REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, dinamika konflik geopolitik di Timur Tengah memang berpotensi memberi dampak terhadap perekonomian global maupun domestik, dipicu terganggunya jalur distribusi (supply chain) energi global di Selat Hormuz. Tantangan pasar keuangan domestik semakin besar karena nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, sektor perbankan turut terimbas secara tidak langsung dari kondisi tersebut. “Dampak tidak langsung ke perbankan Indonesia dapat terjadi melalui peningkatan risiko pasar dan risiko kredit. Dari sisi risiko pasar, meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global serta tekanan terhadap nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja portofolio keuangan perbankan, khususnya bagi yang memiliki eksposur besar pada liabilitas valuta asing,” kata Dian dalam keterangannya, Ahad (17/5/2026) lalu.

Sementara itu, dari sisi risiko kredit, kenaikan harga energi dan tekanan inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi pada sektor usaha, serta menurunkan profitabilitas perusahaan, kemampuan membayar debitur, dan daya beli masyarakat.

Kendati demikian, Dian menuturkan, di tengah berbagai risiko yang berasal dari dinamika global tersebut, kinerja perbankan Indonesia secara umum tetap solid, dengan profil risiko terjaga serta fungsi intermediasi yang berjalan baik. Permodalan perbankan juga dipandang masih cukup kuat untuk menjadi bantalan mitigasi risiko dalam mengantisipasi kondisi ketidakpastian global.

“Pada Maret 2026, kinerja permodalan perbankan terjaga tinggi tercermin dari rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) sebesar 25,09 persen. Kemudian, risiko kredit perbankan juga tetap terjaga dengan baik, tercermin dari rasio NPL (Non-Performing Loan) di bawah 3 persen sebesar 2,14 persen, serta tren coverage pencadangan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) yang relatif stabil,” jelasnya.

Dian melanjutkan, untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shock makroekonomi, OJK dan perbankan masing-masing melakukan stress test secara rutin menggunakan skenario dalam menangani situasi perekonomian, pasar keuangan, dan politik global maupun domestik, termasuk dinamika harga energi.

“Hasil stress test OJK maupun perbankan menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, depresiasi nilai tukar rupiah, maupun peningkatan suku bunga yang mempengaruhi penurunan nilai aset perbankan,” terangnya.

Dian menekankan, OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait, termasuk yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), untuk memperkuat bauran kebijakan, monitoring, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) terus memantau dampak konflik geopolitik global terhadap debitur dan kualitas kredit perseroan. Meski tekanan eksternal meningkat, BCA menilai risiko kredit hingga saat ini masih tetap terkendali.

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih menyampaikan, sejumlah sektor mulai merasakan dampak dari dinamika global, termasuk industri yang berkaitan dengan bahan baku plastik. Kendati begitu, kondisi debitur secara umum masih cukup terjaga dan tetap mampu menjalankan usaha dengan baik.

“Kita juga menanyakan bagaimana mitigasi yang akan dilakukan oleh para nasabah. Selama ini kalau kita perhatikan, so far masih tetap terjaga dengan baik risikonya,” kata John dalam konferensi pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah turut menjadi perhatian perseroan. John menilai bahwa dampaknya terhadap portofolio kredit relatif terbatas mengingat porsi kredit valas hanya sekitar 4,9% dari total kredit.

Selain itu, lanjutnya, pelemahan rupiah justru memberikan keuntungan bagi debitur berorientasi ekspor. Meski demikian, lanjut dia, kondisi yang stabil tentu menjadi harapan banyak pihak.

“Tentu saja para pengusaha kalau ditanya sebaiknya bagaimana, sebaiknya kalau bisa memang stabil. Itu yang diharapkan oleh para pengusaha di lapangan,” tuturnya.

Sementara itu, terkait lonjakan harga komoditas, khususnya energi, John menyebut para debitur korporasi pada umumnya telah mengantisipasi kondisi tersebut.

“Saat ini, kalau kita perhatikan di global, kalau terjadi perang ketidakpastiannya banyak. Ya tentu saja para nasabah kita, para debitur-debitur kita ini juga sudah pasang kuda-kuda,” ujarnya.

