IDXChannel - Industri penerbangan nasional meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis dalam menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) demi menyelamatkan kinerja keuangan maskapai yang kian tertekan.

Langkah ini dinilai menjadi vital agar maskapai dapat kembali menjalankan operasional secara maksimal dan keluar dari badai finansial yang berkepanjangan.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) Bayu Sutanto menegaskan, kestabilan moneter dan penyesuaian kebijakan fiskal sangat diperlukan untuk menjaga napas industri. Sebab, variabel utama dalam operasional penerbangan sangat bergantung pada pergerakan kurs dan harga bahan bakar global.

"Kami ingin pemerintah segera menstabilkan kurs rupiah terhadap dolar. Ya itu kan keinginan kita terhadap kondisi moneter kita baik suku bunga maupun itu. Tapi dari sisi fiskal ya kita minta ya revisi TBA-nya (Tarif Batas Atas) ya segera diberlakukan mengikuti variabel utama operasi penerbangan yaitu harga avtur dan kurs USD," ujar Bayu kepada IDX Channel, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Kesenjangan pendapatan menjadi persoalan serius karena rute domestik hanya meraup rupiah, sementara hampir seluruh beban biaya dipatok dalam dolar AS. Bayu membeberkan soal komponen biaya seperti avtur, perawatan, hingga suku cadang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap mata uang asing.

"Exposure-nya kurang lebih 80 persen totalnya dalam bentuk USD. Sebagian besar avtur itu 35 sampai 40 persen, maintenance, suku cadang itu ya 25 persen ya. Sisanya ya ada insurance, ada training crew, dan lain-lain," kata Bayu.

Kondisi ini diperparah dengan jumlah pesawat yang siap beroperasi menyusut drastis dari 560 unit sebelum pandemi menjadi hanya kisaran 180 hingga 380 unit saja saat ini. Akibat tekanan biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan, banyak maskapai terpaksa melakukan efisiensi ekstrem dengan memangkas frekuensi dan menutup rute-rute yang merugikan.

"Industri maskapai sedang survival mode tapi ya tetap harus, kalau tingkat keselamatan melalui maintenance itu kan gitu ya. Jadi ya terpaksa sebetulnya yang dikorbanin bukan-bukan tingkat keselamatannya tapi mengurangi kerugian, survival hanya terbang di rute-rute yang secara ekonomis bisa BEP," ujar dia.

Lebih lanjut, Bayu menyoroti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang fuel surcharge yang dinilai belum mampu menutup beban operasional sepenuhnya di tengah harga avtur yang setidaknya menembus Rp26 ribu.

Menurutnya, harga tiket pesawat bersifat dinamis mengikuti mekanisme pasar (demand and supply), sehingga publik diharapkan tidak menyamakan tarif penerbangan dengan harga komoditas pokok seperti beras yang harganya cenderung statis.

Hingga saat ini, Bayu menekankan, industri penerbangan nasional masih berada dalam tahap pemulihan pasca-Covid yang diprediksi berlanjut hingga akhir 2026. Sehingga, tanpa adanya stabilitas kurs dan revisi kebijakan tarif yang relevan, dikhawatirkan pemulihan industri akan terhambat dan membebani mobilitas masyarakat secara nasional.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat dan analis pasar smartphone Aryo Meidianto Aji menilai konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi mendorong kenaikan harga smartphone di Indonesia.

Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang masih mengimpor hampir sebagian besar komponen ponsel, seperti chipset, layar, dan baterai, dengan transaksi menggunakan dolar Amerika Serikat (AS).

“Dengan kurs rupiah yang kini di kisaran Rp16.900 dan berpotensi melemah lebih jauh akibat ketegangan geopolitik, biaya impor otomatis membengkak,” kata Aryo kepada Bisnis pada Senin (2/3/2026).

Ketika biaya masuk meningkat, menurut Aryo, dampaknya pada akhirnya akan dirasakan konsumen, baik melalui kenaikan harga jual maupun pengurangan spesifikasi pada kelas harga yang sama.

Dia menambahkan, situasi menjadi semakin kompleks karena tekanan tidak datang dari satu sisi saja. Konflik Iran-AS, lanjutnya, mengganggu stabilitas Selat Hormuz yang memasok sekitar 20% minyak dunia dan berpotensi memicu kenaikan harga energi global.

Akibatnya, biaya angkut laut dan distribusi darat ikut meningkat karena BBM industri terdampak. Selain itu, plastik merupakan produk turunan minyak bumi, sehingga ketika harga minyak naik, harga plastik otomatis ikut terkerek.

Aryo mengatakan sebagian besar plastik yang digunakan untuk casing ponsel, komponen internal, hingga kemasan berasal dari resin plastik yang merupakan produk turunan minyak mentah.

“Jadi walau perangnya di Timur Tengah, efek dominonya sampai ke harga ponsel di Indonesia karena semua rantai pasok terhubung,” katanya.

Aryo menambahkan fluktuasi harga energi dan nilai tukar merupakan dua variabel yang paling memusingkan pelaku industri. Setiap kenaikan harga minyak mentah USD 1 per barel saja, dampaknya langsung terasa pada biaya logistik dan operasional pabrik perakitan di dalam negeri.

Sementara itu, lanjut dia, pelemahan rupiah terhadap dolar juga berpotensi besar mendorong kenaikan harga perangkat. Kombinasi keduanya menjadi pukulan telak karena terjadi secara bersamaan dan saling menguatkan.

Dalam jangka menengah, menurutnya, industri biasanya merespons tekanan tersebut dengan melakukan efisiensi di lini produksi, menunda peluncuran model baru, atau mengurangi jumlah varian produk.

