Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban jutaan peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah berupa pemutihan tunggakan BPJS kesehatan.

Pemutihan ini berarti penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan iuran agar status kepesertaan masyarakat bisa kembali aktif tanpa harus melunasi utang lama yang jumlahnya sering kali sudah menumpuk bertahun-tahun.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi peserta yang ingin kembali mendapatkan layanan kesehatan namun terhalang status kepesertaan yang tidak aktif karena menunggak.

Program pemutihan tunggakan iuran membawa sejumlah manfaat penting

Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS
Peserta yang sebelumnya nonaktif karena menunggak bisa kembali aktif dan langsung mendapatkan akses layanan kesehatan.
Meringankan beban ekonomi keluarga
Tunggakan yang menumpuk bisa menjadi beban besar. Dengan pemutihan, keluarga bisa lebih tenang dan fokus memenuhi kebutuhan harian lainnya.
Mengurangi hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan
Tanpa pemutihan, peserta yang menunggak harus melunasi semua tunggakan terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, hambatan tersebut hilang sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan.
Memperkuat jaring pengaman sosial
Pemutihan membantu memastikan masyarakat miskin atau rentan tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Siapa Saja yang Bisa Mendapat Pemutihan?

Kriteria detail bisa berbeda tergantung aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, namun umumnya penerima pemutihan mencakup:

Peserta Mandiri (PBPU) yang masuk kategori tidak mampu
Mereka yang datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau daftar penerima bantuan pemerintah biasanya menjadi prioritas.
Peserta yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jika seseorang sebelumnya peserta mandiri lalu statusnya berubah menjadi peserta yang iurannya ditanggung negara, tunggakan lamanya bisa ikut diputihkan.
Peserta dengan tunggakan dalam batas waktu tertentu
Umumnya pemutihan hanya mencakup maksimal 24 bulan tunggakan terakhir, sesuai kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah.
Kasus khusus
Dalam sejumlah kebijakan sebelumnya, peserta yang sudah meninggal atau memiliki kondisi khusus administratif juga dapat diberikan pemutihan.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pemutihan?

Tahapan cara mengikuti pemutihan umumnya seperti berikut:

a. Periksa status kepesertaan

Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui:

Aplikasi Mobile JKN
Website BPJS Kesehatan
Call Center 165
Kantor BPJS terdekat
b. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan

Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

c. Lakukan verifikasi data

Peserta mungkin diminta:

Menunjukkan identitas (KTP/KK)
Melakukan konfirmasi status ekonomi
Memperbarui data keluarga
Verifikasi bisa dilakukan di kantor BPJS atau melalui layanan digital.

d. Tunggu aktivasi kepesertaan

Jika disetujui, tunggakan yang memenuhi syarat akan dihapus, dan status kepesertaan akan kembali aktif mengikuti ketentuan BPJS.

e. Bayar iuran berjalan

Pemutihan tidak menghapus kewajiban peserta untuk membayar iuran bulan berikutnya. Peserta harus kembali rutin membayar agar tidak menunggak lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban jutaan peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah berupa pemutihan tunggakan BPJS kesehatan.

Pemutihan ini berarti penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan iuran agar status kepesertaan masyarakat bisa kembali aktif tanpa harus melunasi utang lama yang jumlahnya sering kali sudah menumpuk bertahun-tahun.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi peserta yang ingin kembali mendapatkan layanan kesehatan namun terhalang status kepesertaan yang tidak aktif karena menunggak.

Program pemutihan tunggakan iuran membawa sejumlah manfaat penting

Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS
Peserta yang sebelumnya nonaktif karena menunggak bisa kembali aktif dan langsung mendapatkan akses layanan kesehatan.
Meringankan beban ekonomi keluarga
Tunggakan yang menumpuk bisa menjadi beban besar. Dengan pemutihan, keluarga bisa lebih tenang dan fokus memenuhi kebutuhan harian lainnya.
Mengurangi hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan
Tanpa pemutihan, peserta yang menunggak harus melunasi semua tunggakan terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, hambatan tersebut hilang sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan.
Memperkuat jaring pengaman sosial
Pemutihan membantu memastikan masyarakat miskin atau rentan tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Siapa Saja yang Bisa Mendapat Pemutihan?

