Kesulitan ekonomi saat ini masih menjadi salah satu penghambat utama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan mereka. Data UNICEF mencatat sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7 hingga 18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah.

Risiko anak putus sekolah ini jauh lebih tinggi dialami oleh keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah tertinggal. Selain itu, Data Susenas 2025 dari Kemendikdasmen menunjukkan bahwa alasan tidak ada biaya menyumbang 20,35 persen angka anak tidak sekolah.

Merespons tantangan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia mengumumkan penerima program PNM Scholarship Tahun 2026. Beasiswa ini disalurkan kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif program Mekaar dan ULaMM di berbagai wilayah.

Secara nasional, sebanyak 1.590 anak nasabah PNM telah terpilih menerima beasiswa pendidikan tersebut. Bantuan finansial ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga perguruan tinggi.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menyebut pendidikan sebagai jalan penting untuk membuka kesempatan lebih baik bagi keluarga prasejahtera. Menurut dia, dukungan ini menjadi cara PNM hadir lebih dekat dengan keluarga nasabah, bukan hanya soal usaha.

"PNM percaya setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui PNM Scholarship, kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6).

Pendekatan ini menandai perluasan cakupan pemberdayaan yang dijalankan PNM selama ini. Selama ini, dukungan PNM kepada nasabah lebih banyak berputar pada penguatan usaha ultra mikro.

Lewat PNM Scholarship, sasaran pemberdayaan diperluas hingga menyentuh anggota keluarga nasabah, khususnya anak-anak. PNM berharap keluarga prasejahtera tidak hanya memiliki usaha yang terus bertumbuh, tetapi juga harapan yang lebih besar bagi generasi berikutnya.

Salah satu penerima manfaat program ini adalah keluarga nasabah Unit Mekaar Kabat 2, Banyuwangi, Sinta Ratnasari. Anaknya, Efi Adelya Rachma, siswa kelas 8 di sebuah SLB, menjadi salah satu dari 1.590 anak yang menerima beasiswa tahun ini.

Sinta mengaku tidak menyangka anaknya akan terpilih sebagai penerima beasiswa. Ia menyebut bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolah anaknya.

"Saya kaget sekaligus terharu waktu diberi tahu anak saya mendapat beasiswa. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolahnya," ujarnya.

Sinta juga menyampaikan harapannya agar PNM terus berkembang dan memberi manfaat bagi keluarga lain yang berada dalam situasi serupa. Ia berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada anaknya untuk tetap melanjutkan sekolah.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Indonesia menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan.

“Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, yang menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan SDM sebagai prioritas pembangunan, dan di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, SDM ditempatkan sebagai prioritas utama dan mendapatkan perhatian yang cukup luas,” ungkapnya dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan United Nations Children's Fund (UNICEF) Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan Country Program Action Plan (CPAP) 2026-2030 antara Indonesia dengan UNICEF untuk melanjutkan pembangunan nasional.

Program kerjasama pemerintah RI dengan UNICEF telah dimulai 60 tahun yang lalu melalui penandatanganan Basic Cooperation Agreement (BCA). Implementasi BCA diterjemahkan dalam bentuk siklus program lima tahunan, yang disebut dengan CPAP. Saat ini, Indonesia-UNICEF meluncurkan siklus lima tahunan yang ke-13.

Selama lima tahun terakhir, lanjutnya, program kerja sama antara kedua belah pihak telah menghasilkan capaian yang signifikan dalam mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya di sektor gizi, air bersih, sanitasi, kesehatan, higiene (serangkaian praktik yang dilakukan untuk menjaga kesehatan), pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial.

Beberapa capaian kunci antara lain penyaluran lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pembentukan pusat keunggulan central excellence program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pengembalian 105 ribu anak ke dalam sistem pendidikan, termasuk melindungi 237 ribu anak dari risiko putus sekolah.

Kerjasama pemerintah RI dan UNICEF 2026-2030 mencakup komponen gizi, kesehatan, pendidikan, aksi iklim lingkungan air bersih, sanitasi dan higiene; perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Semua komponen ini didukung komponen aktivitas program yang meliputi dukungan kerjasama dan koordinasi lintas sektor.

Dadan mengapresiasi UNICEF karena menjadi salah satu lembaga yang selama ini selalu perhatikan hak anak di dunia, termasuk Indonesia.

“Dengan kehadiran Badan Gizi Nasional, ini adalah program pemerintah yang utama dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, menjamin hak anak atas gizi. Ini diperhatikan mulai dari anak dalam kandungan sampai anak sampai usia 18 tahun. Jadi, tidak akan ada anak yang terlewatkan haknya,” ujar dia.

“Oleh sebab itu, pemerintah Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional menempatkan anggaran yang menurut saya cukup luar biasa, sehingga seluruh anak diminta dan diharuskan untuk mendapatkan haknya,” ucap Kepala BGN.

Hingga saat ini, sekitar 62 juta anak di Indonesia mendapatkan hak atas gizi seimbang dan untuk menjamin mereka bertumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria. BGN menggelontorkan lebih dari Rp60 triliun saja hingga April 2026 untuk intervensi pemenuhan gizi agar seluruh anak memperoleh hak minimum dengan gizi seimbang.

Dia mengharapkan kerja sama strategis dengan UNICEF yang selama ini berlangsung dapat berlangsung dengan baik.

“Mudah-mudahan kerjasama ini tetap dapat dilanjutkan dan kemitraan ini menjadi kemitraan yang saling menguntungkan, baik untuk pemerintah Indonesia maupun UNICEF,” kata Dadan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi yang akan kami teruskan antara lain adalah mengeksplorasi kekayaan data dan informasi dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), terutama terkait dengan pengukuran perkembangan anak usia dini, Early Childhood Development Index (ECDI),

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya akan mendorong penguatan kolaborasi dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam penyediaan data yang mendukung percepatan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif dan berkelanjutan.

“Kolaborasi yang akan kami teruskan antara lain adalah mengeksplorasi kekayaan data dan informasi dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), terutama terkait dengan pengukuran perkembangan anak usia dini, Early Childhood Development Index (ECDI),” ujar dia dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Selama ini, lanjutnya, BPS telah melakukan kemitraan strategis dengan UNICEF yang memberikan kontribusi penting dalam penyediaan data statistik berkualitas, terutama terkait pemenuhan hak dan kesejahteraan anak.

Kerja sama antara BPS dengan UNICEF telah menghasilkan beberapa capaian penting, di antaranya mengembangkan ECDI, hingga melakukan analisis kemiskinan anak multidimensi dan analisis kesehatan dan gizi anak berbasis data Susenas.

Seluruh upaya ini, katanya yang akrab dipanggil Winny, menunjukkan bahwa kolaborasi antara BPS dengan UNICEF bisa menghasilkan data lebih baik dan bermakna untuk pembangunan lebih tepat sasaran.

“Untuk ke depan, BPS menegaskan komitmen untuk terus mendukung keberlanjutan kerja sama ini antara BPS dengan UNICEF di bawah tentunya koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,” ungkapnya.

Selain dalam penyediaan data, BPS turut akan melanjutkan kolaborasi dalam menghitung indikator makanan pendamping asi hingga level kabupaten/kota dengan metode Small Area Estimation (SAA) untuk memberikan data terpilah.

Hal ini disebabkan UNICEF menginginkan data yang dihasilkan tak hanya di level agregat makro, tetapi juga data terpilah yang dibutuhkan untuk melihat secara terperinci.

BPS juga akan berkolaborasi dengan UNICEF untuk menghadirkan analisis dampak pemberian makan bayi dan anak terhadap stunting, serta penguatan data sosial-ekonomi untuk menghadirkan data yang terkait dengan anak.

“Tentunya kami akan terus berkomitmen untuk berkolaborasi dengan UNICEF untuk terus menghadirkan data-data statistik yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan, dan tentunya kami akan terus menghadirkan statistik berkualitas, statistik bermakna, dan statistik berdampak,” kata Amalia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Banyak anak, khususnya anak perempuan masih menghadapi kerentanan ganda dan juga membutuhkan perhatian serta akses yang lebih baik..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, upaya perlindungan anak harus hadir secara utuh.

“Bagi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, upaya perlindungan anak harus hadir secara utuh,” ucapnya dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan United Nations Children's Fund (UNICEF) Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Beberapa bentuk perlindungan tersebut mencakup kebijakan yang responsif, layanan yang terjangkau, hingga perubahan perspektif di masyarakat untuk mengawal perlindungan anak Indonesia sebagai sebuah gerakan yang harus dilakukan bersama.

Karena itu, diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan mengingat tantangan yang dihadapi anak-anak Indonesia semakin kompleks dan tak bisa diselesaikan secara sektoral.

Pihaknya juga menilai bahwa perlindungan anak tak dapat dipisahkan dari pemberdayaan perempuan.

