Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali mengaktifkan 106.153 kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang sebelumnya dinonaktifkan. Kebijakan ini mulai berlaku Selasa (10/2) dan diprioritaskan bagi peserta dengan penyakit berat atau katastropik agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, reaktivasi ini bersifat sementara selama tiga bulan ke depan. Dalam periode tersebut, pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan (ground check) untuk memastikan apakah peserta masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran.

Ground check dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Peserta yang berada pada desil 1 hingga 5 masih berhak menerima bantuan iuran, sementara mereka yang masuk desil 6 hingga 10 dinilai sudah mampu dan diarahkan untuk membayar iuran secara mandiri.

Sebelumnya, pemerintah menghentikan kepesertaan lebih dari 11 juta peserta PBI pada awal 2026 seiring pembaruan DTSEN. Berdasarkan SK Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026, tercatat 11.085.286 peserta dinonaktifkan. Penyesuaian data ini menimbulkan berbagai persoalan, termasuk adanya warga miskin yang justru belum terdaftar, sementara sebagian peserta yang dinilai mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengingatkan agar program BPJS PBI benar-benar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa validitas data dan ketepatan penerima harus menjadi perhatian utama pemerintah agar masyarakat miskin tidak kehilangan akses layanan kesehatan.

Menurutnya, kepesertaan BPJS PBI bukan hanya soal iuran yang ditanggung negara, tetapi juga soal kualitas layanan yang manusiawi, cepat, dan berkualitas di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan. Komisi IX DPR RI pun berkomitmen terus mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah mencairkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk mendukung reaktivasi otomatis sementara bagi peserta terdampak.

Cara Reaktivasi BPJS PBI JKN

Bagi masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan, terdapat beberapa opsi untuk mengaktifkan kembali status BPJS Kesehatan sesuai kondisi masing-masing:

1. Mengajukan Kembali sebagai Peserta PBI

Peserta yang masih tergolong miskin atau rentan miskin dapat mengajukan kembali sebagai peserta PBI. Termasuk di dalamnya mereka yang mengidap penyakit kronis, katastropik, atau dalam kondisi darurat medis.

Pengajuan dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan validasi data oleh pemerintah daerah serta pengecekan status sosial ekonomi dalam DTSEN. Jika dinyatakan memenuhi kriteria (desil 1–5), maka kepesertaan dapat diaktifkan kembali sebagai PBI.

2. Beralih Menjadi Peserta Mandiri (PBPU)

Bagi peserta yang dinilai sudah mampu secara ekonomi, dapat beralih menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Dalam skema ini, peserta membayar iuran sendiri sesuai kelas perawatan yang dipilih.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menghubungi WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165
2. Memilih menu Administrasi
3. Mengklik tautan yang dikirimkan dan memilih fitur Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan
4. Mengunggah dokumen yang diminta seperti swafoto dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan buku tabungan

Setelah iuran pertama dibayarkan, kepesertaan akan langsung aktif tanpa masa tunggu 14 hari

3. Beralih Menjadi Peserta Pekerja (PPU)

Peserta yang telah bekerja atau merupakan anggota keluarga pekerja dapat beralih menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), di mana iuran dibayarkan oleh perusahaan.

Prosesnya meliputi:

1. Pekerja melapor ke HRD atau bagian kepegawaian perusahaan untuk didaftarkan sebagai peserta PPU beserta anggota keluarga
2. Anggota keluarga pekerja dapat didaftarkan melalui WhatsApp Pandawa dengan memilih fitur Penambahan Anggota Keluarga dan melampirkan Kartu Keluarga
3. Setelah didaftarkan dan iuran dibayarkan perusahaan, status kepesertaan akan kembali aktif

Masyarakat yang terdampak penonaktifan diimbau segera mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Pastikan data kependudukan dan status sosial ekonomi sudah sesuai agar tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan.

