Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah menjalankan kunjungan kenegaraan ke Prancis dan telah meraup kesepakatan investasi baru senilai US$3,5 miliar atau Rp61,25 triliun. Dari kunjungan tersebut, terdapat peluang perluasan mitra investasi Indonesia, yakni menuju Eropa.

Prabowo telah menjalankan kunjungan kenegaraan ke Prancis pada pekan lalu dari 26-30 Mei 2026. Prabowo pun telah menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Les Invalides, Paris, Prancis, pada 28 Mei 2026.

Kunjungan Prabowo ke Prancis tersebut menjadi yang ketiga kalinya tahun ini. Sebelumnya, Prabowo telah mengunjungi Prancis pada awal tahun ini tepatnya 23 Januari 2026. Kunjungan itu disebut sebagai agenda diplomasi bilateral dalam memperkuat hubungan kerja sama strategis Indonesia dengan Prancis dan menghadiri jamuan santap malam pribadi bersama Macron di Istana Elysee.

Pada April 2026, Prabowo pun mengunjungi Prancis dan menggelar pertemuan bilateral membahas penguatan kerjasama strategis Indonesia-Prancis di berbagai sektor prioritas. Salah satu fokus pembahasan mencakup pengembangan kerjasama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang yang saling menguntungkan.

Kunjungan Prabowo ke Prancis terbaru telah menghasilkan sejumlah capaian dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Dalam hal investasi, terdapat empat kesepakatan komersial baru senilai Rp61,25 triliun yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

Capaian kesepakatan komersial baru itu dilakukan seiring dengan peluncuran France–Indonesia High Level Business Council (FI-HLBC). Peluncuran forum bisnis tingkat tinggi itu berlangsung pada 28 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta Presiden Macron.

Forum bisnis itu mempertemukan 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara yang secara keseluruhan memiliki kapitalisasi pasar mencapai US$1,3 triliun.

“Ini [FI-HLBC] saya kira sangat penting dan kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis terus di ekonomi Indonesia, dan Prancis sebagai pemimpin Eropa akan terus memainkan peranan yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara,” kata Prabowo.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan capaian itu menjadi tonggak penting dalam mempererat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis, sekaligus memperluas peluang investasi dan perdagangan yang saling menguntungkan.

Pemerintah pun menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Prancis hingga tiga kali lipat pada 2035.

“Kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif,” kata Rosan.

Diversifikasi Mitra Investasi

Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis pun dinilai membawa peluang diversifikasi mitra investasi baru bagi Indonesia. Sebab, selama ini, negara penyumbang investasi di Indonesia didominasi Singapura, Hong Kong, dan China.

Rosan melaporkan bahwa realisasi investasi Indonesia per kuartal I/2026 mencapai Rp498,79 triliun. Realisasi investasi meningkat 7,22% secara tahunan (Year on Year/YoY). Dari realisasi investasi itu, porsi penanaman modal asing mencapai 50,11%.

Untuk penanaman modal asing terdapat sejumlah negara yang menyumbang investasi terbesar, yakni Singapura sekitar US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, AS US$1,7 miliar, dan Jepang US$1 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO Shinta W. Kamdani pun mengatakan bahwa penguatan kerja sama bilateral Indonesia dengan Prancis membawa peluang diversifikasi mitra investasi menuju Eropa. Sektor-sektor yang menjadi bidikan investasi pun berdiversifikasi.

"Jadi, secara keseluruhan tidak hanya bermanfaat memperdalam dan memperkuat kerjasama supply chain yang sudah ada, tetapi juga menciptakan diversifikasi dan perluasan kerjasama ekonomi ke sektor-sektor lain yg sebelumnya belum menjadi core sector kerjasama Indonesia-Prancis," katanya.

Sektor-sektor yang khususnya memiliki potensi besar pemanfaatan kerjasama bilateral Indonesia Prancis antara lain sektor energi bersih, sektor infrastruktur dan logistik, hingga hilirisasi produk mineral kritis, termasuk kontribusi terhadap pembangunan ekosistem EV.

BUMN pun menurutnya akan menerima manfaat salam bentuk penguatan kapasitas local assembly atau bahkan potensi co-production untuk produk industri pertahanan tertentu.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga mengatakan bahwa dalam kurun waktu kurang dari setahun, Prabowo dan Macron sudah tiga kali bertemu. Dengan kondisi tersebut, terlihat bahwa Prabowo berupaya memperluas mitra investasi strategisnya.

Ditambah, Prabowo pun menjalankan kunjungan ke Inggris, Jepang, dan Korea Selatan tahun ini. Komitmen investasi pun diraih.

