Bisnis.com, JAKARTA — Produsen baja lapis nasional, PT Tata Metal Lestari, berhasil menembus pasar Amerika Serikat dan Eropa di tengah ketatnya hambatan dagang global dan meningkatnya standar emisi karbon internasional.

Perseroan pada hari ini melepas ekspor baja lapis ke Amerika Serikat dan Polandia dari fasilitas produksinya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pelepasan ekspor itu dinilai menjadi tonggak penting bagi industri baja nasional karena untuk pertama kalinya produk baja lapis Indonesia memperoleh compliance certificate Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa.

“Untuk pertama kalinya, baja lapis Indonesia mendapatkan Pre-Validation Report atau CBAM,” ujar VP Operations Tata Metal Lestari Stephanus Koeswandi saat melepas ekspor baja lapis, Jumat (22/5/2026).

Industri baja Indonesia sebelumnya disebut memperoleh default value emisi karbon sebesar 8,2 tCO2 per ton produk dalam skema CBAM Uni Eropa. Namun, melalui proses verifikasi awal, Tata Metal Lestari mampu mencatatkan angka emisi sekitar 2,2 tCO2 per ton produk, setara dengan standar industri baja di Jepang dan negara maju lainnya.

Capaian itu membuka peluang lebih besar bagi produk baja nasional untuk masuk ke pasar Eropa yang kini menerapkan standar pelaporan emisi karbon secara ketat terhadap produk manufaktur impor.

Selain itu, produk ekspor TML juga menggunakan 100% baja substrat hasil proses melt and pour dalam negeri yang dipasok PT Krakatau Steel Tbk. Penggunaan bahan baku domestik tersebut dinilai memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekaligus memenuhi tuntutan traceability pasar internasional, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Dengan ini, lanjut Stephanus, TML ingin menunjukkan bahwa industri nasional masih memiliki peluang untuk ekspor di Tengah diberlakukannya kebijakan tarif Section 232 dan anti circumvention Amerika Serikat serta dinamika ekonomi global.

“Amerika menuduh kita menggunakan baja dari Vietnam maupun China. Tapi ini bisa kita buktikan bahwa hari ini, baja Indonesia 100% yang diproduksi di Indonesia, yang akan masuk ke Amerika. Bukan baja yang menggunakan circumvention,” tegasnya.

Adapun produk yang diekspor TML meliputi baja lapis aluminium seng (BJLAS) bermerek Nexalume, baja lapis seng (BJLS) Nexium, dan baja lapis warna Nexcolor.

Stephanus menyebut, pemilihan AS dan Eropa sebagai tujuan ekspor bukan tanpa alasan. Kedua pasar tersebut terbilang paling sulit ditembus pelaku industri baja global.

Oleh karena itu, bila baja nasional berhasil diekspor ke dua benua tersebut, pasar-pasar lain akan menjadi lebih mudah. “Tapi ini juga tidak terlepas karena adanya dinamika politik dan dinamika geopolitik yang banjirnya produk-produk impor, khususnya di Asia Tenggara yang membuat kita juga tidak bisa mengekspor ke dalam Asia Tenggara ini sendiri,” tambahnya.

Dengan dinamika tersebut, TML katanya tahun ini fokus untuk menyuplai baja lapis di Uni Eropa. Adapun sejak pecah perang Amerika Serikat dan Iran dalam tiga bulan terakhir, nilai ekspor perusahaan ke sejumlah negara pada tahun ini tercatat sekitar US$3,6 juta.

Angka tersebut terbilang turun dibandingkan periode ang sama tahun lalu senilai US$10 juta. “Dengan US$3,6 juta ini sudah cukup baik,” sebut Stephanus.

Ekspor ke Polandia sekaligus memperluas penetrasi pasar Eropa bagi Tata Metal Lestari. Sebelumnya, perusahaan telah mengekspor produk ke Amerika Serikat, Australia, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin.

Sebagai bagian dari Tatalogam Group, Tata Metal Lestari diketahui memiliki fasilitas produksi di Cikarang dan Purwakarta dengan total kapasitas mencapai 345.000 metrik ton per tahun. Selain mengantongi berbagai sertifikasi nasional dan internasional, perusahaan juga menjalankan sejumlah inisiatif keberlanjutan seperti Environmental Product Declaration (EPD), pelaporan ESG, pelaporan CDP, hingga sertifikasi industri hijau.

Sementara itu, Direktur Komersial PT Krakatau Steel (KRAS) Hernowo mengatakan, kesinambungan ekspor menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan industri baja nasional dari sektor hulu hingga hilir. Terlebih TML mampu meraih angka emisi sekitar 2,2 tCO2 per ton produk, pada verifikasi awal .

“Ini tentunya effort yang luar biasa, pengalamannya pasti sangat penting buat kita di industri baja. Saya apresiasi kemampuan ekspor Tata Metal masih terus berlangsung di tengah hambatan perdagangan yang semakin besar,” katanya.

Hernowo menambahkan Krakatau Steel akan terus mendukung pasokan bahan baku bagi industri baja antara, termasuk Tata Metal Lestari, guna mendukung target pengembangan industri steel making nasional hingga 1,5 juta ton per tahun.