Kriteria detail bisa berbeda tergantung aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, namun umumnya penerima pemutihan mencakup:

Peserta Mandiri (PBPU) yang masuk kategori tidak mampu
Mereka yang datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau daftar penerima bantuan pemerintah biasanya menjadi prioritas.
Peserta yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jika seseorang sebelumnya peserta mandiri lalu statusnya berubah menjadi peserta yang iurannya ditanggung negara, tunggakan lamanya bisa ikut diputihkan.
Peserta dengan tunggakan dalam batas waktu tertentu
Umumnya pemutihan hanya mencakup maksimal 24 bulan tunggakan terakhir, sesuai kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah.
Kasus khusus
Dalam sejumlah kebijakan sebelumnya, peserta yang sudah meninggal atau memiliki kondisi khusus administratif juga dapat diberikan pemutihan.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pemutihan?

Tahapan cara mengikuti pemutihan umumnya seperti berikut:

a. Periksa status kepesertaan

Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui:

Aplikasi Mobile JKN
Website BPJS Kesehatan
Call Center 165
Kantor BPJS terdekat
b. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan

Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

c. Lakukan verifikasi data

Peserta mungkin diminta:

Menunjukkan identitas (KTP/KK)
Melakukan konfirmasi status ekonomi
Memperbarui data keluarga
Verifikasi bisa dilakukan di kantor BPJS atau melalui layanan digital.

d. Tunggu aktivasi kepesertaan

Jika disetujui, tunggakan yang memenuhi syarat akan dihapus, dan status kepesertaan akan kembali aktif mengikuti ketentuan BPJS.

e. Bayar iuran berjalan

Pemutihan tidak menghapus kewajiban peserta untuk membayar iuran bulan berikutnya. Peserta harus kembali rutin membayar agar tidak menunggak lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak informasi lengkap tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan dari pemerintah di bawah ini.

Masyarakat yang bermasalah dengan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa sedikit bernapas lega.

Sebab, pemerintah tengah mengadakan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Dengan memanfaatkan program ini, maka tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Dilansir dari Antaranews, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Dengan kata lain, program sudah dijalankan sejak bulan lalu dan masih terus bisa dimanfaatkan hingga Desember 2025 ini.

Siapa yang Berhak?

Tidak semua orang berhak mengikuti program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Berdasarkan rancangan kebijakan yang tengah disusun, program penghapusan iuran ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Secara khusus, kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Syarat Lengkap dan Cara Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025 ada di halaman 2...

Syarat Lengkap dan Cara Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025

Syarat Penerima Pemutihan BPJS Kesehatan

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Cara Daftar Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan:

• Datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat
• Sampaikan permohonan registrasi ulang pemutihan tunggakan
• Petugas akan memverifikasi data kepesertaan dan status PBI
• Pastikan seluruh data pribadi dan kependudukan sesuai sistem agar permohonan dapat disetujui
• Setelah proses verifikasi selesai, peserta akan mendapatkan pemberitahuan resmi bahwa tunggakan selama dua tahun telah dihapus dan kepesertaan kembali aktif.

Itulah informasi lengkap tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan Desember 2025 yang masih bisa Anda manfaatkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin, memastikan bahwa program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan akan segera dimulai pada akhir tahun ini.

Melalui kebijakan tersebut, Gus Imin menyatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mendaftar ulang dan otomatis terbebas dari seluruh tunggakan iuran.

Menurutnya, kebijakan pemutihan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan akses jaminan kesehatan nasional yang adil dan inklusif.

