JAKARTA - Pengacara Roy Suryo , Abdul Gafur Sangadji menanyakan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai penggunaan pasal yang akan menjerat kliennya dalam surat dakwaan. Pertanyaan itu disampaikan Abdul ketika kliennya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Saat Mas Roy diserahkan ke JPU karena kebetulan yang dampingi adalah saya dan Bang Refly, pertanyaan pertama yang saya tanya kepada Jaksa Penuntut Umum adalah pasal dalam dakwaan nanti di persidangan anda menggunakan pasal yang mana," ujar Abdul dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (30/6/2026).

Abdul mempertanyakan apakah laporan yang dilayangkan Peradi Bersatu juga akan dimasukkan dalam dakwaan Jaksa. Menurut dia, Jaksa tak akan memasukkan pasal-pasal terhadap laporan yang dianggap tidak memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara tersebut.

"Apakah laporan dari Peradi Bersatu juga masuk nggak? Jawaban dari jaksa adalah laporan dari orang-orang yang tidak punya kepentingan hukum dalam perkara ini yang justru membuat gaduh itu digugurkan JPU," tuturnya.

Dia membeberkan sejumlah laporan yang menurutnya tidak dimasukkan ke dalam dakwaan yakni laporan dari Lechumanan, Andi Kurniawan, dan Samuel Sweken.

"Jadi laporannya Lechumanan, Andi Kurniawan, dan kemudian Samuel Sweken, itu oleh Jaksa Penuntut

Umum laporannya adalah laporan sampah, karena saya mendapatkan langsung jawaban dari JPU," katanya.

Perum Bulog mengambil langkah cepat menyusul beredarnya informasi di masyarakat terkait dugaan produk Minyakita yang dikemas oleh PT KMR berbau solar.

Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani langsung menginstruksikan empat langkah penanganan guna melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan publik.

Rizal menegaskan perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama perusahaan. Karena itu, Bulog tidak akan mentoleransi produk yang tidak memenuhi standar mutu atau berpotensi merugikan konsumen.

Langkah pertama yang diambil yakni menarik seluruh produk Minyakita produksi PT KMR yang telah beredar apabila terindikasi memiliki bau solar. Penarikan dilakukan sebagai langkah antisipatif sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Kedua, Rizal melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas pengemasan PT KMR pada Sabtu (27/6). Sidak dilakukan untuk memastikan proses produksi, pengemasan, penyimpanan, sekaligus menelusuri kemungkinan penyebab munculnya dugaan tersebut.

Langkah ketiga, Bulog akan menguji sampel Minyakita produksi PT KMR melalui laboratorium yang kompeten dan independen. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Keempat, Apabila hasil investigasi dan uji laboratorium menemukan adanya unsur kelalaian, pelanggaran, atau tindakan yang merugikan masyarakat, Bulog menyatakan akan melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Rizal menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan secara transparan dan profesional.

"Bulog tidak akan berkompromi terhadap kualitas pangan yang diterima masyarakat. Setiap informasi yang berpotensi merugikan konsumen kami tindak lanjuti secara cepat, objektif, dan tuntas. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, kami akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Rizal.

Rizal juga mengimbau masyarakat yang menemukan produk Minyakita dengan kondisi tidak normal agar segera melaporkan melalui kanal pengaduan resmi Bulog atau kepada petugas di wilayah setempat sehingga dapat segera dilakukan penelusuran dan penanganan.

Perum Bulog berkomitmen menjaga kualitas pangan yang didistribusikan kepada masyarakat serta terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh mitra kerja agar setiap produk yang beredar memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelayakan konsumsi.

JAKARTA - Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menepis dakwaan jaksa terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Dalam perkara ini, Hery didakwa menerima suap yang total nilainya mencapai Rp4,8 miliar.

Hal itu Hery sampaikan seusai sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026). "Nanti akan dibuktikan oleh PH saya, saya tidak ada menerima aliran uang," kata Hery saat meninggalkan ruang sidang.

Dari jumlah suap tersebut, Hery turut didakwa menerima rumah yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur senilai Rp2,2 miliar. Hery menggelengkan kepala saat ditanya awak media terkait apakah dirinya pernah tinggal di rumah tersebut. "Itu rumah tua itu," ujarnya.