Perseroan katanya ingin meningkatkan konsumsi baja nasional per kapita yang saat ini masih mencapai 65 kg per orang per tahun. Sementara negara tetangga seperti Malaysia sudah 150 kg ton per kapita per orang per tahun.

“Jadi di Asia Tenggara, konsumsi baja kita itu paling rendah hari ini. Padahal konsumsi baja adalah salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai menyimpan peluang besar sekaligus tantangan serius bagi industri nasional. Pasalnya, waktu persiapan menuju target pemberlakuan pada 2027 relatif singkat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kesepakatan yang telah ditandatangani pada September 2025 itu hanya menyisakan sekitar satu tahun bagi Indonesia untuk berbenah.

“Kita punya waktu persiapan yang pendek di situ letak urgensinya," kata Yusuf ketika dihubungi akhir pekan lalu.

Dia menerangkan, IEU-CEPA memang membuka akses pasar yang sangat luas. Lebih dari 90% produk Indonesia berpotensi masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0%. Kondisi ini diyakini dapat menjadi katalis bagi peningkatan ekspor, terutama untuk sektor padat karya.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan jaminan lonjakan ekspor secara otomatis. Dia mencontohkan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa faktor penentu utama justru terletak pada kesiapan industri dan kemampuan integrasi dalam rantai pasok global.

Dalam hal ini, posisi Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan Vietnam. “Angka kenaikan ekspor yang tinggi itu lebih cocok dibaca sebagai potensi maksimal, bukan skenario dasar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti pergeseran hambatan perdagangan dari tarif ke nontarif, terutama terkait penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa. Kebijakan ini berisiko membebani produk-produk berintensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen dengan biaya tambahan yang signifikan.

“CBAM ini bisa menjadi game changer. Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak,” jelasnya.

Dari sisi sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Industri padat karya berpotensi menjadi pemenang karena peningkatan akses pasar dan peluang ekspansi produksi. Sebaliknya, industri yang terdampak CBAM serta sektor yang berhadapan langsung dengan produk impor Eropa menghadapi tekanan besar.

Yusuf menilai, penurunan tarif juga akan meningkatkan daya saing produk impor dari Eropa, khususnya di sektor otomotif, kimia, dan mesin. Kondisi ini berpotensi menekan industri domestik yang belum efisien.

Selain itu, implementasi IEU-CEPA juga mendorong perubahan struktural dalam perekonomian nasional. Aturan asal barang atau rules of origin menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah suatu produk dapat menikmati fasilitas tarif.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” tegas Yusuf.

Di sisi lain, peningkatan kepastian hukum bagi investor Eropa diperkirakan akan menarik lebih banyak investasi. Namun, hal ini juga berimplikasi pada semakin terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam melindungi industri domestik.

Yusuf menekankan bahwa tantangan utama Indonesia saat ini bukan pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Hambatan klasik seperti biaya logistik yang tinggi, perizinan yang berbelit, serta ketidakpastian regulasi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Ini yang menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari tiga per empat komoditas yang disasar dalam pajak karbon lintas batas Uni Eropa atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) berasal dari pasar yang tidak menerapkan mekanisme harga karbon atau dengan harga yang sangat murah. Kondisi ini berpotensi mengerek biaya impor bagi sebagian besar pelaku usaha Uni Eropa.

Seiring dengan berlakunya CBAM per 1 Januari 2026, para importir di Uni Eropa yang mendatangkan produk industri dan komoditas dari pasar-pasar yang tak menerapkan mekanisme harga karbon harus menanggung biaya karbon yang lebih besar.

“Hanya mekanisme harga karbon domestik kredibel yang dapat menutup biaya kewajiban tersebut. Hal ini membuat kesiapan harga karbon, bukan hanya volume perdagangan, menjadi pemicu utama tingkat paparan,” demikian analisis dari BloombergNEF, dikutip Kamis (12/3/2026).

Kesiapan harga karbon yang rendah mengindikasikan bahwa eksportir berasal dari negara yang tidak memberlakukan mekanisme pasar karbon. Sementara itu, kesiapan yang moderat menunjukkan kawasan dengan mekanisme harga karbon yang beroperasi, tetapi kredibilitasnya lebih rendah daripada Uni Eropa dalam EU Emissions Trading System (ETS). Adapun kesiapan yang tinggi mengindikasikan mekanisme harga karbon yang sejalan dengan EU ETS.

Sebagai catatan, hanya 20% dari impor produk-produk yang dijangkau CBAM ke wilayah Uni Eropa pada 2024 berasal dari negara dengan kesiapan harga karbon yang tinggi. Sebagai contoh, Inggris dan Kanada telah mengoperasikan sistem perdagangan karbon atau pajak karbon yang dapat mengurangi dampak CBAM.

Tingkat paparan dari sisi sektor bahkan lebih timpang. Hampir 90% impor pupuk yang dilakukan Uni Eropa berasal dari negara berkembang dengan tingkat kesiapan harga karbon yang rendah, seperti Mesir, Maroko dan Aljazair.

Sementara itu, pasokan baja dan aluminium ke pasar Uni Eropa didominasi oleh negara-negara dengan kesiapan harga karbon yang tinggi.

