichwan.

Sekadar mengingatkan, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kota Tangerang.

“Kita sudah menetapkan tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur, Minggu (1/2/2026).

Penetapan tersangka itu tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/43/I/RES.1.24/2026/Reskrim pada Jumat, 30 Januari 2026. Penetapan tersangka juga setelah dilakukan gelar perkara.

Bahar bin Smith dijerat Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan/atau Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan Juncto Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.

JAKARTA - Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia (UI) menggelar diskusi bertajuk World Terrorism Index: Peluncuran dan Diskusi WTI 2025. Diskusi digelar di Gedung IASTH UI Lantai 5, Kampus Salemba, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026).

Forum strategis ini mempertemukan akademisi, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan untuk membedah peta terbaru ancaman terorisme global serta implikasinya bagi Indonesia.

Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Mochamad Rosidi mengapresiasi kehadiran WTI 2025 sebagai instrumen penting untuk membaca tren global. BNPT menekankan pentingnya data berbasis riset guna mempertajam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE), agar kebijakan negara tetap relevan di tengah dinamika ancaman yang terus berubah.

Sementara itu, peneliti WTI Muhamad Syauqillah dan Adhiascha Soemitro memaparkan temuan tahun 2025. Indonesia pada 2024 berada di peringkat 51 dengan skor 18 dan masuk kategori low impact. Pada 2025, Indonesia masih berada dalam kategori low impact dengan perbaikan skor menjadi 15.

Tim peneliti menjelaskan bahwa perbaikan skor tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah operasi penangkapan sebelum aksi teror, yang secara langsung menurunkan skor total berdasarkan bobot penilaian indeks. Meski demikian, peringkat Indonesia bergeser dari posisi 51 pada 2024 menjadi 45 pada 2025.

Kenaikan peringkat ini terjadi karena sejumlah negara lain mengalami perbaikan skor yang lebih signifikan atau kondisi keamanannya relatif stabil. Sehingga memengaruhi posisi relatif Indonesia dalam pemetaan global. Laporan WTI 2025 juga menyoroti sejumlah tren utama. Salah satunya adalah meningkatnya kerentanan anak muda dan remaja terhadap radikalisasi di era digital.

"Kami menemukan peningkatan dalam radikalisasi dan rekrutmen anak muda melalui platform digital. Kelompok ekstremis kini memanfaatkan media sosial, pesan terenkripsi, hingga fitur percakapan dalam gim daring (online games) untuk menyebarkan propaganda. Metode ini mempercepat proses radikalisasi karena berlangsung efektif, cepat, dan sulit terdeteksi oleh pengawasan konvensional," ungkap Syauqillah dan Adhiascha.

Selain itu, laporan menyoroti eskalasi serangan di sejumlah negara kawasan Afrika. Temuan lain adalah pengkategorian geng, kartel, dan kelompok kejahatan terorganisir sebagai organisasi teror. Di satu sisi, langkah ini dinilai dapat memperkuat dasar hukum dalam merespons ancaman, namun di sisi lain berpotensi disalahgunakan untuk menekan lawan politik.

Isu kebangkitan kelompok sayap kiri juga menjadi sorotan, dengan profil ideologi pelaku serangan pada 2025 didominasi etnonasionalisme atau separatisme, ideologi keagamaan, motif ekonomi, pelaku yang belum teridentifikasi, serta ideologi kiri.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi memaparkan tantangan harmonisasi hukum pasca pemberlakuan regulasi pidana baru (KUHP dan KUHAP), dengan fokus pada konsistensi putusan hakim serta kepastian hukum bagi terdakwa dan korban.

Sementara itu, Kepala Densus 88 Aanti Teror Polri yang diwakili Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana menegaskan bahwa intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme masih menjadi tantangan nyata bagi keamanan Indonesia. Ia menyebut tahun 2025 sebagai titik balik migrasi besar pola rekrutmen dan aktivitas terorisme dari dunia nyata ke dunia maya.

Mayndra menjelaskan, tren rekrutmen terhadap anak dan pelajar meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga memerlukan kewaspadaan ekstra dari seluruh elemen masyarakat. Indonesia dinilai memiliki karakter kebijakan kontra-teror yang adaptif dan dinamis, yang terbukti efektif mengendalikan situasi.

Hal ini ditunjukkan dengan capaian zero attack atau nihil serangan teror selama tiga tahun berturut-turut. Meski demikian, Densus 88 tetap aktif melakukan penegakan hukum di sejumlah wilayah sebagai langkah preventive strike guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia Nababan menekankan pentingnya membaca WTI 2025 sebagai sinyal kebijakan, bukan sekadar angka peringkat. Ia mengajak publik dan pemangku kepentingan memahami indikator yang diukur, tren pergerakannya, serta keterbatasannya agar diskusi berfokus pada mitigasi risiko berbasis bukti.