Hery menyebutkan, penasihat hukumnya akan membuktikan bantahannya ini. "Nanti PH saya akan membuktikan semua," ucapnya.

Diketahui, Hery Susanto didakwa menerima suap Rp4,8 miliar terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Jumlah tersebut terdiri dari uang sebanyak Rp2,6 miliar dan rumah senilai Rp2,2 miliar.

"Bahwa terdakwa Hery Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu sebagai anggota Ombudsman periode 2021 sampai dengan 2026 telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang," kata Jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Lihat video: BABAK BARU KORUPSI CPO! Eks Anggota Ombudsman Jadi Tersangka Kasus CPO



Jaksa menjelaskan, pemberian tersebut sebagai upaya untuk penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PKH PT Toshida Indonesia dan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, uang tersebut agar Hery menyatakan penolakan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IYP operasi produksi atas nama PT. Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talent Raiper sebagai perbuatan maladministrasi.

Berikut rincian penerimaan Hery Susanto:

1. Dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia sebesar Rp675.000.000 melalui Lukman Malanua yang diberikan melalui Edy Sugandi.

2. Dari Japen Choan alias Upen selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebesar Rp200.000.000 melalui Lukman Malanua.

3. Dari Agung Dinarno berupa rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seharga Rp2.200.000.000

4. Dari Agung Dinarno melalui Edy Sugandi sebesar Rp1.000.000.000 dan sebesar Rp200.000.000

5. Dari Agung Dinarno sebesar Rp525.000.000

6. Dari Muhammad Rosal selaku wakil PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Dinarno sebesar Rp50.000.000.

JAKARTA - Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau perlawanan atas dakwaan jaksa terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Hal itu disampaikan penasihat hukum Hery usai mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

"Tadi setelah kami konsultasi dengan prinsipal, dengan terdakwa, bahwasanya terhadap dakwaan yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami sepakat untuk tidak melakukan perlawanan ataupun eksepsi," kata salah penasihat hukum terdakwa.

Akan hal itu, sidang selanjutnya akan langsung ke tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi dari kubu jaksa. "Untuk bisa langsung kepada masuk proses persidangan," ujarnya.

Diketahui, Hery Susanto didakwa menerima suap Rp4,8 miliar terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Jumlah tersebut terdiri dari uang sebanyak Rp2,6 miliar dan rumah senilai Rp2,2 miliar.

"Bahwa terdakwa Heri Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu sebagai Anggota Ombudsman periode 2021 sampai dengan 2026 telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang," kata Jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Jaksa menjelaskan, pemberian tersebut sebagai upaya untuk penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) PKH PT Toshida Indonesia dan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, uang tersebut agar Hery menyatakan penolakan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IYP operasi produksi atas nama PT. Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talent Raiper sebagai perbuatan maladministrasi.

Berikut rincian penerimaan Hery Susanto:

1. Dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia sebesar Rp675.000.000 melalui Lukman Malanua yang diberikan melalui Edy Sugandi.

2. Dari Japen Choan alias Upen selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebesar Rp200.000.000 melalui Lukman Malanua.

3. Dari Agung Dinarno berupa rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seharga Rp2.200.000.000

4. Dari Agung Dinarno melalui Edy Sugandi sebesar Rp1.000.000.000 dan sebesar Rp200.000.000

5. Dari Agung Dinarno sebesar Rp525.000.000

6. Dari Muhammad Rosal selaku wakil PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Dinarno sebesar Rp50.000.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak tata cara perencanaan dan pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga (K/L), yang salah satunya memberikan ruang fleksibilitas bagi K/L untuk mengalokasikan anggaran 'mendadak' akibat arahan langsung dari Presiden di pertengahan tahun berjalan.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41/2026 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Beleid ini ditandatangani Purbaya pada 12 Juni 2026 dan diundangkan pada 22 Juni 2026.

"Bahwa untuk pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, serta menindaklanjuti dinamika pengelolaan anggaran agar tetap akuntabel, diperlukan dukungan pemerintah melalui kebijakan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, antara lain berupa pemenuhan prioritas penganggaran berdasarkan arahan Presiden," jelas pertimbangan PMK 41/2026 tersebut, dikutip Kamis (25/6/2026).

Berdasarkan analisis terhadap dokumen PMK 41/2026, setidaknya ada lima perubahan utama. Pertama, pengenalan terminologi Rincian Output (RO) Khusus.

Berdasarkan Pasal 1 PMK 41/2026, pemerintah menambahkan definisi RO Khusus, Komponen Khusus, dan Izin Presiden. Ketentuan ini belum ada di PMK 62/2023.

Dengan adanya RO Khusus, K/L kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk langsung mengalokasikan anggaran pada tahun pelaksanaan berjalan guna merespons arahan strategis dan mendesak dari Presiden, baik yang berasal dari risalah sidang kabinet maupun Instruksi Presiden (Inpres).

Lebih lanjut, fleksibilitas penganggaran untuk RO Khusus ini diatur secara terperinci dalam Pasal 157 dan Pasal 158A. Melalui pasal-pasal ini, K/L diizinkan melakukan pergeseran anggaran antar-RO di dalam Bagian Anggaran (BA) K/L yang sama untuk membentuk Komponen Khusus, selama didasari oleh Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang mencantumkan arahan Presiden.

Kedua, relaksasi batas kewenangan penyelesaian tunggakan. dalam Pasal 16 dan Pasal 150, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengerek naik batas nilai (treshold) dokumen pendukung tunggakan secara signifikan.

Sebagai perbandingan, pada aturan lama (PMK 62/2023), penyelesaian tunggakan dengan dokumen Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya dibatasi sampai dengan Rp200 juta. Dalam aturan baru, batas kewenangan KPA dinaikkan hingga Rp3 miliar.

Sementara itu, untuk rentang nilai di atas Rp3 miliar hingga Rp30 miliar, kini cukup menggunakan hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L. Keterlibatan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini hanya diwajibkan untuk tunggakan bernilai di atas Rp30 miliar, melesat dari syarat sebelumnya yang mewajibkan audit BPKP untuk tunggakan di atas Rp2 miliar.

Ketiga, pengetatan tata kelola pergeseran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Kemenkeu menghapus mekanisme pergeseran antarsubbagian BA BUN via SPP BA BUN yang tadinya diatur dalam Pasal 111.

Sebagai gantinya, melalui Pasal 118, Pasal 118A, dan Pasal 118B, pemerintah memperketat proses penerbitan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA). Aturan baru menetapkan batas waktu maksimal 2 hari kerja untuk pemenuhan dokumen SP SABA dan memperkenalkan syarat baru berupa rekomendasi dari alat kelengkapan DPR RI untuk pergeseran anggaran tertentu.

Keempat, syarat revisi sisa anggaran prioritas. Untuk urusan sisa anggaran DIPA K/L yang bersumber dari BA BUN, Pasal 159 dan Pasal 165 mengatur bahwa sisa anggaran tersebut dapat digunakan untuk menambah alokasi pada RO yang berbeda, dengan syarat mutlak: harus mengantongi Izin Presiden.

Sisa anggaran ini juga dapat dikembalikan ke BA BUN dengan alasan force majeure atau adanya direktif prioritas dari Kepala Negara.

Kelima, penajaman alokasi Bantuan Pemerintah. Dalam Pasal 40, pemerintah mempertegas bahwa Bantuan Pemerintah harus secara eksplisit tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau diamanatkan regulasi/penugasan Presiden.

Pasal ini juga merinci peruntukan spesifik bantuan tersebut, mulai dari beasiswa, tunjangan profesi, sarana prasarana, hingga rehabilitasi gedung, asalkan disalurkan kepada lembaga non-perangkat daerah yang bersifat nirlaba.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tutup Pasal II ayat (2) PMK 41/2026.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta, Kamis (25/6).

Sidak dilakukan untuk memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat di industri baja nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," ujar Purbaya dalam keterangan resmi.

Purbaya mengungkapkan sidak dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi awal adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan bahwa pajak yang dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Meski demikian, Purbaya menegaskan proses yang berlangsung saat ini masih berada pada tahap klarifikasi dan belum mengarah pada kesimpulan adanya pelanggaran.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, manajemen perusahaan menyatakan seluruh kegiatan usaha telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan juga menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dalam proses klarifikasi yang tengah berjalan.

Purbaya menyambut baik sikap kooperatif tersebut dan meminta otoritas perpajakan mempercepat pengumpulan serta analisis data agar hasil verifikasi dapat segera memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Ia juga menegaskan pemerintah akan melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain berdasarkan hasil pemantauan dan data yang telah dihimpun.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang setara di berbagai sektor industri.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta pada Kamis (25/06/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa sidak tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan, sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di industri nasional.

Dia mengaku bahwa pemerintah memegang komitmen penuh untuk memastikan seluruh pelaku usaha di Tanah Air menjalankan kegiatan bisnisnya secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Bendahara negara mengungkapkan bahwa sidak ini bermula dari adanya indikasi awal yang menunjukkan potensi ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan ke kas negara.

Merujuk pada data yang dikantongi pemerintah, terdapat dugaan bahwa nilai setoran pajak dari perusahaan bersangkutan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah telah meminta pihak perusahaan untuk menyerahkan sejumlah dokumen serta data pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Meskipun demikian, Purbaya menggarisbawahi bahwa proses yang tengah berjalan saat ini masih sebatas tahap klarifikasi. Artinya, pemerintah belum menarik kesimpulan apa pun mengenai ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan baja tersebut.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," tambahnya.

Dalam pertemuan di lokasi sidak, pihak manajemen perusahaan mengklaim bahwa seluruh kegiatan operasional mereka telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pihak manajemen juga menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan pemerintah selama proses klarifikasi berlangsung.

Merespons hal tersebut, Purbaya menyambut baik sikap kooperatif perusahaan dan langsung menginstruksikan jajaran otoritas perpajakan untuk mempercepat proses pengumpulan dan analisis data. Hal ini diharapkan dapat segera memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Ke depan, pemerintah membidik akan melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain, berbekal hasil pemantauan dan data yang telah dihimpun. Upaya ini, kata Purbaya, krusial untuk menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang setara di berbagai sektor industri.

"Seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) mulai berangsur membaik. Kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi intensitas pemadaman bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan berdasarkan koordinasi dengan PLN dan pusat pengatur beban, sistem kelistrikan sempat mengalami kekurangan pasokan yang menyebabkan kebutuhan pengurangan beban hingga 445 megawatt (MW) pada saat beban puncak malam hari.

"Memang ada kekurangan pasokan kalau malam hari. Kalau malam hari beban listrik meningkat antara pukul 18.00 hingga 21.00 WIB. Pada saat puncak (malam hari), itu sempat ada kebutuhan pemadaman hingga 445 MW. Namun, itu kondisi beberapa hari lalu," ujar Emil kepada awak media di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (22/6/2026).

Menurut Emil, pasokan batu bara kini mulai meningkat sehingga kebutuhan pemadaman berangsur berkurang.

"Kami mendapat kabar bahwa minggu ini pasokan sudah mulai meningkat sehingga kebutuhan pemadaman juga bisa dikurangi. Saat ini ada proses pemulihan pasokan secara bertahap," ungkapnya.

Dia menjelaskan konsumsi listrik di Jawa Timur cenderung melonjak pada malam hari. Karena itu, ketika pasokan pembangkit terganggu, PLN harus melakukan manajemen beban untuk menjaga stabilitas sistem.

Salah satu wilayah yang terdampak cukup signifikan adalah Madura yang sempat mengalami pemadaman selama beberapa jam pada pagi hari hingga menjelang siang.

"Jadi grafik kita untuk listrik itu pagi rendah, siang kemudian malam jadi tinggi. Madura merasakan itu kemarin lusa pagi hari hingga jam 11," tuturnya.

Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan fasilitas vital seperti rumah sakit, perlintasan kereta api, lampu lalu lintas, dan instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mendapat prioritas.

"Yang menjadi perhatian kami adalah perlintasan kereta api, traffic light, PDAM dan rumah sakit. PLN sudah menyetujui bahwa jika ada pemadaman terencana harus dilakukan koordinasi dengan dinas terkait," ungkap Emil.