Penyesuaian data tersebut membuat sebagian masyarakat tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, meskipun di sisi lain terdapat warga miskin yang justru baru masuk sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan.

KOMPAS.com - Cek BPJS aktif atau tidak penting dilakukan sebelum peserta memanfaatkan layanan kesehatan. Pasalnya, status kepesertaan BPJS Kesehatan harus aktif agar biaya perawatan bisa ditanggung sesuai ketentuan.

Kabar baiknya, cara cek BPJS aktif atau tidak kini bisa dilakukan langsung dari HP, tanpa perlu datang ke kantor cabang. Anda bisa melakukan cek BPJS melalui WhatsApp BPJS Kesehatan dan aplikasi JKN Mobile.

Berikut panduan lengkap cek BPJS aktif atau tidak secara online lewat HP.

Cara cek BPJS aktif atau tidak secara online

- Cek BPJS aktif atau tidak via WhatsApp Pandawa

BPJS Kesehatan menyediakan layanan WhatsApp bernama Pandawa (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp). Layanan ini memungkinkan peserta melakukan cek status kepesertaan BPJS hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Berikut langkah-langkah cek BPJS aktif atau tidak lewat WhatsApp:

• Simpan nomor resmi Pandawa BPJS Kesehatan +62 811-8165-165
• Buka aplikasi WhatsApp di HP
• Kirim pesan ke nomor WhatsApp BPJS Kesehatan
• Ketik Menu, lalu kirim
• Pilih opsi Informasi
• Pilih menu Cek Status Kepesertaan
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Masukkan tanggal lahir sesuai format yang diminta

Setelah data dikirim, sistem akan secara otomatis menampilkan informasi status kepesertaan BPJS, termasuk apakah BPJS aktif atau tidak.

- Cek BPJS aktif atau tidak via JKN Mobile

• Unduh aplikasi JKN Mobile/Mobile JKN di PlayStore (Android) atau AppStore (iPhone)
• Masuk dengan akun terdaftar
• Klik menu "Info Peserta"
• Informasi status kepesertaan akan muncul, lengkap dengan nama, tanggal lahir, jenis peserta, dan faskes pertama

Perlu dicatat bahwa, peserta BPJS Kesehatan hanya bisa mengakses layanan medis jika status kepesertaannya aktif.

Jika iuran menunggak, status BPJS bisa dinonaktifkan sementara, sehingga berpotensi menimbulkan kendala saat membutuhkan pelayanan kesehatan mendesak.

Oleh karena itu, rutin cek BPJS aktif atau tidak sekaligus memastikan iuran dibayar tepat waktu menjadi hal yang sangat disarankan.

Sebagai informasi, layanan Pandawa BPJS Kesehatan juga bisa dilakukan untuk mengecek menu lainnya seperti:

• Perubahan data peserta dan keluarga
• Pindah jenis kepesertaan BPJS
• Perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
• Informasi administrasi kepesertaan lainnya

Seluruh layanan tersebut dapat diakses langsung lewat WhatsApp, tanpa perlu antre di kantor BPJS.

Demikian penjelasan lengkap mengenai cara cek BPJS aktif atau tidak lewat HP. Pastikan status kepesertaan selalu aktif agar layanan kesehatan bisa diakses kapan pun dibutuhkan. Jangan lupa, lakukan cek BPJS aktif atau tidak secara berkala untuk menghindari kendala di kemudian hari.

Bisnis.com, JAKARTA - Cara cek status BPJS Kesehatan aktif atau tidak bisa dilakukan secara mudah.

Anda bahkan tidak perlu datang ke kantor BPJS atau ke kelurahan untuk bisa cek apakah BPJS Kesehatan Anda masih aktif atau tidak.