“Pemerintah akan melakukan pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan dengan mekanisme registrasi ulang bagi seluruh peserta. Setelah registrasi, kepesertaan akan otomatis aktif kembali, dan tanggungan utang akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan,” ujar Muhaimin.

Dia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat. "Agar seluruh warga, terutama kelompok rentan, tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan akibat kendala administrasi atau ekonomi," tegasnya.

Program ini, kata Gus Imin, akan mulai dijalankan akhir 2025, dan diperluas secara nasional pada Januari 2026.

Cara registrasi ulang BPJS Kesehatan

1. Melalui Aplikasi Mobile JKN

Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN dari Google Play Store atau App Store.
Pilih menu "Pendaftaran Peserta Baru".
Setujui syarat dan ketentuan, lalu masukkan data diri (NIK, nama, tanggal lahir).
Pilih fasilitas kesehatan (FKTP) dan kelas perawatan yang diinginkan.
Masukkan alamat email, buat kata sandi, dan masukkan nomor ponsel aktif.
Tekan tombol "Registrasi" dan masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email Anda.
Pendaftaran aktif setelah Anda melakukan pembayaran iuran menggunakan Nomor Virtual Account yang dikirimkan ke email Anda.

2. Melalui Situs Web Resmi BPJS Kesehatan

Kunjungi laman resmi BPJS Kesehatan di https://daftar.bpjs-kesehatan.go.id atau https://www.bpjs-kesehatan.go.id.
Pilih menu "Pendaftaran Peserta Baru".
Isi data diri dengan lengkap dan benar, lalu pilih FKTP dan kelas perawatan.
Simpan data Anda dan tunggu nomor virtual account (VA) dikirim melalui email.
Lakukan pembayaran iuran menggunakan nomor VA.

Pendaftaran Offline

Datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau ke fasilitas layanan seperti mall pelayanan publik.
Siapkan dokumen persyaratan, seperti KTP, KK, dan NPWP.
Daftarkan diri Anda dengan dibantu petugas di loket pendaftaran.
Dokumen yang perlu disiapkan
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kartu Keluarga (KK)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor handphone aktif
Alamat email aktif

Cara Daftar Program Pemutihan BPJS Kesehatan

Setelah mengetahui jumlah tunggakan, peserta bisa langsung mendaftarkan diri dengan langkah berikut:

• Datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat
• Sampaikan permohonan registrasi ulang pemutihan tunggakan
• Petugas akan memverifikasi data kepesertaan dan status PBI
• Pastikan seluruh data pribadi dan kependudukan sesuai sistem agar permohonan dapat disetujui
• Setelah proses verifikasi selesai, peserta akan mendapatkan pemberitahuan resmi bahwa tunggakan selama dua tahun telah dihapus dan kepesertaan kembali aktif.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak cara cek pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025 di bawah ini.

Masyarakat yang bermasalah dengan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa sedikit bernapas lega.

Sebab, pemerintah tengah mengadakan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Dengan memanfaatkan program ini, maka tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Dilansir dari Antaranews, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Cara Cek Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan November 2025

Karena program ini adalah pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan, maka cara ceknya adalah dengan melihat tunggakan BPJS Kesehatan Anda.

Jika Anda belum membayar namun tunggakan sudah lunas, itu berarti tunggakan Anda sudah dibayar pemerintah.

Cara Cek Tunggakan BPJS di Care Center 165

BPJS Kesehatan Care Center 165 merupakan kanal layanan informasi, permintaan dan pengaduan secara non tatap muka yang dapat diakses oleh peserta maupun masyarakat umum melalui telepon rumah, handphone, maupun akun resmi media sosial BPJS Kesehatan setiap hari selama 24 Jam.

Adapun jenis layanan pada BPJS Kesehatan Care Center 165 sebagai berikut:

Layanan Voice Interactive JKN (VIKA) merupakan layanan informasi melalui mesin penjawab dengan menu pilihan yang dapat dipilih peserta saat menghubungi layanan BPJS Kesehatan Care Center 165 untuk melakukan pengecekan status peserta dan tagihan iuran.