Berdasarkan laporan terbaru yang diterima pemerintah daerah, sejumlah wilayah yang sebelumnya terdampak kini telah kembali normal.

"Kami mendapat laporan bahwa sejumlah lokasi sudah normal kembali dan pemulihan pasokan terus berlangsung. Namun, kami tetap melakukan evaluasi dan monitoring serta memantau laporan dari masyarakat," katanya.

Meski demikian, Emil berharap PLN dapat terus meningkatkan komunikasi kepada masyarakat terkait pemadaman terencana agar warga memiliki waktu untuk melakukan antisipasi.

"Mungkin PLN ini menyampaikan pola komunikasi yang betul-betul presisi dan tepat yang sedang mereka lakukan," tegasnya.

Di sisi lain, Emil menyebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menyiapkan kompensasi atau ganti rugi akibat pemadaman listrik. Namun, Pemprov Jatim tetap memantau dampak yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.

"Tetapi dari dinas UMKM tentu memantau. Kalau ada dampak kesulitan dari sisi tertentu, bagaimana kita bisa meringankan beban itu yang kita lihat satu-satu," pungkasnya.

Jakarta: Saat listrik tiba-tiba padam selama beberapa jam, banyak masyarakat langsung bertanya-tanya kenapa ada pemadaman bergilir?

Kondisi ini memang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, hingga operasional usaha.

Seperti diketahui sejumlah wilayah di Pulau Jawa mengalami pemadaman listrik secara bergantian.

PT PLN (Persero) menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan saat pasokan listrik mengalami gangguan.

PLN juga melakukan percepatan pemulihan pembangkit guna mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain.

“PLN terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan,” ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto dilansir Antara, Jumat, 19 Juni 2026.

Kondisi kelistrikan saat ini

PLN menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun demikian, ia mengatakan untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik.

“PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem,” kata Greg.

Adapun sejumlah wilayah yang mengalami pemadaman listrik diantaranya adalah Jawa Timur khususnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Wilayah-wilayah itu mengalami mati listrik sejak pekan lalu dengan waktu berbeda-beda. Mulai dari dua hingga lima jam dalam sehari.

Bahkan pekan lalu beberapa jalan protokol di Surabaya juga mengalami mati listrik berjam-jam sampai malam hari sehingga cukup berbahaya bagi pengendara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (persero) memastikan proses pemulihan pasokan listrik dilakukan secara maksimal dan cepat agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin menjelaskan soal kronologi penangkapan kliennya oleh Polda Metro Jaya.

Selain Roy, penyidik kepolisian juga turut menangkap Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa. Keduanya merupakan tersangka dalam kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.

Khozinudin menjelaskan penangkapan terjadi sekitar 07.00 WIB, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, penangkapan itu dilakukan mendadak di kediamannya, Bintaro.

"Ya datang pagi-pagi, tiba-tiba ngomong atas nama penyidik, mau melakukan penahanan, tapi penangkapan. Protes dia. Mintanya kalau bisa ya nanti tunggu PH [Penasehat Hukum], tapi enggak mau nunggu," ujar Khozinudin di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).

Dia menjelaskan, penangkapan itu terjadi selepas Roy Suryo pulang dari sebuah acara diskusi di Bandung, Jawa Barat sekitar 03.00 WIB.

Saat penangkapan, kata Khozinudin, istri Roy Suryo pun sempat mengecam penangkapan ini lantaran dinilai mengganggu ranah privasi.

"Jadi marah juga istrinya Pak Roy, 'Ini kan ruang privasi orang, gitu amat sih'," imbuhnya.

Adapun, Khozinudin mengungkap penangkapan ini lantaran kliennya dinilai tidak kooperatif dan dikhawatirkan mengulangi perbuatannya lagi. Roy Suryo pun merasa kebingungan atas penangkapan ini.

Namun demikian, mantan Menpora itu tidak bereaksi berlebihan lantaran sudah menduga penangkapan tersebut akan terjadi.

"Oh tenang sekali. Kalau Roy, tenang. Emang dia terbiasa. Istrinya cerita kalau Bang Roy emang udah terbiasa, dia sudah menduga itu akan terjadi. Jadi enggak ada kemudian panik, ngomel-ngomel, enggak ada. Tenang, sudah, ikutin. Cuma nanya surat tugas dan sebagainya," pungkasnya.