Manfaat BPJS Kesehatan yang Aktif

• Akses layanan kesehatan berjenjang (FKTP hingga rumah sakit rujukan)
• Pemeriksaan dan konsultasi dokter
• Rawat jalan dan rawat inap
• Obat-obatan sesuai ketentuan BPJS
• Tindakan medis dan operasi tertentu
• Persalinan (sesuai indikasi medis)
• Layanan gawat darurat tanpa rujukan
• Pengobatan penyakit kronis (diabetes, jantung, hipertensi, dll.)
• Cuci darah (hemodialisis)
• Kemoterapi dan radioterapi
• Perlindungan biaya kesehatan dengan iuran terjangkau
• Berlaku di fasilitas kesehatan BPJS di seluruh Indonesia

Cara Cek Status BPJS Kesehatan PBI Aktif atau Tidak

BPJS Kesehatan menyediakan sejumlah kanal resmi bagi peserta untuk mengecek status kepesertaan PBI. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

1. Aplikasi Mobile JKN

• Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi, lalu pilih menu Daftar.
• Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.
• Lakukan verifikasi data dan buat akun.
• Setelah berhasil login, pilih menu Info Peserta.
• Status kepesertaan BPJS Kesehatan akan ditampilkan secara lengkap.

2. WhatsApp PANDAWA

• Kirim pesan ke WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8-165-165.
• Pilih menu Informasi.
• Pilih opsi Cek Status Kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Nomor Kartu BPJS (Noka).
• Masukkan tanggal lahir dengan format YYYY-MM-DD.
• Sistem akan menampilkan nama peserta, jenis kepesertaan, dan status aktif atau nonaktif.

3. BPJS Kesehatan Care Center 165

• Hubungi Care Center BPJS Kesehatan 165.
• Pilih layanan cek status kepesertaan.
• Masukkan NIK atau Noka.
• Masukkan tanggal lahir.
• Informasi status kepesertaan akan disampaikan langsung oleh sistem.

Itulah cara mengecek BPJS Kesehatan aktif atau tidak.

Bisnis.com, JAKARTA - Jika BPJS Kesehatan Anda nonaktif, maka berikut adalah cara mengaktifkannya kembali dengan mudah.

Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif bisa menjadi masalah serius karena berpengaruh terhadap kemampuan peserta untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untungnya, jika status kepesertaan BPJS nonaktif, peserta masih bisa mengaktifkannya kembali dengan mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan.

Namun, simak dulu beberapa hal penting di bawah ini yang mungkin bisa membuat Anda memahami mengapa BPJS bisa Nonaktif dan cara mengatasinya.

Penyebab BPJS Kesehatan Nonaktif

Status kepesertaan BPJS Kesehatan dapat berubah menjadi nonaktif karena beberapa faktor. Kondisi ini cukup sering terjadi, terutama jika peserta tidak menyadari adanya perubahan pada pembayaran maupun data kepesertaan.

Salah satu penyebab paling umum adalah tunggakan iuran bulanan. Jika peserta telat atau tidak membayar iuran sesuai jadwal, maka kepesertaan bisa otomatis dinonaktifkan mulai bulan berikutnya.

Selain itu, perubahan status pekerjaan juga dapat memengaruhi kepesertaan. Peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai tanggungan perusahaan bisa menjadi nonaktif ketika berhenti bekerja atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga perlu melakukan penyesuaian status secara mandiri.

BPJS Kesehatan juga bisa nonaktif akibat perubahan data kepesertaan. Misalnya, perubahan status keluarga, anak yang sudah tidak menjadi tanggungan, atau adanya kesalahan administrasi yang belum diperbarui.

Faktor lainnya adalah masa berlaku kartu atau data peserta yang sudah tidak sesuai. Jika kartu BPJS lama sudah kadaluwarsa dan belum diperbarui, kepesertaan dapat dinonaktifkan sampai data diperbaiki.

Dampak BPJS Nonaktif

Peserta dengan status BPJS Kesehatan nonaktif tidak dapat menggunakan layanan kesehatan yang menjadi haknya di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan program JKN.

