JAKARTA, iNews.id - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan, sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujarnya.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," katanya.

Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of funds), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumen, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90 persen (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02 persen menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48 persen. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59 persen menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF gross yang membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. 

Editor: Rizqa Leony Putri

Denpasar (ANTARA) - Bali International Hospital Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna robotik di tahun pertama mereka beroperasi.

“Kami baru saja merayakan hari jadi peresmian tahun pertama kami, saya merasa ini tonggak sejarah yang luar biasa karena masih sangat muda untuk dapat melakukan operasi robotik,” kata President Director & CEO Bali International Hospital Dr. Noel Yeo di Denpasar, Selasa.

Setelah pada 25 Juni 2025 Presiden Prabowo Subianto meresmikan rumah sakit tersebut, pada Senin (29/6) kemarin mereka resmi melakukan operasi saluran cerna robotik perdana di Bali dan Indonesia Timur dengan tindakan pengangkatan kantung empedu.

“Kemarin itu tonggak sejarah pertama kami, dan hari ini kami memiliki tonggak sejarah kedua, jadi di BIH kami berhasil melakukan prosedur kombinasi robotic-assisted pertama di Indonesia yang mencakup dua operasi yaitu pengangkatan tumor adrenal ditambah pengangkatan kantung empedu, hal ini belum pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya,” ujar Noel.

Sebagai sebuah kawasan ekonomi khusus kesehatan besutan Kementerian BUMN, ia ingin menyampaikan bahwa ekosistem layanan kesehatan Indonesia sudah semakin maju.

Dalam satu tahun mereka terus menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional yang lebih dekat bagi masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai destinasi unggulan layanan kesehatan dan wisata medis di kawasan Asia-Pasifik.

“Kami ingin menjadi tempat dimana masyarakat Indonesia dapat memilih untuk datang berobat bahkan sebelum memikirkan Malaysia atau Singapura, kita memiliki banyak dokter bedah hebat dan dokter muda, saya percaya bahwa Indonesia tidak kekurangan bakat, apalagi negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara,” kata Noel.

Dokter Spesialis Bedah Digestif BIH KEK Kesehatan Sanur Dr. I Made Mulyawan, MD, PhD menambahkan operasi robotik ini sudah terkenal di negara-negara maju sehingga penting untuk hadir merata di Indonesia.

Teknologi ini mampu menjalankan pembedahan dengan lebih presisi, minim invasif, dan masa pemulihan lebih singkat, sehingga kembali lagi bahwa tujuannya untuk memberi manfaat lebih besar bagi pasien.

Dalam simposium ini diperkenalkan Edge® MP1000 Multi-port Endoscopic Robotic Surgical System dari Edge Medical yang digunakan untuk mendukung demonstrasi operasi secara langsung.

Dalam prosesnya, dokter ahli tetap didampingi tim yang terdiri dari anestesi, bedah, dan perawat, namun tangan cekatan mereka tidak berada di tubuh pasien melainkan di mesin konsol, dan robot yang akan menjalankan perintah.

“Perbedaan operasi yang lama dengan operasi robotik di tingkat presisinya, lebih presisi dengan robot, lebih jelas dan teliti jadi keputusan dokter lebih tepat, hasilnya lebih baik kami kerjakan operasi bisa kurang dari 1 jam, ini bisa dilakukan di hampir semua operasi, di perut, di dada, di rongga dada, operasi perkencingan, operasi kandungan juga bisa,” tutur Dokter Mulyawan.

Dengan keberhasilan memulai operasi robotik terhadap pasien lansia asal Bali dan Surabaya ini, dokter spesialis saluran cerna itu mengatakan selanjutnya setiap pasien dengan kasus serupa akan ditawarkan menggunakan teknologi moderen ini sehingga tingkat keberhasilan menjadi semakin besar.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) siap menyalurkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 400 triliun yang ditempatkan oleh pemerintah menjadi kredit sektor produktif.

Pemerintah telah menambah penempatan dana SAL menjadi Rp 400 triliun setelah mengevaluasi kondisi likuiditas perbankan.

Sebelumnya, dana yang ditempatkan mencapai Rp 300 triliun dan sempat berkurang akibat penarikan secara bertahap.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga likuiditas perbankan tetap memadai sehingga mampu menopang penyaluran kredit ke sektor produktif termasuk UMKM.

"Setelah dilakukan evaluasi, diputuskan untuk kembali menempatkan dana SAL agar fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).

Penempatan dana SAL dilakukan di lima bank Himbara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Purbaya mengatakan, penempatan dana dilakukan dengan tenor yang bervariasi, mulai dari jangka pendek hingga akhir tahun, serta sebagian bersifat fleksibel.