Kawasan Depok, Jawa Barat (Jabar), kembali dilanda mati lampu pada Rabu (17/6) siang. Sejumlah warganet terpantau mengutarakan keluhan mereka melalui media sosial.

Berdasarkan laporan warganet di media sosial X dan Instagram, pemadaman listrik di Depok melanda sejumlah daerah antara lain Beji, Cimanggis, dan Cipayung.

PT PLN (Persero) melalui media sosial X resmi mereka @pln_123 menjelaskan pemadaman ini disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi yang sedang dilakukan.

"PLN saat ini sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi," tulis unggahan @pln_123 pada Rabu pukul 16.53 WIB.

Perseroan menyatakan saat ini pemadaman listrik sudah dalam tindak lanjut petugas.

"Saat ini dalam tindak lanjut dan penanganan oleh petugas. Mohon kesediaannya kembali menunggu penanganan dari petugas," tulis PLN dalam unggahannya.

Rangkaian pemadaman listrik ini sudah menjadi perhatian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil memastikan pemerintah dah PLN tengah mempercepat pemulihan gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.

Bahlil mengakui dalam beberapa hari terakhir masih terjadi pemadaman listrik di sejumlah daerah. Namun, proses pemulihan terus dilakukan.

"Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Bahlil menjelaskan gangguan yang terjadi lebih banyak disebabkan persoalan teknis pada sejumlah mesin pembangkit yang telah dilaporkan oleh perseroan. Pemerintah, kata dia, kini fokus mempercepat penanganan agar sistem kelistrikan kembali normal.

"Memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya," ujarnya.

Bahlil juga membantah anggapan pemadaman terjadi akibat pasokan batu bara untuk pembangkit listrik yang menipis. Menurut dia, pasokan energi primer untuk kebutuhan pembangkit PLN masih dalam kondisi aman.

"Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat dengan PLN di kantor untuk membahas masalah ini (pemadaman listrik). Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton," terangnya.

JAKARTA - Di tengah arus digitalisasi yang mengubah cara masyarakat mencari informasi dan belajar agama, sosok Gus Zainul Arifin hadir sebagai representasi ulama muda yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas. Kiai kelahiran Jawa Timur, 19 Juni 1984 ini dikenal berhasil memadukan nilai-nilai pesantren salaf dengan pendekatan dakwah yang lebih segar, inklusif, dan dekat dengan generasi muda melalui pemanfaatan media sosial serta keterbukaan terhadap perkembangan budaya populer.

Kiai muda asal Madura ini berhasil memadukan tradisi pesantren salaf, dakwah digital, dan keterbukaan budaya dalam satu harmoni yang menarik perhatian masyarakat luas.

Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabrah, Bangkalan, Madura, Gus Zain dikenal sebagai ulama muda yang tidak hanya fokus menjaga warisan keilmuan Islam, tetapi juga aktif menjawab tantangan zaman melalui berbagai inovasi dakwah.

Namanya semakin dikenal publik berkat aktivitasnya di media sosial. Melalui akun Instagram @guszain.story, TikTok @guszain.story yang telah memiliki lebih dari 20,4 ribu pengikut, serta akun Facebook Zainul Arifin, ia rutin membagikan konten dakwah Islami dan aktivitas keseharian yang dekat dengan masyarakat.

Saat Panggung Pesantren Berpadu dengan Irama Reggae

Salah satu langkah yang membuat Gus Zain menjadi perbincangan publik terjadi saat peringatan Haflah dan Milad ke-102 Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabrah.

Jika umumnya acara pesantren identik dengan penampilan hadrah atau hiburan religi tradisional, Gus Zain mengambil langkah yang tidak biasa. Ia menghadirkan grup musik reggae Rubbuz & Hamed Uye sebagai bagian dari rangkaian acara.

Keputusan tersebut menjadi kejutan tersendiri bagi banyak pihak. Namun alih-alih menuai kontroversi, langkah itu justru mendapat apresiasi karena dinilai menunjukkan wajah Islam yang ramah, terbuka, dan mampu berdialog dengan perkembangan budaya modern.