Kunjungan Prabowo pada 18—21 Januari 2026 ke Britania Raya menghasilkan komitmen investasi sebesar £4 miliar atau sekitar Rp90 triliun. Investasi ini difokuskan pada sektor maritim, termasuk pembangunan 1.582 kapal ikan, penguatan pendidikan, serta pengembangan ekosistem industri terkait.

Kemudian, Prabowo menjalani kunjungan luar negeri ke AS pada 17—21 Februari 2026. Dalam lawatan tersebut, Indonesia berhasil mengamankan investasi senilai US$38,4 miliar atau sekitar Rp650 triliun melalui 11 nota kesepahaman (MoU)

Kesepakatan tersebut mencakup sektor strategis, antara lain mineral kritis dan mineral langka, pemulihan ladang minyak dan energi, komoditas pangan seperti jagung dan tekstil, teknologi semikonduktor, hingga pengembangan kawasan perdagangan bebas.

Memasuki akhir kuartal I/2026, Indonesia mengamankan komitmen investasi besar dari Asia Timur. Kunjungan ke Jepang pada 29—31 Maret menghasilkan investasi senilai US$23,63 miliar atau sekitar Rp401,71 triliun melalui 11 MoU.

Kerja sama tersebut mencakup sektor energi dan sumber daya alam, teknologi dan digital, keuangan dan investasi hingga gaya hidup (lifestyle).

Sementara itu, lawatan ke Korea Selatan pada 31 Maret—2 April membukukan komitmen investasi sebesar US$10,2 miliar atau sekitar Rp173 triliun melalui 10 MoU dengan sektor prioritas meliputi ekonomi, energi, digital, kesehatan, hingga industri masa depan.

"Terlihat ada upaya yang cukup konsisten untuk memperluas jaringan mitra strategis Indonesia. Dari pola ini saja sudah tampak bahwa pemerintah ingin membuka lebih banyak jalur kerja sama dan tidak hanya bertumpu pada satu atau dua negara," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (1/6/2026).

Sementara menurutnya, yang menjadi menarik adalah bahwa langkah tersebut tidak berhenti pada simbol diplomatik atau foto bersama para pemimpin negara. Ada agenda ekonomi yang cukup jelas di belakangnya.

"Dalam kunjungan ke Prancis, misalnya, muncul komitmen investasi miliaran dolar yang diarahkan ke sektor-sektor strategis seperti hilirisasi nikel, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Sektor-sektor ini memang sedang menjadi fokus pemerintah karena dianggap dapat meningkatkan nilai tambah industri nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global," tuturnya.

Upaya diversifikasi mitra investasi menurutnya penting, sebab dalam situasi dunia yang semakin dipengaruhi persaingan AS dan China, terlalu bergantung pada satu mitra tentu bukan posisi yang ideal.

"Karena itu, Indonesia tampaknya ingin memiliki lebih banyak ruang gerak dengan memperkuat hubungan ke berbagai pusat kekuatan sekaligus," tuturnya.

Dalam konteks ini, menurut Yusuf, Prancis memiliki daya tarik tersendiri. Dibandingkan banyak negara Barat lainnya, Prancis sering berusaha menempatkan diri pada posisi yang relatif independen dalam berbagai isu internasional.

Karakter seperti itu menurutnya cukup sejalan dengan pendekatan bebas aktif yang selama ini menjadi dasar politik luar negeri Indonesia.

"Jadi, yang terlihat bukan upaya memilih kubu tertentu, melainkan usaha memperluas opsi dan mengurangi risiko ketergantungan," katanya.

Namun, upaya diversifikasi mitra terutama ke Eropa menemui hambatan, di antaranya perbedaan cara pandang mengenai standar lingkungan dan keberlanjutan. Banyak kebijakan Uni Eropa yang dianggap sebagai bentuk perlindungan lingkungan, tetapi dari sudut pandang negara berkembang sering dipersepsikan sebagai hambatan dagang baru.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan karakter investasi Eropa. Dibandingkan investasi dari negara-negara Asia Timur atau China, proses pengambilan keputusan di Eropa umumnya lebih panjang. Banyak perusahaan harus melewati tahapan evaluasi internal yang ketat, mempertimbangkan aspek tata kelola, keberlanjutan, risiko politik, hingga kepatuhan terhadap berbagai regulasi.

Oleh sebab itu, tidak jarang terdapat jarak yang cukup panjang antara penandatanganan kesepakatan dan realisasi investasi di lapangan.

Terdapat pula pekerjaan rumah yang berasal dari dalam negeri. Menurutnya, investor terutama dari Eropa dikenal sangat memperhatikan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan.

Investor biasanya tidak hanya melihat potensi pasar, tetapi juga stabilitas aturan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, promosi investasi di luar negeri harus berjalan beriringan dengan perbaikan iklim usaha di dalam negeri.

