Industri pariwisata Amerika Serikat belum merasakan lonjakan pengunjung yang diharapkan dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Tingginya harga tiket pertandingan, mahalnya biaya perjalanan, serta kendala visa membuat permintaan hotel dan penerbangan menuju kota-kota tuan rumah masih lemah.

Mengutip Reuters, Jumat (12/6), sejumlah hotel bahkan terpaksa menurunkan tarif kamar karena jumlah suporter yang datang lebih sedikit dari perkiraan.

Begitu juga dengan tiket pesawat. Menurut data perusahaan analisis penerbangan Cirium, pemesanan penerbangan dari Eropa ke sebagian besar kota tuan rumah pada Juni-Juli tercatat turun rata-rata 3,8 persen dibandingkan tahun lalu.

Penurunan lebih tajam terjadi untuk penerbangan menuju New York, lokasi final Piala Dunia pada 19 Juli, yang anjlok 15,8 persen secara tahunan.

CEO Hotel Association of New York City Vijay Dandapani mengatakan kondisi tersebut jauh di bawah ekspektasi pelaku industri.

"Secara keseluruhan ini mengecewakan," katanya.

[Gambas:Youtube]

Asosiasi hotel New York memangkas proyeksi pendapatan kamar yang terkait dengan Piala Dunia hingga 60 persen menjadi sekitar US$60 juta atau sekitar Rp1,07 triliun (asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS).

Sebelumnya, FIFA memperkirakan sekitar 1,2 juta suporter akan datang ke New York selama turnamen berlangsung, namun asosiasi hotel setempat kini hanya memperkirakan sekitar 500 ribu pengunjung.

Data perusahaan analisis CoStar menunjukkan tingkat pemesanan hotel di seluruh kota tuan rumah hanya naik 0,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rendahnya permintaan juga mendorong sejumlah hotel memangkas harga.

New York Hilton Midtown, hotel terbesar di New York, disebut memangkas tarif kamar selama turnamen hingga setengah dari harga yang ditawarkan pada Desember lalu menjadi sekitar US$415 atau sekitar Rp7,42 juta per malam.

Analis menilai tingginya biaya menjadi penyebab utama lesunya minat suporter. Selain harga tiket pesawat dan hotel, harga tiket pertandingan juga melonjak setelah FIFA menerapkan harga dinamis dan membolehkan penjualan kembali tiket tanpa batas harga.

Menurut TicketData, harga tiket termurah di kota-kota tuan rumah seperti New York dan Miami kini mendekati US$1.000 atau setara Rp17,9 juta per lembar.Selain faktor biaya, suporter internasional juga menghadapi kendala visa dan kompleksitas perjalanan karena pertandingan digelar di 16 kota yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Di tengah lemahnya permintaan hotel dan penerbangan, sektor penyewaan rumah jangka pendek justru mencatat kinerja lebih baik. Airbnb menyebut Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi ajang terbesar dalam sejarah perusahaan tersebut, didorong oleh wisatawan yang mencari alternatif akomodasi dengan biaya lebih murah.

Jakarta (ANTARA) - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) membukukan laba bersih senilai Rp502,74 miliar pada 2025, atau tumbuh 49,6 persen year on year (yoy) dibandingkan senilai Rp336,04 miliar pada 2024.

Laba bersih perseroan ditopang oleh pendapatan bersih yang tercatat senilai Rp3,74 triliun pada 2025, atau menurun 3,28 persen (yoy) dibandingkan capaian pada 2024.

“Kami bersyukur di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, perseroan mampu mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025,” ujar Direktur Keuangan BNBR Roy Hendrajanto M. Sakti kepada awak media seusai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Jumat.

Pendapatan bersih perseroan dikontribusikan dari PT Bakrie Metal Industries (BMI) Group sebesar Rp2,18 triliun, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) Group sebesar Rp 1,08 triliun, serta PT Bakrie Indo Infrastructure (BIIN) Group sebesar Rp 464,21 miliar.

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) Group mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,08 triliun, atau tumbuh 8,5 persen (yoy) dibandingkan sebesar Rp1,00 triliun pada 2024. Kenaikan berasal dari pendapatan VKTR Holding, VKTS, dan BA Group.