Skema tersebut ditujukan untuk menjaga efektivitas pengelolaan kas negara sekaligus memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan.

"Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung stabilitas ekonomi, memperkuat sektor keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," kata Purbaya.

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Merespons kebijakan tersebut, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi kepercayaan pemerintah menempatkan dana SAL di bank syariah terbesar di Indonesia itu.

Pasalnya, tambahan likuiditas akan memperbesar kapasitas pembiayaan perbankan, sekaligus membantu menurunkan biaya dana (cost of fund) sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif.

Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

"Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro dalam siaran pers, Senin (29/6/2026).

Dia menambahkan, BSI akan tetap memperkuat pendanaan melalui peningkatan dana murah (Current Account Savings Account/CASA), pengembangan ekosistem keuangan syariah, dan akselerasi layanan digital.

Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 382 triliun atau tumbuh 17,9 persen secara tahunan.

Sementara pembiayaan meningkat 15,59 persen menjadi Rp 332 triliun, dengan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross membaik menjadi 1,80 persen.

Senada, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menilai penempatan dana SAL merupakan langkah strategis untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan sekaligus memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal.

"Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional," ujar Hery dalam keterangan resmi, Senin.

SHUTTERSTOCK/BASTIAN AS Ilustrasi UMKM, pelaku UMKM.

Hery mengatakan, tambahan likuiditas tersebut akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Penyaluran pembiayaan akan diarahkan secara selektif ke sektor-sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sesuai kebutuhan riil perekonomian.

Hingga Maret 2026, total pembiayaan BRI secara bank only tercatat mencapai Rp 1.358 triliun dengan mayoritas disalurkan kepada segmen UMKM dan sektor riil.

Ke depan, BRI akan terus berperan aktif dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian.

"Kami akan memastikan setiap penyaluran pembiayaan dilakukan secara terukur agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional," ucapnya.

Selain memperkuat penyaluran kredit, BRI juga akan terus meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga, terutama dana murah, melalui penguatan ekosistem digital.

"Dengan fundamental yang kuat serta fokus pada UMKM, BRI optimistis dapat terus berkontribusi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyampaikan kebijakan Kementerian Keuangan atas penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan nasional dinilai memberikan kontribusi terhadap penguatan likuiditas industri perbankan.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, penempatan SAL ini sekaligus mendorong fungsi intermediasi yang lebih optimal dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia berpandangan, penempatan dana SAL menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan perbankan dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan Kementerian Keuangan yang menempatkan dana SAL di Bank Mandiri. Dana SAL menjadi bagian dari ekosistem penggerak ekonomi negeri yang kontribusinya dirasakan secara langsung dalam mendukung pertumbuhan kredit dan kebutuhan masyarakat," ujar Riduan, dalam keterangan tertulis, Minggu (29/6/2026).

Lebih lanjut, Riduan mengatakan, kolaborasi erat dengan pemerintah menjadi fondasi penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan fiskal sekaligus mendukung optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, termasuk dalam penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

"Kolaborasi tersebut semakin memperkuat komitmen Bank Mandiri untuk terus menjalankan perannya dalam menyalurkan pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan kepada sektor yang mendukung ekonomi kerakyatan," imbuh Riduan.

Sementara itu, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menambahkan, kehadiran dana SAL memberikan dampak positif yang terukur pada struktur pendanaan, termasuk efisiensi biaya dana yang secara langsung memperluas ruang penyaluran kredit.

Adapun fokus Bank Mandiri ke depan tetap pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang solid, didukung penghimpunan dana murah yang berkelanjutan melalui penguatan ekosistem dan akselerasi digital.

Strategi ini menjadi fondasi penting bagi struktur pendanaan Bank Mandiri yang kuat dan resilien. Dari sisi penyaluran kredit, Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan yang sejalan dengan laju industri hingga akhir tahun.

Perseroan akan terus mengoptimalkan fungsi intermediasi secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang disiplin.

"Sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak ekonomi kerakyatan, penyaluran kredit Bank Mandiri difokuskan pada segmen UMKM yang memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian nasional. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas aset secara disiplin, Bank Mandiri siap memberikan kontribusi positif dalam mendukung agenda prioritas pemerintah," pungkas Novita.

Sebagai informasi, pemerintah kembali mengalokasikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan nasional sekaligus memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal melalui penyaluran kredit kepada sektor usaha dan masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, langkah tersebut merupakan hasil kajian menyeluruh terhadap dinamika likuiditas perbankan serta pembahasan bersama jajaran direksi bank-bank Himbara.

