JAKARTA - Masa penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung diperpanjang Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketiganya merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sudah perpanjang penyidik (masa penahanan Dadan Hindayana Cs),” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dihubungi wartawan, Kamis (25/6/2026).

Anang menjelaskan, penahanan ketiganya diperpanjang hingga 40 hari ke depan. Perpanjangan masa tahanan itu, kata Anang, telah disampaikan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“(Diperpanjang) 40 hari, di mana penyidik mengajukan perpanjangan ke penuntut umum,” ujar dia.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis (MBG) pada BGN.

Keenam tersangka yakni, eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dua Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku orang dekat Sony Sonjaya dan Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) dan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), Glory Harimas Sihombing.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, ketiga tersangka tersebut juga diduga melakukan mark up sejumlah pengadaan di lembaga BGN.

“Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum,” kata Syarief saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, mereka melakukan intervensi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Sehingga penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan.

“Adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” ujarnya.

Palu (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan sasaran Sensus Ekonomi (SE) tahun 2026 seluruh pelaku ekonomi termasuk para pelaku usaha ekonomi digital.

"Pada Sensus Ekonomi 2026, merupakan hal yang istimewa. Karena mencakup lapangan usaha pertanian, termasuk mencakup ekonomi digital. Ini hal yang baru, mungkin 10 tahun lalu belum ada," kata Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiawan di Palu, Minggu.

Penegasan itu disampaikan Dadang Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Lapangan Vatulemo, Kota Palu, yang bertepatan dengan hari bebas berkendara.

Sebagai simbol dukungan terhadap pelaksanaan SE2026, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid membacakan deklarasi sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas, memperkuat sinergi, serta mendukung penyediaan basis data ekonomi yang berkualitas.

"Ini merupakan amanat Undang-Undang, yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali," ujar Dadang.

Dia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026, merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, untuk memotret struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia hingga tingkat daerah.

Pendataan lapangan SE2026 berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS menerjunkan 3.210 petugas untuk mendata sekitar 1,5 juta pelaku usaha di Sulawesi Tengah.

"Semua akan dilakukan pendataan, kami berharap semua lapisan masyarakat, menerima petugas sensus dengan senang hati," kata Dadang.

Masyarakat Sulteng diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan SE2026 melalui gerakan TIR, yaitu terima kedatangan petugas sensus, isi data dengan benar dan lengkap, serta rahasia data yang diberikan dijamin dan dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Fauzi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) merespons pengadaan sekitar 21 ribu unit motor listrik yang dilakukan pada 2025 saat era Dadan Hindayana. Diketahui, saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan sebagai salah satu tersangka kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari tidak menjelaskan secara rinci ketika ditanya awak media mengenai pengadaan motor listrik sebanyak 21 ribu unit tersebut. Namun, dia menegaskan tidak akan mengulangi belanja yang dinilai kurang bermanfaat pada tahun berikutnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa seluruh belanja yang telah dilakukan pada 2025 sedang disisir dan ditelaah satu per satu. “Gini saja, secara umum. Saya menjawabnya selalu secara umum, tidak satu demi satu barang, ya. Jadi, secara umum, semua yang sudah dikeluarkan di tahun 2025 sudah kami sisir satu demi satu, ya," tegas Arumsari saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, apabila terdapat pengadaan pada 2026 dengan keluaran yang sama seperti belanja 2025, maka pelaksanaannya tidak akan dilanjutkan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. "Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang output-nya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga," tegasnya.

Terkait nasib pengadaan motor listrik yang menjadi sorotan, Arumsari menegaskan bahwa BGN akan berupaya memanfaatkan seluruh aset yang telah dibeli secara maksimal. Namun, pembahasan lebih rinci mengenai pemanfaatan setiap barang masih dilakukan bersama pihak terkait karena sebagian persoalan masih dalam proses hukum.

"Lalu, yang kemarin sudah 2025 bagaimana? Kami akan memanfaatkan secara maksimal, ya. Satu demi satu barangnya apa dan sebagainya, itu masih kami bahaslah dengan... teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan, kan. Jadi, seperti itu," ujarnya.

Arumsari menambahkan, BGN tidak ingin mengulangi pola belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal. Menurut dia, evaluasi terhadap pengadaan 2025 menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola anggaran di BGN.

"Tetapi prinsipnya, kami tidak ingin mengulangi juga belanja yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat, di masa yang 2025. Itu salah satu bentuk efisiensi anggaran, dan secara angka-angka, itu juga mungkin teman-teman bisa lihat juga, ya," tegasnya.

Selain melakukan evaluasi internal, Arumsari mengatakan sejumlah pos anggaran BGN juga telah diblokir oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme Rencana Output (RO) pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dengan mekanisme tersebut, anggaran yang diblokir tidak dapat digunakan secara langsung oleh BGN tanpa prosedur khusus.