Sementara itu, PT Bakrie Indo Infrastructure (BIIN) Group mencatatkan pendapatan sebesar Rp464,21 miliar, atau tumbuh 41,6 persen (yoy) dibandingkan sebesar Rp327,93 miliar pada 2024.

Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari kontribusi pendapatan PT Multi Kontrol Nusantara (MKN) Group, PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT), PT Helio Synar Energy, serta dukungan portofolio infrastruktur lainnya termasuk jaringan pipanisasi sebagai infrastruktur strategis untuk transportasi minyak dan gas.

Sementara itu, anak perusahaan BNBR di industri pipa baja, yaitu PT Bakrie Pipe Industries (BPI), membukukan pendapatan sebesar Rp1,76 triliun pada 2025, atau menurun 22,8 persen (yoy) dibandingkan sebesar Rp2,29 triliun pada 2024.

Kemudian, anak perusahaan lainnya yaitu PT Southeast Asia Pipe Industries (SEAPI) mencatatkan pendapatan Rp194,54 miliar, atau tumbuh 28,1 persen (yoy) dibandingkan tahun sebesar Rp151,88 miliar pada 2024. Kenaikan pendapatan SEAPI ini berasal dari sektor non oil & gas dan sektor oil & gas.

Dari lini industri konstruksi dan EPC, PT Bakrie Construction (BCons) tercatatmembukukan pendapatan sebesar Rp171,58 miliar pada 2025, atau tumbuh 330 persen (yoy) dibandingkan sebesar Rp39,9 miliar pada 2024. Kenaikan pendapatan ini berasal dari proyek yang dijalankan oleh perseroan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Data center yang paling penting adalah, satu, lahan. Yang kedua adalah tentunya listrik

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama & CEO PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) Anindya N. Bakrie mengatakan perseroan membuka peluang untuk melakukan ekspansi ke sektor data center (pusat data), sebagai upaya pengembangan bisnis ke depan.

Bisnis data center berkaitan dengan peran anak perusahaan BNBR yaitu PT Multi Kontrol Nusantara (MKN), yang fokus terhadap sistem integrator, layanan jaringan, infrastruktur serat optik, serta solusi Information Technology (IT) strategis.

“Jadi, kalau kita lihat ada perusahaan namanya MKN. Ini juga perusahaan sudah lama dan berkembang di bidang IT. MKN itu salah satunya juga melihat bahwa infrastruktur IT yang sebelumnya,” ujar Anindya kepada awak media seusai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Jumat.

Anindya mengatakan, selama ini infrastruktur IT identik dengan pembangunan tiang telekomunikasi ataupun jaringan fiber optik.

Namun demikian, menurutnya, saat ini kebutuhan infrastruktur teknologi telah berkembang ke arah yang lebih maju, yaitu data center.

“Kan kita bicara mengenai tiang untuk telekomunikasi atau fiber optics.Tapi infrastruktur IT sekarang adalah data center. Jadi, bersama anggota grup yang lain, MKN juga sudah melirik (data center),” ujar Anin.

Anindya melanjutkan, penjajakan perseroan untuk ekspansi ke sektor data center, saat ini masih dalam tahap melihat potensi lokasi yang dinilai strategis, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Terlebih, lanjutnya, terdapat sejumlah faktor utama yang menjadi penentu dalam pengembangan data center, terutama ketersediaan lahan dan pasokan listrik yang memadai.

“Data center yang paling penting adalah, satu, lahan. Yang kedua adalah tentunya listrik. Nah, di situ adalah salah satu kekuatan grup kami ialah pembangkit listrik. Jadi bisa kita lihat di situ. Tapi, kita tentu hanya mau lakukan ini apabila mendapatkan mitra strategis yang mengerti di bidang data center ini,” ujar Anindya

Dari sisi kinerja, PT Bakrie & Brothers Tbk membukukan pendapatan bersih sebesar Rp3,74 triliun sepanjang 2025.