Komisi Eropa sejauh ini belum memberikan klarifikasi soal bagaimana mekanisme penilaian dan pengurangan harga karbon. Ketidakpastian ini membuat importir tidak dapat sepenuhnya mengukur besarnya potensi keringanan.

Meskipun demikian, sebagian besar importir industri masih bergantung pada pasar dengan kesiapan harga karbon yang rendah dan menghadapi risiko tinggi berupa tagihan karbon yang besar.

Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesia Iron and Steel Industry Association/ IISIA) merespons penerapan pajak karbon lintas batas (Carbon Border Adjustment Mechanism/ CBAM) Uni Eropa yang mulai mengenakan biaya karbon pada produk impor beremisi tinggi pada 2026.

Meski porsi ekspor baja RI ke Eropa belum dominan, tren kenaikannya dinilai perlu menjadi perhatian industri.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan pada 2024 total ekspor baja Indonesia tercatat sekitar 21,5 juta ton dengan ekspor ke Uni Eropa sebesar 1,2 juta ton atau sekitar 5,6 persen.

Angka tersebut meningkat pada 2025 hingga kuartal III ketika ekspor ke Uni Eropa mencapai sekitar 2,3 juta ton dari total 17,5 juta ton, atau setara 13,1 persen.

"Dari sisi eksposur pasar, porsi ekspor baja Indonesia ke Uni Eropa saat ini relatif belum dominan, namun menunjukkan tren yang perlu dicermati," ujar Harry kepada CNNIndonesia.com pada Januari lalu.

Menurutnya, meski pasar domestik dan Asia masih menjadi tujuan utama, peningkatan porsi ekspor ke Eropa membuat industri baja nasional perlu menyiapkan langkah antisipasi.

Sejumlah upaya telah dilakukan bersama asosiasi, mulai dari peningkatan kapasitas pengukuran, verifikasi, dan pelaporan emisi, hingga penyusunan peta jalan dekarbonisasi yang bertahap dan realistis.

"Sumber listrik PLN 85 persen masih dari fosil, kita mendorong PLN ke depan investasinya di energi terbarukan, seperti PLTS dan PLTA," kata Harry.

Ia juga menilai pengembangan green steel di Indonesia masih menghadapi keterbatasan pasar. Berbeda dengan Eropa yang sudah memiliki permintaan jelas, di dalam negeri green steel masih bersifat imbauan dan belum memiliki pasar yang captive.

"Pemerintah Indonesia juga bisa menciptakan pasar green steel, misalnya selain TKDN (tingkat komponen dalam negeri), baja hijau juga punya pasar, termasuk insentifnya, serta sumber dana yang murah dan mudah untuk transformasi ke green steel," ujarnya.

Menurut Harry, peran pemerintah diperlukan dalam penyelarasan kebijakan industri, penyediaan insentif fiskal dan non fiskal, skema pembiayaan transisi yang terjangkau, serta percepatan penyediaan energi bersih dengan harga kompetitif.

Uni Eropa tengah memperluas kebijakan pajak karbon lintas batas yakni pungutan atas produk impor yang proses produksinya menghasilkan emisi karbon tinggi.

Kebijakan ini sebelumnya masih dalam tahap uji coba. Pada 2026, Uni Eropa mulai memberlakukan kebijakan ini secara penuh dengan mengenakan biaya pada emisi karbon yang melekat pada barang impor.

Awalnya, CBAM mencakup produk dasar seperti baja, aluminium, semen, dan pupuk. Namun, Komisi Eropa mengusulkan perluasan cakupan hingga ke produk turunan yang banyak menggunakan baja dan aluminium, seperti komponen otomotif, produk konstruksi, hingga mesin dan peralatan rumah tangga.

Besaran pungutan CBAM akan disesuaikan dengan harga karbon yang sudah dibayar oleh perusahaan di dalam Uni Eropa melalui pasar karbon regional.

Kebijakan ini bertujuan melindungi industri Eropa dari produk impor yang lebih murah akibat standar iklim yang lebih longgar di negara asal. Meski demikian, CBAM menuai keberatan dari sejumlah negara mitra dagang karena dinilai berpotensi menekan daya saing ekspor mereka.

Uni Eropa juga berencana memperketat pengawasan pelaporan emisi untuk mencegah praktik penghindaran pajak karbon, termasuk dengan menetapkan nilai emisi standar jika ditemukan ketidaksesuaian data.

Uni Eropa mulai mengenakan biaya atas emisi karbon pada barang impor melalui skema Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) pada 2026.

Kebijakan ini berpotensi menjadi tantangan baru bagi ekspor Indonesia, khususnya komoditas beremisi tinggi seperti baja, aluminium, semen, pupuk, dan ke depan produk turunannya.

Melansir Reuters, CBAM merupakan pajak karbon lintas batas pertama di dunia yang bertujuan menyamakan biaya karbon antara produk impor dan produk yang diproduksi di Uni Eropa.

Importir akan dikenai biaya berdasarkan emisi karbon yang dihasilkan dalam proses produksi barang, setara dengan harga karbon yang sudah dibayar industri di Eropa.

Komisioner Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra menyatakan kebijakan ini diterapkan tanpa perlakuan berbeda bagi produk impor.

