JAKARTA - Di tengah arus digitalisasi yang mengubah cara masyarakat mencari informasi dan belajar agama, sosok Gus Zainul Arifin hadir sebagai representasi ulama muda yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas. Kiai kelahiran Jawa Timur, 19 Juni 1984 ini dikenal berhasil memadukan nilai-nilai pesantren salaf dengan pendekatan dakwah yang lebih segar, inklusif, dan dekat dengan generasi muda melalui pemanfaatan media sosial serta keterbukaan terhadap perkembangan budaya populer.

Kiai muda asal Madura ini berhasil memadukan tradisi pesantren salaf, dakwah digital, dan keterbukaan budaya dalam satu harmoni yang menarik perhatian masyarakat luas.

Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabrah, Bangkalan, Madura, Gus Zain dikenal sebagai ulama muda yang tidak hanya fokus menjaga warisan keilmuan Islam, tetapi juga aktif menjawab tantangan zaman melalui berbagai inovasi dakwah.

Namanya semakin dikenal publik berkat aktivitasnya di media sosial. Melalui akun Instagram @guszain.story, TikTok @guszain.story yang telah memiliki lebih dari 20,4 ribu pengikut, serta akun Facebook Zainul Arifin, ia rutin membagikan konten dakwah Islami dan aktivitas keseharian yang dekat dengan masyarakat.

Saat Panggung Pesantren Berpadu dengan Irama Reggae

Salah satu langkah yang membuat Gus Zain menjadi perbincangan publik terjadi saat peringatan Haflah dan Milad ke-102 Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabrah.

Jika umumnya acara pesantren identik dengan penampilan hadrah atau hiburan religi tradisional, Gus Zain mengambil langkah yang tidak biasa. Ia menghadirkan grup musik reggae Rubbuz & Hamed Uye sebagai bagian dari rangkaian acara.

Keputusan tersebut menjadi kejutan tersendiri bagi banyak pihak. Namun alih-alih menuai kontroversi, langkah itu justru mendapat apresiasi karena dinilai menunjukkan wajah Islam yang ramah, terbuka, dan mampu berdialog dengan perkembangan budaya modern.

“Pesantren tidak boleh menjadi menara gading yang jauh dari masyarakat. Pesantren harus mampu merangkul semua kalangan tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keislamannya,” ujar Gus Zain.

Momen tersebut menjadi simbol bahwa dakwah tidak harus selalu disampaikan melalui cara-cara yang kaku. Dengan pendekatan yang tepat, budaya populer justru dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat yang lebih luas.

Menjadi Oase di Tengah Ramainya Media Sosial

Di era ketika media sosial dipenuhi berbagai konten hiburan, Gus Zain hadir dengan warna yang berbeda. Ia menawarkan dakwah yang menyejukkan, ringan, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda.

Melalui konten-kontennya, Gus Zain berusaha menghadirkan Islam yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nasihat agama tidak disampaikan dengan bahasa yang rumit, melainkan melalui pendekatan yang sederhana dan relevan dengan realitas masyarakat saat ini.

Serial konten seperti Ilmu Tak Tertulis dan Doa Mahabbah menjadi salah satu contoh bagaimana pesan-pesan keagamaan dapat dikemas secara modern tanpa kehilangan esensi keilmuannya.Visual yang menarik, desain yang rapi, serta penyampaian yang komunikatif membuat kontennya mudah diterima oleh generasi Milenial dan Gen Z.

Dari Bilik Pesantren ke Layar Gawai

Bagi Gus Zain, ruang dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar masjid atau ruang pengajian. Perkembangan teknologi telah membuka peluang baru untuk menjangkau umat dalam skala yang lebih luas.

Kesadaran itulah yang mendorongnya membangun ekosistem dakwah digital melalui akun pribadi, akun dakwah @story_guszain, hingga kanal YouTube resmi pesantren STV Cermin Kaum Santri.

Melalui berbagai platform tersebut, masyarakat dapat mengakses kajian, nasihat kehidupan, hingga aktivitas pesantren kapan saja dan dari mana saja.Pendekatan ini menjadi bukti bahwa teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam apabila dimanfaatkan secara bijak dan kreatif.

Menampilkan Sisi Humanis Seorang Kiai

Keunikan lain dari sosok Gus Zain adalah keterbukaannya dalam membagikan kehidupan sehari-hari kepada publik.Pria yang memiliki hobi kuliner ini kerap mengunggah berbagai aktivitas sederhana, mulai dari menikmati makanan khas daerah, perjalanan dakwah, aktivitas di bandara, hingga keseharian bersama para santri.

Konten-konten tersebut berhasil memperlihatkan sisi humanis seorang kiai yang selama ini jarang terlihat di ruang publik.Banyak pengikutnya mengaku merasa lebih dekat dengan sosok ulama karena dapat melihat kehidupan nyata yang dijalani sehari-hari. Jarak antara kiai dan masyarakat pun terasa semakin dekat.

“Anak muda saat ini tidak hanya membutuhkan ceramah, tetapi juga figur yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Gus Zain.

Produktif Menulis dan Menjaga Tradisi Salaf

Di balik aktivitas digitalnya yang padat, Gus Zain tetap dikenal sebagai sosok yang produktif dalam bidang keilmuan Islam. Sebagai penerus pesantren yang telah berusia lebih dari satu abad, ia terus berupaya menjaga eksistensi pendidikan salaf agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Salah satu karya yang paling dikenal adalah Al-Muroqi, sebuah metode sistematis yang dirancang untuk membantu santri lebih cepat membaca dan memahami kitab kuning. Karya tersebut mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan pesantren dan memperoleh rekomendasi dari sejumlah ulama nasional, termasuk Ustadz Abdul Somad.

Selain Al-Muroqi, Gus Zain juga menulis sejumlah kitab lain seperti Al-Qaulul Gholi, Al-Walid, Al-Mazar, dan Tholabul Aun yang semakin memperkuat kontribusinya dalam dunia pendidikan Islam.Melalui kiprah di pesantren, media sosial, dan dunia literasi Islam, Gus Zainul Arifin menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Sosoknya menjadi gambaran ulama Nusantara masa kini yang mampu menjaga warisan salaf sekaligus menghadirkan dakwah yang relevan, inklusif, dan dekat dengan generasi muda.