Perseroan pun memastikan akan terus memperkuat komunikasi dan pemantauan terhadap nasabah guna menjaga kualitas kredit tetap sehat di tengah berbagai dinamika global.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan produksi melanda sektor manufaktur di tengah gejolak global yang berkepanjangan. Kondisi ini mendorong efisiensi operasional hingga pengurangan tenaga kerja oleh industri.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 8.389 buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Maret 2026. Provinsi dengan sebaran industri terbanyak seperti Jawa Barat menjadi penyumbang angka PHK terbesar pada tiga bulan pertama 2026, yakni 1.721 orang atau mencapai 20,51% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

Kendati demikian, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menegaskan keyakinannya terhadap ketahanan sektor tekstil dan garmen di Tanah Air, khususnya dari dampak konflik geopolitik berkepanjangan di Timur Tengah yang dikhawatirkan memicu gelombang PHK.

Menurutnya, kondisi ketenagakerjaan di sektor tekstil pada awal tahun ini tidak sepenuhnya mencerminkan tekanan PHK yang masif. Dia mengungkapkan pada periode akhir 2025 hingga awal 2026, sejumlah pelaku industri justru mengalami kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja.

Oleh karena itu, pihaknya tengah berupaya merawat optimisme terkait keberlangsungan industri tekstil melalui komunikasi dengan pemerintah guna meminimalkan dampak negatif kondisi global saat ini.

“Kami harus tetap optimistis, berkomunikasi terus dengan pemangku kebijakan, supayaharmful-nya se-minimizemungkin dan bisa segera pulih kembali,” kata Jemmy di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dari sektor otomotif, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menyampaikan bahwa PHK semestinya tidak menjadi opsi utama industri manufaktur saat harga bahan baku naik imbas perang. Pasalnya, kondisi ini berisiko memicu stagflasi, alias pelambatan ekonomi dan peningkatan pengangguran yang terjadi secara bersamaan.

Dia berpandangan stagflasi dapat dihindari dengan kesinambungan upaya antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dia mencontohkan bahwa pengusaha mesti berperan untuk meningkatkan produktivitas dari kenaikan harga bahan baku yang terjadi.

“Sementara peran pemerintah melakukan debirokratisasi, izin-izin dipermudah. Peran pekerja sama juga dengan pengusaha untuk mengantisipasi hal seperti ini,” katanya.

Bob yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tak menampik bahwa PHK telah terjadi di sejumlah sektor. Namun, langkah penting yang perlu diambil saat ini adalah penyerapan kembali tenaga kerja ter-PHK melalui kebijakan yang berpihak terhadap industri di dalam negeri.

Dia lantas menggambarkan bahwa belanja pemerintah dapat dioptimalkan di dalam negeri, terutama untuk sektor-sektor yang memiliki efek pengganda. Sektor ini mencakup industri yang memiliki rantai pasok sampai UMKM, yang memberdayakan karyawan dalam negeri, hingga yang berorientasi ekspor.

Dari kalangan buruh, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno menyampaikan bahwa kondisi perang yang berkepanjangan telah berdampak terhadap kondisi buruh di sektor manufaktur. Kondisi ini tak terkecuali bagi anggota FSPMI yang terdiri dari pekerja sektor otomotif dan mesin industri, elektronik dan kelistrikan, manufaktur logam, hingga transportasi.

Menurutnya, perusahaan manufaktur mulai melakukan efisiensi operasional dan ketenagakerjaan imbas tantangan global. Pihaknya pun mendesak agar pemerintah melakukan tindak lanjut secara cermat untuk mencegah dampak lebih dalam terhadap industri, serta menuntaskan kebijakan prioritas terkait kesejahteraan buruh menjelang peringatan hari buruh atau May Day 2026.

“Pemerintah harus segera ambil sikap cepat tentang dampak perang tersebut, bagaimana menyikapi kondisi kaum buruh, juga bagaimana yang sudah dijanjikan agar segera ditepati,” kata Suparno di sela-sela unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (16/4/2026).