“Banyak anak, khususnya anak perempuan masih menghadapi kerentanan ganda dan juga membutuhkan perhatian serta akses yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan yang terintegrasi menjadi kunci agar tidak ada satupun yang tertinggal,” ungkap Arifatul.

Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan pula Country Program Action Plan (CPAP) 2026-2030 antara Indonesia dengan UNICEF untuk melanjutkan pembangunan nasional.

Program kerja sama pemerintah RI dengan UNICEF telah dimulai 60 tahun yang lalu melalui penandatanganan Basic Cooperation Agreement (BCA). Implementasi BCA diterjemahkan dalam bentuk siklus program lima tahunan, yang disebut dengan CPAP. Saat ini, Indonesia-UNICEF meluncurkan siklus lima tahunan yang ke-13.

Selama lima tahun terakhir, lanjutnya, program kerja sama antara kedua belah pihak tersebut telah menghasilkan capaian yang signifikan dalam mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya di sektor gizi, air bersih, sanitasi, kesehatan, higiene (serangkaian praktik yang dilakukan untuk menjaga kesehatan), pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial.

Beberapa capaian kunci antara lain penyaluran lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pembentukan pusat keunggulan central excellence program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pengembalian 105 ribu anak ke dalam sistem pendidikan, termasuk melindungi 237 ribu anak dari risiko putus sekolah.

Penyusuran CPAP 2026-2030 dilakukan dengan mengacu pada prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, visi-misi Presiden dan Wakil Presiden, United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026-2030, Konvensi Hak Anak, komitmen internasional, serta rekomendasi terkait dengan pembangunan anak dalam forum strategis nasional.

Kerja sama pemerintah RI dan UNICEF 2026-2030 mencakup komponen gizi, kesehatan, pendidikan, aksi iklim lingkungan air bersih, sanitasi dan higiene; perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Semua komponen ini didukung komponen aktivitas program yang meliputi dukungan kerjasama dan koordinasi lintas sektor.

Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung target pembangunan nasional, khususnya Prioritas Nasional (PN) ke-2 terkait dengan akses sanitasi aman, indeks kualitas air, dan lingkungan hidup; PN-4 mengenai penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu, peningkatan umur harapan hidup, nilai PISA (Programme for International Student Assessment), dan indeks perlindungan anak, serta PN-6 perihal penurunan tingkat kemiskinan.

“Dukungan UNICEF baik melalui penguatan kapasitas, asistensi teknis maupun sumber daya telah memberi dorongan nyata bagi upaya kita bersama,” kata Menteri PPA.

“Ke depan, kami berkomitmen memastikan implementasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Mari kita jaga semangat kolaborasi ini demi perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Karena itulah maka program pertama-tama yang dilakukan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto), program yang paling mendasar itu adalah memberi makan, memberi makan dalam arti yang sesungguhnya makanan fisik, asupan gizi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, peluncuran Country Program Action Plan (CPAP) 2026-2030 antara Indonesia dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) untuk melanjutkan pembangunan nasional.

Peluncuran ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dalam aspek meningkatkan kualitas hidup masyarakat sejak anak dalam kandungan.

“Karena itulah maka program pertama-tama yang dilakukan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto), program yang paling mendasar itu adalah memberi makan, memberi makan dalam arti yang sesungguhnya makanan fisik, asupan gizi,” ungkap dia dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Program kerja sama pemerintah RI dengan UNICEF telah dimulai 60 tahun yang lalu melalui penandatanganan Basic Cooperation Agreement (BCA). Implementasi BCA diterjemahkan dalam bentuk siklus program lima tahunan, yang disebut dengan CPAP. Saat ini, Indonesia-UNICEF meluncurkan siklus lima tahunan yang ke-13.

Selama lima tahun terakhir, lanjutnya, program kerja sama antara kedua belah pihak tersebut telah menghasilkan capaian yang signifikan dalam mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya di sektor gizi, air bersih, sanitasi, kesehatan, higiene (serangkaian praktik yang dilakukan untuk menjaga kesehatan), pendidikan, perlindungan anak, dan kebijakan sosial.

Beberapa capaian kunci antara lain penyaluran lebih dari 77 juta dosis vaksin COVID-19, pembentukan pusat keunggulan central excellence program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pengembalian 105 ribu anak ke dalam sistem pendidikan, termasuk melindungi 237 ribu anak dari risiko putus sekolah.

Penyusuran CPAP 2026-2030 dilakukan dengan mengacu pada prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, visi-misi Presiden dan Wakil Presiden, United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026-2030, Konvensi Hak Anak, komitmen internasional, serta rekomendasi terkait dengan pembangunan anak dalam forum strategis nasional.