"Kami tidak meminta lebih, tetapi juga tidak meminta kurang, untuk barang-barang yang masuk ke Uni Eropa," ujarnya seperti dilansir Reuters pada Desember lalu.

Dalam proposal terbaru, European Commission mengusulkan perluasan CBAM ke produk hilir yang banyak menggunakan baja dan aluminium, termasuk mesin, produk konstruksi, suku cadang kendaraan, hingga peralatan rumah tangga.

Uni Eropa juga akan memperketat pengawasan pelaporan emisi. Jika ditemukan pelaporan yang tidak akurat, nilai emisi 'default' dapat diterapkan sehingga biaya CBAM menjadi lebih tinggi.

Skema ini saat ini masih dalam fase transisi. Meski biaya emisi mulai dikenakan pada 2026, perusahaan importir diberi waktu hingga September 2027 untuk membeli dan menyerahkan sertifikat CBAM sebagai bagian dari kewajiban kepatuhan.

Lantas, apa ancaman CBAM ke ekspor Indonesia?

Bagi Indonesia, dampak CBAM akan terasa pada sejumlah ekspor komoditas, salah satunya baja.

Data Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menunjukkan eksposur ekspor baja ke Uni Eropa terus meningkat.

Pada 2024, total ekspor baja Indonesia mencapai sekitar 21,5 juta ton, dengan tujuan Uni Eropa sebesar 1,2 juta ton atau 5,6 persen. Sementara pada 2025 hingga kuartal III, ekspor ke Uni Eropa meningkat menjadi sekitar 2,3 juta ton dari total 17,5 juta ton, atau setara 13,1 persen.

Kenaikan porsi tersebut menandakan pasar Eropa semakin relevan bagi industri baja nasional. Dengan penerapan CBAM, produk Indonesia berisiko menghadapi biaya tambahan jika emisi karbonnya dinilai lebih tinggi dibanding standar Uni Eropa.

IISIA menyebut industri baja nasional bersama asosiasi telah menyiapkan langkah antisipasi, antara lain peningkatan pengukuran, verifikasi, dan pelaporan emisi, serta penyusunan peta jalan dekarbonisasi secara bertahap.

Selain itu, didorong pula dukungan kebijakan berupa insentif fiskal, pembiayaan yang terjangkau, dan ketersediaan energi bersih yang kompetitif agar daya saing ekspor tetap terjaga.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan sejumlah strategi untuk meredam dampak penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa terhadap kinerja ekspor baja nasional.

Kebijakan ini berlaku sejak 1 Januari 2026 terhadap sejumlah komoditas impor yang masuk ke wilayah tersebut, termasuk baja.

Bagi importir UE, termasuk Indonesia, wajib membeli sertifikat CBAM sesuai emisi produk, yang harganya terkait dengan harga karbon di EU ETS (Sistem Perdagangan Emisi UE).

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan industri baja nasional perlu melakukan transformasi menuju industri hijau apabila menjadikan Eropa sebagai tujuan ekspor utama.

"Industri baja di Indonesia apabila menjadikan Eropa sebagai negara tujuan ekspor maka perlu mempersiapkan untuk bertransformasi menuju industri baja hijau guna mengantisipasi CBAM," ujar Emmy kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Menurut Emmy, kebijakan pajak karbon tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing produk besi dan baja Indonesia di pasar Eropa jika tidak diantisipasi sejak dini. Salah satunya dengan perubahan menuju industri lebih hijau.

"Kebijakan fiskal non fiskal dan dukungan teknologi sangat krusial agar produk besi baja nasional tidak kehilangan daya saing dan pangsa pasar di Eropa serta pasar global lainnya," jelasnya.

Kemenperin mempunyai tiga strategi yang akan dilakukan untuk meredam dampak penerapan pajak karbon CBAM tersebut.

Pertama, melakukan transisi teknologi dengan mengoptimalkan jalur produksi yang menghasilkan emisi jauh lebih rendah. Langkah ini dinilai penting untuk menekan intensitas karbon produk besi dan baja yang diekspor.

Kedua, mendukung adopsi teknologi net-zero emission sebagai bagian dari strategi jangka panjang industri baja nasional agar sejalan dengan tuntutan pasar global yang semakin ketat terhadap aspek keberlanjutan.

Ketiga, mempersiapkan data emisi yang akurat. Industri baja diminta mempersiapkan sistem pencatatan dan pelaporan emisi yang sesuai dengan standar CBAM agar proses ekspor ke Uni Eropa tidak terkendala regulasi.

"Strategi yang dilakukan adalah transisi teknologi, mendukung adopsi teknologi net-zero emission, serta mempersiapkan data emisi akurat dan membangun sistem pelaporan sesuai standar CBAM," tegas Emmy.

Pada 2024, total ekspor baja Indonesia mencapai sekitar 21,5 juta ton, dengan tujuan Uni Eropa sebesar 1,2 juta ton atau 5,6 persen.

Sementara pada 2025, hingga kuartal III, ekspor ke Uni Eropa meningkat menjadi sekitar 2,3 juta ton dari total 17,5 juta ton, atau setara 13,1 persen.