"Di beberapa mata anggaran itu sudah di... apa ya, istilahnya dimasukkan oleh Kemenkeu di dalam RO (Rencana Output) yang masuk di BA BUN, ya, itu adalah bentuk blokir, ya. Jadi, diambil, tidak boleh dibelanjakan dulu oleh kami," katanya.

"Nanti kalau mau memakai, ada prosedur-prosedur khusus itu, tidak bisa sembarangan kami. Itu, itu... angkanya sudah diambil. Bahkan ada yang sudah diambil juga di rencana output untuk direktif presiden. Itu malah izinnya harus ke Setneg dan sebagainya," tambah Arumsari.

Ia menjelaskan sebagian anggaran juga telah dialihkan ke pos yang terkait dengan direktif presiden sehingga penggunaannya memerlukan izin tambahan dari Kementerian Sekretariat Negara.

"Jadi, sekarang ini sudah ada angkanya yang memang sudah berkurang dari 268 itu sebenarnya. Bukan 268 lagi, sudah berkurang dari... karena tadi sudah diambil. Ya, teman-teman belajar mekanisme anggaran itu, ya, kan diambil oleh Kemenkeu, berarti disimpan sendiri di RO BA BUN sama RO Direktif Presiden. Tidak bisa kami eksekusi," pungkasnya.

JAKARTA - Keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) menyentuh Makan Bergizi Gratis (MBG) yang notabene merupakan program unggulan pemerintah, dipandang sangat krusial demi menjaga kredibilitas negara di mata masyarakat. Langkah berani Korps Adhyaksa dalam mengusut dugaan penyimpangan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dianggap sebagai sinyal kuat runtuhnya ruang impunitas.

Menurut Analis Politik sekaligus Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensa), tindakan hukum yang diambil oleh Kejagung sudah sepatutnya dilakukan demi memastikan program strategis nasional tersebut berjalan bersih sejak awal. “Saya melihat langkah Kejaksaan menyentuh MBG itu wajar dan memang perlu. Justru karena ini program strategis nasional, maka harus dijaga bersih sejak awal,” kata Hensa kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, kalau ada dugaan penyimpangan, maka tidak boleh ditutup-tutupi. “Ini juga menjadi momentum untuk evaluasi. Saya sudah lama berpandangan bahwa MBG perlu ditata ulang. Bisa saja dihentikan sementara, lalu dilakukan perbaikan sistem dan diuji lewat pilot project di beberapa daerah. Jadi bukan dihentikan total, tapi diperbaiki supaya ke depan lebih tepat sasaran, lebih aman, dan tidak membebani fiskal,” tuturnya.

Dia juga melihat penegakan hukum yang objektif dan tidak pandang bulu ini menjadi fondasi penting bagi tegaknya marwah institusi hukum di Indonesia. Kendati demikian, masyarakat diharapkan terus ikut serta mengawal kinerja Kejaksaan agar pengusutan perkara ini berjalan tuntas tanpa intervensi.

“Langkah ini bisa dilihat sebagai sinyal bahwa penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap program unggulan pemerintah sendiri. Itu penting untuk menjaga kredibilitas negara,” ujarnya.

Hensa juga berpendapat bahwa publik tetap perlu mengawal. Kemudian, transparansi harus dijaga, proses hukum harus jelas, dan jangan sampai ada kesan tebang pilih di tengah jalan. Dia menilai pengawalan publik ini juga penting agar kasusnya tidak berhenti di satu-dua orang saja, tapi benar-benar dibongkar sampai ke akar.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu membaca pesan dari publik. Penegakan hukum saja tidak cukup, tapi juga harus diikuti dengan evaluasi kebijakan. “Dengan begitu, kepercayaan publik bisa terus terjaga, dan program seperti MBG tetap bisa berjalan lebih baik ke depannya,” pungkasnya.

JAKARTA - Tokoh masyarakat sekaligus Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, Anwar Abbas mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan para petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka. Penangkapan ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa Korps Adhyaksa bertindak independen dan tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, sekalipun terhadap pejabat yang memiliki akses kekuasaan.

Buya Anwar Abbas menegaskan bahwa tindakan responsif dari Korps Adhyaksa ini sangat dinantikan publik, mengingat indikasi penyelewengan di tubuh lembaga tersebut sebenarnya sudah lama tercium.

“Ditetapkannya DH, SS dan LP sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan tidaklah mengejutkan karena banyak pihak sebelumnya sudah mencium bau busuk dan praktek korupsi di Badan Gizi Nasional tersebut. Bahkan di tingkat menengah dan bawah di BGN tersebut juga diduga cukup banyak pihak-pihak yang terlibat dengan perbuatan serupa,” ujar Anwar Abbas, Senin (8/6/2026).

