KETUA Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal dan tahun baru (Nataru) 2025/2026 Erika Retnowati mengatakan terdapat kebocoran pipa gas di Sumatera. Pipa yang bocor menyalurkan gas dari Provinsi Riau menuju Aceh hingga Medan.

"Terdapat kebocoran pipa gas pada tanggal 2 Januari yang saat ini tengah diperbaiki dan diharapkan bisa dapat segera beroperasi pada tanggal 7 Januari 2026," katanya saat konferensi pers di kantor BPH Migas pada Senin, 5 Januari 2026.

Kebocoran tersebut terdapat di ruas dari Grissik, Jambi, hingga ke Duri, Riau. Dalam pemaparan Erika, kebocoran pipa gas itu milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di KP 222 Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Dalam penyaluran gas bumi selama periode Nataru, hambatan yang dihadapi adalah berupa pemulihan pasca bencana. Meski demikian, penyaluran gas bumi secara umum naik 4,3 persen dibandingkan pada saat periode Nataru sebelumnya. Subholding gas Pertamina menyalurkan gas bumi kepada 3.334 pelanggan komersial industri, 821 ribu pelanggan rumah tangga, dan sejumlah pembangkit listrik yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero).

Penyaluran niaga gas rata-rata periode Nataru 2025/2026 sebesar 867 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) atau naik 4,3 persen dibandingkan Nataru 2024/2025. Volume terendah tercatat pada 1 Januari 2026 sebesar 635 BBUTD, dan volume tertinggi pada 23 Desember 2025 sebesar 960 BBTUD, dan penyaluran niaga gas pada 25 Desember 2025 sebesar 740 BBTU.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, PT TGI menyuplai gas untuk pembangkit listrik di wilayah-wilayah Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Kebocoran pipa gas ini akan berdampak pada produksi minyak nasional.

"Banyak mesin-mesin pompa angguk di sana yang dibangkitkan dengan listrik dan gasnya dari pipa ini," tutur Sulaeman.

Dia akan meninjau langsung dampak kebocoran pipa gas dari perusahaan tersebut. Apalagi sebelumnya terjadi ledakan yang menyebabkan 10 orang terluka. Ledakan gas juga menghancurkan bangunan dan kendaraan yang berada dekat dengan lokasi kejadian.

PEMERINTAH memperpanjang kebijakan keringanan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana Sumatera dalam rangka menjaga akses energi masyarakat di tengah pemulihan pascabencana dan cuaca ekstrem.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan perpanjangan keringanan untuk ketiga kalinya ini mencakup jenis minyak solar dan Pertalite, yang dapat dilayani dengan sistem manual atau tanpa barcode, di wilayah terdampak bencana agar mempercepat pemulihan tanggap daruratnya.

"Perpanjangan keringanan yang ketiga kalinya ini merupakan bukti kesungguhan pemerintah menjaga akses energi bagi masyarakat dan mendukung pemulihan, terutama yang saat ini membutuhkan BBM di wilayah Sumatera, khususnya Aceh dan Sumatera Barat," ungkapnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Kebutuhan BBM tersebut diperuntukkan bagi kendaraan dinas pemerintah, kendaraan berat, serta kendaraan pengangkut logistik bencana, dan genset untuk penerangan umum di wilayah bencana guna memastikan proses pemulihan tanggap darurat dan distribusi bantuan berjalan lancar.

Untuk Provinsi Aceh, tanggap darurat pertama sejak 28 November hingga 11 Desember dan perpanjangan tanggap darurat kedua adalah 12 Desember 2025 sampai 25 Desember 2025.

Saat ini, masa tanggap darurat bencana ketiga berlaku mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.

"Hasil monitoring BPH Migas, keringanan pembelian solar dan Pertalite berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat terkena bencana serta upaya-upaya pemulihan pascabencana," ucapnya.