IDXChannel - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) menghadapi tantangan baru seiring penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa mulai Januari 2026. Aturan baru tersebut dinilai memengaruhi ekspor baja nasional ke Benua Biru.

Direktur Utama KS, Akbar Djohan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara agenda dekarbonisasi dan keberlanjutan industri nasional. Dia menilai, transisi menuju industri hijau harus disertai dengan kebijakan yang adil dan terukur.

"Transisi menuju industri baja rendah karbon perlu dijalankan dengan sequencing dan timing kebijakan yang tepat agar tidak melemahkan basis industri strategis nasional sebelum transformasi itu sendiri berjalan optimal,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (9/2/2026).

Pria yang juga menjabat Chairman Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) itu menambahkan, dalam kondisi pasar ekspor yang semakin protektif, penguatan pasar domestik sebagai jangkar utama menjaga keberlangsungan industri baja nasional.

"Perlindungan pasar dalam negeri, pengendalian impor, serta penguatan penggunaan produksi dalam negeri dinilai menjadi bagian dari strategi nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden RI dalam memperkuat kemandirian industri dan ketahanan ekonomi," kata Akbar.

Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji mengatakan, CBAM perlu dibaca dari perspektif pelaku industri, bukan semata statistik perdagangan agregat. Menurutnya, pendekatan agregat justru berisiko menutupi tekanan nyata yang dihadapi segmen industri baja bernilai tambah tinggi akibat perubahan rezim perdagangan berbasis karbon.

Berbeda dengan instrumen perdagangan konvensional, CBAM dirancang sebagai mekanisme proteksi permanen dengan mengaitkan akses pasar langsung pada intensitas emisi karbon. Mulai 2026, eksportir baja wajib membeli sertifikat CBAM seiring meningkatnya harga karbon dan penghapusan bertahap izin emisi gratis di Uni Eropa.

Widodo mencatat, untuk baja karbon berbasis BF–BOF, beban CBAM diperkirakan mencapai 40–90 euro per ton, sementara untuk stainless steel berbasis RKEF dapat menembus 470–630 euro per ton.

“Pada level tersebut, biaya karbon secara praktis melampaui margin normal industri dan menghilangkan kelayakan ekspor ke pasar Uni Eropa,” katanya.

Dari sisi total volume ekspor baja nasional, ekspor ke Uni Eropa memang relatif kecil. Namun, jika difokuskan pada ekspor produk semi-finished dan finished yang bersifat noncaptive market, porsi ekspor ke Uni Eropa justru signifikan, mencapai sekitar 18 persen dari total ekspor baja Indonesia pada 2024-September 2025.

Bagi pelaku usaha di segmen ini, termasuk Krakatau Steel Group (Krakatau Posco), pasar Uni Eropa berperan cukup penting. Oleh karena itu, penerapan penuh CBAM mulai 2026 merupakan salah satu faktor kunci yang perlu menjadi perhatian bersama.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Prancis akan mengupayakan pengecualian pengenaan pajak karbon lintas batas Uni Eropa atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) atas impor pupuk guna meringankan beban biaya yang ditanggung petani.

Pejabat Kementerian Pertanian Prancis menyatakan, Menteri Pertanian Annie Genevard akan mengajukan permintaan tersebut dalam pertemuan dengan para mitra Uni Eropa di Brussel pada Rabu (7/1/2026), menurut laporan Bloomberg. Saat ini, penerapan CBAM dinilai berpotensi menambah biaya pupuk bagi petani serta mengganggu stabilitas pasar.

Isu pengecualian pupuk ini sebelumnya telah disuarakan Prancis pada Desember dengan dukungan Portugal dan Polandia. Sejak itu, sejumlah negara lain turut menyatakan dukungan, antara lain Italia, Austria, Hungaria, Rumania, dan Irlandia, menurut para pejabat tersebut.

CBAM yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dirancang untuk melindungi sektor-sektor intensif karbon Uni Eropa dari persaingan tidak adil selama masa transisi hijau, khususnya dari negara dengan regulasi iklim yang lebih longgar.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah mitra dagang karena dinilai berpotensi bersifat proteksionis, termasuk dari China yang menyatakan akan mengambil langkah balasan.

Selain isu CBAM, Genevard juga akan melanjutkan upaya Prancis dalam membentuk pemblokir minoritas untuk mencegah penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa dengan negara-negara Mercosur di Amerika Selatan. Meski Komisi Eropa telah melakukan sejumlah perbaikan terhadap teks perjanjian tersebut sepanjang tahun lalu, Prancis menyatakan masih belum puas.

Prancis menginginkan klausul pengaman diadopsi secara formal oleh Uni Eropa dan disetujui negara-negara Mercosur, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap impor produk pertanian ke pasar Uni Eropa.

Uni Eropa gagal memfinalisasi kesepakatan dagang tersebut bulan lalu setelah Italia dan Prancis memimpin upaya penundaan hingga 12 Januari dengan alasan perlindungan petani Eropa belum memadai. Italia diperkirakan akan mengubah sikap dan mendukung perjanjian tersebut saat pemungutan suara duta besar Uni Eropa pada 9 Januari. Perjanjian tetap dapat disahkan tanpa dukungan Prancis karena hanya memerlukan suara mayoritas berkualifikasi dari 27 negara anggota Uni Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China bertekad akan menerapkan tarif balasan terhadap Uni Eropa seiring dengan berlakunya kebijakan pajak karbon lintas batas atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa per 1 Januari 2026. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis (1/1/2026), Kementerian Perdagangan China mengemukakan bahwa regulasi tersebut tidak adil.