Atas dasar itulah, ia menilai tindakan penahanan dan pemborgolan para tersangka oleh Kejaksaan Agung wajib didukung penuh sebagai bentuk komitmen menjaga integritas pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. “Oleh karena itu kita sangat patut memberikan apresiasi kepada pihak Kejaksaan yang telah menangkap dan menersangkakan pentolan-pentolan puncak dari Badan Gizi Nasional tersebut,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, “Kita memang heran mengapa mereka-mereka masih saja berani melakukan tindak kotor tersebut padahal Prabowo sebagai Presiden sudah berkali-kali bicara secara terbuka kepada rakyat bahwa dia akan memberantas praktek korupsi secara bersungguh-sungguh. Jadi apa yang mereka lakukan ini jelas-jelas merupakan pelecehan terhadap presiden Prabowo.”

Di sisi lain, ketegasan Kejagung dalam memproses hukum para pejabat puncak BGN ini dinilai mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa hukum di Indonesia kini tidak lagi tumpul ke atas. “Tapi syukurlah tangan mereka sekarang sudah diborgol dan di badan mereka sudah dipakaikan rompi tahanan Kejagung. Ini suatu pertanda bahwa sedekat apapun seorang pejabat dengan presiden tapi kalau dalam melaksanakan tugasnya dia korupsi maka dia akan berhadapan dengan hukum,” tegas Anwar Abbas.

Langkah Kejaksaan ini pun diharapkan menjadi momentum pembersihan total, sekaligus menjadi lampu kuning bagi kepemimpinan baru di BGN untuk segera melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. “Untuk itu kita berharap kepada Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru agar dapat menertibkan para aparat dan petugas yang ada di lingkungan institusi yang dia pimpin sehingga tidak lagi ada para pihak di lingkungan badan tersebut yang berani melanggar hukum dan ketentuan yang ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026. Ketiganya langsung ditahan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan bahwa ketiga tersangka diduga kuat melakukan praktik korupsi yang terstruktur pada tata kelola program MBG tahun anggaran 2025–2026. Modus utamanya adalah memanipulasi sistem verifikasi pada portal mitra BGN.

Para tersangka sengaja mengintervensi proses verifikasi agar jaringan yayasan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat dapat diloloskan sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Faktanya, yayasan-yayasan tersebut dikendalikan oleh para tersangka atau terafiliasi langsung dengan mereka melalui nama orang lain.

Melalui jaringan yayasan ini, para pelaku meraup insentif serta aliran dana program hingga miliaran rupiah setiap harinya, di samping adanya temuan indikasi mark-up harga pada pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan.

JAKARTA - Banyak peristiwa hukum yang terjadi pada pekan ini dan perhatian publik. Di antaranya, kasus korupsi yang menjerat tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Wamen Imipas Silmy Karim yang menjadi tersangka korupsi pemerasan.

Dalam sepekan, banyak peristiwa hukum yang terjadi. Beberapa di antaranya menarik perhatian dan menjadi sorotan pembaca SindoNews. Berikut ini SindoNews tampilkan lima berita hukum yang menarik perhatian.

1. Dadan Hindayana dan 2 Mantan Kepala BGN Ditahan

Dadan Hindayana. Foto/Dok SindoNews

Tiga eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya ditetapkan sebagai tersangka kasus tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di BGN. Ketiganya langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tak sampai sehari setelah dicopot dari jabatannya, Dadan Cs dijemput tim penyidik Kejagung dan diperiksa. Setelah itu, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah adanya dua alat bukti yang cukup.

"Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, saudara DH, SS, LP sebagai saksi dan berdasarkan alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala BGN, saudara SS dan LP sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026," ujar Syarief Sulaeman Nahdi, Rabu (3/6/2026).

2. Silmy Karim Tersangka Korupsi

Silmy Karim. Foto/Arif Julianto

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim (SK) ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA).

Selain Silmy, ada tujuh tersangka lainnya. Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 4 sampai dengan 23 Juni 2026. Penahanan terhadap Tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkara ini merupakan hasil pengembangan dari penanganan kasus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ditangani KPK pada 2025. Selain itu, KPK juga menindaklanjuti temuan PPATK mengenai ketidaksesuaian data laporan transaksi keuangan 35 pegawai Kementerian Imipas.

Setelah dilakukan penyelidikan, SK diduga melakukan pemerasan melalui JS, dengan cara 'meminta jatah' dari pengurusan izin tinggal para pemohon (WNA). Kemudian, JS memerintahkan BGS dan TBS untuk menarik biaya ekstra dari WNA, sehingga setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses ada 'harganya'.

KPK menyebut Silmy menerima jatah rutin Rp100 juta setiap pekan dari praktik tersebut. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, uang itu merupakan uang hasil pemerasan yang bersumber dari biro jasa maupun WNA. Hasil pemerasan itu tak terlepas dari Silmy yang meminta jatah terkait pengurusan izin tinggal kepada bawahannya.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya SK (Silmy Karim) yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ujar Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Selama periode 2022-2026, uang tersebut telah dikumpulkan melalui pemanfaatan rekening nominee dan terkumpul sekurang-kurangnya Rp145,5 miliar.