Lebih lanjut, penyusunan CPAP 2026-2030 dilaksanakan melalui serangkaian pembahasan yang melibatkan 16 kementerian/lembaga dan UNICEF, dan telah disepakati pada rapat tim pengarah yang dihadiri para pejabat tinggi madya dari 16 kementerian dan lembaga.

Kesepakatan itu diakhiri penandatanganan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, CountryRepresentative UNICEF Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Desember 2025.

Kerja sama pemerintah RI dan UNICEF mencakup komponen gizi, kesehatan, pendidikan, aksi iklim lingkungan air bersih, sanitasi dan higiene; perlindungan anak, dan kebijakan sosial. Semua komponen ini didukung komponen aktivitas program yang meliputi dukungan kerjasama dan koordinasi lintas sektor,

“Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung target pembangunan nasional, khususnya Prioritas Nasional (PN) ke-2, terkait dengan akses sanitasi aman, indeks kualitas air, dan lingkungan hidup. PN-4 penurunan prevalensi stunting, angka kematian ibu, peningkatan umur harapan hidup, nilai PISA (Programme for International Student Assessment), dan indeks perlindungan anak, serta PN-6 penurunan tingkat kemiskinan,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali.

“Setelah peluncuran ini, kita akan segera memfinalisasi pedoman umum pelaksanaan program dan seluruh tim teknis Kementerian/Lembaga kami harapkan untuk segera menyelesaikan penyusunan program dokumen atau produk, serta berbagai kelengkapan dokumen administrasi tata kelola hibah,” ucap Pungkas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pengembangan anak usia dini secara holistik dan terintegrasi juga harus menjadi perhatian kita, dan percepatan penanganan anak tidak sekolah juga menjadi bagian dari kita,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, pengembangan anak usia dini secara holistik dan terintegrasi juga harus menjadi perhatian.

“Pengembangan anak usia dini secara holistik dan terintegrasi juga harus menjadi perhatian kita, dan percepatan penanganan anak tidak sekolah juga menjadi bagian dari kita,” katanya dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan Country Programme Action Plan (CPAP) Indonesia-UNICEF untuk melanjutkan agenda pembangunan nasional yang selaras dengan rencana pembangunan nasional jangka panjang maupun menengah.

Fokus utama dari strategi ini adalah peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang harus diintervensi sejak masa kehamilan.

Presiden RI Prabowo Subianto disebut berkali-kali menyampaikan pentingnya asupan gizi melalui program pemberian makan terhadap ibu hamil, anak usia dini, hingga remaja.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, serta berdaya saing, yang memiliki kesehatan jiwa-raga.

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pemenuhan gizi ini dikelola secara lintas sektoral, seperti Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab memenuhi nutrisi sejumlah kelompok masyarakat, termasuk bagi mereka golongan lansia.

Kolaborasi juga dilakukan bersama UNICEF dengan menyusun indeks modal manusia, sehingga mitra internasional dapat membantu negara yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas warga negara.

“Ketika saya masih anak-anak, UNICEF ini sangat melekat di kami. Tapi saya tadi tanya sama Ibu Manisa Zaman (Representatif UNICEF Indonesia), kenapa kok sekarang tidak? Barangkali Indonesia sudah terlalu luas. Bukan UNICEF-nya yang kurang berperan, Indonesia sudah terlalu luas sehingga UNICEF itu peranannya banyak, tapi kalau menyelesaikan persoalan kita dari Aceh sampai Papua, berat sekali,” ungkap Rachmat Pambudy.

Dalam ekosistem pembangunan ini, pemerintah mengadopsi prinsip tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal (no child left behind), sembari tetap memberikan perhatian khusus kepada para ibu hamil dan kaum lansia agar senantiasa terlindungi dan tak terabaikan dalam proses pembangunan. Karena itu, pemerintah Indonesia memperkuat upaya pembangunan sumber daya manusia melalui CPAP.

Kepala Bappenas mengingatkan, bahwa pemberian makan bergizi tidak cukup untuk menjamin pertumbuhan optimal, tetapi harus berjalan beriringan dengan akses pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang mumpuni.

“Tiga itulah menjadi dasar utama dari pemerintah kita untuk menjaga supaya pendidikan optimal dari sisi fisik dan juga jiwanya. Karena itu, penguatan skema yang namanya Nationwide Approach melalui penguatan dan perluasan forum Kementerian/Lembaga (K/L). dan Pemda (pemerintah daerah) mendapatkan manfaat yang terbesar bersama-sama dengan UNICEF,” ucap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan persoalan perubahan iklim akan semakin berat, sehingga generasi muda harus disiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut.