"Jika kepastian regulasi masih menjadi tanda tanya, investor akan cenderung mengambil sikap menunggu meskipun peluang bisnisnya menarik," kata Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa investasi teknologi asal Jepang, SoftBank Group, mengumumkan rencana ambisius untuk mengucurkan dana segar hingga EUR75 miliar atau setara Rp1.558 triliun guna memperluas kapasitas pusat data (data center) di Prancis.

SoftBank menargetkan segera mengoperasikan kapasitas tambahan hingga 5 gigawatt. Proyek ini sekaligus menjadi investasi infrastruktur kecerdasan buatan (AI) terbesar yang pernah digulirkan oleh SoftBank di kawasan Eropa.

Dilansir dari Techcrunch, Senin (1/6/2026) Manajemen SoftBank menjabarkan fase pertama dari rencana besar ini akan berfokus pada pembangunan pusat data di wilayah Dunkirk (Loon-Plage), Bosquel, dan Bouchain.

Melalui proyek pengerjaan tersebut, perusahaan berkomitmen untuk menyuplai kapasitas daya sebesar 3.1 gigawatt ke wilayah Hauts-de-France dengan target penyelesaian pada 2031 mendatang. Investasi ini kian mempertegas posisi SoftBank yang saat ini bertindak sebagai investor sekaligus pelanggan aktif dari perusahaan AI global, OpenAI.

Menteri Ekonomi Prancis Roland Lescure menyambut positif komitmen investasi jumbo ini. Menurutnya, pengumuman resmi dari SoftBank menjadi bukti nyata dari ambisi Presiden Emmanuel Macron untuk memposisikan Prancis sebagai destinasi utama dan pemimpin di sepanjang rantai nilai industri kecerdasan buatan global.

Di sisi lain, ekspansi agresif SoftBank di Benua Biru berjalan di tengah dinamika global terkait pembangunan infrastruktur digital.

Di Amerika Serikat, gelombang penolakan terhadap konstruksi pusat data mulai menghangat seiring dengan meningkatnya kekhawatiran dampak lingkungan. Publik di sana mempertanyakan pengaruh operasional fasilitas komputasi awan tersebut terhadap stabilitas jaringan listrik nasional serta potensi kenaikan tarif utilitas masyarakat.

Kendati dihadapkan pada tantangan lingkungan yang ketat di pasar global, SoftBank tetap melanjutkan agenda perluasan jaringannya di berbagai belahan dunia.

Sebelum pengumuman di Prancis bergulir, perusahaan telah mengonfirmasi rencana pembangunan pusat data serupa di Ohio, Amerika Serikat, yang nantinya akan disokong oleh pasokan daya dari pembangkit listrik tenaga gas alam baru berkapasitas 9,2 gigawatt.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai menyimpan peluang besar sekaligus tantangan serius bagi industri nasional. Pasalnya, waktu persiapan menuju target pemberlakuan pada 2027 relatif singkat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kesepakatan yang telah ditandatangani pada September 2025 itu hanya menyisakan sekitar satu tahun bagi Indonesia untuk berbenah.

“Kita punya waktu persiapan yang pendek di situ letak urgensinya," kata Yusuf ketika dihubungi akhir pekan lalu.

Dia menerangkan, IEU-CEPA memang membuka akses pasar yang sangat luas. Lebih dari 90% produk Indonesia berpotensi masuk ke pasar Uni Eropa dengan tarif 0%. Kondisi ini diyakini dapat menjadi katalis bagi peningkatan ekspor, terutama untuk sektor padat karya.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan jaminan lonjakan ekspor secara otomatis. Dia mencontohkan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa faktor penentu utama justru terletak pada kesiapan industri dan kemampuan integrasi dalam rantai pasok global.

Dalam hal ini, posisi Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan Vietnam. “Angka kenaikan ekspor yang tinggi itu lebih cocok dibaca sebagai potensi maksimal, bukan skenario dasar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti pergeseran hambatan perdagangan dari tarif ke nontarif, terutama terkait penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa. Kebijakan ini berisiko membebani produk-produk berintensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen dengan biaya tambahan yang signifikan.

“CBAM ini bisa menjadi game changer. Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak,” jelasnya.

Dari sisi sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Industri padat karya berpotensi menjadi pemenang karena peningkatan akses pasar dan peluang ekspansi produksi. Sebaliknya, industri yang terdampak CBAM serta sektor yang berhadapan langsung dengan produk impor Eropa menghadapi tekanan besar.

Yusuf menilai, penurunan tarif juga akan meningkatkan daya saing produk impor dari Eropa, khususnya di sektor otomotif, kimia, dan mesin. Kondisi ini berpotensi menekan industri domestik yang belum efisien.

Selain itu, implementasi IEU-CEPA juga mendorong perubahan struktural dalam perekonomian nasional. Aturan asal barang atau rules of origin menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah suatu produk dapat menikmati fasilitas tarif.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” tegas Yusuf.