BOYOLALI - Sejumlah kiai muda, pengasuh pesantren, akademisi, dan intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dari wilayah Solo Raya mengikuti Halaqah Kiai Muda NU bertema Meneguhkan Supremasi Moral dan Kepemimpinan Ulama dalam Dinamika NU Kontemporer. Acara digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mustofa, Ngeboran, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, pada Selasa (2/6/2026).

Forum tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni intelektual NU Ahmad Baso dan Pengasuh PPM Aswaja Nusantara Mlangi, Gus Mustafid. Dalam paparannya, Ahmad Baso menyoroti sejumlah fenomena yang menurutnya menunjukkan melemahnya fungsi kepemimpinan ulama dalam tubuh PBNU.

Ia mengingatkan kembali pesan KH Ahmad Siddiq mengenai pentingnya menjaga NU tetap berada pada rel perjuangannya.

“KH Ahmad Siddiq pernah mengibaratkan NU seperti rel kereta api yang harus tetap berada pada jalurnya, bukan seperti taksi yang arah perjalanannya ditentukan sepenuhnya oleh sopir. Organisasi harus berjalan berdasarkan prinsip dan sistem, bukan semata-mata bergantung pada figur,” ujar Baso.

Menurutnya, posisi Rois Aam memiliki peran sentral sebagai penjaga arah organisasi sekaligus otoritas moral tertinggi yang harus mampu memberikan koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Termasuk terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan umat.

Baso mengenang pengalaman saat diminta almarhum KH Sahal Mahfudh menyusun pidato iftitah dalam sebuah forum bersama pemerintah. Saat itu, KH Sahal secara tegas meminta agar pidato tersebut memuat kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat.

“Beliau mengajarkan bahwa tugas ulama bukan sekadar mendukung, tetapi juga mengingatkan dan mengoreksi ketika ada kebijakan yang keliru,” katanya.

Dalam pandangannya, sosok Rois Aam ideal harus memenuhi empat kriteria utama, yakni wara’ (menjaga diri dari orientasi duniawi), faqih (memiliki kedalaman ilmu agama dan fikih), muharrik (mampu menggerakkan umat), dan munazzim (memiliki kapasitas organisatoris).

“Jika Rois Aam tidak memiliki kapasitas keilmuan yang kuat, maka otoritas ulama akan melemah dan mudah terpinggirkan dalam pengambilan keputusan organisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Gus Mustafid menegaskan bahwa kritik dan masukan yang disampaikan warga Nahdliyin harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral demi kemajuan organisasi, bukan sebagai upaya memecah belah NU.

“Saya berharap kita dicatat oleh Allah sebagai bagian dari Nahdliyin yang ikut memberikan kontribusi konstruktif bagi perbaikan dan kemajuan PBNU di masa mendatang,” ujarnya.

Gus Mustafid menjelaskan bahwa berdasarkan Qanun Asasi yang dirumuskan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, terdapat tiga fondasi utama yang menjadi dasar perjuangan NU.

Pertama, otoritas ilmu dan keulamaan. Menurutnya, KH Hasyim Asy’ari menempatkan ilmu dan ulama sebagai fondasi utama dalam kehidupan organisasi.

Kedua, prinsip al-ittihad atau persatuan. Ia menegaskan bahwa berbagai perbedaan pandangan yang muncul di kalangan warga NU tidak boleh sampai menimbulkan perpecahan karena persatuan merupakan salah satu pilar utama organisasi.

“Ketegangan dan perbedaan pendapat boleh saja terjadi, tetapi jangan sampai memutus tali persatuan yang menjadi warisan para pendiri NU,” katanya.

Ketiga, NU sebagai alat perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai agama, kemaslahatan sosial, dan kepentingan umat. Karena itu, NU tidak boleh direduksi menjadi sarana untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“NU adalah alat perjuangan. Organisasi ini dibangun untuk mengabdi kepada agama, bangsa, dan umat, bukan untuk menjadi tangga bagi kepentingan personal atau kelompok,” tegas Gus Mustafid.

Halaqah Kiai Muda NU Solo Raya menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya mengembalikan fungsi kepemimpinan ulama sebagai penjaga moral organisasi, memperkuat tradisi kritik yang konstruktif, serta menjaga persatuan Nahdliyin dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi menjelang Konferensi Besar NU mendatang.

Amsar A Dulmanan

Dosen Sosiologi Politik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)

KEHADIRAN kiai dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya menempati posisi sebagai otoritas keagamaan, tetapi juga sebagai figur sentral dalam kepemimpinan kultural masyarakat Indonesia. Dalam lanskap sosial-keagamaan Nusantara, kiai bukan sekadar ulama yang menguasai teks-teks keislaman, melainkan juga agen transformasi sosial yang membentuk nilai, norma, dan orientasi kehidupan masyarakat.

Posisi ini menempatkan kiai pada ruang dialektis antara normativitas agama dan dinamika budaya lokal. Sejak berdirinya pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama memperlihatkan karakter khas dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan realitas budaya Nusantara.

Tradisi NU tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga epistemologis, karena membentuk cara pandang keagamaan yang kontekstual dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, lahir tipe kepemimpinan kiai yang tidak terjebak pada rigiditas tekstual, melainkan mampu bersikap lentur dalam praksis sosial-keagamaan.

Kiai dalam tradisi NU berperan ganda, yaitu sebagai penjaga ortodoksi (hifz al-turats) sekaligus mediator budaya (wasith al-tsaqafah). Sebagai penjaga ortodoksi, kiai memastikan praktik keagamaan tetap berada dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). Namun sebagai mediator budaya, kiai membuka ruang dialog antara teks agama dan tradisi lokal, sehingga Islam hadir bukan sebagai kekuatan yang menegasikan budaya, melainkan sebagai nilai yang menjiwai dan mentransformasikannya.