“Persoalan iklim adalah persoalan yang tidak berhenti sekarang. Persoalan iklim adalah persoalan yang nanti ke depan makin lama, makin berat,” ujarnya dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Menurut dia, perubahan iklim merupakan ancaman sistemik yang akan memberikan dampak seperti efek domino. Peningkatan suhu bumi satu derajat saja dinilai akan memberikan efek luar biasa, mulai dari mencairnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan yang berimplikasi terhadap naiknya permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir seperti kawasan Pantai Utara Jawa.

Jika Pantai Utara Jawa terendam, maka 56 persen Produk Domestik Bruto (PDB) yang ada di kawasan tersebut akan terancam.

“Persoalan iklim jangan hanya dilihat hanya naiknya panas bumi yang cepat atau lambat meningkatkan suhu, dan suhu akan menyebabkan bukan hanya Kutub Utara dan Kutub Selatan yang mencair, tapi juga Papua juga akan kehilangan esnya,” ungkap Menteri PPN.

Dampak perubahan iklim juga menyentuh sektor-sektor seperti ketahanan pangan dan kesehatan. Perubahan suhu yang ekstrem disebut akan mengubah pola tanam dan produktivitas komoditas unggulan, seperti kopi arabika di dataran tinggi yang terancam tak berbuah jika suhu pegunungan terus meningkat. Selain itu, perubahan iklim berpotensi memicu munculnya berbagai jenis penyakit baru yang bakal semakin bertambah.

“Inilah tantangan-tantangan kita ke depan yang harus kita atasi. Bukan hanya persoalan menyiapkan generasi muda, tapi menyiapkan generasi muda kita dengan segala persoalan yang harus dihadapi,” kata Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

UNICEF Indonesia berkolaborasi dengan DBS Foundation meluncurkan kemitraan strategis selama dua tahun untuk memperkuat pembelajaran dan gizi anak di Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui dukungan pendanaan sebesar SGD3,51 juta atau sekitar US$2,7 juta, program terintegrasi ini menyasar anak usia 4-12 tahun di sejumlah PAUD dan sekolah dasar terpilih di NTT.

Selama periode pelaksanaan, program ditargetkan menjangkau sedikitnya 5.270 penerima manfaat langsung, termasuk anak-anak, orang tua dan pengasuh, guru, serta kepala sekolah, mencakup dukungan konkret serta penguatan sistem. Pendekatan terintegrasi ini bertujuan memastikan anak-anak memperoleh dukungan pembelajaran dan gizi secara bersamaan, sehingga fondasi tumbuh kembang mereka semakin kuat.

Chief of Education UNICEF Indonesia, Katheryn Bennett optimistis bahwa kemitraan lintas sektor menjadi kunci untuk mendorong dampak yang berkelanjutan bagi anak-anak di Indonesia.

"Setiap anak berhak memperoleh awal kehidupan terbaik. Ketika anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, kesempatan belajar berkualitas, serta lingkungan yang aman dan melindungi, mereka memiliki fondasi untuk tumbuh optimal dan mencapai potensi penuh," ujar Katheryn Bennett.

Sementara itu, DBS Foundation menegaskan komitmen untuk menciptakan dampak yang lebih luas melalui penyediaan kebutuhan dasar esensial, yakni lewat peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, diikuti nutrisi.

"Kolaborasi dengan UNICEF ini bertujuan membangun fondasi sejak dini agar anak-anak dapat berkembang di berbagai tahap kehidupan. Kami berharap pendekatan terintegrasi ini dapat mendorong perubahan yang berkelanjutan dan terukur," kata Head of Group Marketing and Communications, PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika.

Pada program yang juga bersinergi dengan pemerintah nasional dan daerah ini, baik guru maupun kepala sekolah akan mendapatkan pelatihan dan paket pembelajaran guna memperkuat literasi dan numerasi.

Ke depannya, anak-anak akan didorong menggunakan bahan bacaan lokal serta mengikuti kegiatan berbasis sekolah yang menumbuhkan kebiasaan hidup sehat. Program juga mencakup dukungan gizi anak melalui pemantauan pertumbuhan, pemberian obat cacing, dan peningkatan kesadaran gizi.

Dalam implementasinya, orang tua dan pengasuh akan mendapatkan pembekalan berupa pengetahuan praktis untuk memperkuat praktik makan sehat dan pembelajaran dini di rumah. Selain itu, UNICEF bersama mitra mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan serta pengalokasian anggaran, sehingga hasilnya dapat berkelanjutan untuk jangka panjang.

Peluncuran kemitraan UNICEF dan DBS Foundation turut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pemenuhan hak anak dan kontribusi terhadap visi Indonesia Emas 2045. Capaian program ini dipastikan akan dipantau melalui asesmen awal dan akhir menggunakan instrumen yang telah diakui secara internasional guna melihat peningkatan literasi, numerasi, dan status gizi anak.

MALANG - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong generasi muda untuk memanfaatkan ruang digital secara positif, kreatif, dan bertanggung jawab. Sekaligus juga meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pelindungan anak di ruang digital.

Dorongan Kemkomdigi itu sejalan dengan pandangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang Tri Joko saat menghadiri ajang CommuniAction yang diselenggarakan Direktorat Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi di Malang, Jawa Timur.

“Digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda,” kata Tri Joko dikutip Jumat (13/2/2026).

Tri Joko menjelaskan berbagai kasus seperti perundungan (bullying), penyebaran konten negatif, hingga pelanggaran UU ITE kerap berawal dari aktivitas di media sosial yang tidak disaring dengan baik. Pasal 27 UU ITE telah diatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan negatif, termasuk konten asusila, perjudian, kekerasan, maupun perundungan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana. Tri mewanti-wanti agar mahasiswa berhati-hati dalam mengunggah, membagikan, atau meneruskan informasi. “Saring terlebih dahulu sebelum membagikan, karena banyak perkara yang ditangani kejaksaan berawal dari konten di media sosial,” kata Tri.

Sementara itu, Child Protection Specialist UNICEF Naning Puji Julianingsih menyoroti tingginya intensitas interaksi anak dengan internet. Rata-rata anak mengakses internet selama 5,4 jam per hari, dan 70% di antaranya memiliki lebih dari satu akun media sosial.

Lihat video: Komdigi Kebut Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak



Karena itu, pihaknya juga sangat mengapresiasi kegiatan CommuniAction dengan fokus pada tema pelindungan anak. Apalagi lewat segmentasi perserta generasi muda, diharapkan turut menjadi agen pelindungan anak di dunia digital. "Literasi digital penting agar konten yang dibuat tetap bertanggung jawab sesuai aturan," kata Naning.

Masih di ajang CommuniAction seri Malang, praktisi public relations, Reza A. Maulana, mengingatkan partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor krusial dalam mewujudkan pelindungan anak di ruang digital, seperti diamanatkan dalam PP Tunas. Kehadiran PP Tunas menjadi fondasi yang penting, mengingat tingginya angka kasus pornografi anak yang mencapai 5,5 juta kasus.

"Pendampingan terhadap anak serta tanggung jawab dari platform digital juga diperlukan supaya anak-anak benar-benar terlindungi di ruang digital," ujarnya.

Di sisi lain, kreator konten Hari Obbie mengimbau masyarakat untuk mewaspadai perundungan siber serta tidak asal mengejar popularitas saat membuat konten di media digital. Cara itu bisa terhindar dari konsekuensi hukum jika melanggar karena membuat konten yang tidak bertanggung jawab.

“Masyarakat harus peduli dengan konten yang dibuat dan jangan asal mengejar viral. Itulah pentingnya produksi konten yang bertanggung jawab,” kata Hari.

Tenaga Ahli Ditjen KPM Kemkomdigi Dwi Santoso atau Anto Motulz menegaskan pembuatan konten berbasis kecerdasan buatan (AI) harus tetap berpegang pada etika serta tanggung jawab kepada publik. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi AI tidak lantas menghilangkan kewajiban moral kreator untuk menjaga kualitas dan orisinalitas karya.

“AI memang mempermudah kerja termasuk pembuat konten kreator, namun harus tetap memperhatikan proses pembuatannya,” kata Motulz.

Motulz mendorong para kreator muda untuk tidak sekadar mengejar popularitas, tetapi juga menghadirkan nilai guna melalui kontennya. Salah satunya dengan mengangkat potensi lokal sebagai bahan utama dalam produksi konten digital. “Ceritakan potensi daerah serta tips yang produktif sehingga dapat memberikan inspirasi,” ujarnya.

Direktur Informasi Publik, Nursodik Gunarjo saat membuka CommuniAction seri Malangan mengatakan kegiatan ini dirancang untuk memperkuat komunikasi publik terkait perlindungan anak berbasis data, responsif, dan berdampak di tengah dinamika isu digital yang terus berkembang.

“Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran Komdigi sebagai penghubung dan penggerak dalam memfasilitasi peningkatan kualitas komunikasi publik antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, hingga generasi muda,” tandas Nursodik.

JAKARTA - UNICEF Indonesia secara resmi mengumumkan penunjukan Cinta Laura Kiehl sebagai Duta Nasional baru melalui acara bersama media yang berlangsung di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penunjukan ini menekankan peran penting figur publik dalam menggerakkan dukungan serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan anak di seluruh Indonesia.

Cinta Laura membawa komitmen jangka panjang terhadap isu-isu sosial, khususnya yang berdampak pada anak-anak dan kaum muda. Sebelum penunjukan ini, ia telah mendukung berbagai inisiatif UNICEF, termasuk kampanye pencegahan perkawinan usia anak dan pemenuhan hak atas pendidikan.

Dengan jangkauan publik yang luas serta kemampuannya menginspirasi, ia bertekad menjadikan isu anak bagian dari percakapan sehari-hari sekaligus memperkuat suara anak-anak dan kaum muda di Indonesia. Pada akhir 2025, Cinta Laura bersama UNICEF mengunjungi Asmat, Papua, di mana ia menyaksikan langsung tantangan yang dihadapi anak-anak dan keluarga di komunitas terpencil serta upaya berkelanjutan untuk mengatasinya.



Kunjungan tersebut memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat layanan esensial bagi anak, mulai dari kesehatan, gizi, pendidikan, hingga perlindungan anak. “Buat aku, penunjukan sebagai Duta Nasional UNICEF Indonesia ini adalah tanggung jawab moral yang sangat personal. Aku selalu percaya bahwa potensi itu tersebar rata, tapi sayang, kesempatannya seringkali tidak,” ujar Cinta Laura dalam siaran pers dikutip Rabu (11/2/2026).

“Saat aku turun ke Asmat, Papua, aku melihat sendiri betapa cerdas dan tangguhnya anak-anak di sana, meskipun fasilitas mereka sangat terbatas. Momen itu menampar sekaligus membakar semangat aku untuk memastikan hak fundamental mereka terpenuhi: hak untuk tumbuh aman, sehat, dan penuh kasih. Bersama UNICEF, kita harus mempercepat langkah untuk menutup celah ini. Kita perlu membangun ekosistem di mana setiap anak punya garis start yang sama, sehingga tidak ada satu pun anak yang tertinggal dari masa depan yang layak mereka dapatkan.”

Dalam peluncuran tersebut, Maniza Zaman, Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, menyambut bergabungnya Cinta Laura dalam keluarga besar Duta UNICEF global. Dia mengatakan, figur publik berperan penting untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu terkait hak anak dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat.

“Mereka memiliki kemampuan untuk menginspirasi masyarakat untuk turut serta menjadi pembela hak-hak anak. Cinta membawa ketulusan, rasa ingin tahu, dan keinginan nyata untuk terlibat dengan realita kehidupan anak. UNICEF menantikan kemitraan yang bermakna dengan Duta Nasional baru kami, agar bersama-sama kita dapat menyoroti tantangan, kemajuan, dan solusi yang diperlukan demi terwujudnya hak setiap anak,” kata Maniza Zaman.

Sebagai Duta Nasional, Cinta Laura akan mendukung upaya advokasi UNICEF Indonesia dengan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu utama hak anak, termasuk pendidikan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan aksi iklim. Suaranya akan berperan penting dalam mendorong aksi kolektif untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan adil bagi setiap anak.

Penunjukan ini dilakukan menjelang peringatan 80 tahun UNICEF secara global pada Desember 2026, menegaskan komitmen jangka panjang UNICEF yang terus berlanjut dalam melindungi dan memperjuangkan hak setiap anak.

JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Indonesia di panggung internasional. William Tristan Mahendra, siswa kelas IX Victory Plus Indonesia, berhasil meraih penghargaan Best Delegate dalam ajang Asia Youth International Model United Nations (Ayimun) ke-20 di Kuala Lumpur, Malaysia yang berlangsung pada 16–19 Januari 2026.

Penghargaan tersebut diberikan kepada peserta yang dinilai paling menonjol dalam keterampilan diplomasi, argumentasi, serta penguasaan isu-isu global. Ayimun merupakan forum simulasi sidang PBB berskala internasional yang mempertemukan pelajar dan mahasiswa berusia 11–25 tahun dari berbagai negara.

Tahun ini, konferensi mengusung tema “Diplomacy in Distress: Steering the World Through Crisis and Change”.

Dalam kompetisi, William tampil sebagai delegasi Inggris di UNICEF Junior Council. Dewan ini membahas isu “Ensuring the Protection of Children in the Entertainment and Digital Media Industries”.

William menekankan bahaya paparan konten negatif bagi anak, risiko eksploitasi daring, serta lemahnya sistem verifikasi usia di platform digital. William juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi, keluarga, dan organisasi internasional untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi generasi muda.

Sebelum tampil di forum internasional tersebut, William mempersiapkan diri dengan mempelajari isu-isu global, menyusun position paper, serta berlatih teknik diplomasi dan negosiasi.

Lihat video: Bikin WNA Kagum! Pelajar Indonesia di University of Leeds Inggris Sukses Kenalkan Budaya



“Mengikuti Ayimun memberi saya kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang diplomasi multilateral sekaligus mengasah kemampuan analisis, kepemimpinan, dan perumusan kebijakan internasional,” kata William, Rabu (28/1/2026).

Partisipasi William di Ayimun tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menunjukkan kapasitas generasi muda Indonesia dalam berkontribusi terhadap isu-isu global, khususnya perlindungan anak di era digital.

Kemenangan ini sekaligus menorehkan prestasi gemilang William Tristan Mahendra dengan meraih Best Delegate di ajang Internasional untuk ketiga kali nya secara berturut-turut, di Seoul, Korea Selatan, Bali, Indonesia dan Kuala Lumpur, Malaysia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal pengibaran bendera putih di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra serta permohonan bantuan ke lembaga internasional.

Prasetyo menyatakan pemerintah memahami kritik dan masukan yang disampaikan warga.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Mengenai pengibaran bendera putih ya. Jadi ini, menurut kami, wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan dan sikap masyarakat,” katanya.

Dia menyampaikan permohonan maaf pemerintah apabila dalam penanganan bencana masih terdapat kekurangan.

“Dengan segala kerendahan hati kami meminta maaf bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya,” ujarnya.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah terus berupaya memperbaiki kinerja dan mempercepat pemenuhan kebutuhan darurat masyarakat terdampak.

“Namun, pemerintah Indonesia kami berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” katanya.

Dia juga mengapresiasi dukungan dan solidaritas masyarakat dalam membantu proses tanggap darurat.

“Uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak membantu upaya tanggap darurat di Sumatra. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus membantu masyarakat indonesia atas uluran tangan dan usaha gotong royong yang dilakukan,” ujar Prasetyo.

Terkait surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menyurati lembaga internasional untuk meminta bantuan, Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat pun telah melakukan verifikasi dan komunikasi lanjutan.

“Kemudian berkaitan dengan surat yang disampaikan oleh Gubernur Aceh. Kami sudah mengecek yang ke UNDP dan Unicef berkomunikasi dengan pemerintah Aceh,” katanya.

Dia menyebut surat tersebut menggunakan tanda tangan elektronik dan menurut keterangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, pengiriman dilakukan oleh staf.

“Bahwa surat itu sudah kami baca, dan juga ada tembusan ke Kemendagri. Surat itu ditandatangan barcode, jadi tanda tangan elektronik. Dan pak gubernur Muzakir Manaf ini menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui itu,” ujarnya.

Prasetyo menjelaskan bentuk bantuan internasional yang memungkinkan diberikan saat ini lebih difokuskan pada pendampingan psikososial.

“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita,” katanya.

Selain itu, Prasetyo juga meluruskan informasi terkait bantuan beras dari Uni Emirat Arab (UEA).

“Kemudian berkaitan dengan bantuan dari Uni Emirat Arab, kami langsung berhubungan dengan Duta Besar UEA yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton bukan berasal dari pemerintahan United Arab Emirat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Prasetyo kembali menegaskan bantuan tersebut berasal dari organisasi kemanusiaan non-pemerintah.

“Tapi melalui red crescent, bulan sabit merah, semacam PMI gitu. Bulan sabit merah United Arab Emirat. Jadi non-government organization,” kata Prasetyo.

Bantuan beras tersebut, lanjutnya, kini telah disalurkan melalui Muhammadiyah Medical Center di Medan untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat terdampak.

“Dan itu berasnya sekarang sudah ada di Muhammadiyah, dan ini nanti Muhammadiyah yang akan bagikan ke masyarakat,” tandas Prasetyo.