“Pesantren tidak boleh menjadi menara gading yang jauh dari masyarakat. Pesantren harus mampu merangkul semua kalangan tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keislamannya,” ujar Gus Zain.

Momen tersebut menjadi simbol bahwa dakwah tidak harus selalu disampaikan melalui cara-cara yang kaku. Dengan pendekatan yang tepat, budaya populer justru dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat yang lebih luas.

Menjadi Oase di Tengah Ramainya Media Sosial

Di era ketika media sosial dipenuhi berbagai konten hiburan, Gus Zain hadir dengan warna yang berbeda. Ia menawarkan dakwah yang menyejukkan, ringan, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda.

Melalui konten-kontennya, Gus Zain berusaha menghadirkan Islam yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nasihat agama tidak disampaikan dengan bahasa yang rumit, melainkan melalui pendekatan yang sederhana dan relevan dengan realitas masyarakat saat ini.

Serial konten seperti Ilmu Tak Tertulis dan Doa Mahabbah menjadi salah satu contoh bagaimana pesan-pesan keagamaan dapat dikemas secara modern tanpa kehilangan esensi keilmuannya.Visual yang menarik, desain yang rapi, serta penyampaian yang komunikatif membuat kontennya mudah diterima oleh generasi Milenial dan Gen Z.

Dari Bilik Pesantren ke Layar Gawai

Bagi Gus Zain, ruang dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar masjid atau ruang pengajian. Perkembangan teknologi telah membuka peluang baru untuk menjangkau umat dalam skala yang lebih luas.

Kesadaran itulah yang mendorongnya membangun ekosistem dakwah digital melalui akun pribadi, akun dakwah @story_guszain, hingga kanal YouTube resmi pesantren STV Cermin Kaum Santri.

Melalui berbagai platform tersebut, masyarakat dapat mengakses kajian, nasihat kehidupan, hingga aktivitas pesantren kapan saja dan dari mana saja.Pendekatan ini menjadi bukti bahwa teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam apabila dimanfaatkan secara bijak dan kreatif.

Menampilkan Sisi Humanis Seorang Kiai

Keunikan lain dari sosok Gus Zain adalah keterbukaannya dalam membagikan kehidupan sehari-hari kepada publik.Pria yang memiliki hobi kuliner ini kerap mengunggah berbagai aktivitas sederhana, mulai dari menikmati makanan khas daerah, perjalanan dakwah, aktivitas di bandara, hingga keseharian bersama para santri.

Konten-konten tersebut berhasil memperlihatkan sisi humanis seorang kiai yang selama ini jarang terlihat di ruang publik.Banyak pengikutnya mengaku merasa lebih dekat dengan sosok ulama karena dapat melihat kehidupan nyata yang dijalani sehari-hari. Jarak antara kiai dan masyarakat pun terasa semakin dekat.

“Anak muda saat ini tidak hanya membutuhkan ceramah, tetapi juga figur yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Gus Zain.

Produktif Menulis dan Menjaga Tradisi Salaf

Di balik aktivitas digitalnya yang padat, Gus Zain tetap dikenal sebagai sosok yang produktif dalam bidang keilmuan Islam. Sebagai penerus pesantren yang telah berusia lebih dari satu abad, ia terus berupaya menjaga eksistensi pendidikan salaf agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Salah satu karya yang paling dikenal adalah Al-Muroqi, sebuah metode sistematis yang dirancang untuk membantu santri lebih cepat membaca dan memahami kitab kuning. Karya tersebut mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan pesantren dan memperoleh rekomendasi dari sejumlah ulama nasional, termasuk Ustadz Abdul Somad.

Selain Al-Muroqi, Gus Zain juga menulis sejumlah kitab lain seperti Al-Qaulul Gholi, Al-Walid, Al-Mazar, dan Tholabul Aun yang semakin memperkuat kontribusinya dalam dunia pendidikan Islam.Melalui kiprah di pesantren, media sosial, dan dunia literasi Islam, Gus Zainul Arifin menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Sosoknya menjadi gambaran ulama Nusantara masa kini yang mampu menjaga warisan salaf sekaligus menghadirkan dakwah yang relevan, inklusif, dan dekat dengan generasi muda.