Meski pendapatan turun 3,28 persen year on year (yoy), perseroan mencatatkan pertumbuhan laba bersih 49,6 persen (yoy) menjadi Rp502,74 miliar pada 2025, dibandingkan sebesar Rp336,04 miliar pada 2024.

Pendapatan bersih perseroan ditopang oleh kontribusi PT Bakrie Metal Industries (BMI) Group sebesar Rp2,18 triliun, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) Group sebesar Rp 1,08 triliun, serta PT Bakrie Indo Infrastructure (BIIN) Group sebesar Rp 464,21 miliar.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) resmi mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Melalui rights issue, Direktur Keuangan BNBR Roy Hendrajanto M. Sakti mengungkapkan perseroan menargetkan dapat meraih dana segar senilai Rp4 sampai Rp6,5 triliun.

“Target pengumpulan mungkin antara Rp4 sampai Rp6,5 triliun ya kira-kira. Tapi nanti angka pastinya tanggal 9 Maret (2026) ya,” ujar Roy kepada awak media seusai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama & CEO BNBR Anindya N. Bakrie menilai perseroan perlu untuk melaksanakan PMHMETD dalam rangka optimalisasi struktur pendanaan terkait Pengambilalihan PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).

Melalui mekanisme PMHMETD, perseroan berencana menerbitkan saham baru Seri E sebanyak-banyaknya 90 miliar saham.

Adapun, saham tersebut akan dikeluarkan dari portepel dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perseroan akan menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD untuk pembayaran kewajiban perseroan dan/atau anak perusahaan kepada kreditur, serta untuk modal kerja dan pengembangan usaha di perseroan dan/atau anak perusahaan, termasuk CCT,” ujar Anin.

Anin meyakini pelaksanaan PMHMETD akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perseroan, sekaligus memperkuat kinerja operasional dan struktur permodalan.

“Selain itu, penambahan modal juga dapat meningkatkan kemampuan perseroan untuk melakukan ekspansi usaha, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada laba perseroan dan diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham perseroan,” ujar Anin.

Setelah aksi korporasi ini, Anin menjelaskan rasio total pinjaman terhadap total aset akan menurun dari 84,28 persen sebelum PMHMETD menjadi 67,9 persen setelah PMHMETD.

Ia mengatakan, penurunan tersebut mencerminkan komposisi pendanaan berbasis ekuitas yang lebih besar, sehingga kontribusi kinerja aset terhadap pemegang saham turut meningkat.

“Selain itu, penurunan rasio ini memberikan Perseroan fleksibilitas yang lebih tinggi untuk ekspansi dan perolehan modal kerja dari tambahan pendanaan eksternal apabila diperlukan,” ujar Anin.

Lebih lanjut, rasio total pinjaman terhadap total ekuitas juga akan menyusut signifikan, dari 536,02 persen sebelum PMHMETD menjadi 211,57 persen setelah PMHMETD, yang menunjukkan peningkatan porsi ekuitas dibandingkan kewajiban.

"Rasio ini menjadi lebih baik karena menyeimbangkan struktur permodalan perseroan antara ekuitas dan kewajiban,” ujar Anin.

Di sisi lain, Anin mengingatkan bahwa rencana PMHMETD akan berdampak terhadap para pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru.

Adapun, persentase kepemilikan saham berpotensi terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 33,33 persen setelah pelaksanaan HMETD.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta manajemen Online Travel Agent (OTA) atau perusahaan platform digital pemesanan akomodasi atau produk pariwisata lainnya, AirBnB, mencoret daftar akomodasi ilegal dari aplikasi mereka.

"Jika tidak tertib, saya harap pelaku usaha vila dan jasa pariwisata itu dikeluarkan dari daftar platform digital AirBnB,” ucap Koster di Denpasar, Kamis.

Di hadapan pengelola AirBnB Asia Tenggara yang berkantor di Singapura, Koster meminta mereka menaati regulasi Pemprov Bali dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang berkualitas, bermartabat, dan berbasis budaya.

Gubernur Koster ingin memastikan OTA mempromosikan vila atau jasa pariwisata di Bali yang sudah berizin dan dipastikan sudah membayar pajak.