Mengutip Bloomberg, Kementerian Perdagangan China menyebut bahwa serangkaian proposal legislasi dan aturan implementasi CBAM yang diterbitkan Uni Eropa mencerminkan perlakuan tidak setara terhadap produk China. CBAM sendiri merupakan regulasi utama UE yang memberlakukan pungutan karbon pada produk-produk dengan intensitas emisi karbon tinggi yang masuk ke kawasan tersebut.

China menyoroti penetapan nilai baku intensitas karbon (default carbon-intensity values) yang dinilai terlalu tinggi terhadap produk-produk asal China. Bahkan, Uni Eropa disebut berencana menaikkan nilai acuan tersebut dalam tiga tahun ke depan.

Menurut China, tolok ukur yang digunakan untuk menentukan biaya karbon di perbatasan ketika data terverifikasi tidak tersedia tidak sejalan dengan kondisi aktual maupun jalur pembangunan jangka panjang China.

“Penetapan ini merupakan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap China,” demikian pernyataan kementerian.

China menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk merespons pembatasan perdagangan yang dianggap merugikan, termasuk CBAM.

“Kami akan secara tegas mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menanggapi setiap pembatasan perdagangan yang tidak adil, guna menjaga kepentingan pembangunan China dan stabilitas rantai pasok global,” ujar Kementerian Perdagangan China.

CBAM dirancang untuk melindungi sektor-sektor industri intensif karbon di Uni Eropa dari persaingan yang dianggap tidak adil selama transisi hijau, khususnya dari negara-negara dengan regulasi iklim yang lebih longgar. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah mitra dagang karena dinilai berpotensi menjadi instrumen proteksionisme terselubung.

Kementerian Perdagangan China juga menyatakan penolakan terhadap rencana Uni Eropa memperluas cakupan CBAM ke sekitar 180 produk berbasis baja dan aluminium, termasuk mesin, kendaraan dan suku cadang otomotif, serta peralatan rumah tangga. Menurut Beijing, rencana tersebut “melampaui cakupan yang sah” dari upaya penanganan perubahan iklim.

Selain itu, China mengkritik langkah Uni Eropa yang belakangan menarik kembali rencana larangan efektif terhadap kendaraan bermesin pembakaran internal. Menurut China, pelonggaran standar regulasi hijau di dalam negeri Uni Eropa, sembari membangun hambatan perdagangan eksternal atas nama perlindungan lingkungan, mencerminkan standar ganda.

“Uni Eropa tengah mendorong bentuk baru proteksionisme perdagangan dengan dalih mencegah carbon leakage,” kata kementerian tersebut. Kebijakan ini dinilai berisiko meningkatkan biaya aksi iklim bagi negara berkembang dan “secara serius merusak kepercayaan internasional.”

China pun mendesak Uni Eropa untuk tetap menjaga keterbukaan pasar dan menghindari kebijakan yang berpotensi mengganggu kerja sama perdagangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaru hasil kolaborasi Climate Finance Asia dan World Economic Forum (WEF) mengungkap bahwa korporasi-korporasi dengan jejak emisi tinggi di negara-negara anggota BASIC, yakni Brasil, Afrika Selatan, India dan China, secara proaktif beradaptasi terhadap mekanisme karbon lintas batas.

Dalam laporan bertajuk Climate and Competitiveness: Border Carbon Adjustments in Action tersebut, korporasi memanfaatkan momentum ini sebagai katalisator modernisasi teknologi dan peningkatan daya saing di pasar.

Seiring dengan implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa pada 1 Januari 2026, laporan ini menyediakan paparan komprehensif yang mengulas kesiapan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara anggota BASIC.

Melalui keterlibatan dengan raksasa industri baja, semen, minyak dan gas, serta pertambangan, laporan ini mengungkap bahwa perusahaan multinasional yang terlibat dalam rantai pasok global menerapkan kepatuhan dan langkah-langkah strategis untuk menghadapi beragam regulasi karbon di negara tujuan ekspor.

Perusahaan-perusahaan yang dikaji tercatat mulai mengadopsi perubahan mendasar menuju teknologi produksi rendah karbon.

Di sisi taktis, perusahaan juga memperkuat sistem akuntansi karbon digital serta meningkatkan transparansi rantai pasok guna memastikan kepatuhan jangka pendek sekaligus membangun ketahanan operasional.

“Temuan kami jelas: penyesuaian karbon lintas batas belum memicu kerugian daya saing secara luas. Sebaliknya, mekanisme ini menciptakan jurang strategis baru. Keunggulan first mover mulai muncul bagi perusahaan yang bertindak lebih awal,” ujar Alan To, CEO Climate Finance Asia.