Berdasarkan hasil evaluasi, penarikan dana SAL yang dilakukan sebelumnya telah mengurangi ruang likuiditas perbankan.

Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian kebijakan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan kapasitas perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan.

"Pemerintah terus memantau perkembangan likuiditas perbankan. Setelah dilakukan evaluasi, diputuskan untuk kembali menempatkan dana SAL agar fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Menkeu dalam Media Briefing di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026). Dalam kebijakan terbaru tersebut, total penempatan dana SAL ditingkatkan menjadi Rp 400 triliun.

Sebelumnya dana SAL yang ditempatkan di bank pelat merah adalah Rp 300 triliun.

Bank Mandiri menyatakan apresiasi terhadap kebijakan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan nasional oleh Kementerian Keuangan, yang terbukti memberikan kontribusi positif terhadap penguatan likuiditas industri perbankan, serta mendorong fungsi intermediasi yang lebih optimal dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan menilai bahwa penempatan dana SAL menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan perbankan dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan Kementerian Keuangan yang menempatkan dana SAL di Bank Mandiri. Dana SAL menjadi bagian dari ekosistem penggerak ekonomi negeri yang kontribusinya dirasakan secara langsung dalam mendukung pertumbuhan kredit dan kebutuhan masyarakat," ujar Riduan dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6).

Riduan menjelaskan, kolaborasi erat dengan pemerintah menjadi fondasi penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dan mendukung optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, termasuk dalam penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

"Kolaborasi tersebut semakin memperkuat komitmen Bank Mandiri untuk terus menjalankan perannya dalam menyalurkan pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan kepada sektor yang mendukung ekonomi kerakyatan," katanya.

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini menambahkan, kehadiran dana SAL memberikan dampak positif yang terukur pada struktur pendanaan, termasuk efisiensi biaya dana yang secara langsung memperluas ruang penyaluran kredit.

Adapun fokus Bank Mandiri ke depan tetap pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang solid, didukung penghimpunan dana murah yang berkelanjutan melalui penguatan ekosistem dan akselerasi digital. Strategi ini menjadi fondasi penting bagi struktur pendanaan Bank Mandiri yang kuat dan resilien.

Dari sisi penyaluran kredit, Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan yang sejalan dengan laju industri hingga akhir tahun. Perseroan akan terus mengoptimalkan fungsi intermediasi secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang disiplin.

Novita menyebut, penyaluran kredit Bank Mandiri akan berfokus terhadap segmen UMKM yang memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian nasional.

"Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas aset secara disiplin, Bank Mandiri siap memberikan kontribusi positif dalam mendukung agenda prioritas pemerintah," pungkas Novita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali mengalokasikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan nasional sekaligus memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal melalui penyaluran kredit kepada sektor usaha dan masyarakat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan hasil kajian menyeluruh terhadap dinamika likuiditas perbankan serta pembahasan bersama jajaran direksi bank-bank Himbara.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan hasil evaluasi, penarikan dana SAL yang dilakukan sebelumnya telah mengurangi ruang likuiditas perbankan.

Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian kebijakan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan kapasitas perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan.

"Pemerintah terus memantau perkembangan likuiditas perbankan. Setelah dilakukan evaluasi, diputuskan untuk kembali menempatkan dana SAL agar fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Menkeu dalam Media Briefing di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).

Dalam kebijakan terbaru tersebut, total penempatan dana SAL ditingkatkan menjadi Rp 400 triliun.

Sebelumnya, dana yang ditempatkan mencapai Rp 300 triliun dan sempat berkurang setelah dilakukan penarikan bertahap.

Penempatan dana dilakukan dengan skema tenor yang bervariasi, mulai dari jangka pendek, hingga akhir tahun, serta sebagian bersifat fleksibel guna menjaga efektivitas pengelolaan kas negara sekaligus memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan.

SHUTTERSTOCK/AZMI PAMUNGKAS Ilustrasi kredit.

Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan SAL dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, stabilitas sektor keuangan, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan.

"Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh instrumen kebijakan fiskal dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Menkeu.

Dengan penguatan likuiditas tersebut, pemerintah berharap bank-bank Himbara dapat terus meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor-sektor produktif, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Saat ini, penempatan dana SAL dilakukan pada Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung stabilitas ekonomi, memperkuat sektor keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," tegas Menkeu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menempatkan dana pemerintah hingga Rp 400 triliun di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Hal itu dilakukan guna memperkuat likuiditas perbankan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang masih tersimpan di Bank Indonesia (BI) tercatat sebesar Rp 590 triliun. Purbaya menjelaskan, dari penempatan dana sekitar Rp 300 triliun di Himbara pada 2025, sebagian telah ditarik kembali dalam beberapa bulan terakhir sehingga tersisa sekitar Rp 170 triliun.