Sementara di Provinsi Sumatera Barat, perpanjangan masa tanggap darurat untuk Kabupaten Agam berlaku sejak 23 Desember 2025 sampai dengan 5 Januari 2026, sesuai Keputusan Bupati Agam.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan pembelian kebutuhan minyak solar untuk pengoperasian alat berat dan kendaraan operasional dalam rangka penanganan bencana (tanggap darurat) di wilayah terdampak bencana di Agam selama perpanjangan masa status tanggap darurat sejak 23 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026 sesuai Keputusan Bupati Agam," tambah Wahyudi.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pasaman Barat juga dapat melakukan pembelian kebutuhan minyak solar untuk pengoperasian alat berat dan kendaraan operasional dalam rangka penanganan bencana tanggap darurat.

"Sesuai Keputusan Bupati Tanah Datar, perpanjangan masa darurat bencana mulai 23 Desember 2025 sampai dengan 27 Desember 2025. Untuk wilayah Kabupaten Pasaman Barat, perpanjangan berlaku sejak 23 Desember 2025 sampai dengan 29 Desember 2025," jelas Wahyudi.

Pelaksanaannya dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha pelaksana penugasan, yang terus berupaya semaksimal mungkin untuk melayani ketersediaan BBM di wilayah tanggap darurat bencana.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau tetap membeli BBM sesuai kebutuhan.

"Masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan BBM. Belilah BBM sesuai kebutuhan agar kondisi pemenuhan energi di wilayah terdampak bencana berjalan dengan baik dan pemulihan berjalan lancar," kata Wahyudi.

KEPALA Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengklaim pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Timur dalam kondisi aman untuk melayani kebutuhan masyarakat selama libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru.

Hal ini didasarkan dari pemantauan di lapangan yang menunjukkan stok avtur, solar subsidi, Pertalite, serta BBM umum seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dex Lite tersedia dengan cukup. Stok bahan bakar tersebut dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga awal 2026.

Selain itu, ketersediaan BBM juga telah memenuhi ketentuan ketahanan hari pasokan, dengan penyaluran yang terus dijaga agar masyarakat dapat memperoleh BBM dengan mudah di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Saat ini fokus Pertamina untuk menjaga stok penyaluran ke penyalur atau SPBU agar kegiatan masyarakat tidak terganggu," ujar Wahyudi dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Khusus untuk avtur, Wahyudi menyatakan stok dijaga untuk kurang lebih enam hari dan terus dilakukan suplai dari Integrated Terminal (IT) Perak Surabaya secara kontinu selama dua hari sekali. "Insyallah tidak ada kendala terkait suplai avtur," ujarnya.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyatakan kenaikan kebutuhan BBM terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, seiring kondisi cuaca yang kurang bersahabat. "Kita melihat cuaca cukup ekstrem terjadi di beberapa tempat dan cukup merata, sehingga kita juga harus mengantisipasi, khususnya di wilayah-wilayah remote area (terpencil)."

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi aman selama libur Nataru. Dia mengatakan semua stok di atas cadangan minimum nasional atau cukup untuk lebih dari tujuh hari.

“Saudara-saudara kita yang mau Natal jangan ada pikiran tentang stok BBM, insyaallah semua aman,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM pada Jumat, 19 Desember 2025.

Dalam pemaparannya, bensin subsidi dengan Research Octane Number (RON) 90 tersedia 1.567.490 kiloliter atau cukup untuk 19 hari. Kemudian nonsubsidi dengan RON 92 tersedia 664.108 kiloliter atau cukup untuk 23 hari, serta RON 95 tersedia 78.313 kiloliter atau cukup untuk 31 hari.

BADAN Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) meningkat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Kenaikan diperkirakan terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa liburan akhir tahun.

Ketua Posko Nataru Kementerian ESDM Erika Retnowati menyebut penyaluran BBM jenis bensin atau gasoline diproyeksikan naik sekitar 3,2 persen dibandingkan rata-rata konsumsi harian normal. Peningkatan ini terutama dipicu oleh lonjakan perjalanan darat selama periode liburan.

“Selama masa posko, permintaan gasoline diperkirakan meningkat sekitar 3,2 persen dari kondisi normal,” ujar Erika dalam konferensi pers di kantor BPH Migas, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Untuk memastikan pasokan tetap aman, BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga menyiagakan berbagai fasilitas penyaluran BBM. Fasilitas tersebut meliputi 125 terminal BBM, 7.885 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta 72 depot pengisian pesawat udara (DPPU).