Ia mengaku terbuka dengan siapapun yang ingin berusaha di Bali, namun regulasi tetap harus ditegakkan demi menjaga kualitas pariwisata.

"Kalau kualitas pariwisata Bali hanya dibebankan tanggung jawabnya kepada Pemprov Bali, kabupaten/kota, dan masyarakat Bali itu tidak adil, yang mendapat untung dari pariwisata justru tidak melakukan apa-apa untuk Bali,” ujarnya.

Oleh karena itu Gubernur Koster meminta AirBnB tidak sembarang mempromosikan akomodasi ilegal pada aplikasi mereka.

Lebih jauh, ia mengajak OTA bekerja sama dengan memfasilitasi pungutan wisatawan asing (PWA) melalui jejaring mereka.

“Kemudian wajib mengikuti apa yang menjadi arah kebijakan Kementerian Pariwisata, dimana semua jasa pariwisata pada akhir Maret harus semua sudah berizin dan membayar pajak, dan terhadap pelaku yang tidak tertib, kami akan berlakukan proses hukum," kata dia menegaskan.

Kedisiplinan usaha pariwisata di Bali bertujuan untuk menjaga Bali agar tidak rusak, dan semua pihak diajak ikut dalam kerangka penertiban yang dilakukan pemerintah daerah.

“Dengan pola yang ada sekarang, termasuk tumbuhnya vila hingga rumah yang difungsikan sebagai penginapan dengan status tidak bayar pajak dan tidak berizin, menjadikan Bali mengalami kerugian, sementara kami bekerja keras dengan biaya tinggi, menjaga alam biar bersih, menjaga budaya agar terjaga,” ujarnya.

Mendengar permintaan tersebut, Public Policy Lead AirBnB South East Asia Shanta Arul menyampaikan komitmen untuk menaati semua regulasi di Bali dan mengajak jasa pariwisata yang bergabung dalam aplikasi taat membayar pajak.

Ia juga siap mensosialisasikan semua regulasi Pemprov Bali ke mitra mereka.

"AirBnB sangar serius menanggapi perizinan ini dan kami siap melakukan kerja sama dengan pemerintah," ucapnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali meminta Airbnb mentaati regulasi dalam perannya sebagai penghubung akomodasi villa hingga jasa pariwisata kepada wisatawan.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan dalam mempromosikan villa dan jasa pariwisata di Bali wajib dilaksanakan dengan merujuk pada kelayakan perizinan perusahaan pariwisata tersebut dan merupakan akomodasi yang taat pajak.

"Jika tidak tertib, Saya harap pelaku usaha villa dan jasa pariwisata itu dikeluarkan dari list platform digital Airbnb," jelas Koster dikutip Kamis (12/2/2026).

Koster juga mengajak Airbnb untuk bekerjasama dengan platform digital Pemerintah Provinsi Bali "Love Bali" dalam memfasilitasi pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA), dan lainnya, agar sama-sama memberikan manfaat.

Koster menyatakan bahwa di dalam kepemimpinan sebagai Gubernur Bali, sangat terbuka dengan siapapun yang ingin berusaha di Bali, tapi semua wajib mengikuti aturan Pemerintah dan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menjaga kualitas pariwisata Bali.

"Kalau kualitas pariwisata Bali hanya dibebankan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat Bali itu tidak adil, apabila yang mendapat untung dari pariwisata tidak melakukan apa - apa untuk Bali. Jika Bali tidak mendapat keadilan, maka alam akan melakukan caranya sendiri, agar tata kelola di Bali menjadi adil," ujar Koster.

Koster juga menyebut akan memproses hukum akomodasi yang tidak taat pajak dan tidak melengkapi izin padahal sudah beroperasi lama di Bali. Menurutnya tindakan tegas demi keberlanjutan pariwisata Bali.

Dengan pola yang ada sekarang, termasuk tumbuhnya villa hingga rumah yang difungsikan sebagai penginapan wisatawan dengan status tidak bayar pajak dan tidak berizin, itu menjadikan Bali mengalami kerugian. Sementara kami bekerja keras dengan biaya tinggi, menjaga alam biar bersih, menjaga budaya agar terjaga.