Dari rangkaian kegiatan ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti senilai total mencapai Rp17,5 miliar dalam berbagai jenis barang bukti, meliputi 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening, mata uang asing, hingga sejumlah akun kripto.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

3. Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara

Immanuel Ebenezer Gerungan. Foto/Achmad Al Fiqri

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 5 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, Noel juga dikenakan pidana tambaha sejumlah Rp200 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

"Dalam hal hasil penyitaan atau pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari."

Dalam perkara ini, Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Noel sebesar Rp4,435 miliar subsider dua tahun kurungan.

4. Vonis Tiga Prajurit TNI Pelaku Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank

Tiga prajurit TNI yakni Serka Mochamad Nasir, Kopda Feri Herianto, dan Serka Frengky Yaru, divonis 1 hingga 13 tahun penjara dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank, Mohammad Ilham Pradipta. Putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Majelis hakim menyatakan Serka Mochamad Nasir terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu subsidair yang diatur dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 458 dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Terdakwa satu, Serka Mochamad Nasir terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kombinasi pertama subsider. Menjatuhkan pidana pokok penjara selama 13 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, Rabu (3/6/2026).

Sementara itu, Kopda Feri Herianto dan Serka Frengky Yaru dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain yang menyebabkan kematian sebagaimana dakwaan kesatu subsidair berdasarkan Pasal 333 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 451 dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

"Menjatuhkan pidana terhadap Kopda Feri Herianto 7 tahun penjara, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Serka Frengky Yaru pidana penjara satu tahun," ujar Fredy.

Nasir dan Feri dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer serta kewajiban membayar restitusi. Nasir dibebankan restitusi Rp750 juta, sedangkan Feri Rp500 juta. Keduanya merupakan bagian dari total restitusi yang dimohonkan sebesar Rp5,8 miliar.

Sementara, Serka Frengky Yaru tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan maupun pembayaran restitusi.

Dengan putusan tersebut, ketiga terdakwa lolos dari dakwaan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan oditur militer. Mereka juga dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan menyembunyikan mayat.

Sebelumnya, Oditur Militer menuntut Serka Mochamad Nasir dengan pidana 12 tahun penjara dan pemecatan dari TNI AD. Kopda Feri Herianto dituntut 10 tahun penjara serta pemecatan dari dinas TNI AD, lalu Serka Frengky Yaru dituntut 4 tahun penjara tanpa pidana tambahan.

5. Pengadilan Tinggi Singapura Tolak Gugatan Paulus Tannos

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Singapura terhadap gugatan Paulus Tannos.

Dalam putusan itu, Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan Tannos atas permohonan ekstradisi pemerintah Indonesia. Tannos merupakan buronan KPK di kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP).

"Di pihak kita, OPHI (Otoritas Pusat Hukum Internasional) bersama seluruh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, terus berkoordinasi menyangkut hal tersebut," kata Supratman saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Supratman memastikan akan menindaklanjuti putusan itu dengan berkoordinasi dengan APH baik KPK maupun Polri. "Saya sebagai Menteri Hukum, di mana Kementerian Hukum bertindak sebagai otoritas pusat, tentu akan terus berkoordinasi dengan KPK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti hal tersebut."

Sementara, KPK mengungkap tahapan berikutnya seusai Pengadilan Tinggi Singapura menolak permohonan peninjauan yudisial yang diajukan Tannos terkait proses ekstradisinya ke Indonesia.

"Adapun tahapan berikutnya yaitu sidang committal hearing yang dijadwalkan pada Agustus 2026," ujar Juru Bicara KP Budi Prasetyo, Sabtu (6/6/2026).

Dalam committal hearing itu, kepentingan pemerintah Indonesia untuk memulangkan Tannos akan diwakili oleh Attorney-General's Chambers (AGC) Singapura. Nantinya, Pengadilan Singapura akan menilai apakah permintaan ekstradisi terhadap Tannos telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Apabila syarat-syarat tersebut dinilai terpenuhi, pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang membuka jalan bagi ekstradisi Tannos ke Indonesia.

"Putusan ekstradisi dapat dijatuhkan segera sesudahnya, pada tranche yang sama atau sesudahnya bergantung pada dinamika persidangan," jelas Budi.

Meski demikian, Tannos tidak serta-merta dapat langsung dibawa ke Indonesia atas putusan itu. Tersangka kasus e-KTP sejak 2019 itu masih memiliki kesempatan menempuh upaya hukum atas putusan ekstradisi itu.