Selanjutnya, pemerintah kembali menambah penempatan dana menjadi Rp 200 triliun. Hingga akhir tahun, pemerintah akan menambah masing-masing Rp 100 triliun dalam dua tahap sehingga total dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara mencapai Rp 400 triliun.

"Di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara. Bahkan saya tambah. Tadinya Rp 200 triliun, saya tambah Rp 100 triliun. Nanti ada lagi Rp 100 triliun. Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita," kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Purbaya mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima berbagai masukan dari bank-bank pelat merah terkait kondisi likuiditas. Melalui penempatan kembali dana SAL di Himbara, pemerintah berharap kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit tetap terjaga sehingga dapat menopang aktivitas ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pengembalian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara ke rekening milik pemerintah di Bank Indonesia (BI) merupakan kebijakan pengelolaan kas negara.

Meskipun demikian, kebijakan ini menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas di pasar keuangan kini dikembalikan lagi ke BI selaku otoritas moneter. Hal ini tidak lepas dari dinamika ekonomi belakangan ini, terutama kondisi nilai tukar rupiah yang terpuruk di hadapan dolar Amerika Serikat (AS).

Menurut Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kemenkeu Herman Saheruddin, keputusan pemerintah ini sudah menjadi hasil koordinasi erat antara pemerintah dan bank sentral dalam wada koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Sekarang kita mulai penataan kembali, ini sudah waktunya untuk yang masalah likuiditas, masalah moneter itu ada di Bank Indonesia," jelas Herman kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ikut berjibaku dalam memastikan pasokan likuiditas di pasar keuangan berlimpah. Sejak September 2025, dia secara bertahap menempatkan sebagian dana pemerintah yang disimpan di BI ke Himbara.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, dana yang sempat ditempatkan sebesar Rp276 triliun di lima bank pelat merah dan Bank Jakarta. Kemudian, jelang penghujung 2025, dia menarik kembali Rp75 triliun untuk kebutuhan belanja pemerintah.

Sekitar awal 2026, dia kemudian menambahkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun. Dengan demikian, posisi terakhir besaran dana pemerintah di Himbara mencapai Rp300 triliun sebelum akhirnya kini dikembalikan bertahap.

Herman menjelaskan, keputusan Purbaya saat itu adalah dorongan tambahan fiskal untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Sebab, dana pemerintah yang disimpan di BI pun cukup besar saat itu.

Berdasarkan data terakhir Kemenkeu yang disampaikan pada konferensi pers APBN KiTa Juni 2026 saja, SAL pemerintah secara total saja mencapai sekitar Rp512 triliun.

"Pak Menteri berpikir, kalau sebagian kas pindahkan ke bank umum, paling tidak untuk sementara bisa dipakai kredit dulu, waktu itu kredit seret, kan? Nah, sekarang kredit berapa kemarin? Tumbuh 11,5%. Jadi, it does work," terang pria yang juga mantan pejabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Saat ini, lanjut Herman, KSSK memastikan masing-masing institusi kembali fokus untuk mengurus tupoksi masing-masing dalam mendukung perekonomian. Kemenkeu dalam hal ini fokus untuk memastikan kebijakan fiskal dikelola dengan kredibel.

"Kami jaga belanja lebih disiplin, kemudian pembiayaan lebih matching, terus diversifikasi pembiayaannya," ujar Herman.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengonfirmasi bahwa dana pemerintah di Himbara dikembalikan ke rekening kas di BI.

Prima, sapaannya, turut mengonfirmasi bahwa pengembaliannya dilakukan secara bertahap.

"Sudah [dilakukan secara bertahap]," terang Prima kepada wartawan saat dimintai konfirmasi di kantor Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai menarik kembali dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang selama ini ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan tersebut menandai berakhirnya skema penempatan dana pemerintah yang telah berjalan sejak September 2025 untuk menopang likuiditas perbankan.

Penarikan dana dilakukan di tengah perubahan arah kebijakan. Bank Indonesia (BI) kini memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam kondisi tersebut, pengelolaan likuiditas kembali menjadi fokus bank sentral.

Pemerintah memastikan penarikan dana dilakukan secara bertahap dengan total mencapai Rp300 triliun. Pada saat yang sama, cadangan devisa Indonesia terus menyusut menjadi US$144,9 miliar pada Mei 2026, sementara outstanding SRBI melonjak hingga Rp1.021,13 triliun pada pertengahan Juni 2026.