Shanta Arul, Public Policy Lead Airbnb SEA menjelaskan komitmen untuk menaati semua regulasi Pemerintahan di Bali dan mengajak jasa pariwisata untuk taat bayar pajak. Pihaknya juga siap mensosialisasikan semua regulasi di Pemerintah Provinsi Bali, dan kami akan sampaikan ke mitra kami aturan ini.

"Airbnb sangat serius menanggapi perizinan ini dan kami siap melakukan kerjasama dengan pemerintah," ujarnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali meminta Airbnb mentaati regulasi dalam perannya sebagai penghubung akomodasi villa hingga jasa pariwisata kepada wisatawan.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan dalam mempromosikan villa dan jasa pariwisata di Bali wajib dilaksanakan dengan merujuk pada kelayakan perizinan perusahaan pariwisata tersebut dan merupakan akomodasi yang taat pajak.

"Jika tidak tertib, Saya harap pelaku usaha villa dan jasa pariwisata itu dikeluarkan dari list platform digital Airbnb," jelas Koster dikutip Kamis (12/2/2026).

Koster juga mengajak Airbnb untuk bekerjasama dengan platform digital Pemerintah Provinsi Bali "Love Bali" dalam memfasilitasi pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA), dan lainnya, agar sama-sama memberikan manfaat.

Koster menyatakan bahwa di dalam kepemimpinan sebagai Gubernur Bali, sangat terbuka dengan siapapun yang ingin berusaha di Bali, tapi semua wajib mengikuti aturan Pemerintah dan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menjaga kualitas pariwisata Bali.

"Kalau kualitas pariwisata Bali hanya dibebankan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat Bali itu tidak adil, apabila yang mendapat untung dari pariwisata tidak melakukan apa - apa untuk Bali. Jika Bali tidak mendapat keadilan, maka alam akan melakukan caranya sendiri, agar tata kelola di Bali menjadi adil," ujar Koster.

Koster juga menyebut akan memproses hukum akomodasi yang tidak taat pajak dan tidak melengkapi izin padahal sudah beroperasi lama di Bali. Menurutnya tindakan tegas demi keberlanjutan pariwisata Bali.

Dengan pola yang ada sekarang, termasuk tumbuhnya villa hingga rumah yang difungsikan sebagai penginapan wisatawan dengan status tidak bayar pajak dan tidak berizin, itu menjadikan Bali mengalami kerugian. Sementara kami bekerja keras dengan biaya tinggi, menjaga alam biar bersih, menjaga budaya agar terjaga.

Shanta Arul, Public Policy Lead Airbnb SEA menjelaskan komitmen untuk menaati semua regulasi Pemerintahan di Bali dan mengajak jasa pariwisata untuk taat bayar pajak. Pihaknya juga siap mensosialisasikan semua regulasi di Pemerintah Provinsi Bali, dan kami akan sampaikan ke mitra kami aturan ini.

"Airbnb sangat serius menanggapi perizinan ini dan kami siap melakukan kerjasama dengan pemerintah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar kripto sedang terpuruk. Koin-koin berkapitalisasi pasar jumbo dalam sepekan terakhir jeblok lebih dari 20%. Sosok Kevin Warsh sebagai kandidat Ketua The Fed pilihan Presiden AS Donald Trump dinilai bakal menjadi game changer yang mengubah peta pasar.

Panji Yudha, Financial Expert Ajaib mengatakan pencalonan Kevin Warsh sebagai Ketua The Fed menjadi angin segar dan katalis positif pasar. Menurutnya, Warsh dikenal memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap aset digital dan mendukung kebijakan suku bunga yang lebih rendah, yang secara historis menguntungkan aset kripto.

Selama kepemimpinan Jerome Powell di Bank Sentral AS, Panji melihat kecenderungan menahan suku bunga tinggi lebih lama atau higher for longer. Meskipun ada harapan rate cut, realitanya The Fed diprediksi masih menahan suku bunga di kuarta I 2026. Potensi pemangkasan 25 basis poin (bps) baru terlihat di Juni 2026, yang berarti likuiditas pasar mungkin masih akan tertahan dalam jangka pendek. Adapun, periode Powell di The Fed akan berakhir Mei 2026 nanti.