Menurutnya, korporasi yang paling cepat memanfaatkan investasi awal pada teknologi rendah karbon untuk membedakan produk, memperoleh harga premium, dan mengonsolidasikan pangsa pasar akan secara efektif mengubah tekanan regulasi menjadi instrumen kompetisi.

Dokumen ini menawarkan peta jalan yang jelas bagi transformasi strategis korporasi melalui kerangka PACE, yakni Strategy Playbook bagi jajaran C-suite, direktur rantai pasok, dan manajer pengadaan untuk menavigasi lanskap kebijakan karbon.

PACE merinci empat pilar aksi krusial: perencanaan tata kelola kebijakan karbon, pencapaian kepatuhan domestik dan internasional, perubahan operasional untuk dekarbonisasi, serta pelibatan pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai. Strategy Playbook tersebut juga menyediakan jalur spesifik per industri berdasarkan kombinasi tindakan internal dan eksternal yang relevan.

Laia Barbara, Kepala Strategi Iklim World Economic Forum, menyatakan bahwa penyesuaian karbon lintas batas kian menjadi elemen penting dalam sistem perdagangan global, dengan implikasi nyata terhadap daya saing bisnis, investasi, dan ketahanan rantai pasok.

“Makalah ini membekali para pemimpin dengan studi kasus, wawasan, dan playbook praktis untuk menavigasi pergeseran tersebut serta menyelaraskan strategi dekarbonisasi dengan ekspektasi pasar yang terus berkembang, sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh BCA,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri baja nasional tengah bersiap menghadapi tantangan baru dari kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang akan diberlakukan Uni Eropa mulai tahun depan.

Regulasi ini menjadi bagian dari agenda ambisius European Green Deal untuk mencapai netralitas karbon pada 2050, dan akan berdampak langsung pada produk ekspor beremisi tinggi seperti baja, semen, dan aluminium.

CBAM pada dasarnya merupakan tarif tambahan berbasis karbon yang dikenakan pada produk impor padat emisi guna mencegah carbon leakage—perpindahan produksi ke negara yang memiliki regulasi emisi lebih longgar. Melalui skema ini, importir di Uni Eropa wajib membeli sertifikat CBAM berdasarkan total emisi gas rumah kaca (GRK) dari produk yang diimpor, dengan harga karbon saat ini berkisar €70–90 per ton CO₂.

Direktur Eksekutif The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Harry Warganegara, menilai kebijakan ini akan menambah beban biaya ekspor dan menekan daya saing produk baja Indonesia di pasar Eropa.

“Berdasarkan estimasi awal, penerapan CBAM secara penuh dapat meningkatkan biaya ekspor produk baja ke Eropa sebesar 5–20%, tergantung intensitas karbon dan jenis produknya,” ujarnya, dikutip Minggu (2/11/2025).

Investasi pada Teknologi Rendah Emisi

Sebagai langkah antisipatif, sejumlah produsen baja anggota IISIA telah lebih dahulu menginvestasikan dana besar untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan. Beberapa perusahaan kini mengoperasikan pabrik berbasis Electric Arc Furnace (EAF), yang memanfaatkan scrap baja sebagai bahan baku dan energi listrik sebagai sumber panas utama.

Teknologi ini menghasilkan emisi karbon jauh lebih rendah, sekitar 0,4 ton CO₂ per ton baja, dibandingkan dengan metode konvensional blast furnace yang masih mengandalkan batu bara atau kokas.

“EAF berbasis scrap bukan hanya lebih efisien, tetapi juga jauh lebih bersih,” jelas Harry.

Sejumlah perusahaan besar seperti PT Krakatau Posco, PT Gunung Raja Paksi Tbk., dan PT Tata Metal Lestari kini aktif mengembangkan inisiatif dekarbonisasi. Krakatau Posco bahkan sedang mengkaji penerapan teknologi hydrogen-based steelmaking (HyRex), yang menjadi salah satu inovasi global untuk mencapai net zero emission (NZE) di sektor baja.

Langkah lain yang tengah digencarkan meliputi pemasangan PLTS atap, optimalisasi gas hasil samping dan panas buangan, serta sertifikasi ecolabel dan Environmental Product Declaration (EPD) untuk memperkuat kredibilitas produk hijau di pasar ekspor.

Dampak Biaya dan Risiko Daya Saing

Meskipun transformasi menuju green steel tengah berlangsung, industri baja Indonesia tetap menghadapi risiko signifikan dari penerapan CBAM. Berdasarkan perhitungan IISIA, sertifikat karbon yang wajib dibeli oleh eksportir bisa mencapai €193 per ton baja, menjadikannya beban yang sangat besar bagi produsen nasional.

Pada semester I/2025, ekspor produk besi dan baja Indonesia ke Uni Eropa tercatat 1,32 juta ton senilai US$884 juta, naik hampir dua kali lipat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Namun, porsi tersebut tetap rentan karena pasar Eropa menyumbang sekitar 12% dari total volume ekspor baja nasional.

“CBAM dapat mengikis margin keuntungan eksportir hingga belasan persen, bahkan mendekati setengah harga produk pada beberapa kasus,” ungkap peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo DP Irhamna.

Ia menilai, tambahan biaya karbon untuk baja bisa mencapai sekitar €140 per ton, sementara untuk aluminium bahkan mencapai €840 per ton, tergantung kadar emisi.