Siapa yang Berhak Mendapat Pemutihan?

Golongan yang Berhak Dapat Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Itulah beberapa informasi tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah bakal mengeluarkan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu meminta agar seluruh peserta BPJS yang memiliki tunggakan agar segera melakukan registrasi ulang untuk mengembalikan status kepesertaannya.

Dalam program ini, kata Imin, peserta yang sebelumnya nonaktif akibat menunggak iuran dapat kembali memperoleh layanan BPJS Kesehatan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Cak Imin di Istana Presiden, Selasa (4/11/2025).

Dalam hal ini, Imin berharap agar program pemutihan ini bisa meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS.

Meskipun begitu, sejatinya pemerintah belum mengungkap mekanisme program ini secara detail.

Namun demikian, berdasarkan rancangan pemutihan BPJS yang tengah disusun, program ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Khususnya, program pemutihan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Selanjutnya, BPJS juga berencana hanya menghapus tunggakan sampai dengan dua tahun. Alhasil, apabila peserta memiliki tunggakan di luar batas tersebut maka tidak akan dihapus.

Syarat Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

Nah, berikut ini syarat untuk bisa ikut pemutihan iuran BPJS:

1. Peserta yang beralih ke PBI jadi prioritas.

2. Pemutihan untuk peserta dari kalangan tidak mampu.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Peserta dengan status kepesertaan tidak aktif akibat menunggak iuran diminta bersiap melakukan registrasi ulang agar kembali memperoleh layanan jaminan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan keputusan tersebut seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa peserta tidak perlu melunasi tunggakan terlebih dahulu untuk kembali aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Muhaimin, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).

Dia menyebut, hanya peserta yang sudah melakukan pendaftaran ulang yang akan diputihkan tunggakannya. “Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali.”

Menurut Muhaimin, beban tunggakan peserta akan ditangani oleh BPJS Kesehatan dan sudah terintegrasi dalam skema pembiayaan pemerintah. “Ya, otomatis tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Nanti akan diumumkan segera,” katanya.

Program pemutihan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu serta memastikan akses kesehatan bagi peserta JKN yang sebelumnya nonaktif.

Selain membahas pemutihan iuran BPJS Kesehatan, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk substitusi usaha pakaian bekas (thrifting).

Muhaimin menyampaikan arahan Presiden bahwa penanggulangan kemiskinan harus fokus pada pemberdayaan ekonomi produktif, bukan hanya bantuan konsumtif. "Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Dalam rangka memperluas akses usaha, pemerintah memastikan fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area menyediakan minimal 30 persen area untuk pengembangan UMKM, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Pemerintah juga menyiapkan program Pasar 1001 Malam untuk memanfaatkan aset negara tidak terpakai (idle) sebagai lokasi pameran dan pemasaran produk UMKM. Selain itu, program pemerataan alat dan lahan produksi akan difokuskan pada petani miskin di kelompok desil 1 dan 2.

Terkait perdagangan pakaian bekas impor, Muhaimin menyatakan pemerintah akan memperketat pengawasan dan secara bertahap menghentikan praktik tersebut seraya menyiapkan program substitusi usaha agar pelaku thrifting dapat beralih ke usaha yang lebih produktif.

Di sektor ketenagakerjaan, Presiden menyetujui alokasi anggaran Rp12 triliun untuk program beasiswa pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja di luar negeri. Pelatihan mencakup keahlian teknis, perawatan (caregiver), hospitality, dan bahasa asing untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

“Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus dan pelatihan, terutama untuk calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri,” kata Muhaimin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Peserta dengan status kepesertaan tidak aktif akibat menunggak iuran diminta bersiap melakukan registrasi ulang agar kembali memperoleh layanan jaminan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan keputusan tersebut seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa peserta tidak perlu melunasi tunggakan terlebih dahulu untuk kembali aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Muhaimin, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).