"Dalam siklus kali ini menunjukkan bahwa kinerja Bitcoin sangat dipengaruhi oleh kebijakan pelonggaran moneter The Fed. Namun, ketidakhadiran pemangkasan suku bunga di awal 2026 menyebabkan tren arus keluar terus berlanjut pada ETF Bitcoin Spot," ujar Panji kepada Bisnis, dikutip Jumat (6/2/2026).

Panji mencontohkan, data SoSoValue mencatat arus keluar mencapai US$19 juta pada Rabu (21/1/2026), setelah US$147 juta di hari sebelumnya. Tren defensif ini melanjutkan pelemahan sejak akhir tahun lalu, dengan total arus keluar besar-besaran sebesar US$1,09 miliar pada Desember dan US$3,4 miliar pada November 2025.

Berbicara ihwal permintaan pasar Indonesia, Panji melihat sebenarnya minat masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda terhadap investasi kripto terus meningkat seiring penguatan edukasi dan literasi keuangan oleh regulator dan pelaku industri. Hingga November 2025, jumlah investor kripto tercatat mencapai 19,56 juta orang, naik dari 19,08 juta pada Oktober. Sementara itu, total nilai transaksi sepanjang 2025 menembus Rp482,23 triliun.

"Meski basis investornya besar, tingkat adopsi kripto Indonesia di Asia Tenggara masih berada di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia berdasarkan Henley Crypto Adoption Index 2025. Namun, Indonesia dinilai memiliki potensi adopsi yang sangat luas berkat besarnya jumlah populasi," ujarnya.

Melansir Coinmarketcap pada pukul 17.05 WIB, harga Bitcoin (BTC) dalam 7 hari terakhir telah jatuh 19,99% ke US$65.775, Ethereum (ETH) bahkan ambles 29,40% ke US$1.918, kemudian BNB susut 24,40% ke US$629,99, sampai XRP yang terjun 24,16% ke US$1,32.

Panji bilang, pasar kripto dihantam oleh beragam sentimen negatif seperti risiko geopolitik yang dipicu konflik AS-Iran. Ancaman serangan terhadap Iran telah memicu lonjakan harga minyak mentah Brent ke arah $70, sekaligus memperkuat narasi risk-off di aset berisiko. Dari situ, Bitcoin yang sering dianggap safe haven oleh sebagian orang, terbukti masih bergerak sebagai aset berisiko yang terkoreksi saat tensi perang meningkat.

Faktor kedua, adanya ketidakpastian regulasi akibat permintaan eksekutif Trump. Menurutnya, spekulasi mengenai Executive Order Presiden Trump menciptakan wait and see di pasar.

"Ketidakjelasan detail kebijakan memicu volatilitas tinggi karena investor mengantisipasi perubahan kepemimpinan di institusi keuangan dan regulasi ekonomi," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan tidak melarang operasional platform layanan penginapan online travel agent (OTA) seperti Airbnb di tengah proses penertiban akomodasi ilegal.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa pihaknya saat ini menggencarkan pendataan terhadap akomodasi tak berizin yang terdaftar di platform OTA.

“Bukan platformnya yang dilarang. Mereka harus men-delist atau tidak boleh menjual lagi atau mempromosikan akomodasi pariwisata yang tidak berizin,” kata Widiyanti saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Kemenpar memberikan batas waktu bagi pelaku usaha akomodasi alternatif tersebut agar segera melengkapi perizinan sebelum 31 Maret 2026 mendatang.

Menjelang tenggat waktu tersebut, pihaknya saat ini tengah aktif menggelar pelatihan kepada pemilik properti yang mengalami kendala dalam mengurus izin resmi.

Widiyanti menuturkan bahwa proses ini turut melibatkan asosiasi pemilik vila hingga platform OTA itu sendiri, dengan harapan agar makin banyak akomodasi yang memiliki izin resmi.