Karakter ini sejalan dengan gagasan Abdurrahman Wahid tentang “Pribumisasi Islam”, upaya menempatkan Islam dalam konteks budaya lokal tanpa kehilangan substansi normatifnya. Dalam perspektif ini, keberagamaan dipahami bukan sekadar kepatuhan tekstual, tetapi juga proses negosiasi makna antara wahyu dan realitas sosial. Karena itu, keberadaan NU tidak hanya menjadi organisasi keagamaan, tetapi juga representasi Islam Nusantara yang adaptif, dialogis, dan kontekstual.

Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, otoritas kiai tidak pernah bersifat netral atau ahistoris. Otoritas tersebut dibentuk melalui relasi antara pengetahuan, pengalaman hidup, dan struktur sosial yang melingkupinya. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam The Social Construction of Reality (1966), menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang terus berlangsung. Dalam konteks ini, kiai tidak hanya menjadi penafsir teks, tetapi juga produsen makna yang menghubungkan ajaran normatif dengan kebutuhan sosial umat.

Otoritas kiai juga dapat dibaca melalui konsep habitus Pierre Bourdieu. Habitus keilmuan kiai terbentuk melalui proses panjang internalisasi tradisi pesantren: penguasaan kitab kuning, disiplin spiritual, serta keterlibatan dalam kehidupan sosial masyarakat. Habitus ini termanifestasi dalam praktik keseharian seperti kesederhanaan hidup, tirakat, dan pengendalian diri yang menjadi sumber legitimasi simbolik di mata masyarakat. Dengan demikian, otoritas kiai tidak hanya diketahui secara intelektual, tetapi juga dirasakan secara emosional dan diakui secara kolektif.

Selain itu, karakter kepemimpinan kiai memiliki dimensi karismatik sebagaimana dirumuskan Max Weber, yang menegaskan bahwa otoritas karismatik bertumpu pada kualitas personal yang dianggap luar biasa oleh para pengikutnya. Dalam tradisi NU, kharisma kiai lahir dari integritas moral, kedalaman spiritual, dan konsistensi praksis kehidupan yang dijalani. Karisma tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh tradisi pesantren yang menjadi basis legitimasi normatifnya.

Karena itu, otoritas kiai dapat dipahami sebagai sintesis antara dimensi karismatik dan normatif. Karismatik karena bersandar pada kualitas personal dan pengakuan emosional masyarakat; normatif karena berakar pada tradisi keilmuan Islam yang memiliki standar otoritas tersendiri. Dalam posisi ini, kiai menjadi figur sentral yang menjaga kontinuitas tradisi sekaligus melakukan negosiasi makna dengan dinamika sosial yang terus berubah.

Dalam kehidupan masyarakat NU, otoritas kiai tidak berhenti pada ruang ritual semata. Kiai juga berfungsi sebagai pemimpin kultural yang mengorganisasi kehidupan sosial melalui praktik-praktik keagamaan kolektif seperti tahlilan, istighotsah, maulidan, dan pengajian. Praktik-praktik tersebut bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga mekanisme integrasi sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat.

Peran ini menjadikan kiai sebagai “cultural broker” yang menjembatani agama dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam masyarakat pedesaan, posisi kiai bahkan melampaui fungsi simbolik, bahkan kiai menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan sehari-hari, mulai dari persoalan keluarga hingga urusan sosial-politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Clifford Geertz dalam The Religion of Java (1960), figur agama di masyarakat Jawa memainkan peran penting dalam memediasi tradisi dan perubahan sosial.

Pengaruh kiai juga meluas ke ranah sosial-politik. Dalam banyak kasus, preferensi politik masyarakat terbentuk melalui arahan atau isyarat dari kiai yang dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas kiai bersifat multidimensional, menggabungkan kekuatan simbolik, kultural, dan sosial. Zamakhsyari Dhofier dalam Tradisi Pesantren (1982) menegaskan bahwa kharisma kiai bersumber dari keilmuan, kesalehan, dan jaringan sosial yang luas, sehingga memungkinkan mereka memainkan peran penting dalam dinamika sosial-politik masyarakat.

Namun, modernisasi membawa tantangan baru terhadap posisi kiai. Urbanisasi, perkembangan teknologi informasi, dan meningkatnya rasionalitas masyarakat menyebabkan otoritas tradisional mengalami transformasi. Di masyarakat urban, otoritas kiai tidak lagi bersifat absolut karena harus bernegosiasi dengan otoritas lain seperti akademisi, media sosial, dan institusi formal.

Dalam konteks ini, kiai dituntut mengembangkan bentuk kepemimpinan baru yang tidak hanya berbasis karisma, tetapi juga argumentasi rasional dan kapasitas intelektual, yaityu menjadi kelompok profesional. Tantangan digitalisasi juga mengubah pola relasi otoritas keagamaan, umat ataui kelompok masyarakat kini memperoleh pengetahuan agama dari berbagai sumber digital yang tidak selalu berbasis tradisi pesantren. Situasi ini menuntut kiai untuk lebih adaptif dalam memproduksi wacana keislaman yang relevan dengan perkembangan zaman.

Transformasi lain tampak dalam keterlibatan kiai di arena politik. Kiai tidak lagi hanya menjadi penjaga moral masyarakat, tetapi juga aktor dalam arena kekuasaan. Keterlibatan tersebut menghadirkan ambivalensi: di satu sisi, kiai dapat membawa nilai-nilai etis ke dalam politik; di sisi lain, terdapat risiko terjebak dalam pragmatisme kekuasaan yang dapat mengurangi independensi moralnya.

Dalam perspektif sosial-kritis, posisi kiai dapat dibaca melalui kerangka genealogi pengetahuan ala Michel Foucault. Menurut Foucault, relasi antara pengetahuan dan kekuasaan selalu saling memproduksi. Dalam konteks ini, kiai tidak hanya berada dalam struktur kuasa, tetapi juga memproduksi dan mereproduksi wacana keagamaan melalui otoritas simboliknya. Otoritas tersebut terus dinegosiasikan melalui interaksi antara teks agama, tradisi pesantren, dan realitas sosial yang berubah.