Mitigasi PHK Ditempuh

Pemerintah sendiri menyebut telah melakukan mitigasi gelombang PHK melalui peringatan dini dan komunikasi ke tingkat perusahaan. Dampak geopolitik global diyakini dapat diredam melalui kebijakan yang telah ditempuh.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa pemerintah hingga DPR RI telah bersepakat untuk mempertajam dialog dengan mitra pengusaha dan serikat pekerja. Pihaknya juga membuka kanal pengaduan bagi seluruh pihak bilamana terdapat permasalahan PHK.

Dia pun menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas ekonomi. Alhasil, dunia usaha dinilai dapat menjalankan hak dan kewajiban seperti sediakala.

“Sampai hari ini insyaallah baik-baik saja, kebijakannya kan juga oke untuk ekonomi. Artinya ya tidak usah terlalu dikhawatirkan [PHK],” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/4/2026).

Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti bahwa risiko pengurangan tenaga kerja di sektor manufaktur terbuka lebar jika situasi konflik di Timur Tengah tak segera membaik.

Dia menilai bahwa sektor makanan dan minuman, terutama di skala UMKM, memiliki posisi paling rentan dalam situasi ini. Kondisi tersebut tak lepas dari posisi pelaku usaha makanan minuman yang cenderung memiliki ruang sempit dalam menyerap kenaikan biaya bahan baku dan produksi dalam waktu lama. Begitu stok habis, mereka langsung terdampak harga baru yang jauh lebih tinggi.

“Ini yang berpotensi menekan keberlanjutan usaha, bahkan membuka risiko pengurangan tenaga kerja jika kondisi berlarut,” katanya ketika dihubungi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menilai dampak langsung eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap perdagangan Indonesia masih relatif terbatas. Penilaian tersebut didasarkan pada kecilnya eksposur perdagangan dengan kawasan tersebut.

“Risiko utama justru muncul melalui kanal tidak langsung, terutama kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar, serta perlambatan aktivitas industri di negara mitra dagang utama yang dapat mempengaruhi dinamika ekspor Indonesia,” kata Head of Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Indonesia Eximbank Institute menunjukkan ekspor Indonesia ke Timur Tengah hanya sekitar 4,2 persen dari total ekspor nasional. Komoditas utamanya meliputi minyak kelapa sawit (HS 1511), perhiasan (HS 7113), serta mobil dan kendaraan bermotor lainnya (HS 8703).

Sementara itu, impor Indonesia dari kawasan tersebut mencapai sekitar 3,9 persen dari total impor nasional dan didominasi oleh komoditas energi, khususnya minyak. Struktur ini menunjukkan bahwa eksposur perdagangan langsung Indonesia terhadap kawasan konflik relatif terbatas.

Sebagian besar ekspor Indonesia justru mengalir ke kawasan lain seperti Asia Timur (36,4 persen), Asia Tenggara (20,8 persen), Amerika Utara (11,5 persen), Asia Selatan (9,6 persen), dan Eropa Barat (5,7 persen). Dengan demikian, dinamika ekonomi di kawasan-kawasan tersebut tetap menjadi penentu utama kinerja ekspor nasional.

Kendati demikian, Rini mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan konflik dan implikasinya terhadap perdagangan global, khususnya terkait stabilitas jalur energi internasional.

“Kami memonitor secara cermat dinamika di kawasan Timur Tengah, termasuk keamanan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz yang merupakan salah satu arteri utama perdagangan energi dunia,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pergerakan harga minyak dan nilai tukar rupiah yang sempat menjauhi asumsi makro APBN 2026 menghadapkan pemerintah untuk melakukan rasionalisasi belanja atau revisi anggaran. Pemerintah sejauh ini masih menunggu perkembangan dan berharap kedua indikator utama dalam APBN tidak melompat jauh dari nilai fundamentalnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan pihaknya membutuhkan waktu untuk menganalisis perombakan APBN di tengah harga minyak yang melejit dan nilai tukar rupiah yang ambruk. Menurut Purbaya, pemerintah harus hati-hati dalam merombak APBN.

Purbaya mengaku telah dipanggil ke Istana Negara untuk membahas terkait dengan antisipasi dampak kondisi geopolitik global. Meski begitu, dia menilai selama fondasi ekonomi baik, pemerintah bisa gampang mengendalikan dampak geopolitik yang tengah panas.