Dia menyebut, hanya peserta yang sudah melakukan pendaftaran ulang yang akan diputihkan tunggakannya. “Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali.”

Menurut Muhaimin, beban tunggakan peserta akan ditangani oleh BPJS Kesehatan dan sudah terintegrasi dalam skema pembiayaan pemerintah. “Ya, otomatis tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Nanti akan diumumkan segera,” katanya.

Program pemutihan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu serta memastikan akses kesehatan bagi peserta JKN yang sebelumnya nonaktif.

Selain membahas pemutihan iuran BPJS Kesehatan, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk substitusi usaha pakaian bekas (thrifting).

Muhaimin menyampaikan arahan Presiden bahwa penanggulangan kemiskinan harus fokus pada pemberdayaan ekonomi produktif, bukan hanya bantuan konsumtif. "Beberapa poin yang dihasilkan, salah satu yang paling pokok adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya apa? Pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Dalam rangka memperluas akses usaha, pemerintah memastikan fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area menyediakan minimal 30 persen area untuk pengembangan UMKM, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Pemerintah juga menyiapkan program Pasar 1001 Malam untuk memanfaatkan aset negara tidak terpakai (idle) sebagai lokasi pameran dan pemasaran produk UMKM. Selain itu, program pemerataan alat dan lahan produksi akan difokuskan pada petani miskin di kelompok desil 1 dan 2.

Terkait perdagangan pakaian bekas impor, Muhaimin menyatakan pemerintah akan memperketat pengawasan dan secara bertahap menghentikan praktik tersebut seraya menyiapkan program substitusi usaha agar pelaku thrifting dapat beralih ke usaha yang lebih produktif.

Di sektor ketenagakerjaan, Presiden menyetujui alokasi anggaran Rp12 triliun untuk program beasiswa pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja di luar negeri. Pelatihan mencakup keahlian teknis, perawatan (caregiver), hospitality, dan bahasa asing untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

“Pemerintah akan memperbanyak beasiswa kursus dan pelatihan, terutama untuk calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri,” kata Muhaimin.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang memiliki tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan opsi penyelesaian kewajiban melalui dua skema yang disiapkan pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

Skema terbaru yakni pemerintah menyiapkan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan mulai berjalan pada November 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban peserta berpenghasilan rendah yang sudah lama menunggak iuran. Meski demikian, skema ini masih menunggu detail teknis.

Kabar penghapusan tunggakan ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya pemerintah tengah mempertimbangkan menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Program ini bertujuan agar masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani tunggakan lama.

Program pemutihan diprioritaskan bagi masyarakat yang kini terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), termasuk mantan peserta mandiri yang telah dialihkan ke skema PBI. Selain itu, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang telah diverifikasi pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan program ini.

Pemerintah menegaskan pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu agar program tepat sasaran. Dengan penghapusan tunggakan, peserta diharapkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif

Selain pemutihan, tunggakan BPJS Kesehatan juga dapat diselesaikan melalui skema cicilan. BPJS Kesehatan telah meluncuran program cicilan New Rehab 2.0 pada Februari 2025 lalu.

Program ini memungkinkan peserta membayar tunggakan selama maksimum dua tahun dengan skema cicilan hingga 12 bulan.

Kala itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Dalam regulasi itu, peserta dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan membayar tunggakan paling banyak 24 bulan.

“Umpama orang menunggak 10 tahun, hanya bayar 2 tahun,” kata Ghufron saat peluncuran program Rehab 2.0 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, saat itu (3/2/2025).

Ia menjelaskan peserta yang menunggak selama satu dekade cukup melunasi dua tahun iuran, dan pembayaran tunggakan tersebut dapat dicicil selama satu tahun.

Program ini tidak hanya menyasar peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), tetapi juga dapat dimanfaatkan peserta aktif di segmen lain seperti Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Tunggakan iuran yang dicicil pun lebih fleksibel, minimal satu bulan iuran serta maksimal cicilan sampai 36 kali,” ujarnya.