“Kami akan memberikan deadline tanggal 31 Maret 2026. Apabila merchant-merchant atau pemilik villa ini belum berizin, harus di-delist oleh travel agent pada 1 April,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti perkembangan masif akomodasi alternatif sebagai salah satu penyebab tren penurunan tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel klasifikasi bintang.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani menyampaikan, dalam ekosistem OTA, pemilik properti dapat memanfaatkan aset pribadi berstatus idle seperti vila, apartemen, maupun rumah singgah untuk dikomersilkan. Hal ini disebut berbeda dengan tata kelola perhotelan pada umumnya yang wajib memenuhi persyaratan administratif hingga pajak.

Oleh karenanya, dia meminta agar pemerintah turun tangan mengatur secara spesifik platform akomodasi tersebut guna tercipta iklim usaha yang lebih adil.

“[Aplikasi] sharing economy seperti Airbnb, Travelio, itu ternyata juga menggerus pasar hotel konvensional cukup besar,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025) lalu.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana membantah anggapan Bali mengalami penurunan signifikan kunjungan wisatawan.

Ia menyebut data terbaru menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara di Bali masih mengalami peningkatan, meski terdapat sedikit koreksi pada pergerakan wisatawan domestik.

"Jadi kami sudah mendapatkan data bahwa wisatawan mancanegara tetap meningkat sekarang 6,8 juta tapi targetnya mencapai 7 juta," ujar Widiyanti dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12).

"Tapi memang wisatawan nusantaranya sedikit menurun mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain ya, jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Yogyakarta," tambahnya.

Menurutnya, pergeseran tujuan wisata domestik tersebut membuat sejumlah daerah di Pulau Jawa justru mencatatkan lonjakan kunjungan. Yogyakarta disebut menjadi salah satu wilayah yang mengalami peningkatan wisatawan cukup tinggi.

"Yogyakarta terlihat ada peningkatannya luar biasa, nah, tapi Bali tidak sepi, tetap ramai, tapi hanya ada penurunan sedikit saja, sekitar 2 persen," kata Widiyanti.

Widiyanti menegaskan secara umum kondisi pariwisata Bali masih terjaga dengan baik. Ia menilai dinamika kunjungan yang terjadi lebih dipengaruhi oleh faktor cuaca dan preferensi perjalanan wisatawan nusantara, bukan karena menurunnya daya tarik Bali sebagai destinasi utama.

Isu Bali sepi kunjungan wisata saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 sebelumnya juga mendapat respons dari Gubernur Bali Wayan Koster. Ia menyebut narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah daerah.

"Bohong, saya punya data. Setiap hari totalnya meningkat. Sekarang per harinya 17 ribu wisatawan asing, sebelumnya 20 ribu (wisatawan asing)," kata Koster usai Rapat Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin (22/12).

Koster menyampaikan hingga pertengahan Desember 2025 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali telah mencapai 6,7 juta orang, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 6,3 juta wisatawan. Ia memperkirakan angka tersebut masih akan bertambah hingga akhir periode Nataru dengan target 7 juta kunjungan pada 2025.

Meski jumlah wisatawan meningkat, Koster mengakui tingkat okupansi hotel belum sepenuhnya sebanding. Hal itu dipengaruhi oleh peralihan wisatawan ke akomodasi non-hotel seperti Airbnb yang tidak seluruhnya tercatat dalam pajak daerah.

"Kalau itu soal lain. Jadi ada yang menggunakan fasilitas penginapan melalui Airbnb, yang tidak bayar pajak. Akibatnya, adalah peningkatan jumlah wisatawan tidak sebanding dengan peningkatan hunian hotel dan pajak hotel dan restoran," ujarnya.

Ia juga menyebut cuaca buruk seperti hujan lebat dan banjir turut memengaruhi aktivitas wisatawan, termasuk keluhan sebagian pelaku transportasi pariwisata.

Menurut Koster, data dari otoritas bandara dan Dinas Pariwisata Bali tetap menunjukkan tren kunjungan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membantah bahwa pemerintah akan melarang operasional layanan penginapan oleh online travel agent (OTA) seperti Airbnb di Bali.