Erika mengatakan tambahan sarana juga disiapkan di wilayah dengan potensi lonjakan permintaan tinggi. Dengan kesiapan tersebut, Erika memastikan ketahanan stok BBM nasional selama periode Nataru berada pada level aman.

"Rata-rata ketahanan pasokan diperkirakan mencapai sekitar 20 hari," ucapnya.

Sementara itu, kata Erika, konsumsi BBM jenis solar atau gasoil diproyeksikan mengalami penurunan. BPH Migas memperkirakan penyaluran solar turun sekitar 7,6 persen dibandingkan konsumsi harian normal.

Selain BBM, permintaan energi lainnya juga diperkirakan meningkat. Penyaluran LPG diproyeksikan naik sekitar 7,2 persen dibandingkan kondisi normal. Permintaan avtur diperkirakan tumbuh 5,2 persen, sejalan dengan meningkatnya aktivitas penerbangan. Adapun konsumsi minyak tanah atau kerosin diperkirakan naik sekitar 4,3 persen.

BPH Migas mengawal pemulihan stok dan distribusi BBM di wilayah yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk percepatan pemulihan energi di kawasan terdampak.Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho berharap suplai BBM bisa pulih agar aktivitas warga kembali normal. “Kami bersama Pertamina dan Elnusa Petrofin melakukan pemulihan distribusi di seluruh SPBU terdampak,” kata Fathul dalam keterangan tertulis saat meninjau sejumlah SPBU di Aceh, Senin, 1 Desember 2025.Menurut Fathul, saat ini suplai alternatif telah dijalankan di titik yang akses jalannya masih bisa dilewati. Untuk menjaga keamanan pasokan, ia meminta masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan agar proses normalisasi lebih cepat.Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sumatra Bagian Utara Sunardi menyebut stok BBM di Sumatera Barat saat ini dalam kondisi aman. Adapun kendala utama distribusi untuk daerah ini berasal dari hambatan akses akibat longsor dan banjir. Adapun di Sumatera Utara, sejumlah wilayah kini mengandalkan alih suplai BBM karena jalur utama terputus. “Untuk Padang Sidempuan dan Tarutung, suplai dialihkan dari Dumai. Empat mobil tangki Pertalite dan satu mobil tangki Solar sudah berangkat,” ujar Sunardi. Ia memastikan pengiriman akan dilakukan terus hingga jalur transportasi normal kembali. Sementara itu, suplai untuk Tarutung kini dibantu dari Pematang Siantar. "Di Medan, kondisi berangsur pulih dan antrean mulai terurai," kata diaSementara itu, suplai untuk Bireun dialihkan dari depot Krueng Raya karena jembatan Kuta Blang terputus. Sebanyak 12 mobil tangki telah dikirim untuk memastikan suplai ke seluruh SPBU. "Kami juga menambah enam mobil tangki di hari berikutnya,” ujarnya.

BADAN Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan merevisi aturan tentang penyaluran BBM bersubsidi jenis pertalite agar lebih tepat sasaran. Adapun regulasi yang akan direvisi yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menuturkan perubahan regulasi ini masuk dalam program prioritas pengurus BPH Migas periode 2025–2029. Ia mengatakan revisi itu menjadi prioritas setelah banyak masukan mengenai distribusi Pertalite yang belum terkontrol dengan baik.

“Khusus JBKP, memang belum masuk di dalam tata kelola regulasi Perpres 191 Tahun 2024. Intinya BPH Migas setelah menyiapkan revisi Perpres 191, itu memasukkan dan melakukan harmonisasi sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat di Komisi XII DPR, Senin, 24 November 2025.

Ia mengatakan, dalam aturan saat ini, pertalite merupakan jenis BBM khusus penugasan (JBKP). Produk ini tidak disubsidi penuh tetapi mendapatkan kompensasi harga.

Pemerintah, ia melanjutkan, menetapkan harganya sehingga tidak bergerak mengikuti harga minyak dunia. Namun, kelompok penerimanya belum terdefinisi jelas sehingga penyaluran kerap tidak tepat sasaran.

Menurut Wahyudi, revisi Perpres 191 akan menambahkan aturan tata kelola Pertalite, termasuk harmonisasi dengan kebutuhan masyarakat serta sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyaluran yang tidak sesuai.