Selain itu, pemerintah berupaya memastikan uang di sistem dengan cukup dan Bank Indonesia (BI) kemudian mengendalikan kebijakan moneter. "Subsidi BBM pun masih aman dan masih kuat karena kenaikan [harga minyak] baru beberapa hari. Jadi belum cukup mengubah-ubah anggaran [APBN] kita," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (10/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menganalisis dampak dari gejolak geopolitik seperti kenaikan harga minyak dunia hingga nilai tukar rupiah yang merosot.

"Dalam menetapkan respons APBN itu harus lebih hati-hati dibanding merespons harga saham," katanya.

Rasionalisasi Belanja

Sementara itu, pemerintah diminta untuk mendahulukan rasionalisasi belanja guna menghindari pelebaran defisit APBN karena anggaran subsidi BBM yang berpeluang membengkak.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai opsi APBN-P memang relevan untuk dipertimbangkan di tengah kondisi harga minyak global yang meningkat dan rupiah yang sudah melampaui asumsi makro APBN. Akan tetapi, opsi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai respons otomatis.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa tekanan fiskal terutama datang dari kenaikan beban subsidi sekaligus kompensasi energi serta meningkatnya biaya impor BBM akibat depresiasi rupiah.

Opsi APBN-P dinilai dapat menjadi instrumen koreksi fiskal agar kredibilitas kebijakan tetap terjaga. Hal ini bisa dilakukan apabila deviasi terhadap asumsi makro berlangsung cukup dalam dan persisten sehingga menyebabkan postur APBN mengalami tekanan pada sisi defisit dan pembiayaan.

"Namun APBN-P seharusnya menjadi opsi terakhir setelah pemerintah melakukan rasionalisasi belanja secara serius. Banyak program belanja yang efektivitasnya rendah, tumpang tindih, atau lebih bersifat populis daripada produktif sehingga ruang efisiensi sebenarnya masih cukup besar," terang Rizal kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurut Rizal, prioritas kebijakan pemerintah seharusnya bukan sekadar menyesuaikan angka melalui revisi APBN, melainkan realokasi belanja ke sektor dengan efek pengganda alias multiplier effect ekonomi yang lebih tinggi.

Apalagi, kala situasi fiskal semakin ketat dengan ditandai oleh rasio pajak yang masih terbatas dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat. Oleh karena itu, Rizal menilai penerbitan APBN-P hanya masuk akal apabila tekanan eksternal benar-benar mengubah fondasi makro secara signifikan dan berkelanjutan.

Adapun langkah yang dinilai lebih tepat justru memperkuat disiplin fiskal melalui evaluasi program, efisiensi belanja kementerian/lembaga, serta penajaman prioritas pembangunan.

"Tanpa koreksi pada kualitas belanja, APBN-P berisiko hanya menjadi mekanisme administratif yang menyesuaikan angka fiskal, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural dalam pengelolaan APBN," ujar pria yang juga Dosen pada Universitas Trilogi itu.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI menyoroti dampak konflik bersenjata antara Iran dan koalisi Amerika Serikat - Israel turut terhadap pelaku UMKM di Indonesia.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan dampak konflik Iran vs AS-Israel, salah satunya dialami oleh perajin sarung Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Kota Tegal, Jawa Tengah, yang mengalami pembatalan ekspor hingga 50.000 potong sarung ke pasar Afrika.

Fikri menilai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa dinamika geopolitik global dapat berdampak langsung terhadap sektor ekonomi lokal, termasuk industri tradisional yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Banyak yang mengira konflik Iran–Israel tidak berdampak ke daerah seperti Tegal. Padahal kenyataannya ada. Pengiriman sarung dari pengusaha Tegal ke Afrika tertunda hingga mencapai 50.000 potong,” ujar Fikri lewat keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Dia menjelaskan, tertundanya pengiriman dua kontainer sarung tersebut tidak hanya berdampak pada pengusaha, tetapi juga memicu efek berantai bagi pekerja dan pelaku usaha lain yang terlibat dalam rantai produksi. Mulai dari buruh tenun hingga pemasok bahan baku lokal berpotensi terdampak akibat gangguan ekspor tersebut.

“Pengusaha sarung tentu memiliki karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar. Bahan bakunya juga disuplai oleh pelaku usaha lokal. Ketika ekspor terganggu, dampaknya bisa meluas,” jelas Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.