Artinya, apabila peserta membutuhkan pemeriksaan atau perawatan medis, biaya layanan tersebut harus ditanggung sendiri hingga status kepesertaan kembali aktif.

Cara Mengaktifkan Kembali BPJS Kesehatan yang Nonaktif

Jika status BPJS Kesehatan dinyatakan nonaktif, peserta masih bisa mengaktifkannya kembali dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

1. Cek Status Kepesertaan

Langkah pertama adalah memastikan status kepesertaan melalui layanan resmi BPJS Kesehatan. Peserta dapat melakukan pengecekan dengan beberapa cara, seperti melalui aplikasi Mobile JKN pada menu “Info Peserta”.

Selain itu, peserta juga bisa memanfaatkan layanan WhatsApp Pandawa di nomor resmi 0811-8750-400 atau menghubungi Care Center BPJS Kesehatan di nomor 1500-400 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

2. Bayar atau Lunasi Tunggakan Iuran

Jika kepesertaan nonaktif disebabkan oleh tunggakan pembayaran, peserta perlu melunasi seluruh iuran yang tertunda sekaligus membayar iuran bulan berjalan.

Setelah pembayaran dilakukan, status kepesertaan umumnya akan aktif kembali dalam waktu sekitar 1×24 jam. Namun, peserta tetap disarankan untuk mengecek ulang melalui Mobile JKN atau layanan call center.

Perbarui Data Kepesertaan

Apabila nonaktif terjadi karena perubahan data atau kesalahan administrasi, peserta harus melakukan pembaruan data melalui aplikasi Mobile JKN, layanan Pandawa, atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Petugas akan membantu memperbaiki informasi dan memproses reaktivasi kepesertaan.

Gunakan Layanan Pandawa atau Call Center

Sebagai alternatif yang lebih praktis, peserta juga dapat mengajukan aktivasi ulang melalui layanan Pandawa via WhatsApp atau menghubungi call center BPJS Kesehatan. Petugas akan memberikan panduan serta dokumen yang perlu dilengkapi hingga proses selesai.

Itulah beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang nonaktif.

Bisnis.com, JAKARTA — Peserta BPJS Kesehatan diwajibkan membayar iuran sesuai aturan yang berlaku sebagai syarat untuk tetap mendapatkan manfaat layanan jaminan kesehatan.

Hingga saat ini, skema iuran masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Simak cara cek iuran dan tagihan BPJS Kesehatan.

Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan dibedakan berdasarkan jenis kepesertaan sebagai berikut:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran peserta PBI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah

Meliputi PNS, TNI, Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non-PNS.

Iuran ditetapkan sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian:

• 4% dibayar pemberi kerja

• 1% dibayar peserta

3. Peserta PPU BUMN, BUMD, dan Swasta

Besaran iuran sama, yaitu 5% dari gaji bulanan, dengan skema pembayaran 4% oleh perusahaan dan 1% oleh peserta.

4. Keluarga Tambahan PPU

Termasuk anak keempat dan seterusnya, orang tua, serta mertua.

Iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh peserta.

5. Peserta Mandiri (PBPU dan Bukan Pekerja)

• Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan

• Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan

• Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan (termasuk subsidi pemerintah)

6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan

Iuran ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a masa kerja 14 tahun, dan dibayar penuh oleh pemerintah.

Iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Peserta akan dikenakan denda apabila menggunakan layanan rawat inap dalam 45 hari setelah kepesertaan diaktifkan kembali.

Ketentuan denda BPJS Kesehatan:

• 5% dari biaya diagnosis awal rawat inap × jumlah bulan tunggakan

• Maksimal tunggakan 12 bulan

• Denda maksimal Rp30 juta

• Untuk peserta PPU, denda ditanggung oleh pemberi kerja

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan:

Peserta dapat mengecek tagihan BPJS Kesehatan secara online melalui beberapa kanal:

1. Aplikasi Mobile JKN

Login menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS, lalu pilih menu Info Iuran atau Riwayat Pembayaran.