Kondisi tersebut membuat produk Indonesia berisiko kalah bersaing dibandingkan negara yang telah memiliki pasar karbon domestik diakui Uni Eropa atau mendapatkan subsidi dekarbonisasi dari pemerintah mereka.

Seruan Dukungan Pemerintah dan Akses Energi Hijau

IISIA menegaskan bahwa percepatan transformasi industri baja menuju produksi rendah karbon membutuhkan dukungan nyata dari seluruh pemangku kepentingan.

“Adopsi NZE untuk industri baja nasional tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh kemudahan impor scrap, akses terhadap energi terbarukan, serta kebijakan green procurement dari sektor publik maupun swasta,” jelas Harry.

Selain itu, asosiasi menyoroti pentingnya dukungan finansial untuk investasi teknologi hijau dan perlindungan pasar domestik selama masa transisi. Pemerintah juga diminta memperkuat diplomasi dagang dengan Uni Eropa agar kebijakan karbon tersebut mempertimbangkan kondisi negara berkembang seperti Indonesia.

Ariyo dari Indef menambahkan, pemerintah perlu menghadirkan insentif investasi hijau, pembiayaan murah, dan mekanisme perdagangan karbon nasional yang kredibel agar perusahaan lokal dapat menyesuaikan standar pelaporan emisi sesuai kriteria Eropa.

“Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, industri kita berisiko kehilangan daya saing global,” ujarnya.

Ancaman Bukan Hanya dari CBAM

Selain baja, industri semen dan aluminium nasional turut memantau dampak kebijakan serupa. Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Lilik Unggul Raharjo, menyatakan bahwa ekspor semen ke Eropa memang tidak signifikan, tetapi pihaknya mengantisipasi kebijakan sejenis yang tengah disiapkan Australia.

Negeri Kanguru berencana menerapkan carbon leakage tariff pada 2027 dengan tarif sekitar AU$30 per ton CO₂. Menurut Lilik, kebijakan ini lebih relevan bagi industri semen nasional karena Australia menjadi salah satu dari tiga besar tujuan ekspor produk semen Indonesia.

Sebagai antisipasi, industri semen telah menurunkan rasio clinker factor dari 90% menjadi 68%, serta melakukan fuel switching dari batu bara ke biomassa, RDF, dan limbah industri. Hasilnya, emisi per ton semen turun sekitar 21% dibandingkan 2010, sementara produk semen hijau kini mencapai 71% dari total produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) memperkirakan ongkos yang dikeluarkan untuk mengekspor produk baja ke Uni Eropa bisa meningkat tajam imbas penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

CBAM sendiri rencananya mulai berlaku mulai tahun depan. Melalui regulasi ini, Uni Eropa akan menerapkan tarif tambahan untuk emisi karbon dari produk yang diimpor Uni Eropa, termasuk di dalamnya baja dan semen.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan kebijakan tersebut dapat menggerus margin ekspor dan mengurangi daya saing produk baja dari Indonesia di pasar Eropa.

“Berdasarkan estimasi awal dari beberapa anggota industri, penerapan CBAM secara penuh dapat meningkatkan biaya ekspor produk baja ke Eropa sebesar 5–20%,” kata Harry kepada Bisnis, dikutip Minggu (2/11/2025).

Namun, kenaikannya akan bergantung pada intensitas karbon dari teknologi yang digunakan, jenis produk seperti flat, long, stainless, atau coated steel, serta harga sertifikat karbon yang berlaku di Uni Eropa yang saat ini berkisar EU€70–90 per ton CO₂.

Kondisi ini tentu dapat membuat produk dari Indonesia tertekan terutama jika dibandingkan dengan produsen dari negara yang telah memiliki pasar karbon domestik yang telah diakui Uni Eropa maupun produsen yang diberi subsidi untuk melakukan dekarbonisasi.

Dalam catatan IISIA, pada semester I/2025, ekspor produk besi dan baja Indonesia ke Uni Eropa mencapai 1,32 juta ton dengan nilai US$884 juta.

“Angka ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 541.000 ton senilai US$435 juta,” tuturnya.

Adapun, peningkatan tersebut terutama ditopang oleh naiknya pengiriman produk utama seperti HRC Carbon, Plates, dan Slab ke kawasan Uni Eropa.

Pada periode yang sama, total ekspor besi dan baja Indonesia mencapai 11,3 juta ton dengan nilai US$13,79 miliar, di mana ekspor ke Uni Eropa berkontribusi sekitar 12% dari total volume dan 6% dari total nilai ekspor nasional.

Harry menerangkan, dampak yang timbul dari penerapan CBAM akan ditanggung eksportir baja Indonesia yang masuk ke Eropa berupa biaya tambahan atas emisi karbon yang terkandung dalam produk mereka.

“Sehingga cenderung menurunkan daya saing dibandingkan produk dari negara dengan emisi rendah,” imbuhnya.

Pihaknya menyebut sertifikat karbon tersebut diperkirakan akan mencapai EU€193 per ton baja. Biaya tersebut sangat tinggi yang membuat produk baja Indonesia tidak akan kompetitif untuk diekspor ke Eropa