Rehab 2.0 merupakan kelanjutan dari program yang diluncurkan pada Januari 2022. Hingga Desember 2024, program tahap pertama telah diikuti 1,73 juta peserta, dengan 910.660 peserta dinyatakan lunas dan aktif kembali. Total iuran yang terkumpul dalam periode tersebut mencapai Rp1,69 triliun.

Ghufron menyampaikan saat ini terdapat 222,5 juta peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sementara 17 juta peserta tidak aktif karena menunggak. Tunggakan peserta hingga Desember 2024 tercatat mencapai Rp21,48 triliun dari 28,8 juta jiwa.

Cara Pendaftaran Program REHAB BPJS Kesehatan

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang memiliki tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan opsi penyelesaian kewajiban melalui dua skema yang disiapkan pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

Skema terbaru yakni pemerintah menyiapkan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan mulai berjalan pada November 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban peserta berpenghasilan rendah yang sudah lama menunggak iuran. Meski demikian, skema ini masih menunggu detail teknis.

Kabar penghapusan tunggakan ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya pemerintah tengah mempertimbangkan menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Program ini bertujuan agar masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani tunggakan lama.

Program pemutihan diprioritaskan bagi masyarakat yang kini terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), termasuk mantan peserta mandiri yang telah dialihkan ke skema PBI. Selain itu, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang telah diverifikasi pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan program ini.

Pemerintah menegaskan pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu agar program tepat sasaran. Dengan penghapusan tunggakan, peserta diharapkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif

Selain pemutihan, tunggakan BPJS Kesehatan juga dapat diselesaikan melalui skema cicilan. BPJS Kesehatan telah meluncuran program cicilan New Rehab 2.0 pada Februari 2025 lalu.

Program ini memungkinkan peserta membayar tunggakan selama maksimum dua tahun dengan skema cicilan hingga 12 bulan.

Kala itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Dalam regulasi itu, peserta dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan membayar tunggakan paling banyak 24 bulan.

“Umpama orang menunggak 10 tahun, hanya bayar 2 tahun,” kata Ghufron saat peluncuran program Rehab 2.0 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, saat itu (3/2/2025).

Ia menjelaskan peserta yang menunggak selama satu dekade cukup melunasi dua tahun iuran, dan pembayaran tunggakan tersebut dapat dicicil selama satu tahun.

Program ini tidak hanya menyasar peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), tetapi juga dapat dimanfaatkan peserta aktif di segmen lain seperti Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Tunggakan iuran yang dicicil pun lebih fleksibel, minimal satu bulan iuran serta maksimal cicilan sampai 36 kali,” ujarnya.

Rehab 2.0 merupakan kelanjutan dari program yang diluncurkan pada Januari 2022. Hingga Desember 2024, program tahap pertama telah diikuti 1,73 juta peserta, dengan 910.660 peserta dinyatakan lunas dan aktif kembali. Total iuran yang terkumpul dalam periode tersebut mencapai Rp1,69 triliun.

Ghufron menyampaikan saat ini terdapat 222,5 juta peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sementara 17 juta peserta tidak aktif karena menunggak. Tunggakan peserta hingga Desember 2024 tercatat mencapai Rp21,48 triliun dari 28,8 juta jiwa.

Cara Pendaftaran Program REHAB BPJS Kesehatan

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang bermasalah dengan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa sedikit bernapas lega.

Sebab, pemerintah tengah mengadakan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Dengan memanfaatkan program ini, maka tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Dilansir dari Antaranews, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Siapa yang Berhak?

Tidak semua orang berhak mengikuti program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Berdasarkan rancangan kebijakan yang tengah disusun, program penghapusan iuran ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Secara khusus, kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Syarat dan Cara Melakukannya Ada di Halaman 2...

Syarat Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan November 2025

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Itulah beberapa informasi tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.