Sebagai langkah antisipatif, Fikri mendorong pelaku UMKM untuk mulai melakukan diversifikasi pasar ekspor. Menurutnya, ketergantungan pada satu kawasan pasar yang rentan terhadap gejolak geopolitik perlu diantisipasi dengan membuka peluang ke negara lain yang lebih stabil.

Dia menyarankan agar pelaku usaha sarung dari Tegal memperluas pasar ke negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.

Selain itu, peluang ekspor juga dinilai terbuka di kawasan lain seperti Turki maupun wilayah Asia Tengah. Menurutnya, memiliki alternatif pasar menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah ketika terjadi gejolak di satu kawasan perdagangan.

“Dengan memiliki beberapa tujuan pasar ekspor, pelaku usaha akan lebih siap menghadapi situasi global yang tidak menentu,” katanya.

Selain diversifikasi pasar, Politisi Fraksi PKS itu juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan media sosial untuk memperluas akses pasar internasional. Melalui platform digital, pelaku UMKM dinilai dapat menjangkau pasar baru tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang besar.

Dia berharap langkah adaptif tersebut dapat membantu pelaku industri sarung tradisional tetap bertahan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat dan analis pasar smartphone Aryo Meidianto Aji menilai konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi mendorong kenaikan harga smartphone di Indonesia.

Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang masih mengimpor hampir sebagian besar komponen ponsel, seperti chipset, layar, dan baterai, dengan transaksi menggunakan dolar Amerika Serikat (AS).

“Dengan kurs rupiah yang kini di kisaran Rp16.900 dan berpotensi melemah lebih jauh akibat ketegangan geopolitik, biaya impor otomatis membengkak,” kata Aryo kepada Bisnis pada Senin (2/3/2026).

Ketika biaya masuk meningkat, menurut Aryo, dampaknya pada akhirnya akan dirasakan konsumen, baik melalui kenaikan harga jual maupun pengurangan spesifikasi pada kelas harga yang sama.

Dia menambahkan, situasi menjadi semakin kompleks karena tekanan tidak datang dari satu sisi saja. Konflik Iran-AS, lanjutnya, mengganggu stabilitas Selat Hormuz yang memasok sekitar 20% minyak dunia dan berpotensi memicu kenaikan harga energi global.

Akibatnya, biaya angkut laut dan distribusi darat ikut meningkat karena BBM industri terdampak. Selain itu, plastik merupakan produk turunan minyak bumi, sehingga ketika harga minyak naik, harga plastik otomatis ikut terkerek.

Aryo mengatakan sebagian besar plastik yang digunakan untuk casing ponsel, komponen internal, hingga kemasan berasal dari resin plastik yang merupakan produk turunan minyak mentah.

“Jadi walau perangnya di Timur Tengah, efek dominonya sampai ke harga ponsel di Indonesia karena semua rantai pasok terhubung,” katanya.

Aryo menambahkan fluktuasi harga energi dan nilai tukar merupakan dua variabel yang paling memusingkan pelaku industri. Setiap kenaikan harga minyak mentah USD 1 per barel saja, dampaknya langsung terasa pada biaya logistik dan operasional pabrik perakitan di dalam negeri.

Sementara itu, lanjut dia, pelemahan rupiah terhadap dolar juga berpotensi besar mendorong kenaikan harga perangkat. Kombinasi keduanya menjadi pukulan telak karena terjadi secara bersamaan dan saling menguatkan.

Dalam jangka menengah, menurutnya, industri biasanya merespons tekanan tersebut dengan melakukan efisiensi di lini produksi, menunda peluncuran model baru, atau mengurangi jumlah varian produk.

Bagi konsumen, Aryo menyarankan agar tidak menunda pembelian jika memang membutuhkan ponsel dalam waktu dekat. Konsumen juga dapat mempertimbangkan membeli flagship keluaran tahun lalu yang harganya sudah turun, serta memanfaatkan momen promo dari merek yang masih menggunakan stok lama.