Lebih jauh, peran kiai menunjukkan fungsi ganda sebagai agen kultural yang membentuk sekaligus dibentuk oleh struktur sosial. Melalui pesantren, pengajian, dan jaringan sosial-keagamaan, kiai berkontribusi dalam produksi makna dan reproduksi nilai-nilai Islam Nusantara. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdurrahman Wahid, kiai tidak hanya menjaga ortodoksi, tetapi juga melakukan kontekstualisasi ajaran Islam melalui pendekatan budaya.

Dalam perspektif genealogis, posisi kiai juga mengalami transformasi historis. Pada masa kolonial, kiai menjadi figur resistensi terhadap hegemoni penjajah. Pada era Orde Baru, sebagai bernegosiasiator dengan negara dalam ruang pembangunan nasional, sementara di era reformasi, kiai tampil sebagai aktor kultural dan politik yang berhadapan dengan demokratisasi, globalisasi, dan kapitalisasi media. Meski demikian, terdapat kontinuitas yang relatif stabil, yaitu fungsi kiai sebagai penjaga moralitas publik dan mediator antara agama dan realitas sosial masyarakat.

Dalam konteks Nahdlatul Ulama, kiai menempati posisi dialektis antara tradisi dan modernitas, bukan sekadar penafsir teks (textual authority), tetapi juga aktor sosial yang menghidupkan ajaran agama dalam praksis keseharian masyarakat. Peran ini memungkinkan kiai menjaga kesinambungan nilai-nilai Islam klasik sambil merespons perubahan sosial secara adaptif.

Pada akhirnya, masa depan kiai NU sangat ditentukan oleh kapasitas adaptasinya dalam merespons transformasi sosial tanpa kehilangan akar tradisi yang menjadi sumber legitimasi utamanya. Tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan pola otoritas keagamaan menuntut kiai untuk tidak hanya mempertahankan peran sebagai penjaga nilai, tetapi juga sebagai produsen wacana keislaman yang relevan bagi generasi baru.

Sementara pada sisi tertentu dinamika Islam Indonesia senantiasa terbentuk melalui dialektika antara jaringan keislaman global dan konteks sosial-budaya lokal, sehingga otoritas keagamaan tidak dapat dipertahankan hanya dengan bersandar pada warisan tradisional semata, melainkan memerlukan kemampuan adaptif dalam merespons perubahan zaman.

Sejalan dengan itu, kajian Greg Fealy menegaskan bahwa keberlanjutan otoritas kiai juga sangat ditentukan oleh kapasitas mereka dalam mereinterpretasi tradisi secara kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial-politik masyarakat, sehingga tradisi tetap relevan tanpa kehilangan akar historis dan legitimasi kulturalnya.

Dengan demikian, kiai NU tidak dapat dipahami secara reduksionis sebagai penjaga tradisi semata. Dalam praksis sosialnya, kiai tampil sebagai mediator perubahan, penafsir realitas, sekaligus produsen wacana keislaman yang kontekstual.

Di tengah arus globalisasi dan disrupsi digital, otoritas mereka tidak hanya diuji oleh kedalaman ilmu, tetapi juga oleh kemampuan menjaga relevansi sosial-kultural dalam masyarakat yang semakin plural dan terbuka.

Kiai dalam konteks ini, bukan hanya pewaris tradisi, tetapi juga arsitek masa depan peradaban Islam Indonesia yang inklusif, dialogis, dan berakar kuat pada budaya Nusantara.

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK) Siti Ma'rifah meminta pelaku kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, diberi hukuman maksimal. Baginya, tindakan itu merupakan kejahatan serius ini tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan.

"Mirisnya tindakan keji, tidak bermoral ini dilakukan1 oleh orang yang seharusnya melindungi, membimbing, dan memberi contoh teladan," kata Siti dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Puteri Wakil Presiden ke-13 RI ini mendorong pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan atau pesantren. Hal tersebut dengan bersikap tegas dan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan seksual dan perbuatan seksual dalam bentuk apa pun.

"Bersikap tegas dan tidak mentolerir segala bentuk perbuatan kekerasan seksual dan perbuatan asusila dalam bentuk apa pun karena kejahatan serius yang harus diproses hukum. Jangan dinormalisasikan dan ada kompromi, apalagi dibiarkan," tegasnya.

"Mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku dengan ancaman hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," imbuh Siti.

Lebih lanjut, Siti juga meminta agar memberi akses kepada orang tua untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan di pesantren.

"Kepada para korban, harus ada perlindungan, termasuk mekanisme pelaporan yang independen, pendampingan advokasi hukum, serta yang menjadi prioritas untuk dilakukan adalah langkah trauma healing," tutur Siti.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan perangkatnya yang memberikan ijin penyelenggaraan pesantren agar mendorong adanya audit terhadap tata kelola dan sistem pengawasan di pesantren," pungkasnya.

JAKARTA - Kuasa hukum santriwati korban dugaan pencabulan di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Ali Yusron, mengaku sempat ditawari uang hingga Rp400 juta agar laporan terhadap tersangka Ashari (51) dicabut. Pengakuan itu disampaikan Ali Yusron dalam konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/5/2026).

Dalam konferensi pers itu, korban hadir bersama orang tua, kuasa hukum, dan mantan pegawai Ashari di Ponpes Ndolo Kusumo. Ali mengaku tawaran pertama disampaikan oleh dua orang yang disebut sebagai suruhan tersangka. Saat itu, ia mengklaim ditawari uang Rp300 juta.

“Itu suruhan dari tersangka saat ini. Pertama kali Rp300 (juta) di warung, ada dua orang. Saya yakin di dalam mobil waktu itu, di Innova Reborn kalau enggak salah itu yang hitam, itu tersangka ini di dalam. Saya tolak,” ujar Ali.

Dia mengungkapkan, tawaran kedua kembali muncul dalam waktu berbeda. Kali ini, ia mengaku ditawari uang Rp400 juta. Kukuh dengan komitmennya, tawaran itu lagi-lagi dia tolak.

Ali mengatakan pihak yang menemuinya meminta agar kasus tersebut tidak dibuka ke publik dengan alasan demi menyelamatkan pondok pesantren dan para santri.

“Kalau ini tak ungkap, nanti membahayakan bagi pondok, karyawan atau karyawati santrinya nanti gimana? Harus mengedepankan sosial, saya dibilang begitu,” ujarnya.