Bagi konsumen, Aryo menyarankan agar tidak menunda pembelian jika memang membutuhkan ponsel dalam waktu dekat. Konsumen juga dapat mempertimbangkan membeli flagship keluaran tahun lalu yang harganya sudah turun, serta memanfaatkan momen promo dari merek yang masih menggunakan stok lama.

“Yang jelas, tekanan harga ini tidak akan selesai dalam 1-2 bulan ke depan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rupiah menjadi mata uang dengan performa terburuk kedua di Asia sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) atau selama 1 Januari—14 November 2025.

Berdasarkan data Bloomberg, Rupiah melemah 3,44% YtD terhadap dolar AS. Jika dibandingkan dengan 11 mata uang negara Asia lain yang dicatat Bloomberg maka performa kurs Rupiah menjadi salah satu yang paling buruk.

Secara historis, Rupiah terus mengalami pelemahan. Perinciannya, -0,62% (satu bulan terakhir), 3,54% (tiga bulan terakhir), dan -0,86% (enam bulan terakhir).

Artinya, penurunan paling tajam terjadi dalam tiga bulan terakhir atau terkonsentrasi pada kuartal terakhir. Jika dilihat dari peristiwa domestik pada tiga bulan terakhir memang terjadi demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota besar pada akhir Agustus, yang diikuti oleh pergantian menteri keuangan dari Sri Mulyani Indrawati menjadi Purbaya Yudhi Sadewa.

Adapun, Ringgit Malaysia menjadi mata uang dengan performa terbaik dengan penguatan 8,22% YtD terhadap dolar AS. Sebaliknya, Rupee India menjadi mata uang dengan performa terburuk dengan pelemahan 3,52% (hanya beda 0,08 basis persentase dengan Rupiah) terhadap dolar AS.

Sementara itu, rata-rata mata uang negara Asean seperti Ringgit Malaysia, Baht Thailand, dan Dolar Singapura menguat signifikan (+5% sampai dengan +8%) sepanjang tahun berjalan. Hanya Rupiah dan Peso Filipina yang mengalami pelemahan (-1% sampai dengan -3%).

Berikut Performa Kurs 12 Negara Asia YtD Berdasar Data Bloomberg:

1. Ringgit Malaysia (MYR): +8,22%
   
2. Baht Thailand (THB): +5,9%
   
3. Dollar Taiwan (TWD): +5,28%
   
4. Dollar Singapura (SGD): +5,16%
   
5. Renminbi China Offshore Spot (CNH): +3,36%
   
6. Renminbi China (CNY): +2,81%
   
7. Yen Jepang (JPY): +1,71%
   
8. Won Korea Selatan (KRW): +1,7%
   
9. Dollar Hong Kong (HKD): -0,05%
   
10. Peso Filipina (PHP): -1,82%
    
11. Rupiah Indonesia (IDR): -3,44%
    
12. Rupee India (INR): -3,52%

Arus Keluar Rp184 Triliun Modal Asing

Buruknya performa kurs Rupiah itu salah satunya tercermin dari modal asing yang banyak keluar dari pasar keuangan Indonesia.

Bank Indonesia mencatat arus modal asing sebesar Rp184,09 triliun keluar dari pasar keuangan Indonesia YtD atau 1 Januari—13 November 2025. Perinciannya, jual neto sebesar Rp37,24 triliun di pasar saham, Rp140,40 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan Rp6,45 triliun di Surat Berharga Negara (SBN).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 73,51 basis poin (bps) per 13 November, naik dibandingkan 76,05 bps pada 7 November.

Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat stabil di 6,12% pada Jumat (14/11/2025) dari level yang sama 6,12% pada Kamis (13/11/2025). Sebagai perbandingan, imbal hasil UST (US Treasury) Note 10 tahun berada di level 4,119% pada Kamis (13/11/2025).

Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka menguat ke posisi Rp16.690 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (14/11/2025) dari posisi Rp16.720 per dolar AS pada penutupan Kamis (13/11/2025).

Dalam perkembangan lain, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa mencapai US$149,9 miliar per akhir Oktober 2025. Cadangan devisa tersebut naik dari bulan sebelumnya sebesar US$148,7 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan kenaikan tersebut dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

"Posisi cadangan devisa akhir Oktober 2025 setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas Denny dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

Modal Asing Akan Kembali?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku optimistis aliran modal asing yang keluar besar-besaran kembali masuk seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian.

Purbaya tidak menampik bahwa investor SBN pemerintah belum sepenuhnya kembali masuk ke pasar keuangan RI. Kondisi itu, menurutnya, berbeda dengan pasar saham yang sudah kembali ke level normal. Dia menyebut investor asing pemegang obligasi pemerintah masih menunggu seperti apa perbaikan kondisi perekonomian Indonesia.

"Kalau saya bisa menunjukkan di triwulan keempat ini ekonominya tumbuh di atas 5,5%, [kisaran] 5,6%-5,7%, itu pasti akan balik lagi ke sini. Mereka mencari tempat yang paling stabil. [Arus modal] bond sempat masuk terus keluar lagi kan, mungkin karena saya enggak nongol dua minggu itu, 'Purbaya ada enggak nih?'," jelasnya kepada wartawan sambil berkelakar di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Kendati ada sejumlah ketidakpastian, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini kondisi pasar keuangan domestik masih cukup baik. Aliran modal asing keluar (outflow) itu dinilainya sebagai kondisi pasar yang likuid.

"Jadi, enggak ada masalah, malah itu menunjukkan marketnya cukup likuid ketika orang bisa keluar dengan mudah," ucapnya.