"Sesuai Extradition Act, subject ekstradisi dapat mengajukan upaya hukum atas putusan ekstradisi," tandas Budi. Achmad Al Fiqri, Jonathan Simanjuntak

JAKARTA - Eks Kepala BGN Dadan Hindayana terjerat korupsi triliunan rupiah, namun isi garasinya justru mengungkap anomali selera pria 58 tahun yang memuja mobil-mobil modis incaran anak muda dan wanita.

Dadan Hindayana sudah tidak muda lagi. Lahir 10 Juli 1967. Usianya kini 58 tahun. Sudah lewat setengah abad. Tapi coba intip garasi rumahnya seperti yang dilaporkan di LHKPN. Sangat kontras.

Rabu kemarin, ia dijemput paksa Kejaksaan Agung. Berbaju rompi tahanan warna pink. Tangannya diborgol. Kasusnya kelas kakap: korupsi dan mark-up anggaran triliunan rupiah di Badan Gizi Nasional (BGN). Institusi yang umurnya baru seumur jagung.

LHKPN mencatat total hartanya Rp9.022.400.000. Nyaris tanpa utang. Dari jumlah itu, Rp1,4 miliar berupa mobil. Ada tiga unit. Semuanya berdesain modis. Semuanya jenis crossover atau SUV ringkas.

Di sinilah letak keunikannya. Pria mapan usia nyaris 60 tahun biasanya memilih SUV besar bersasis ladder frame. Pajero Sport, Toyota Fortuner, Hyndai Palisade. Atau sekalian MPV mewah kelas Alphard. Nyaman. Bisa pakai sopir pribadi. Tidak lelah diperjalanan.

Tapi Dadan berbeda. Garasinya diisi Mazda CX-5 (2023), Honda HR-V 1.5L SE CVT (2024), dan Mazda CX-3 1.5 (2023).

Ketiga mobil ini punya profil target pasar yang sangat spesifik: anak muda. Atau profesional muda. Bahkan sangat digemari kaum wanita.

Lihat saja Honda HR-V 1.5L SE. Harganya Rp 330 juta. Mesinnya bukan turbo. Cukup 1.5L naturally aspirated dengan transmisi CVT yang santai. Nilai jual utamanya ada pada desain modis. Ini adalah mobil "si paling estetik". Tulang punggung pabrikan untuk menggaet kaum urban yang peduli penampilan luar. Bukan untuk bapak-bapak jelang masa pensiun.

Lalu ada Mazda CX-3 1.5 tahun 2023. Harga bekasnya cuma Rp300 jutaan. Semua orang tahu, mobil ini sempit di jok belakang. Bagasinya kecil. Sangat egois. Sangat individualis.

Biasa dipakai para lajang, mahasiswa, atau wanita karier yang memuja desain Kodo khas Mazda yang cantik, plus handling yang tajam.

Terakhir, kasta tertingginya: Mazda CX-5 tahun 2023. Nilainya Rp675 juta. Mesinnya jauh lebih bertenaga: 2.488 cc Skyactiv-G 4-silinder. Semburan tenaganya 190 PS dengan torsi 252 Nm.

Sudah dilengkapi teknologi cylinder deactivation agar bensin rasional. Ada pilihan penggerak roda depan (FWD) di tipe Elite, atau All-Wheel Drive (AWD) di tipe Kuro.

Sekali lagi, Mazda CX-5 ini sangat driver-centric. Asyik dikemudikan sendiri. Eksekutif muda usia 30-an dan 40-an menyukai mobil ini karena material kabinnya yang premium. Penumpang belakang bukan prioritas utama.

Mengapa pria 58 tahun ini mengoleksi ketiga mobil egois bergaya muda tersebut? Tentu hanya Dadan yang tahu jawabannya.

JAKARTA - Baru saja dicopot Presiden Prabowo Subianto, Dadan Hindayana langsung memakai rompi pink Kejaksaan Agung. Tangannya diborgol.

Rabu pagi, 3 Juni 2026, ia dijemput paksa di Jakarta Pusat. Dadan tidak sendiri. Dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, ikut diseret.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) rupanya jadi ladang bancakan luar biasa.

Modusnya rapi, tapi tercium juga. Mereka mengatur verifikasi pembentukan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di portal BGN.

Harusnya, program ini dikelola oleh yayasan di tiap sekolah. Praktiknya, Dadan cs menggunakan pengaruh jabatannya untuk meloloskan yayasan yang terafiliasi dengan mereka sendiri.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut bahwa yayasan tersebut mendapat insentif miliaran rupiah setiap hari. Uang miliaran itu mengalir ke yayasan milik Dadan, Sony, dan Lodewyk.

Tidak cuma akal-akalan yayasan. Penggelembungan harga atau mark-up anggaran dilakukan gila-gilaan. Angkanya fantastis.

Ada pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan total sekitar Rp 1 triliun. Lalu pengadaan 32.000 pasang sepatu. Ditambah 31.000 unit lebih tablet. Bahkan, BGN membeli 5.400 unit TV ukuran raksasa 75 inci.