Diskusi ditutup dengan analisis Ketua Program Studi Kajian Terorisme SPPB UI Zora A. Sukabdi mengenai kerentanan psikologis anak terhadap paparan ideologi radikal-ekstrem. Ia menjelaskan bahwa perkembangan kognitif dan emosi yang belum matang membuat anak-anak rentan terhadap narasi ekstremis, terutama ketika pengawasan orang tua di ruang digital minim.

JAKARTA - Rencana Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme merupakan bentuk penegakan kedaulatan negara. Sebab terorisme modern bukan lagi sekadar aksi kriminal, melainkan telah berkembang menjadi ancaman bersenjata terorganisasi, lintas wilayah, dan berpotensi mengganggu kedaulatan negara.

“Dalam konteks inilah, pelibatan TNI perlu dibaca sebagai bagian dari arsitektur pertahanan negara, bukan sebagai langkah militerisasi keamanan dalam negeri,” ujar Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting, Kamis (15/1/2026). .

Dalam perspektif pertahanan, kata dia, terorisme memiliki karakter asimetris yakni, aktor non-negara, struktur sel tertutup, penggunaan senjata mematikan, serta kemampuan memanfaatkan celah geografis dan sosial. Pada kondisi tertentu, terorisme dapat bertransformasi menyerupai insurgensi bersenjata skala rendah, terutama ketika beroperasi di wilayah terpencil, perbatasan, laut, atau objek vital strategis nasional.

“Ancaman dengan karakter semacam ini secara konseptual telah melampaui domain penegakan hukum konvensional,” katanya.

Negara membutuhkan instrumen yang tidak hanya mampu melakukan penindakan hukum, tetapi juga operasi tempur terbatas, penguasaan wilayah, dan respons cepat berintensitas tinggi, yang secara konstitusional merupakan tugas TNI.

Berbeda dengan anggapan bahwa TNI tidak memiliki kompetensi penanganan terorisme, faktanya TNI telah lama membangun satuan-satuan khusus dengan kemampuan antiteror tingkat tinggi, antara lain:

Pertama, Satuan 81 Kopassus TNI AD. Satuan ini dirancang untuk operasi kontra-teror darat dengan kemampuan infiltrasi, penindakan presisi, pembebasan sandera, dan operasi intelijen tempur.

“Karakteristik Satuan 81 relevan untuk menghadapi kelompok teror bersenjata yang beroperasi di medan sulit seperti hutan dan pegunungan,” ucapnya.

Lihat video: Pasukan Khusus TNI Sukses Lumpuhkan Kelompok Teroris

Kedua, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL. Dia menilai, Denjaka memiliki spesialisasi penanganan terorisme maritim, termasuk pembajakan kapal, serangan terhadap pelabuhan, instalasi lepas pantai, dan jalur laut strategis.

“Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, terorisme maritim merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan ekonomi nasional,” katanya.

Ketiga, Satuan Bravo 90 TNI AU. Satuan ini berfokus pada penanggulangan terorisme udara, termasuk pembajakan pesawat dan pengamanan objek vital udara. Ancaman terhadap penerbangan sipil dan pangkalan udara memiliki implikasi langsung terhadap citra dan kedaulatan negara di mata internasional.

“Keberadaan satuan-satuan ini menunjukkan bahwa secara doktrinal dan operasional, TNI telah menyiapkan kapasitas anti-teror yang bersifat khusus, presisi, dan terbatas, bukan operasi militer konvensional berskala besar,” katanya.

Dari sudut pandang pertahanan keamanan, sambung dia, Perpres bukanlah upaya menggantikan peran Polri, melainkan menyediakan opsi negara dalam kondisi eskalatif.

Polri tetap menjadi aktor utama dalam penegakan hukum, penyelidikan, dan proses peradilan. Namun ketika terorisme berkembang menjadi ancaman bersenjata yang mengganggu stabilitas nasional atau objek vital strategis, negara membutuhkan lapis kekuatan tambahan.

“Dalam doktrin pertahanan, pendekatan ini dikenal sebagai defence in depth, di mana militer berfungsi sebagai instrumen terakhir untuk menjaga keutuhan negara ketika mekanisme sipil menghadapi keterbatasan structural,” katanya.

Secara prinsipil, negara berdaulat memiliki hak untuk menggunakan seluruh instrumen kekuasaannya guna mempertahankan eksistensi nasional. Terorisme yang menyerang warga negara, simbol negara, atau objek vital strategis merupakan bentuk tantangan langsung terhadap kedaulatan.

“Ketiadaan dasar hukum pelibatan TNI justru berpotensi melemahkan kedaulatan negara, karena respons menjadi lamban dan tidak terkoordinasi,” tegasnya.

Dalam konteks ini, Perpres berfungsi sebagai kerangka hukum preventif, bukan legitimasi penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang. Meski demikian, pelibatan TNI harus tetap berada dalam koridor keputusan politik negara dengan kendali sipil penuh. Penugasan TNI harus bersifat: terbatas dan terukur, berbasis eskalasi ancaman, berada di bawah otoritas Presiden, serta tidak meniadakan proses hukum sipil.

Dengan desain kebijakan yang tepat, pelibatan TNI tidak identik dengan kebangkitan dwifungsi, melainkan manifestasi negara demokratis yang adaptif terhadap ancaman modern.

“Rencana Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme mencerminkan kebutuhan negara untuk memiliki fleksibilitas strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan. Keberadaan satuan-satuan antiteror TNI menunjukkan bahwa secara institusional, TNI bukan aktor asing dalam isu ini,” upaparnya.

Perdebatan publik seharusnya diarahkan bukan pada dikotomi militer versus polisi, melainkan pada bagaimana negara merancang mekanisme kolaborasi yang efektif, akuntabel, dan tetap demokratis. Di situlah keseimbangan antara keamanan dan kebebasan diuji.

JAKARTA - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah menggelar webinar menggagas usulan strategi penanggulangan terorisme dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Peristiwa ledakan di salah satu sekolah di Jakarta, dan makin meningkatnya ketidakpastian global dirasa perlu disikapi dengan strategi yang jitu dari pemerintah.

“Terorisme berbasis ideologi maupun berbasis keyakinan keagamaan bisa jadi akan memperoleh persemaian dalam situasi ini. Karena itu kita perlu merancang strategi yang komprehensif untuk disampaikan kepada pemerintah,” kata Pimpinan LHKP PW Muhammadiyah Ristan Alfino, Senin (12/1/2026).

Kemajuan Indonesia dalam penanggulangan terorisme memiliki ciri khas di dalam pembinaan para mantan pelaku teror. Hal ini semakin melengkapi dan mendorong posisi Indonesia semakin baik dalam indeks terorisme global.

Dewan Pakar LHKP Muhammadiyah Prof Sri Yunanto memaparkan, keberhasilan zero attack dan deklarasi 8000 anggota dan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) patut menjadi titik pijak strategi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kerena itu Guru Besar Ilmu Politik UMJ ini memberi perhatian penting kepada upaya-upaya pembinaan eks narapidana terorisme, potensi residivisme, dan menarik kelompok kekerasan yang masih belum tersadarkan.

“Kita lihat ISIS dan organisasi teror sejenis ini terus melemah dan Indonesia mencatatkan keberhasilan besar dengan deklarasi kembali ke NKRI oleh jaringan JI. Kita juga saksikan ada trend peningkatan kekerasan berbasis ideologi di sejumlah negara bahkan merembes ke Indonesia. Ini perlu kita waspadai,” ujar Prof Yunanto.

Dia menekankan pentingnya penanggulangan terorisme yang tetap berpijak pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia menyoroti perlunya konsistensi kebijakan negara agar pendekatan keamanan tidak berkembang menjadi represif, tetapi tetap adaptif terhadap tantangan baru.

Prof Yunanto juga mengingatkan bahwa penegakan hukum dan hak asasi menjadi poin penting dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Prof Yunanto merekomendasikan adanya pembinaan eks napi terorisme, pencegahan dan penegakan hukum yang demokratis dan menjunjung hak asasi manusia (HAM).

Sedangkan Amanah Nurish, antropolog penulis “Agama Jawa: Setengah Abad Pasca-Clifford Geertz” menambahkan pentingnya pendekatan sosio-antropologis untuk membangun strategi penanggulangan terorisme bagi Indonesia. Dosen Kajian Terorisme UI ini memaparkan rangkaian krisis ekonomi, krisis lingkungan dan krisis global kemanusiaan yang dapat menjadi pintu masuk terorisme.

“Kita melihat bagaimana ada kelompok 1 persen penduduk dunia yang menguasai berbagai aras mulai dari ekonomi, aturan internasional dan lainnya. Kondisi demikian memunculkan krisis besar. Krisis lingkungan ini menggerus keadilan dan kemanusiaan. Ini harus menjadi konsern. Kita perlu menggunakan perspektif dan cara-cara baru berbasis praktik dalam mengembangkan strategi,” ungkapnya.

Nurish yang saat ini sedang meneliti dampak kebencanaan di Sumatera dan Aceh mengusulkan Model DRIA dalam membangun strategi penanggulangan terorisme berbasis sosio-antropologis. Model yang menurutnya menekankan pada pentingnya kebutuhan identitas, makna hidup, dan narasi emosional.

"Keretakan Identitas (Disintegration) harus mampu kita petakan dan cari solusi kulturalnya, lalu kita bagun (Reconstruction) narasi baru untuk merekatkan kebangsaan bukan sekedar menghakimi, selanjutnya adalah mengintegrasikan (Integration) semua bagian perekat Indonesia sehingga kita mampu juga mengalienasi (Alienation) kelompok yang bermaksud merusak situasi sosial harmoni yang telah dihasilkan,” jelasnya.

Wahyudi Djafar, pendiri Rakhsa Initiative yang juga anggota Working Group on Intelligence and Security Agencies Oversight menyoroti situasi global strategis yang menurutnya penting menjadi pijakan strategi penanggulangan terorisme di Indonesia kedepan.

Dia menyampaikan kembali dalam Review Global ke sembilan Counter Terrorism Strategy badan PBB disampaikan tentang pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberantasan terorisme. Hal ini termasuk dengan menekankan penghormatan terhadap HAM dan Hukum, serta menanganni kondisi yang memicu terorisme.

“Kita perlu meninjau kembali legislasi, kebijakan, dan strategi yang saat ini ada. Membatasi peran militer dalam pemberantasan terorisme dan memastikan akuntabilitas HAM perlu dimasukan di dalam strategi ke depan. Pembatasan HAM warga harus dilakukan dengan aturan yang tegas dan terbatas. Misalnya penyadapan, pemanfaatan AI, dan tindakan lain yang berpotensi melanggar HAM harus benar-benar terukur dan berbasis aturan,” sampainya.

Wahyudi menyampaikan, Kecerdasan Artfisial (AI) yang masih terus tumbuh perlu menjadi perhatian. Dalam beberapa kasus kekerasan ekstrim yang dilakukan sejumlah orang juga terbukti terpengaruh dari AI yang belum memiliki aturan global dan lokal yang diperlukan.

“Kini banyak negara sudah menuntut dan menegakkan sejumlah panduan etik yang ketat bagi penyelenggara AI sebagai salah satu cara untuk mengelola akses publik yang mungkin menjadi inspirasi kekerasan ekstrem. Hal ini juga sedang berjalan di Indonesia dimana saya adalah bagian dari tim penyusunan tersebut,” ungkapnya.

Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada narasi dan pendekatan keamanan global yang semata-mata berorientasi militeristik, melainkan mengedepankan tata kelola keamanan yang transparan dan partisipatif. Terkait pelibatan TNI, Wahyudi juga mengingatkan bahwa penanggulangan terorisme di Indonesia berada pada ranah criminal justice system.

Jakarta, CNBC Indonesia - Hujan deras yang mengguyur tanpa henti telah memicu serangkaian longsor yang kembali menelan korban jiwa di Vietnam. Otoritas penanggulangan bencana pada Senin (17/11/2025) melaporkan sedikitnya enam orang tewas dan lebih dari selusin lainnya terluka di wilayah tengah negara itu.

Salah satu insiden terburuk terjadi Minggu malam di Khanh Le Pass, Provinsi Khanh Hoa, ketika tanah dan bebatuan runtuh menimpa sebuah bus penumpang dan membuat kendaraan itu tertimbun sepenuhnya. Badan pengelolaan bencana dan bendungan menyatakan bahwa lima orang tewas dan 18 lainnya terluka dalam peristiwa tersebut.

Menurut media pemerintah, sebagaimana dikutip AFP, bus itu mengangkut 32 penumpang, dengan sebagian korban luka dirawat atas cedera kepala dan anggota tubuh di rumah sakit setempat. Laporan media juga menyebut para petugas penyelamat tengah berlomba mengevakuasi penumpang yang masih terjebak di dalam badan bus.

Beberapa jam sebelumnya, Minggu pagi, longsor lain menghantam shelter pekerja di Khanh Son Pass, juga di Provinsi Khanh Hoa. Kejadian itu menyebabkan satu orang tewas dan satu lainnya hilang.

Vietnam sepanjang tahun ini menghadapi rentetan bencana alam yang menimbulkan korban dalam jumlah besar. Berdasarkan data Kantor Statistik Nasional, total 279 orang dinyatakan tewas atau hilang akibat berbagai kejadian bencana alam, sementara kerugian materi mencapai lebih dari US$2 miliar.

Wilayah tengah Vietnam menjadi salah satu kawasan paling rentan, terutama selama periode hujan deras dari Juni hingga September.

Meski pola tersebut merupakan fenomena musiman, sejumlah bukti ilmiah menunjukkan bahwa perubahan iklim akibat ulah manusia kian memperparah intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat dan longsor yang makin destruktif.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]