Ia meyakini betul orang-orang yang menemuinya merupakan suruhan tersangka. Bahkan, menurut dia, sempat ada pembicaraan mengenai nominal uang yang lebih besar.

“Orang suruhan tersangka karena apa, iya positif orang suruhan karena kalau saya mau, 1 miliar dulu, yang 200 (juta) nanti langsung dengan saya, gitu kok,” katanya.

Saat ditanya Hotman Paris apakah uang tersebut sudah dibawa, Ali menjawab, “Sudah, sudah ada uangnya.”

Selain kuasa hukum korban, ayah korban juga mengaku sempat didatangi tiga orang yang disebut berasal dari pihak tersangka beberapa waktu setelah dirinya membuat laporan polisi.

“Nah itu ya langsung dia mengatakan dari suruhan si (tersangka) di situ,” ujar ayah korban.

Dia menuturkan, pihak tersebut meminta agar kasus diselesaikan secara damai demi menjaga nama baik yayasan pesantren. “Dia mengatakan kalau bisa kasus ini ditutup aja, soalnya demi menyelamatkan yayasan yang sudah besar,” katanya.

Namun, ayah korban menegaskan dirinya menolak permintaan tersebut karena ingin melindungi santriwati lain agar tidak menjadi korban berikutnya. “Tapi langsung saya jawab, saya enggak akan cabut laporan saya. Soalnya dari awal saya tujuan saya bukan untuk saya sendiri atau anak saya, karena saya untuk tujuan banyak anak atau banyak korban,” ujarnya.

Diketahui, Ashari (51), pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan santriwati. Polisi juga telah menangkap Ashari setelah sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

JAKARTA - Pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Ashari (51) diduga memiliki modus khusus dalam melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Modus itu terungkap saat konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/5/2026).

Dalam konferensi pers tersebut, korban hadir didampingi orang tua, kuasa hukum, serta mantan pegawai Ashari di Ponpes Ndolo Kusumo. Salah satu pengacara tim Hotman 911, Dewi Intan, mengungkapkan bahwa tersangka diduga merayu korban dengan dalih hubungan intim dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

“Jadi, waktu awal dia merayu mereka dengan bilang bahwa hal ini bisa melunturkan semua penyakit yang ada di dalam badan kamu. Ya itu dengan berhubungan seperti itu,” kata Dewi Intan.

“Menghilangkan semua penyakit, penyakit hati, penyakit segala-gala yang ada di dalam tubuh dia,” lanjutnya.

Tak hanya itu, korban juga mengaku mengalami kekerasan apabila menolak permintaan tersangka. “Kalau misalnya mereka menolak, itu biasanya juga sesekali dilakukan kekerasan dengan memukul kepala,” ujarnya.

Dewi juga menyebut korban yang menolak akan diganti dengan santri lain secara bergilir. “Kalau menolak diganti lagi dengan santri lain, dengan santri lain, seperti itu terus bergilir selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyebut tersangka diduga menganggap hubungan intim sebagai cara untuk membersihkan diri. “Jadi dianggap hubungan intim dan pelecehan itu merupakan obat mujarab gitu ya? Membersihkan diri. Kalau menolak dibentur kepalanya ya,” kata Hotman Paris.

Diketahui, pelarian Kiai Ashari, tersangka kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akhirnya berakhir. Polisi menangkap Ashari di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari (7/5/2026).

Kiai Ashari sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) atau menjadi buron setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di pesantren yang diasuhnya.

Selama pelariannya sejak 4 Mei 2026, Ashari disebut berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat kepolisian. Dia diduga sempat bergerak dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jakarta sebelum akhirnya berhasil ditangkap.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) sekaligus peresmian gedung Kantor Pusat JKSN, Sabtu (14/2).

Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, serta Wakil Walikota Surabaya Armuji, kegiatan ini mengumpulkan segenap alim ulama dari penjuru nusantara.

Secara khusus Gubernur Khofifah mengapresiasi acara Rakernas Pergunu dan JKSN ini. Ia juga berharap agar peresmian Kantor Pusat JKSN bisa membawa manfaat besar dan seluruh jaringan kiai santri bisa menjadi penyejuk bangsa.

"Ini luar biasa. Ini adalah jaringan santri dan kiai Indonesia. Tentu kita berharap bahwa ini akan jadi rumah besar yang menyejukkan. Karena para ulama senantiasa menjadi penyejuk, pendamai, dan referensi kehidupan dengan penuh kebaikan," katanya.

Cita-cita sebagai penyejuk ini, jelas Gubernur Khofifah, perlu dimulai dari komitmen setiap anggotanya. Mulai dari para santri, kyai, ulama yang bertekad untuk benar-benar menjadikan Islam rahmatan lil 'alamin.

"Di JKSN kita bersama tentu punya komitmen bagaimana ini menjadi rumah besar yang menyejukkan untuk semua pihak. Bagaimana dari sisi pikiran, kita punya global mindset. Tetapi dari sisi kebijakan, antara local wisdom dan global mindset," terangnya.

"Ini mestinya terbangun pada posisi karakter akhlakul karimah. Insya Allah, ini akan menjadi bagian kekuatan. Di mana saja, karakter ini akan menjadi pilar penguat negara," lanjut Gubernur Khofifah.

Kepada Menko Djamari dan segenap ulama yang berasal dari luar Jawa Timur, mantan Menteri Sosial RI tersebut menyambut baik kedatangannya. Mengingat, mereka menginjakkan kaki di Tanah Majapahit tempat lahirnya Bhinneka Tunggal Ika.

"Selamat datang. Ini bumi yang membawa dan menyemai kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kita harus bersatu padu menyatukan pikiran dan gerakan kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu poin yang baik untuk bisa mengukuhkan bagaimana JKSN menjadi rumah besar yang menyejukkan," pungkas Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Menko Djamari hadir dengan menceritakan kisah heroisme peran santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia mengingatkan bagaimana KH Hasyim Asy'ari mencetuskan perlawanan yang memicu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

"Inilah yang kita rayakan setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan. Semuanya bermula di Jawa Timur. Oleh karena itu, nyala api itu sampai redup. Harusnya semakin membesar, agar kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada bangsa ini," ujarnya.

"Matahari saja munculnya di timur. Apa salahnya kalau kita mulai membangun pulau Jawa mulainya dari Jawa Timur. Kemudian baru kita bangun Indonesia. Ini yang sebenarnya harus kita pahami," lanjut Menko Djamari.

Ketua Umum JKSN sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH. Asep Saifuddin Chalim menegaskan posisi strategis pesantren dalam sejarah pendidikan dan perjuangan bangsa. Terlebih, pesantren sejak awal telah menjadi pusat pembentukan karakter, persatuan, dan perlawanan terhadap penjajahan.

"Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikannya pertama di Indonesia. Di saat-saat belum ada layanan pendidikan, pondok pesantren telah menjalankan pendidikan, dan pondok-pondok pesantren menjadi sentral perjuangan melawan penjajah di mana-mana," ujarnya.

Kyai Asep nasaifudin Chalim juga menjelaskan, lahirnya organisasi ulama berakar dari komitmen menjaga persatuan dan nilai Islam yang moderat. Sehingga, tercipta lingkungan Islami yang tetap inklusif.

"Tujuannya jelas dua, yaitu memelihara dan mengembangkan di Indonesia ini faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Indonesia merdeka. Maka, kita harus mentransformasi orientasi kita dari Indonesia merdeka menjadi keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) sekaligus peresmian gedung Kantor Pusat JKSN, Sabtu (14/2).

Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, serta Wakil Walikota Surabaya Armuji, kegiatan ini mengumpulkan segenap alim ulama dari penjuru nusantara.

Secara khusus Gubernur Khofifah mengapresiasi acara Rakernas Pergunu dan JKSN ini. Ia juga berharap agar peresmian Kantor Pusat JKSN bisa membawa manfaat besar dan seluruh jaringan kiai santri bisa menjadi penyejuk bangsa.

"Ini luar biasa. Ini adalah jaringan santri dan kiai Indonesia. Tentu kita berharap bahwa ini akan jadi rumah besar yang menyejukkan. Karena para ulama senantiasa menjadi penyejuk, pendamai, dan referensi kehidupan dengan penuh kebaikan," katanya.

Cita-cita sebagai penyejuk ini, jelas Gubernur Khofifah, perlu dimulai dari komitmen setiap anggotanya. Mulai dari para santri, kyai, ulama yang bertekad untuk benar-benar menjadikan Islam rahmatan lil 'alamin.

"Di JKSN kita bersama tentu punya komitmen bagaimana ini menjadi rumah besar yang menyejukkan untuk semua pihak. Bagaimana dari sisi pikiran, kita punya global mindset. Tetapi dari sisi kebijakan, antara local wisdom dan global mindset," terangnya.

"Ini mestinya terbangun pada posisi karakter akhlakul karimah. Insya Allah, ini akan menjadi bagian kekuatan. Di mana saja, karakter ini akan menjadi pilar penguat negara," lanjut Gubernur Khofifah.

Kepada Menko Djamari dan segenap ulama yang berasal dari luar Jawa Timur, mantan Menteri Sosial RI tersebut menyambut baik kedatangannya. Mengingat, mereka menginjakkan kaki di Tanah Majapahit tempat lahirnya Bhinneka Tunggal Ika.

"Selamat datang. Ini bumi yang membawa dan menyemai kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kita harus bersatu padu menyatukan pikiran dan gerakan kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu poin yang baik untuk bisa mengukuhkan bagaimana JKSN menjadi rumah besar yang menyejukkan," pungkas Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Menko Djamari hadir dengan menceritakan kisah heroisme peran santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia mengingatkan bagaimana KH Hasyim Asy'ari mencetuskan perlawanan yang memicu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

"Inilah yang kita rayakan setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan. Semuanya bermula di Jawa Timur. Oleh karena itu, nyala api itu sampai redup. Harusnya semakin membesar, agar kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada bangsa ini," ujarnya.

"Matahari saja munculnya di timur. Apa salahnya kalau kita mulai membangun pulau Jawa mulainya dari Jawa Timur. Kemudian baru kita bangun Indonesia. Ini yang sebenarnya harus kita pahami," lanjut Menko Djamari.

Ketua Umum JKSN sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH. Asep Saifuddin Chalim menegaskan posisi strategis pesantren dalam sejarah pendidikan dan perjuangan bangsa. Terlebih, pesantren sejak awal telah menjadi pusat pembentukan karakter, persatuan, dan perlawanan terhadap penjajahan.

"Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikannya pertama di Indonesia. Di saat-saat belum ada layanan pendidikan, pondok pesantren telah menjalankan pendidikan, dan pondok-pondok pesantren menjadi sentral perjuangan melawan penjajah di mana-mana," ujarnya.

Kyai Asep nasaifudin Chalim juga menjelaskan, lahirnya organisasi ulama berakar dari komitmen menjaga persatuan dan nilai Islam yang moderat. Sehingga, tercipta lingkungan Islami yang tetap inklusif.

"Tujuannya jelas dua, yaitu memelihara dan mengembangkan di Indonesia ini faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Indonesia merdeka. Maka, kita harus mentransformasi orientasi kita dari Indonesia merdeka menjadi keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan," tuturnya.

JAKARTA - Kabar duka, pimpinan Ponpes Modern Darussalam Gontor KH Amal Fathullah Zarkasyi meninggal dunia. Kiai Amal wafat pada hari ini Sabtu (3/12026) atau bertepatan dengan 14 Rajab 1447 H, pukul 12.14 WIB.

Informasi tersebut dibagikan akun Instagram @pondok.modern.gontor. Dalam keterangan yang ditulis, dijelaskan almarhum mengembuskan napas terakhirnya di RSUD Dr. Moewardi, Solo.

"Telah berpulang ke rahmatullah Prof. Dr. K.H. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. (Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor)," tulis akun tersebut sebagaimana dilansir, Sabtu (3/1/2026).

Seluruh pihak Ponpes Modern Darussalam Gontor mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mendoakan almarhum. "Semoga almarhum husnul khatimah. Allah ampuni segala dosanya dan Allah terima amal ibadahnya. Allahumma Aamiin," tulis keterangan tersebut.

Kiai Amal Fathullah Zarkasyi diketahui kelahiran 4 November 1947 dan meninggal dunia 3 Januari 2026. Kiai Amal adalah akademisi dan cendekiawan Muslim dalam bidang akidah dan filsafat Islam dengan spesialisasi ilmu Kalam, perbandingan agama dan teologi Islam.

Kiai merupakan rektor Universitas Darussalam Gontor dari 2014 - 2020, dan merupakan pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dari tahun 2020 hingga wafatnya pada tahun 2026.

Puteranegara

JAKARTA - Mujadalah Kiai Kampung (MKK) forum wadah para kiai kampung menilai pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membersihkan kayu-kayu gelondongan di sejumlah wilayah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ketua MKK, Wahyu Muryadi mengatakan bahwa Mujadalah Kiai Kampung Indonesia menyampaikan perhatian dan keprihatinan mendalam atas bencana yang terjadi di tiga provinsi yang mengakibatkan tumpahan kayu gelondongan dalam jumlah sangat besar. Bahkan jumlahnya mencapai jutaan batang, dan tersebar di berbagai wilayah terdampak

bencana.

"Berdasarkan hasil pengamatan langsung, kajian lapangan, serta diskusi internal yang telah kami lakukan, kami menilai bahwa volume material kayu yang berserakan sangat besar dan kompleks penanganannya," kata Wahyu di Jakarta, Jumat (12/12/2025)

Wahyu menambahkan, apabila proses pembersihan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, maka diperlukan biaya yang amat signifikan, durasi pengerjaan yang panjang, serta ketersediaan tenaga dan alat yang besar, yang berpotensi mengganggu prioritas kerja negara lainnya. Sehingga masyarakat di daerah terdampak berpotensi menghadapi dampak berkepanjangan apabila penanganan tidak dilakukan secara cepat dan efektif.

Berangkat dari pertimbangan tersebut, serta untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak, Mujadalah Kiai Kampung Indonesia mengajukan usulan resmi kepada pemerintah.

Wahyu mengatakan, pertama, pemerintah dapat melaksanakan mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berminat untuk melakukan pembersihan kayu gelondongan di wilayah terdampak.

"Kedua, kayu yang ada diberikan sebagai kompensasi secara cuma-cuma kepada perusahaan yang terpilih, sebagai imbalan atas kewajiban mereka untuk melakukan pembersihan secara cepat dan tuntas sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Ia menambahkan, ketiga, pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait melakukan verifikasi ketat terhadap kemampuan teknis, operasional, dan finansial perusahaan sebelum penetapan pemenang lelang, guna memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Keempat, pelaksanaan kerja sama ini dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta diawasi oleh pihak berwenang untuk menghindari penyimpangan dan memastikan kepentingan negara serta masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Manfaat dari skema tersebut, MKK menegaskan bahwa dapat mengurangi beban anggaran pemerintah secara signifikan, mempercepat proses pemulihan dan normalisasi wilayah terdampak, menghindari potensi gangguan terhadap tugas-tugas negara lainnya, memberikan solusi yang praktis, efisien, dan tidak membebani masyarakat maupun pemerintah daerah.

"Dan menghapus kebutuhan relokasi kayu oleh pemerintah, karena material tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pelaksana," jelas Wahyu.

MKK meyakini bahwa model kerja sama ini dapat menjadi strategi efisien dalam situasi darurat, sekaligus memastikan penanganan yang cepat dan tepat sasaran.

Demikian surat terbuka dan pernyataan resmi dari Mujadalah Kiai Kampung Indonesia untuk pemerintah. Hadir dalam pernyataan resmi MKK di antaranya pengurus MKK Aji Soko, Siti Zuhro, Marsudi Syuhud dan Ngatawi Al Zastrow. Serta pendiri MKK Najib Salim Atamimi, Ketua MKK Wahyu Muryadi dan Senior advisor MKK Hendardi.

"Besar harapan kami agar usulan ini dapat dipertimbangkan oleh presiden beserta jajaran pemerintah pusat dan daerah, semoga langkah ini dapat mendukung percepatan penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat," ujarnya.

Di tempat yang sama, Pengurus Mujadalah Kiai Kampung, Siti Zuhro menjelaskan usulan yang diberikan Mujadalah Kiai Kampung ini dapat mengurangi beban anggaran pemerintah secara signifikan, serta mempercepat proses pemulihan dan normalisasi wilayah terdampak.

Dia menilai usulan ini juga memberikan solusi yang praktis, efisien, dan tidak membebani masyarakat maupun pemerintah daerah. Kemudian, menghapus kebutuhan relokasi kayu oleh pemerintah, karena material tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan pelaksana.

“Kami meyakini point penting tadi itu bisa dilakukan dengan sangat segera untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang terdampak bencana ini,” ujarnya.

Usulan dari Mujadalah Kiai Kampung ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap Kepala Negara dapat menerimanya agar permasalahan di wilayah terdampak bencana bisa segera diatasi.

“Ini kerja yang tidak bisa ditunda membutuhkan akselerasi tepat dari kita semua,” kata dia.

CIREBON - Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, KH Imam Jazuli menegaskan urgensi mengembalikan Nahdlatul Ulama (NU) kepada khittah sebagai organisasi keulamaan di tengah dinamika internal yang melibatkan hubungan antara Syuriyah dan Tanfidziyah di PBNU . Menurutnya, penataan ulang orientasi organisasi harus berpijak pada konstitusi tertinggi NU, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dalam pernyataannya, Kiai Imam Jazuli menekankan bahwa NU sejak awal dirancang sebagai jam’iyah ulama yang menjunjung tinggi kepemimpinan keilmuan, bukan sekadar struktur administratif. “NU bukan organisasi manajerial seperti korporasi. NU adalah jam’iyah ulama yang kepemimpinannya dipimpin oleh Syuriyah dan Rais Aam. Di situlah letak marwah dan otoritas tertinggi organisasi,” katanya, Senin (8/12/2025). Atasi Konflik Internal PBNU, Sejumlah PWNU Desak Islah

Menurut Kiai Imam Jazuli, pasal-pasal fundamental seperti Pasal 14 dan Pasal 18 AD NU merupakan prinsip dasar (ushul) yang mengatur kedudukan Syuriyah sebagai pimpinan tertinggi dan pemegang otoritas keagamaan serta kebijakan strategis. Sementara ketentuan lain yang bersifat teknis-prosedural, termasuk pasal yang kerap dijadikan rujukan oleh Tanfidziyah, berada pada level furu‘ (turunan).

“Dalam asas hukum berlaku kaidah lex inferiori derogat legi superiori. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka ketentuan teknis tidak bisa menafikan kewenangan Syuriyah sebagai pimpinan tertinggi,” ujarnya.

Kiai Imam Jazuli menilai bahwa mayoritas Nahdliyin memiliki kesadaran tinggi bahwa keputusan Syuriyah adalah keputusan tertinggi dalam hierarki organisasi. “Mengabaikan keputusan Syuriyah, sama artinya dengan mengabaikan ushul organisasi itu sendiri,” terangnya.

Merespons berbagai forum kultural yang muncul, mulai dari Ploso, Tebuireng, Bangkalan, hingga Babakan Cirebon, Kiai Imam menegaskan bahwa posisi forum-forum tersebut harus ditempatkan secara proporsional.

“Forum Ploso dan Tebuireng menyerukan islah. Forum Bangkalan dan Babakan membela marwah Syuriyah. Keduanya penting sebagai pandangan moral para sesepuh, tetapi bukan forum resmi penyelesai konflik,” tegas Kiai muda ini.

“Mekanisme resmi tetap melalui Syuriyah, mulai Pleno, atau Majelis Tahkim bila diperlukan. Berlanjut Munas Alim Ulama untuk mempersatukan pandangan para ulama hingga Konbes dan diakhiri Muktamar ke-35 NU” jelasnya.

Tegak Lurus bersama Syuriah dan Rais Aam

Kiai Imam Jazuli menegaskan bahwa jalan keluar terbaik atas dinamika internal PBNU adalah tegak lurus bersama Syuriyah dan Rais Aam. Ia menyampaikan dukungan atas rencana Syuriyah PBNU menggelar Rapat Pleno, termasuk agenda pengangkatan Pj Ketua Umum dan penetapan waktu pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

“Menegakkan supremasi Syuriyah berarti menegakkan khittah NU. Karena itu, semua pihak harus menghormati dan taat atas keputusan Rais Aam, serta mendukung langkah Syuriyah PBNU yang akan menggelar Pleno pada 9–10 Desember 2025,” tandasnya.

Ia juga menegaskan bahwa arahan para Mustasyar, yang hadir sebagian dalam forum Tebuireng maupun forum lainnya, sebaiknya disampaikan melalui mekanisme resmi organisasi. “Forum-forum seperti Tebuireng, Ploso, Bangkalan, dan Babakan Cirebon harus dipahami sebagai nasihat sesepuh. Tidak perlu dibenturkan dengan mekanisme organisasi. Justru harus berjalan seiring untuk menguatkan keputusan Syuriyah,” ujarnya. Elite PBNU Dinilai Kehilangan Legitimasi, Diperlukan Reformasi Total Kepengurusan

Kiai Imam Jazuli juga meminta seluruh pengurus NU di semua tingkatan untuk menjaga akhlak dan etika dalam menyikapi dinamika ini. Ia mengimbau agar warga NU tidak menyebarkan narasi negatif atau konten yang mendiskreditkan para pimpinan.

“Mari kita kedepankan kemaslahatan dan akhlak dalam bermedia. Jangan mengunggah atau menyebarkan narasi yang merendahkan pimpinan NU. Kita jaga martabat jam’iyah dengan sikap dewasa, noleh, dan tawadhu’,” pesannya.

Ia mengajak umat untuk tetap menjaga persatuan dan marwah NU. “Semua langkah harus kembali kepada AD/ART. Di situlah rumah besar kita berdiri. Tegak lurus bersama Syuriyah dan Rais Aam adalah kunci menjaga NU tetap sebagai organisasi ulama. Wallahu a‘lam bish-shawab,” tuturnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i menyatakan optimistis pondok pesantren (ponpes) di Indonesia akan semakin berdaya setelah adanya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama. Hal itu karena memiliki ruang dan daya yang lebih luas.

“Harapan kita, pondok pesantren yang jumlahnya lebih dari 42 ribu dengan santri mendekati 11 juta dan satu juta kiai, setelah naik dari Direktorat (eselon II) menjadi Direktorat Jenderal (eselon I), akan semakin berdaya,” ujar Romo dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (22/11/2025).

Ia menjelaskan, pembinaan santri untuk menjadi muslim dan muslimah berwawasan kebangsaan membutuhkan dukungan besar.

Namun, kata Romo, sebagian besar beban pembiayaan ditanggung oleh masing-masing pesantren karena anggaran direktorat yang terbatas.

“Dengan peningkatan status ini, kita berharap pembinaan pesantren dapat dikembangkan lebih luas karena memiliki ruang dan daya yang lebih kuat,” ucapnya.

Romo menegaskan, peningkatan daya ini harus diimbangi dengan penguatan sinergi seluruh insan pesantren, baik di lingkup internal Dirjen Pesantren maupun dengan pemerintah daerah.

Hal itu sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Presiden, di mana penyelenggaraan pesantren tingkat MTs ke bawah perlu bersinergi dengan Bupati/Wali Kota, sedangkan tingkat MA dengan Gubernur.

“Ini adalah mandat regulasi yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal, mungkin karena informasi belum sampai dengan baik. Pertemuan ini insya Allah memberikan penjelasan sehingga pondok tidak merasa meminta sesuatu yang bukan haknya," papar Wamenag.

"Mereka hanya mengingatkan bahwa ada porsi APBD yang memang semestinya dialokasikan untuk memberdayakan pesantren di daerah. Ke depan, kita ingin alumni pondok semakin berdaya,” tegasnya.