Semuanya sarat mark-up dan tidak sesuai ketentuan. Selain itu, ada juga dugaan praktik jual beli jabatan pasca pencopotannya.

Lalu, seberapa kaya Dadan Hindayana?

Berdasarkan LHKPN pada 14 Maret 2025 saat ia awal menjabat, total hartanya tercatat Rp 9.022.400.000. Ia tercatat sama sekali tidak memiliki utang.

Rinciannya: aset tanah dan bangunan senilai Rp5,9 miliar. Harta bergerak lainnya Rp322,4 juta. Serta kas dan setara kas Rp1,4 miliar.

Sisa hartanya ada di dalam garasi, yakni senilai total Rp 1,4 miliar. Koleksi mobilnya terdiri dari tiga unit mobil hasil perolehan sendiri.

Pertama, Mazda CX-5 keluaran tahun 2023 senilai Rp675 jutaan. SUV premium ini mengusung mesin 2.5L SkyActiv-G 4-silinder.

Mazda CX-5 2023 diciptakan untuk profesional mapan di usia 30-an hingga 40-an yang memiliki keluarga kecil.

Mereka adalah kaum urban peduli pada estetika desain, juga kualitas material kabin. Pengguna mobil ini selalu mencari kenikmatan berkendara setiap kali berangkat maupun pulang kerja.

Mobil ini sangat berpusat pada pengemudi (driver-centric). Mesin besar 2.488 cc dipadukan dengan transmisi otomatis 6-percepatan. Sensasi perpindahan giginya tetap mekanis, padat, dan sangat fun to drive.

Kedua, Honda HR-V 1.5L SE CVT tahun 2024 yang harga pasarannya Rp300 jutaan. Jika CX-5 adalah "mainan" eksekutif mapan di usia 40-an yang menolak disopiri, maka profil pengemudi Honda HR-V 1.5L SE jauh lebih luwes, lebih muda, dan sangat memuja estetika.

Ketiga, Mazda CX-3 1.5 tahun 2023 senilai Rp300 jutaan. Secara kasta, ia ada di bawah CX-5. Secara dimensi kabin, ia bahkan lebih sempit dari HR-V. Sasarannya adalah para lajang, profesional muda, atau pasangan yang belum memiliki anak. Fokus utama mobil ini hanya untuk memanjakan orang yang memegang setir dan satu penumpang di sebelahnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pencopotan pucuk pimpinan BGN ini adalah hasil evaluasi selama 1,5 tahun pelaksanaan program MBG. Banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan Presiden Prabowo.

JAKARTA - Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) mencermati secara serius dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga melibatkan, memanfaatkan, dan menyalahgunakan yayasan. Kasus ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berpotensi jadi ancaman terhadap kepercayaan publik dan integritas yayasan.

Jika yayasan dipersepsikan sebagai alat korupsi, dampaknya dapat merusak citra seluruh ekosistem filantropi, termasuk yayasan atau lembaga filantropi lainnya yang selama ini bekerja jujur, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ketua Badan Pengurus PFI M. Rizal Algamar menegaskan bahwa yayasan adalah instrumen sosial yang dibangun untuk melayani kepentingan kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan berbagai tujuan publik lainnya. Karena itu, penggunaan yayasan sebagai kedok kepentingan pribadi, alat konflik kepentingan, atau saluran memperkaya pejabat negara merupakan bentuk penyimpangan yang sangat serius.

“Dalam konteks program sebesar MBG, penyalahgunaan tersebut bukan hanya mencederai hukum dan etika, tetapi juga merusak makna dasar filantropi sebagai amanah sosial. Jika dibiarkan, kasus seperti ini dapat menciptakan preseden buruk bahwa yayasan dapat dijadikan sarana korupsi, bukan sarana pelayanan publik yang bertanggung jawab,” katanya dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Lihat juga: Mengapa Kepala BGN Dicopot Malam Hari Lalu Sorenya Langsung Jadi Tersangka?!

Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan dan penegakan prinsip prinsip dan etika dalam menjalankan kegiatan filantropi, termasuk mengelola Yayasan sebagai institusi filantropi. Prinsip-prinsip dan etika itu diatur dalam Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) yang telah diterbitkan PFI sejak 2021 untuk menjaga kepercayaan publik di tengah berkembang pesatnya kegiatan filantropi.

Dugaan penyalahgunaan yayasan dalam kasus MBG secara terang benderang bertentangan dengan prinsip “kejujuran dan integritas:, “transparansi dan akuntabilitas”, “amanah dan tanggung jawab sosial”, serta “antikorupsi dan antikolusi”. “PFI memandang bahwa kode etik tidak boleh berhenti sebagai dokumen normatif. Kode etik harus diterjemahkan ke dalam tata kelola kelembagaan, pengawasan, audit, kepatuhan, dan penegakan sanksi yang nyata terhadap pelanggaran,” jelas Rizal.

PFI juga mendesak pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih yayasan sebagai mitra pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana MBG. Program publik yang menyangkut hak dasar anak dan keluarga tidak boleh diserahkan kepada lembaga yang belum memiliki kapasitas tata kelola yang memadai, sistem pengawasan internal yang lemah, atau kepemimpinan yang sarat konflik kepentingan.

"Pemerintah perlu menerapkan uji kelayakan yang ketat terhadap yayasan calon mitra, termasuk rekam jejak, struktur pengurus, sistem keuangan, audit, kepatuhan hukum, dan kemampuan operasional sebelum memberikan izin mengelola SPPG, " kata Rizal.

Rizal menambahkan, kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat umum bahwa status yayasan tidak otomatis menjamin integritas suatu lembaga. Publik perlu semakin kritis dalam melihat siapa pengurus yayasan, bagaimana mekanisme akuntabilitasnya, apakah laporan kegiatan dan keuangannya terbuka, serta sejauh mana lembaga tersebut benar-benar bekerja untuk kepentingan penerima manfaat.

Sementara bagi para pegiat filantropi, momentum ini harus dibaca sebagai panggilan untuk memperkuat tata kelola organisasi. Yayasan yang memiliki akses mengelola SPPG atau program publik lain wajib menempatkan integritas, sistem kontrol, dan kepatuhan etika sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap administratif.

Menurut Rizal, dari kasus publik bisa mendapatkan pelajaran bahwa sektor filantropi bukan zona yang kebal dari penyalahgunaan kekuasaan. Justru karena mengelola dana sosial, dana publik, dan kepercayaan masyarakat, yayasan harus tunduk pada standar etik dan tata kelola yang lebih tinggi.

Setiap yayasan yang terlibat dalam program-program strategis negara perlu memastikan adanya pemisahan yang tegas antara kepentingan sosial dan kepentingan politik, antara mandat pelayanan publik dan kepentingan pribadi, serta antara pengelolaan dana amanah dan segala bentuk transaksi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Prinsip ini harus dijaga secara konsisten oleh semua pihak.

Untuk meminimalisir dampak dari kasus ini, PFI mendorong berbagai langkah pembenahan yang bersifat segera dan sistemik. Pertama, memperkuat implementasi Kode Etik Filantropi Indonesia dengan mekanisme penilaian kepatuhan dan sanksi yang jelas.

Kedua, mewajibkan audit independen bagi yayasan yang mengelola dana publik atau program berskala besar. Ketiga, memperketat aturan konflik kepentingan, afiliasi politik, dan hubungan terafiliasi dalam struktur yayasan.

Keempat, membangun sistem pelaporan publik yang terbuka dan mudah diverifikasi masyarakat. Kelima, mengembangkan proses due diligence yang lebih ketat sebelum penunjukan yayasan sebagai mitra pelaksana program-program pemerintah, termasuk pengelolaan SPPG.

Dia menuturkan, pada akhirnya, menjaga integritas yayasan adalah pekerjaan bersama yang membutuhkan komitmen pemerintah, penegak hukum, pengurus yayasan, donor, media, dan masyarakat sipil. “Kasus MBG harus menjadi momentum koreksi menyeluruh agar yayasan kembali dipahami sebagai lembaga amanah yang melayani kepentingan publik, bukan sebagai instrumen penyimpangan,” ujarnya.

“Karena itu, PFI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat budaya etika, tata kelola, transparansi, dan pengawasan independen agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi filantropi tidak runtuh, melainkan justru semakin kokoh setelah melalui ujian serius iini,” pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026. Ketiganya langsung ditahan.

Pegiat Antikorupsi Saut Situmorang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi umumnya tidak sendirian. “Kalau sendirian tuh berarti dia ngambil dari berantas, dibawa ke rumah itu biasanya,” kelakar Saut Situmorang dalam Program SINDO Prime dikutip dari YouTube SindoNews, Sabtu (6/6/2026).

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini yakin bahwa kasus tersebut tidak berhenti pada Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Buktinya, kata dia, kedua mantan wakil kepala BGN tersebut sudah diganti.

“Jadi makanya kalau kita bicara hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, hukum yang pasti, enggak boleh aja kepala badan saja yang harus bertanggung jawab. Itu namanya kita dendam melaksanakan hukum. Enggak boleh gitu. Semua mulai dari tertinggi sampai eselon terkecil yang harus bertanggung jawab sesuai perbuatannya,” katanya.

Menurut dia, semua pihak yang diduga terlihat juga harus dimintai pertanggungjawaban. “Jangan dianggap karena kecil dan seterusnya. Oke. Nanti kan ada yang kecil mungkin dimutasi atau diganti atau diberhentikan. Harus ada perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan saya pikir memang tidak sendirian tuh,” pungkasnya.

Lihat juga: PUSARAN KORUPSI DI MAKAN BERGIZI

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua eks wakil lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung melakukan intervensi dalam pengadaan barang di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satunya yakni proyek pengadaan motor listrik senilai Rp1 triliun yang dimenangkan oleh vendor yang tidak memenuhi syarat. “Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Dadan bersama dua mantan wakilnya itu diduga melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Akibatnya, pengadaan barang tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan memicu terjadinya kerugian keuangan negara.

Selain motor listrik, Kejagung juga menemukan adanya rincian mark up pada sejumlah pengadaan barang lainnya yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG secara langsung.

“Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up,” ujarnya.

Sementara itu, modus lain yang dilakukan para tersangka adalah dengan menunjuk yayasan-yayasan tertentu sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan yang ditunjuk diduga merupakan sarana kejahatan yang terafiliasi dengan pejabat BGN.

"Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG," ungkapnya.

Yayasan-yayasan yang tidak sesuai ketentuan tersebut tetap lolos verifikasi di portal Mitra BGN karena adanya atensi khusus dari para tersangka. Yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka ini disebut mendapatkan insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.

“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto akan melantik Nanik S Deyang menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), pada Senin 8 Juni 2026, mendatang. Selain Nanik, Prabowo juga akan melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan bahwa saat ini ketiga pimpinan BGN secara administratif telah memimpin untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tepat setelah penunjukannya oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melantik Nanik S Deyang menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), pada Senin 8 Juni 2026, mendatang. Selain Nanik, Prabowo juga akan melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan bahwa saat ini ketiga pimpinan BGN secara administratif telah memimpin untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tepat setelah penunjukannya oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

“Kalau secara administratif hukum, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan Badan Gizi Nasional semenjak keputusan Presiden ditetapkan gitu,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (5/6/2026).

Prasetyo pun membebekan dua alasan Presiden Prabowo memilih Nanik sebagai Kepala BGN untuk menggantikan Dadan Hindayana yang saat telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung karena terjerat kasus korupsi program MBG.

Menurut Prasetyo, alasan pertama adalah pengalaman Nanik yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN selama beberapa bulan terakhir. Pengalaman tersebut dinilai cukup untuk memahami seluruh proses dan kegiatan yang berjalan di lingkungan BGN.

“Yang pertama, beliau kan sudah beberapa saat terakhir, beberapa bulan mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional sehingga kita meyakini beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses atau kegiatan yang berjalan di Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Alasan kedua, lanjut Prasetyo, adalah karakter kepemimpinan Nanik yang dinilai tegas dan disiplin dalam menjalankan tata kelola organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pemerintah, Nanik dikenal ketat dalam menerapkan standar operasional prosedur (SOP), manajemen kelembagaan, serta pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat program MBG.

“Nah, yang kedua, dalam evaluasi dan monitoring, beliau salah satu yang cukup kalau boleh dibilang sangat strict, sangat tegas terhadap yang kemarin kami sampaikan, kedisiplinan di dalam menjalankan SOP-SOP, kedisiplinan di dalam menjalankan manajemen di Badan Gizi Nasional, kedisiplinan juga di dalam menjaga kualitas makanan yang kita sajikan kepada seluruh penerima manfaat,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, berharap kepemimpinan Nanik bersama dua wakil kepala yang baru dapat mempercepat proses pembenahan dan perbaikan tata kelola di BGN, sekaligus memastikan program MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Jadi itu beberapa dasar pertimbangan untuk kita minta ke beliau yang kemudian dibantu oleh dua wakil yang baru untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan,” pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mengaku tak kaget mendengar kabar terjeratnya mantan Kepala BGN Dadan Hindayana hingga Wamen Imipas Silmy Karim dalam perkara korupsi. Noel mengatakan telah bersuara akan adanya ejanat yang dijerat kasus korupsi, salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Sebelumnya kan saya sudah ingatkan ke kawan-kawan, nanti ada pejabat juga yang akan seperti saya. Dulu yang saya ingatkan Pak Purbaya, tapi ternyata yang kena ada dua hari ini, selain Pak Dadan, ada Pak Silmy,” ucap Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Bahkan, eks Ketua Umum Jokowi Mania ini pun menggulirkan isu bahwa akan banyak pejabat yang tersandung masalah hukum pada bulan ini. Namun, Noel tak menyebut lebih detail identitas pejabat itu.

“Dan kemudian, dalam bulan Juni-Juli ini, banyak juga pejabat yang akan ditangkap oleh KPK,” ujar Noel.

Sekadar informasi sebelumnya, Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tersandung kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Selain Dadan, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala BGN, yaitu Sonny Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan terhadap ketiganya.

Sementara itu, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap perizinan tinggal WNA.