Di sisi lain, peningkatan kepastian hukum bagi investor Eropa diperkirakan akan menarik lebih banyak investasi. Namun, hal ini juga berimplikasi pada semakin terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam melindungi industri domestik.

Yusuf menekankan bahwa tantangan utama Indonesia saat ini bukan pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Hambatan klasik seperti biaya logistik yang tinggi, perizinan yang berbelit, serta ketidakpastian regulasi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Ini yang menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tuturnya.

Bisnis.com, BATAM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat strategi perluasan investasi dengan membangun konektivitas langsung bersama komunitas pengusaha Indonesia di Eropa.

Dalam agenda business networking di Belanda, Ketua Kadin Kepri Mustava bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda (ASPINA) untuk menjajaki pembentukan pipeline kerja sama investasi, khususnya di sektor industri maritim, manufaktur, dan pengembangan kawasan ekonomi berbasis pelabuhan.

Dalam pertemuan tersebut, Kadin Kepri memaparkan keunggulan Kepulauan Riau sebagai kawasan industri strategis yang berada di jalur pelayaran internasional, didukung ekosistem galangan kapal, manufaktur, serta logistik lintas batas yang terus berkembang.

Mustava menyampaikan bahwa diaspora pengusaha Indonesia di Eropa memiliki nilai strategis sebagai investor, mitra usaha, sekaligus jembatan akses ke pasar global.

“Jejaring diaspora ini dapat berperan sebagai katalis investasi, baik melalui direct investment, joint venture, maupun penguatan rantai pasok industri maritim Kepri,” ujarnya, Jumat (6/2).

Dia menegaskan, pendekatan Kadin Kepri tidak lagi sebatas promosi potensi daerah, melainkan mendorong terbentuknya kerja sama bisnis yang terukur dan berkelanjutan.

“Kami mendorong kolaborasi yang konkret, mulai dari pertukaran informasi pasar, penjajakan proyek galangan kapal dan manufaktur maritim, hingga peluang pengembangan kawasan industri dan logistik,” katanya.

Selain sektor industri, diskusi juga mengangkat peluang investasi di sektor pariwisata bernilai tambah, termasuk pengembangan destinasi khusus bagi pasar Eropa, seperti wisata bahari dan long-stay tourism untuk segmen senior citizen.

Kadin Kepri menilai keterlibatan pengusaha diaspora dapat mempercepat positioning Kepulauan Riau sebagai hub industri maritim dan logistik regional yang terintegrasi dengan jaringan bisnis Eropa.

Ke depan, Kadin Kepri berharap komunikasi yang terbangun dengan komunitas pengusaha Indonesia di Belanda dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama investasi konkret, sekaligus memperkuat peran Kepulauan Riau dalam peta ekonomi maritim nasional dan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajer investasi asal India, EAAA Alternatives, membidik investasi senilai 400 miliar rupee atau sekitar Rp75,18 triliun di sektor energi terbarukan dalam kurun lima tahun mendatang dengan target pengembangan proyek berkapasitas 8 gigawatt (GW).

Perusahaan tersebut juga telah mengamankan komitmen pendanaan senilai US$60 juta dari Bank Investasi Eropa (European Investment Bank/EIB) untuk India Energy Transition Fund, dana investasi yang berfokus pada pembiayaan transisi energi bersih. Dana ini ditargetkan dapat menghimpun sekitar US$300 juta hingga akhir tahun, menurut pernyataan resmi pada Selasa (14/10/2025) yang dikutip dari Reuters.

Hingga kini, dana tersebut telah memperoleh komitmen senilai US$170 juta dari sejumlah keluarga konglomerat di India. CEO EAAA Alternatives, Subahoo Chordia, menyebut bahwa India Energy Transition Fund dapat diperluas hingga US$500 juta jika dibutuhkan, terutama untuk mendukung inisiatif berorientasi iklim, termasuk proyek pembangkit listrik energi terbarukan dan infrastruktur energi bersih.

Chordia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi portofolio proyek potensial, mulai dari proyek dalam tahap pengembangan, ekspansi kapasitas, hingga dukungan bagi perusahaan di sektor solusi energi bersih dan dekarbonisasi.

Ia menambahkan bahwa investasi ekuitas di sektor energi bersih India masih tergolong langka, sehingga peluang pertumbuhannya sangat besar.

Sebagai bagian dari agenda transisi energinya, pemerintah India menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik nonfosil hingga 500 GW pada 2030 atau dua kali lipat dari kapasitas saat ini.

Per Juni 2025, EAAA Alternatives tercatat mengelola aset senilai sekitar US$7,3 miliar. Dana kelolaan ini menjadikannya salah satu manajer investasi alternatif terbesar di India yang aktif di bidang energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan.