Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) memperkirakan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan masih akan meningkat di tengah tingginya suku bunga acuan dan ketatnya persaingan menghimpun dana masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai akan terus memberikan tekanan terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM) hingga akhir tahun.

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kenaikan cost of fund tidak terlepas dari masih tingginya tingkat suku bunga acuan serta imbal hasil instrumen Bank Indonesia, khususnya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang mendorong perbankan menawarkan bunga simpanan lebih kompetitif demi menjaga likuiditas.

"Dengan kenaikan BI Rate saat ini dan juga cukup tingginya rate SRBI, cost of fund pasti akan naik karena bank harus menjaga likuiditas," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/7/2026).

Di sisi lain, Lani menilai tekanan terhadap NIM masih akan berlanjut. Menurutnya, bank tidak dapat serta-merta menaikkan bunga kredit untuk mengimbangi kenaikan biaya dana sehingga ruang margin menjadi semakin terbatas.

"NIM kemungkinan besar tetap tergerus karena kredit tidak bisa langsung naik rate," katanya.

Untuk menjaga struktur pendanaan tetap efisien, CIMB Niaga akan mempertahankan dominasi dana murah atau current account saving account (CASA). Perseroan membidik rasio CASA tetap berada di kisaran 70% hingga akhir tahun.

"CASA ratio kami coba pertahankan di 70-an persen," ujar Lani.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

LPS menyebut penyesuaian tersebut dilakukan sejalan dengan meningkatnya suku bunga pasar simpanan, potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah, serta kompetisi penghimpunan dana yang semakin ketat di industri perbankan.

Selain menaikkan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai ketentuan bunga penjaminan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas bunga simpanan yang dijamin LPS sehingga nasabah dapat menempatkan dananya secara lebih bijak.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) sepanjang tahun ini dinilai mendorong sebagian investor mulai melakukan diversifikasi investasi ke instrumen berdenominasi dollar AS.

PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) mencatat, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dari akhir 2025 hingga pertengahan Juni 2026 mengalami pelemahan sekitar 6 persen.

Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menempatkan dana pada reksa dana lokal berdenominasi dollar AS.

SHUTTERSTOCK/A9 STUDIO Ilustrasi reksa dana, investasi reksa dana. Dividen reksa dana dapat dicairkan tunai atau diinvestasikan ulang jadi modal baru.

Secara industri, dana kelolaan reksa dana dollar AS meningkat sebesar 388 juta dollar AS secara year to date (YTD), atau tumbuh sekitar 13 persen.

Direktur Investasi Sucor AM Dimas Yusuf mengatakan, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh berbagai sentimen global maupun domestik.

Menurut dia, sejumlah faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar antara lain sikap wait and see terhadap pasar negara berkembang, arus keluar dana asing di pasar saham dan obligasi Indonesia, hingga arah kebijakan bank sentral global yang dinilai beberapa pihak masih berpotensi bersikap hawkish.

Dalam jangka panjang, pihaknya memandang investasi pada instrumen berdenominasi dollar AS tetap relevan karena dapat membantu investor meningkatkan diversifikasi portofolio investasinya dari sisi nilai tukar.

"Sehingga ketika salah satu nilai tukar mengalami tekanan, portofolio pada dollar AS berpotensi menjadi penyeimbang risiko," ujar Dimas dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Reksa dana dollar AS dinilai sesuai dengan profil risiko investor

Sucor AM menilai strategi diversifikasi menjadi salah satu pendekatan yang penting di tengah kondisi pasar yang masih dibayangi volatilitas global.

FREEPIK/PVPRODUCTIONS Ilustrasi uang dollar AS.

Untuk investor dengan profil risiko konservatif maupun yang memiliki kebutuhan investasi jangka pendek, perusahaan menilai reksa dana pasar uang berdenominasi dollar AS dapat menjadi pilihan karena menawarkan likuiditas yang relatif tinggi dengan tingkat risiko yang lebih terukur.

Sementara itu, bagi investor dengan profil risiko yang lebih agresif, reksa dana campuran maupun reksa dana saham global dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperoleh potensi pertumbuhan investasi yang lebih optimal.

Dimas mengatakan, volatilitas pasar diperkirakan masih akan membayangi pergerakan berbagai aset global sehingga perusahaan menerapkan strategi pengelolaan investasi secara aktif.

"Ke depannya, volatilitas pasar diperkirakan masih akan membayangi pergerakan aset global. Karena itu, kami menerapkan strategi pengelolaan aktif melalui manajemen durasi, pemilihan underlying asset berkualitas secara selektif, serta menjaga porsi likuiditas yang memadai untuk mengoptimalkan kinerja reksa dana," kata Dimas.

Sucor AM paparkan kinerja reksa dana dollar AS

Strategi pengelolaan aktif tersebut, menurut Sucor AM, tercermin pada kinerja sejumlah produk reksa dana berdenominasi dollar AS yang dikelolanya.

Per 19 Juni 2026, Sucorinvest Global Equity Sharia Fund (SGESU) mencatatkan kinerja year to date sebesar 9,37 persen.

Sementara itu, Sucorinvest Money Market USD (SMMUSD) membukukan kinerja sebesar 1,66 persen pada periode yang sama.

Kedua produk tersebut tersedia melalui sejumlah mitra Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), antara lain BMoney, Makmur, Bibit, Invesnow, Sayakaya, Fides, Bareksa, Trimegah Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trust Sekuritas.

Investor diminta mencermati sejumlah faktor

Meski melihat peluang diversifikasi melalui instrumen berdenominasi dollar AS, Sucor AM menilai investor tetap perlu mencermati berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi pergerakan pasar ke depan.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain arah kebijakan suku bunga acuan di dalam negeri maupun global, dinamika geopolitik, perkembangan data-data ekonomi, hingga implementasi kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal.

Menurut Sucor AM, berbagai faktor tersebut masih akan menjadi penentu utama dinamika pasar sehingga investor perlu mempertimbangkannya dalam menyusun strategi investasi sesuai profil risiko dan tujuan investasinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meningkatkan ekspansi likuiditas melalui operasi moneter menjadi sekitar Rp1.000 triliun pada akhir Juni 2026, naik signifikan dibandingkan sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei.

Adapun, langkah tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan bank sentral saat ini memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dan kecukupan likuiditas di pasar keuangan.

"Dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, Bank Indonesia perlu membuat kebijakan yang sifatnya jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah nilai tukar dan likuiditas," ujar Destry dalam Konferensi Pers Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah Terkait Penguatan Fiskal dan Moneter, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, dari sisi likuiditas, BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen operasi moneter guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga. Salah satu langkah yang ditempuh ialah meningkatkan ekspansi likuiditas secara signifikan sepanjang Juni.

"Untuk likuiditas, Bank Indonesia akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Kalau kita lihat di akhir Mei ekspansi yang kami lakukan sekitar Rp600 triliun, maka di akhir Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun," katanya.

Destry menjelaskan penambahan likuiditas tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing agar tidak mengalami gejolak di tengah volatilitas pasar global.

"Khusus untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," ujarnya.

Selain memperkuat likuiditas, BI juga telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin dalam sebulan terakhir menjadi 5,75%.

Kebijakan tersebut diikuti penyesuaian imbal hasil instrumen moneter BI dan Surat Berharga Negara (SBN), yang turut mendorong masuknya arus modal asing ke pasar keuangan domestik.

Destry menyebut hingga 26 Juni 2026, aliran modal asing ke instrumen SRBI dan SBN telah mencapai sekitar US$9 miliar secara tahun berjalan.

Menurutnya, hal itu mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyebut kebijakan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin dalam sebulan terakhir mulai membuahkan hasil.

Hingga 26 Juni 2026, aliran modal asing (capital inflow) ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) tercatat mencapai sekitar US$9 miliar secara tahun berjalan (year to date).

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan kebijakan pengetatan moneter ditempuh di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Fokus utama bank sentral saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan kondisi likuiditas di pasar keuangan tetap memadai.

"Dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, Bank Indonesia perlu membuat kebijakan yang sifatnya jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini kami berbicara mengenai stabilitas nilai tukar dan likuiditas," ujar Destry dalam Konferensi Pers Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah Terkait Penguatan Fiskal dan Moneter, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, BI telah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin sehingga kini berada di level 5,75%. Kebijakan tersebut diikuti dengan penyesuaian imbal hasil (repricing) pada instrumen moneter Bank Indonesia maupun surat utang pemerintah.

"Yang terjadi kemudian adalah repricing terhadap instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia maupun pemerintah, yaitu SRBI dan SBN. Selama Juni telah terjadi inflow yang cukup signifikan sehingga secara year to date, dari Januari hingga 26 Juni, aliran dana asing yang masuk ke portofolio SRBI dan SBN mencapai sekitar US$9 miliar," katanya.

Destry menilai besarnya arus modal asing tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di tengah gejolak pasar keuangan internasional.

"Itu menunjukkan confidence dari investor offshore yang pada akhirnya juga tercermin pada kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia," ujarnya.

Selain memperkuat daya tarik aset keuangan domestik, BI juga terus menjaga kecukupan likuiditas di pasar melalui berbagai instrumen operasi moneter.

Hingga akhir Juni, bank sentral meningkatkan ekspansi likuiditas menjadi sekitar Rp1.000 triliun, naik dari sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei.

Menurut Destry, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing agar tidak mengalami gejolak di tengah tingginya ketidakpastian global.

"Kami akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Ekspansi likuiditas ditingkatkan agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang maupun pasar valas," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat kebijakan moneter yang tidak biasa sepanjang Mei hingga Juni 2026.

Dalam kurun waktu sebulan, BI menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan total kenaikan kumulatif 100 basis poin (bps), dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen.

Kenaikan pertama sebesar 50 bps terjadi pada RDG Bulanan 19-20 Mei 2026, dilanjutkan kenaikan 25 bps dalam RDG Mingguan 9 Juni 2026 di luar jadwal reguler, dan kenaikan terakhir 25 bps pada RDG 17-18 Juni 2026.

Langkah ini menjadikan periode Mei-Juni 2026 sebagai salah satu fase pengetatan moneter paling agresif dalam dua dekade terakhir, dengan skala kenaikan serupa terakhir tercatat pada 2005.

Prioritas utama kebijakan ini adalah stabilisasi nilai tukar rupiah, yang sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah di kisaran Rp 18.175 per dollar AS pada 8 Juni 2026, sebelum menguat ke kisaran Rp 17.900 per 25 Juni 2026.

Tekanan terhadap rupiah bersumber dari kombinasi ketidakpastian geopolitik global, tingginya permintaan valuta asing korporasi domestik, serta arus keluar modal dari pasar ekuitas Indonesia yang mencapai Rp 70,85 triliun sepanjang tahun per 24 Juni 2026

Dinamika kebijakan perlu dicermati

Chief Investment Officer PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur) Stefanus Dennis Winarto mengatakan, di tengah pengetatan moneter ini, pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal senilai Rp 26,34 triliun pada 22 Juni 2026 untuk menopang konsumsi domestik.

Sementara BI mempertahankan suku bunga tinggi untuk menjaga stabilitas rupiah, penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dalam volume besar sebagai instrumen stabilisasi turut memunculkan fenomena crowding out di pasar obligasi jangka pendek yang perlu dicermati investor.

Ia menilai dinamika ini membawa konsekuensi struktural yang perlu dipahami investor.

"Ketika BI menerbitkan SRBI dalam volume besar untuk menstabilkan rupiah, instrumen ini secara tidak langsung meng-crowd out SBN jangka pendek pemerintah. Investor cenderung beralih ke SRBI yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi pada tenor serupa, sehingga yield di segmen jangka pendek ikut terdorong naik. Kondisi ini membentuk siklus yang bersifat reflexive, rupiah melemah, BI menerbitkan lebih banyak SRBI, yield jangka pendek naik, dan permintaan terhadap rupiah semakin tergerus," jelas Stefanus dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

Strategi investasi di tengah suku bunga tinggi

Dalam kondisi suku bunga yang masih tinggi dan ketidakpastian pasar yang belum sepenuhnya mereda, Stefanus menjelaskan, pendekatan investasi yang selektif dan terukur semakin relevan untuk dipertimbangkan.

"Yield SBN tenor 10 tahun yang berada di kisaran 7,2 persen saat ini jauh lebih tinggi dibanding level awal tahun sebesar 6,09 persen. Meskipun telah turun dari puncaknya di 7,5 persen pada 9 Juni 2026, level tersebut masih mencerminkan premi risiko yang cukup signifikan dan membuka peluang menarik bagi investor yang ingin masuk ke instrumen pendapatan tetap," ujar Stefanus.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan pengelolaan yang lebih aktif dalam menavigasi

kondisi pasar saat ini.

"Di kondisi pasar obligasi yang volatile seperti saat ini, reksa dana pendapatan tetap (RDPT) dengan pengelolaan yang lebih aktif seperti Insight Elite Fund berpotensi lebih optimal karena manajer investasi dapat merespons perubahan yield secara lebih fleksibel dan memanfaatkan peluang yang muncul," ungkap dia.

Bagi investor yang mengutamakan likuiditas, ia bilang, reksa dana pasar uang (RDPU) tetap relevan sebagai instrumen penempatan dana sambil mencermati perkembangan kondisi makro lebih lanjut.

"Dalam kondisi seperti ini, disiplin dalam pengelolaan risiko dan konsistensi strategi investasi tetap menjadi kunci," ucap dia.

Inflow asing mengalir ke instrumen moneter

Sebagai informasi, respons pasar terhadap kenaikan suku bunga terlihat cukup cepat.

Kepemilikan asing pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) meningkat dari Rp 114,05 triliun pada Desember 2025 menjadi Rp 238,09 triliun per 15 Juni 2026, atau naik Rp 124,04 triliun sepanjang tahun.

Khusus sejak akhir Mei hingga 15 Juni, kepemilikan asing di SRBI bertambah Rp 21,61 triliun dalam kurang dari dua pekan, dengan imbal hasil SRBI pada lelang 24 Juni 2026 tercatat di 7,36 persen untuk tenor 6 bulan, 7,54 persen untuk tenor 9 bulan, dan 7,70 persen untuk tenor 12 bulan.

Efek serupa juga terlihat pada pasar obligasi pemerintah.

Sebelum serangkaian rate hike, outflow asing di pasar SBN tercatat Rp 11,36 triliun sepanjang tahun per 19 Mei 2026.

Pasca kenaikan suku bunga, angka tersebut menyusut menjadi Rp 4,35 triliun sepanjang tahun per 22 Juni 2026.

Sementara itu, yield SBN tenor 10 tahun per 24 Juni tercatat di 7,24 persen, naik dari 6,09 persen pada awal tahun.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga yang agresif turut membentuk pola tidak biasa pada yield curve, yield SUN tenor 1 tahun di 7,17 persen justru melampaui tenor 2 tahun di 7,12 persen dan tenor 3 tahun di 7,09 persen, sebelum kembali naik ke 7,24 persen pada tenor 10 tahun.

Hal ini mencerminkan besarnya tekanan kebijakan moneter pada instrumen jangka pendek.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai menarik kembali dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang selama ini ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan tersebut menandai berakhirnya skema penempatan dana pemerintah yang telah berjalan sejak September 2025 untuk menopang likuiditas perbankan.

Penarikan dana dilakukan di tengah perubahan arah kebijakan. Bank Indonesia (BI) kini memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam kondisi tersebut, pengelolaan likuiditas kembali menjadi fokus bank sentral.

Pemerintah memastikan penarikan dana dilakukan secara bertahap dengan total mencapai Rp300 triliun. Pada saat yang sama, cadangan devisa Indonesia terus menyusut menjadi US$144,9 miliar pada Mei 2026, sementara outstanding SRBI melonjak hingga Rp1.021,13 triliun pada pertengahan Juni 2026.

Perubahan kondisi itu berbeda dengan saat dana SAL pertama kali ditempatkan di Himbara. Ketika itu, likuiditas perbankan sedang dilonggarkan untuk mendorong penyaluran kredit dan mendukung pemulihan ekonomi.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Perubahan suku bunga acuan BI Rate menjadi salah satu faktor yang selalu diperhatikan industri asuransi dalam menyusun strategi investasi.

Kenaikan suku bunga dapat membuka peluang pada sejumlah instrumen investasi, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru karena kondisi pasar keuangan yang berubah.

Bagi perusahaan asuransi, pengelolaan investasi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan keuangan.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi suku bunga, suku bunga acuan, BI Rate.

Dana yang dihimpun dari premi tidak hanya disiapkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis, tetapi juga ditempatkan pada berbagai instrumen investasi untuk menghasilkan imbal hasil.

Karena itu, setiap perubahan kebijakan moneter, termasuk kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi strategi penempatan aset perusahaan asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai dampak kenaikan BI Rate terhadap industri asuransi tidak dapat dilihat hanya dari sisi perubahan tingkat bunga semata.

Kinerja investasi perusahaan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, mulai dari kondisi pasar keuangan, pergerakan harga aset, hingga karakteristik portofolio investasi masing-masing perusahaan.

Di tengah dinamika tersebut, regulator menilai industri masih mampu menjaga kinerja investasinya.

Namun, perusahaan tetap dituntut menjaga keseimbangan antara mengejar hasil investasi dengan penerapan prinsip kehati-hatian agar kemampuan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tetap terjaga.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (27/6/2023)

Kenaikan BI Rate berpengaruh terhadap strategi investasi

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, kenaikan BI Rate pada prinsipnya memang dapat memengaruhi strategi investasi industri asuransi.

Menurut dia, pengaruh tersebut terutama terlihat pada instrumen pendapatan tetap maupun instrumen pasar uang yang selama ini menjadi bagian dari portofolio investasi perusahaan asuransi.

"Kenaikan BI Rate pada prinsipnya dapat memengaruhi strategi investasi industri asuransi, khususnya pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang," kata Ogi dalam jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, ditulis pada Kamis (25/6/2026).

Meski demikian, Ogi menegaskan dampak kenaikan suku bunga tidak dapat dinilai secara parsial.

Menurut dia, selain dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, hasil investasi perusahaan juga bergantung pada kondisi pasar keuangan secara keseluruhan, pergerakan harga aset, hingga komposisi portofolio investasi yang dimiliki masing-masing perusahaan.

"Namun demikian, dampaknya perlu dilihat secara menyeluruh karena selain dipengaruhi oleh suku bunga, kinerja investasi juga dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan, pergerakan harga aset, dan karakteristik portofolio masing-masing perusahaan," ujarnya.

Dengan demikian, respons setiap perusahaan asuransi terhadap perubahan BI Rate dapat berbeda-beda, bergantung pada strategi investasi dan profil risiko yang dimiliki.

Stabilitas yield SBN dinilai menopang kinerja investasi

OJK juga menilai kondisi pasar obligasi pemerintah masih memberikan dukungan terhadap kinerja investasi industri asuransi.

Dok. Shutterstock/ Monster Ztudio Ilustrasi asuransi kesehatan

Menurut Ogi, meskipun terjadi kenaikan BI Rate, stabilitas imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap terjaga menjadi salah satu faktor yang membantu mempertahankan kinerja investasi perusahaan.

"Meskipun terjadi kenaikan BI Rate, stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap terjaga turut membantu menjaga kinerja investasi industri," kata dia.

Di sisi lain, kondisi pasar saham masih menghadapi tantangan.

Ogi mengatakan, volatilitas di pasar saham masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari perkembangan global maupun kondisi domestik.

"Di sisi lain, pasar saham masih menghadapi volatilitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor global maupun domestik," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat perusahaan asuransi perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan komposisi portofolio investasinya agar tetap sesuai dengan profil risiko masing-masing.

Penempatan investasi disesuaikan profil perusahaan

OJK menegaskan keputusan mengenai penempatan investasi tetap menjadi kewenangan masing-masing perusahaan asuransi.

Menurut Ogi, setiap perusahaan memiliki karakteristik bisnis, profil liabilitas, serta produk yang berbeda sehingga strategi investasinya juga tidak dapat diseragamkan.

"Pada dasarnya, keputusan penempatan investasi merupakan kewenangan masing-masing perusahaan sesuai profil liabilitas, karakteristik produk, dan manajemen risikonya," tutur Ogi.

Artinya, perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menentukan instrumen investasi yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan pengelolaan aset dan kewajiban mereka.

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Meski demikian, OJK tetap melakukan pengawasan terhadap pengelolaan investasi yang dilakukan perusahaan asuransi.

Pengawasan tersebut dilakukan agar seluruh perusahaan menerapkan tata kelola investasi yang baik, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta menjaga prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan investasi.

"OJK terus melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan menerapkan tata kelola investasi yang baik, mematuhi ketentuan mengenai batasan penempatan investasi, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian agar ketahanan keuangan dan kemampuan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tetap terjaga," ujar Ogi.

Dengan pendekatan tersebut, regulator berharap pengelolaan investasi industri tetap berada dalam koridor manajemen risiko yang memadai.

Kinerja investasi asuransi umum masih positif

Di tengah kondisi pasar keuangan yang dinamis, OJK mencatat kinerja investasi industri asuransi umum masih menunjukkan perkembangan positif hingga April 2026.

Berdasarkan data posisi April 2026, investment yield pada industri asuransi umum konvensional mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.

Ogi mengatakan, investment yield asuransi umum konvensional pada April 2026 tercatat sebesar 0,55 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi Maret 2026 yang sebesar 0,27 persen.

"Berdasarkan data posisi April 2026, kinerja investasi industri asuransi umum masih menunjukkan hasil yang positif. Pada asuransi umum konvensional, investment yield tercatat sebesar 0,55 persen, meningkat dibandingkan 0,27 persen pada Maret 2026," terang Ogi.

Peningkatan juga terjadi pada industri asuransi umum syariah.

Menurut OJK, investment yield asuransi umum syariah mencapai 0,44 persen pada April 2026.

Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,36 persen.

SHUTTERSTOCK/REDPIXEL.PL Ilustrasi asuransi.

"Sementara itu, asuransi umum syariah mencatat investment yield sebesar 0,44 persen, juga meningkat dari 0,36 persen pada bulan sebelumnya," ujar Ogi.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa di tengah dinamika pasar, industri masih mampu mempertahankan kinerja investasi yang positif.

"Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri masih mampu menjaga kinerja investasinya di tengah kondisi pasar yang dinamis," kata dia.

Menjaga profitabilitas di tengah volatilitas pasar

Meski kinerja investasi masih bertumbuh, OJK menilai industri asuransi tetap menghadapi sejumlah tantangan hingga akhir tahun.

Menurut Ogi, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara upaya mengoptimalkan hasil investasi dengan pengelolaan risiko yang memadai.

Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat pasar keuangan masih bergerak dinamis seiring berbagai perkembangan ekonomi.

"Ke depan, tantangan utama industri adalah menjaga keseimbangan antara optimalisasi hasil investasi dan pengelolaan risiko, khususnya di tengah volatilitas pasar keuangan, dinamika ekonomi global, dan perubahan suku bunga," papar Ogi.

Perubahan suku bunga, perkembangan ekonomi global, hingga fluktuasi pasar keuangan menjadi faktor yang harus terus diperhatikan oleh perusahaan asuransi dalam mengelola aset investasinya.

Di tengah kondisi tersebut, OJK menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko di seluruh perusahaan asuransi.

Selain itu, kualitas aset investasi juga dinilai menjadi aspek penting yang harus dijaga agar kondisi keuangan perusahaan tetap sehat.

"Oleh karena itu, OJK terus mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko dan menjaga kualitas aset investasi agar kinerja industri tetap sehat dan berkelanjutan," sebut Ogi.

Dengan demikian, strategi investasi perusahaan asuransi tidak hanya diarahkan untuk mengejar imbal hasil, tetapi juga memastikan keberlangsungan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis di tengah perubahan kondisi pasar keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) memproyeksikan laju pertumbuhan industri properti nasional berisiko mengalami perlambatan di tengah kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) yang saat ini di level 5,75%.

Direktur CTRA, Harun Hajadi menjelaskan pengetatan kebijakan moneter tersebut bakal memicu transmisi kenaikan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) di tingkat perbankan.

”Memang suku bunga acuan sudah naik, dan kita monitor terus. Jika bunga KPR ikut dinaikkan juga, pasti akan mengakibatkan negatif untuk industri properti,” kata Harun kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Harun menjelaskan bahwa indikasi penurunan grafik penjualan sebenarnya sudah mulai terjadi sejak tahun lalu. Namun, pihaknya melihat fenomena penyusutan pasar tersebut lebih disebabkan oleh faktor perputaran siklus bisnis tahunan.

Harun merinci, sektor real estat domestik sebelumnya telah menikmati siklus positif selama beberapa tahun berturut-turut. Periode lonjakan pasar tersebut terjadi secara berkesinambungan sepanjang tahun 2022, 2023, hingga akhir 2024.

“Sejak tahun lalu properti sudah melambat, menurut saya karena cycle. Properti pada 2022, 2023, 2024 sangat booming dan kelihatannya 2025 cycle melambat,” ujarnya.

Sementara mengacu pada laporan perseroan, CTRA tercatat membukukan marketing sales sebesar Rp2,4 triliun pada Kuartal I/2026. Posisinya mencapai 26% dari target yang ditetapkan.

Kendati demikian, capaian marketing sales tersebut tercatat menurun 23% secara tahunan (year-on-year/yoy). Di mana, pada periode yang sama pada periode sebelumnya CTRA membukukan marketing sales sebesar Rp3,1 triliun.

Berdasarkan jenis pembayarannya, capaian marketing sales tersebut masih didominasi oleh porsi KPR mencapai 72%, disusul pembayaran secara tunai 19% dan tunai bertahap sebesar 9%.

Seiring dengan tingginya portofolio pembayaran konsumen yang masih bergantung pada skema KPR, maka penjualan unit akan sangat sensitif terhadap laju pergerakan suku bunga.

“Meningkatnya proporsi KPR seiring dengan keterjangkauan KPR dan tingginya pembeli end user,” pungkas manajemen CTRA dalam Keterbukaan Informasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026. Dengan demikian, BI telah menaikkan BI Rate secara kumulatif 100 bps dalam satu bulan terakhir, sebagai upayaall outbank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50 persen,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG Juni 2026 yang digelar secara daring, Kamis (18/6/2026).

Keputusan tersebut sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas (pro-stability) untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global. Terutama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkahpre-emptiveuntuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (pro-growth). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran juga tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpendapat kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate dapat memengaruhi strategi investasi industri asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pengaruh itu khususnya terjadi pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang.

“Namun demikian, dampaknya perlu dilihat secara menyeluruh karena selain dipengaruhi oleh suku bunga, kinerja investasi juga dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan, pergerakan harga aset, dan karakteristik portofolio masing-masing perusahaan,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, Selasa (23/6/2026).

Ogi melanjutkan bahwa meskipun terjadi kenaikan BI Rate, stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap terjaga turut membantu menjaga kinerja investasi industri.

“Di sisi lain, pasar saham masih menghadapi volatilitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor global maupun domestik,” sebutnya.

Dia menekankan, pada dasarnya keputusan penempatan investasi merupakan kewenangan masing-masing perusahaan karena sesuai dengan profil liabilitas, karakteristik produk, dan manajemen risikonya.

OJK, imbuh Ogi, terus melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan menerapkan tata kelola investasi yang baik dan mematuhi ketentuan mengenai batasan penempatan investasi.

“Serta mengedepankan prinsip kehati-hatian agar ketahanan keuangan dan kemampuan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tetap terjaga,” tegasnya.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan hal itu dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global.

"Serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," lanjutnya saat mengumumkan Hasil RDG pada Kamis (18/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) memproyeksikan adanya perlambatan penjualan seiring dengan keputusan Bank Indonesia mengerek suku bunga acuan (BI Rate) ke level 5,75% pada Juni 2026.

Direktur MTLA, Olivia Surodjo menjelaskan bahwa kondisi perlambatan itu terjadi seiring dengan mayoritas pembelian unit MTLA masih didominasi oleh Kredit Pembelian Rumah (KPR).

“Mayoritas konsumen MTLA masih didominasi oleh KPR, hingga April 2026 pembelian menggunakan KPR lebih dari 80% sisanya pembayaran tunai, maupun cicilan bertahap,” kata Olivia kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Kendati demikian, Olivia menekankan penjualan unit pada semester II tetap memiliki peluang besar, khususnya bagi pasar rumah pertama (firts home buyer). Hal itu didukung oleh insentif bebas pajak (PPN DTP) yang masih digulirkan pemerintah.

Selain itu, kenaikan suku bunga KPR juga diproyeksi masih akan terjadi pada tiga hingga 6 bulan mendatang. Dengan demikian, penjualan dipastikan masih dalam level stabil.

“MTLA melihat prospek sektor properti semester II masih ada peluang untuk first home buyer didukung insentif PPNDTP. Walaupun kami melihat ada sedikit perlambatan tetapi kami berharap tidak terlalu signifikan dampaknya ke penjualan,” imbuhnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2026.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%," ujar Perry.

Sejalan dengan itu, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility sebesar 25 basis poin menjadi masing-masing 4,75% dan 6,5%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menekankan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75% belum mengubah arah strategi pendanaan perusahaan.

Corporate Secretary BRI Finance, Aditia Fakhri Ramadhani mengatakan justru kenaikan BI Rate mendorong perusahaan untuk lebih selektif dan efisien dalam pengelolaan pendanaan. Pasalnya, hal itu menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menyusun strategi pendanaan perusahaan.

“Di tengah kondisi suku bunga yang lebih tinggi, BRI Finance terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menjaga struktur pendanaan yang optimal, memperkuat likuiditas, serta melakukan diversifikasi sumber pendanaan agar biaya dana tetap kompetitif dan risiko dapat dikelola dengan baik,” katanya kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia meneruskan, BRI Finance terus mempertimbangkan alternatif pendanaan, baik melalui pinjaman perbankan maupun pasar modal. Pemilihan sumber pendanaan akan disesuaikan dengan kondisi pasar, biaya dana, profil jatuh tempo, serta kebutuhan likuiditas perusahaan.

“Saat ini, pinjaman perbankan masih menjadi salah satu sumber pendanaan utama karena menawarkan fleksibilitas yang baik dan hubungan yang kuat dengan para mitra perbankan,” beber Aditia.

Kendati demikian, lanjutnya, BRI Finance tetap terbuka untuk memanfaatkan instrumen obligasi apabila kondisi pasar dinilai mendukung dan dapat memberikan struktur biaya yang lebih optimal.

Di sisi lain, Aditia mengatakan kenaikan BI Rate tentunya membuat perusahaan semakin disiplin dalam mengelola pertumbuhan dan kualitas aset. Namun, hal itu tidak mengurangi komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Strategi ekspansi dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip manajemen risiko yang prudent serta fokus pada segmen pembiayaan yang memiliki kualitas baik dan potensi pertumbuhan yang positif,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut mengungkapkan saat ini BRI Finance tetap fokus pada pembiayaan konsumer dan komersial, termasuk segmen yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem BRI Group.