“Yang jelas, tekanan harga ini tidak akan selesai dalam 1-2 bulan ke depan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan geopolitik kembali memanas setelah Amerika Serikat (AS) menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1/2026) waktu setempat. Insiden ini memicu kekhawatiran pasar global mengenai stabilitas pasokan energi hingga dampaknya terhadap pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai insiden tersebut berpotensi memantik sentimen negatif, terutama pada pergerakan harga minyak mentah dunia. Pasalnya, Venezuela merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia dan masuk dalam jajaran 15 besar produsen global.

"Yang paling dikhawatirkan pengaruhnya ke harga minyak. Jika ada sentimen negatif dan harga melonjak, ekspektasi inflasi ke depan juga akan meningkat," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/1/2026).

David menjelaskan, kenaikan ekspektasi inflasi global memiliki efek domino terhadap kebijakan moneter. Perkembangan tersebut, sambungnya, dapat mendorong kenaikan imbal hasil (yield) US Treasury sebagai cerminan risiko yang meningkat.

Masalahnya, jika yield obligasi AS merangkak naik maka dampaknya akan merambat ke pasar keuangan domestik.

"Kalau yield obligasi AS meningkat, bisa berpengaruh ke emerging market, termasuk ke yield SBN [Surat Berharga Negara] kita juga," tambahnya.

Selain sisi pasar obligasi, David juga menyoroti risiko terhadap nilai tukar rupiah dan inflasi domestik. Mengingat posisi Indonesia sebagai net importir minyak dan bahan bakar minyak (BBM), lonjakan harga minyak global akan memberatkan neraca pembayaran.

"Jadi kalau harga petroleum meningkat, itu akan terpengaruh ke kurs [Rupiah]. Kekhawatirannya ke kurs dan inflasi kita juga tentunya," jelas David.

Kendati demikian, David melihat dampak guncangan ini kemungkinan tidak akan berlangsung lama atau bersifat temporer (knee-jerk reaction). Alasannya, fundamental pasar minyak saat ini cenderung mengalami kelebihan pasokan (oversupply) di tengah permintaan global yang melambat.

Dia membandingkan situasi ini dengan konflik Iran-Israel pada Mei 2025 yang memicu lonjakan harga, namun hanya bersifat sementara.

"Untungnya permintaan dunia memang agak melambat. Kalau saya lihat harusnya dampaknya tidak terlampau besar karena dari sisi demand tidak terlampau kuat," ungkapnya.

Meski begitu, pelaku pasar disarankan untuk tetap waspada menanti pembukaan pasar pada Senin (5/1/2026). Reaksi pasar terhadap insiden penangkapan tersebut akan menjadi indikator utama arah pergerakan ekonomi dalam jangka pendek.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini dan tahun 2026, masih akan diwarnai oleh ketidakpastian. Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi XI, DPR RI, Rabu (12/11/2025).

"Pada 2025 dan 2026 perekonomian dunia masih diwarnai tingginya ketidakpastian karena dampak tarif oleh pemerintah AS dan geopolitik yang berdampak pada melambatnya ekonomi dan tingginya ketidakpastian keuangan global," kata Perry.

Seperti diketahui, pada April 2025, pemerintah AS mengeluarkan kebijakan tarif respirokal yang lebih luas dan lebih tinggi bagi 70 negara a.l. China, Meksiko, Eropa dan Indonesia.

"Kebijakan tarif oleh pemerintah AS berdampak pola perdagangan dunia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. ekonomi dunia pada 2025 diperkirakan melambat menjadi 3,1% pada tahun ini dan jadi 3% pada 2026," paparnya.

"Tidak hanya pertumbuhan ekonomi dunia melambat, tapi juga terjadi fragmentasi pola pertumbuhan ekonomi antar negara," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Selain perlambatan ekonomi, BI juga mengantisipasi fragmentasi atau terpecah-pecahnya laju pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia yang bakal terjadi seperti Amerika Serikat dan China yang ekonominya cenderung akan melambat, sedangkan Uni Eropa dan India masuk tumbuh bagus.

"Tapi kesemuanya tumbuh lebih rendah pada 2025 dibanding 2024, disebabkan kebijakan tarif AS yang mempengaruhi lebih lambatnya tren penurunan inflasi dunia, yang sampai triwulan I cukup cepat tapi berbalik di beberapa negara, termasuk AS yang meningkat," papar Perry.