Pernyataan tersebut dirilis Kemenpar untuk menanggapi informasi adanya pelarangan terhadap layanan penginapan alternatif tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster beberapa hari lalu.

“Yang saat ini dilakukan pemerintah adalah penataan terhadap akomodasi pariwisata ilegal, yaitu unit usaha akomodasi pariwisata yang beroperasi tanpa izin usaha akomodasi pariwisata yang resmi, bukan pembatasan terhadap platform OTA,” tulis Kemenpar dalam pernyataan di laman resminya, dikutip pada Selasa (9/12/2025).

Kemenpar menjelaskan bahwa sejak Maret 2025, pemerintah telah mengambil langkah pendataan, pembinaan, edukasi, serta pengawasan pelaku usaha akomodasi pariwisata di Bali dan beberapa daerah lainnya.

Hal tersebut dilakukan seiring dengan temuan bahwasanya banyak akomodasi pariwisata yang dinilai belum memiliki izin. Tak hanya di Bali, hal ini juga berlaku di kawasan lainnya seperti DI Yogyakarta (Jogja), Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Jawa Barat.

“Penataan yang dilakukan saat ini bertujuan menjaga keberlanjutan destinasi, melindungi wisatawan, serta memastikan usaha akomodasi pariwisata, baik besar maupun kecil beroperasi secara legal,” lanjut Kemenpar.

Selain itu, pemerintah telah mengirimkan surat kepada OTA di Tanah Air agar para merchant segera melakukan pendaftaran perizinan. Sejumlah poin pun telah disepakati dengan OTA, salah satunya bahwa seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform terkait wajib memiliki izin paling lambat 31 Maret 2026.

“Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OTA,” tegas Kemenpar.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memaparkan bahwa okupansi hotel klasifikasi bintang yang mengalami tren negatif pada paruh pertama tahun ini turut dipengaruhi oleh pergeseran pola wisatawan yang cenderung memilih opsi akomodasi lain seperti vila.

“Ini yang sedang kami rapikan dan tertibkan. Vila-vila itu banyak sekali yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak,” kata Widiyanti saat ditemui Bisnis usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Dia menjelaskan strategi yang ditempuh atas hal tersebut mencakup imbauan agar pemilik vila yang belum memiliki izin di kawasan wisata strategis dapat mendaftarkan diri dalam platform yang dimiliki Kemenpar.

Harapannya, pemerintah juga dapat mendata lebih lanjut mengenai tingkat penghunian kamar di berbagai akomodasi alternatif tersebut, sehingga data yang dihimpun dapat lebih komprehensif.

Bisnis.com, JAKARTA - Rumah keluarga Byers dalam serial Stranger Things kini disewakan untuk umum melalui situs Airbnb.

"Anda siap untuk melangkah ke Upside Down? Kunjungi lokasi syuting ikonik yang menjadi rumah bagi Jonathan, Joyce, dan Will Byers di acara populer Stranger Things," tulis keterangan dikutip dari Airbnb.

Properti ini menyajikan persewaan menarik yang penuh dengan pernak-pernik seperti dalam serial aslinya, bahkan tempat penyewaan ini dekat dengan kota.

Rumah Byers berada hanya 15 -20 menit dari Bandara Internasional Hartsfield - Jackson Atlanta dan 10 menit dari Trilith Studios.

Meskipun tidak terafiliasi dengan Netflix, namun rumah Byers didanai oleh crowdfunded di platform investasi Arrived dan 100% dimiliki oleh individu yang merupakan penggemar Stranger Things.

Harga sewa untuk satu malam di properti unik ini dipatok sekitar Rp22 juta per malam, untuk menandakan tingkat eksklusivitasnya.

Di dalam properti ini terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Maksimal orang dalam satu kali sewa yakni 6 orang.

Berbagai fasilitas pun diberikan untuk menunjang kenyamanan pengunjung, misalnya bak mandi, dapur, wifi, ac, hingga mesin cuci.

Setiap detil ruangan dibuat sangat mirip dengan set yang ada dalam serial Stranger Things. Misalnya lampu kelap-kelip, rangkaian akar panjang dari Upside Down, hingga peta dan mainan yang dimainkan oleh Will Byers.