2. WhatsApp Assistant JKN

Simpan nomor 0811-8750-400, kirim pesan, lalu pilih menu cek tagihan dan masukkan data sesuai instruksi.

3. SMS

Kirim SMS ke 0877-7550-0400 dengan format:

TAGIHAN(spasi) NomorKartuBPJS

4. WhatsApp PANDAWA

Kirim pesan ke 0811-8165-165, lalu ikuti panduan chatbot untuk mengecek status dan tagihan.

Bisnis.com, JAKARTA - Tunggakan BPJS Kesehatan Anda akan dihapuskan melalui program terbaru pemerintah.

Jumlah tunggakan yang dihapuskan yakni maksimal 24 tahun alias 2 tahun.

Bagi Anda yang ingin ikut program ini maka wajib mengetahui berapa besar tunggakan yang Anda miliki saat ini.

Berikut Cara Melihat Tunggakan BPJS Kesehatan

Terdapat beberapa cara mudah untuk mengecek tunggakan BPJS Kesehatan. Mulai dari menggunakan aplikasi resmi hingga layanan Whatsapp, semua bisa dilakukan dengan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor. Berikut metode yang bisa Anda coba:

1. Aplikasi Mobile JKN

Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui tunggakan iuran BPJS adalah melalui aplikasi Mobile JKN. Pastikan aplikasi sudah diunduh dan registrasi selesai sebelum mulai. Berikut langkah-langkahnya:

Unduh aplikasi JKN Mobile di Play Store atau App Store.
Login dengan NIK atau nomor kartu BPJS, kata sandi, dan kode captcha.
Pilih menu Lainnya, lalu klik Info Iuran untuk melihat besaran tunggakan.
Untuk riwayat pembayaran, pilih Info Riwayat Pembayaran dan rincian tunggakan akan muncul di layar smartphone.
Jika ingin membayar, gunakan menu Info Virtual Account yang tersedia untuk beberapa bank, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

2. Website BPJS Kesehatan

Selain aplikasi, Anda juga bisa mengecek tunggakan BPJS Kesehatan secara online melalui website resmi BPJS. Caranya mudah, cukup ikuti langkah-langkah berikut:

Buka browser dan kunjungi situs resmi BPJS Kesehatan di bpjs-kesehatan.go.id.
Pilih menu Cek Iuran BPJS Kesehatan di halaman utama.
Masukkan 13 digit nomor kartu BPJS atau NIK, lengkapi dengan tanggal lahir, dan kode validasi yang muncul.
Setelah itu, informasi pembayaran termasuk tunggakan iuran akan ditampilkan.
Website ini juga menunjukkan denda yang berlaku jika ada. Hal ini menginformasikan peserta untuk melakukan pembayaran agar bisa kembali menikmati layanan BPJS secara penuh.

3. Melalui SMS

Jika akses internet terbatas, Anda tetap bisa mengecek tunggakan BPJS Kesehatan melalui SMS dengan cara berikut:

Buka aplikasi SMS di ponsel.
Ketik pesan dengan format: TAGIHAN [spasi] nomor kartu BPJS (contoh: TAGIHAN 001234567899).
Kirim SMS ke nomor resmi BPJS Kesehatan: 0877-7550-0400.
Anda akan menerima balasan otomatis yang menampilkan informasi iuran, termasuk jumlah tunggakan jika ada.
Metode ini praktis bagi yang belum terbiasa menggunakan aplikasi Mobile JKN atau website resmi BPJS.

4. Menggunakan e-Wallet

Selain aplikasi resmi, tunggakan BPJS Kesehatan juga bisa dicek melalui dompet digital, seperti DANA, OVO, atau ShopeePay. Caranya cukup sederhana:

Buka aplikasi e-wallet yang digunakan.
Pilih menu BPJS atau Tagihan Kesehatan.
Masukkan nomor peserta BPJS Kesehatan milik Anda atau anggota keluarga.
Sistem akan menampilkan status tagihan beserta jumlah tunggakan (jika ada).
Anda juga bisa langsung melunasi iuran melalui aplikasi tersebut.
Metode ini cocok untuk Anda yang ingin cara cepat tanpa harus login ke aplikasi JKN Mobile atau website BPJS.

5. Cek di e-Commerce

Beberapa platform e-commerce, seperti Tokopedia dan Shopee juga menyediakan layanan untuk cek tagihan BPJS Kesehatan. Langkahnya mudah, yaitu:

Buka aplikasi e-commerce (misalnya Tokopedia).
Pilih menu Top Up & Tagihan.
Klik opsi BPJS.
Masukkan nomor peserta BPJS Kesehatan.
Tekan Cek Tagihan, lalu rincian tunggakan akan tampil di layar.
Cara ini praktis karena sekaligus memungkinkan Anda membayar iuran langsung lewat aplikasi e-commerce tersebut.

6. Lewat Aplikasi Gojek / Grab

Selain untuk transportasi, aplikasi Gojek dan Grab juga menyediakan layanan cek serta bayar tagihan BPJS Kesehatan. Fitur ini bisa diakses melalui menu khusus tagihan. Berikut langkah-langkahnya:

Buka aplikasi Gojek atau Grab.
Pilih menu GoTagihan (Gojek) atau Tagihan & Isi Ulang (Grab).
Klik opsi BPJS Kesehatan.
Masukkan nomor VA (Virtual Account) BPJS.
Informasi tunggakan beserta total tagihan akan langsung muncul di layar.
Dengan cara ini, Anda bisa memantau dan melunasi iuran BPJS kapan saja melalui aplikasi yang sudah akrab digunakan sehari-hari.

7. Melalui Whatsapp Chika

BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan chatbot resmi bernama Chika di WhatsApp. Dengan layanan ini, Anda bisa mengecek tunggakan hanya lewat chat ke nomor 0811-8750-400. Caranya adalah sebagai berikut:

Kirim pesan ke WhatsApp Chika.
Pilih informasi layanan yang ditawarkan.
Ketik angka 2 untuk menu cek tagihan iuran.
Masukkan nomor kartu BPJS Kesehatan atau NIK.
Ketik tanggal lahir sesuai format yang diminta.
Chika akan membalas dengan rincian tunggakan kepesertaan BPJS.
Layanan ini praktis karena bisa diakses kapan saja hanya dengan WhatsApp.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak cara cek pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025 di bawah ini.

Masyarakat yang bermasalah dengan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa sedikit bernapas lega.

Sebab, pemerintah tengah mengadakan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Dengan memanfaatkan program ini, maka tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Dilansir dari Antaranews, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Cara Cek Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan November 2025

Karena program ini adalah pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan, maka cara ceknya adalah dengan melihat tunggakan BPJS Kesehatan Anda.

Jika Anda belum membayar namun tunggakan sudah lunas, itu berarti tunggakan Anda sudah dibayar pemerintah.

Cara Cek Tunggakan BPJS di Care Center 165

BPJS Kesehatan Care Center 165 merupakan kanal layanan informasi, permintaan dan pengaduan secara non tatap muka yang dapat diakses oleh peserta maupun masyarakat umum melalui telepon rumah, handphone, maupun akun resmi media sosial BPJS Kesehatan setiap hari selama 24 Jam.

Adapun jenis layanan pada BPJS Kesehatan Care Center 165 sebagai berikut:

Layanan Voice Interactive JKN (VIKA) merupakan layanan informasi melalui mesin penjawab dengan menu pilihan yang dapat dipilih peserta saat menghubungi layanan BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk melakukan pengecekan status peserta dan tagihan iuran.

Siapa yang Berhak Mendapat Pemutihan?

Golongan yang Berhak Dapat Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Itulah beberapa informasi tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.