Perubahan kondisi itu berbeda dengan saat dana SAL pertama kali ditempatkan di Himbara. Ketika itu, likuiditas perbankan sedang dilonggarkan untuk mendorong penyaluran kredit dan mendukung pemulihan ekonomi.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah mengembalikan secara bertahap dana Rp300 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Bank Indonesia (BI) berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund) bank pelat merah.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyampaikan, selama ini dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara menjadi salah satu bantalan likuiditas penting bagi bank-bank tersebut.

Penempatan sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari rekening pemerintah di BI sebelumnya juga membantu memperkuat likuiditas perbankan sekaligus meningkatkan kapasitas bank dalam menyalurkan kredit ke sektor produktif.

“Ketika dana itu ditarik kembali, dampaknya akan berlawanan. Ruang likuiditas Himbara berkurang, biaya penghimpunan dana berpotensi naik, dan bank perlu lebih aktif mengganti sumber dana tersebut dari dana masyarakat, dana korporasi, atau instrumen pendanaan lain,” tutur Josua kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Meski demikian, Josua menegaskan bahwa penarikan dana tersebut tidak serta-merta menimbulkan risiko besar terhadap stabilitas Himbara selama prosesnya dilakukan secara bertahap dan terukur.

Dia menuturkan, tantangan utama yang dihadapi Himbara bukan berasal dari aspek solvabilitas, melainkan pengelolaan likuiditas harian dan biaya dana.

Menurutnya, bank-bank BUMN secara umum masih memiliki basis dana besar, dukungan ekosistem nasabah pemerintah dan BUMN, serta akses pasar yang lebih baik dibanding bank-bank kecil.

Namun, dia mengingatkan bahwa pengurangan likuiditas tetap membawa sejumlah konsekuensi bagi kinerja bank. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) berpotensi meningkat, ruang ekspansi kredit menjadi lebih terbatas, dan tekanan terhadap profitabilitas dapat muncul apabila bank harus mengganti dana pemerintah dengan sumber dana pasar yang lebih mahal.

Di sisi lain, Josua menilai kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik dana pemerintah kembali ke BI perlu dilihat dalam kerangka koordinasi fiskal dan moneter.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat pengelolaan kas negara sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi BI dalam mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dari perspektif makroekonomi, dia menyebut bahwa kebijakan tersebut masuk akal karena mendukung efektivitas operasi moneter.

Namun, dari perspektif perbankan, khususnya Himbara, kebijakan itu berarti berkurangnya sumber likuiditas murah yang selama ini membantu mendukung pertumbuhan kredit.

Josua memperkirakan dampak paling nyata akan muncul pada tiga aspek. Pertama, Himbara perlu menjaga kecukupan likuiditas agar penyaluran kredit tetap berjalan.

Kedua, bank mungkin perlu menaikkan penawaran bunga simpanan tertentu untuk mempertahankan dana besar, terutama dari korporasi dan nasabah institusi.

Ketiga, bank akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit baru, terutama pada sektor yang risikonya meningkat atau memiliki imbal hasil rendah.

“Karena itu, penarikan dana pemerintah tidak otomatis membuat kredit berhenti, tetapi dapat membuat pertumbuhan kredit Himbara lebih berhati-hati dan lebih diarahkan ke sektor prioritas, program pemerintah, serta debitur dengan kualitas baik,” pungkasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menarik secara bertahap dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Penarikan kembali dana mengendap pemerintah itu diungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti.

"Secara bertahap, iya (sudah dikembalikan)," ujar Astera kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (24/6) dikutip Detikfinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae sebelumnya mengonfirmasi adanya penarikan dana SAL pemerintah yang ditempatkan di bank-bank Himbara. Terkait waktu dan mekanisme pelaksanaannya disebut menjadi kewenangan pemerintah.

Dian berharap proses penarikan dana dilakukan secara bertahap melalui masa transisi yang memadai sehingga tidak menekan likuiditas perbankan maupun mengganggu stabilitas sistem keuangan.

"Saya yakin Menteri Keuangan dan Gubernur BI akan mempertimbangkan hal tersebut sehingga proses transisinya dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gangguan terhadap likuiditas perbankan," ujar Dian dikutip Antara.

Pada September tahun lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memindahkan dana SAL pemerintah yang 'nganggur' di Bank Indonesia ke bank-bank umum.

Pada tahap awal, dana nganggur yang ditebar Purbaya sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan di lima bank umum.

Purbaya mengatakan nilai Rp200 triliun itu hanya sebagian dari total uang pemerintah yang mengendap di BI, yakni sebesar Rp425 triliun. Kebijakan itu telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menjelaskan uang yang ditarik dari BI nantinya akan disimpan seperti deposito di bank umum. Pihak bank diberi keleluasaan menggunakan yang itu, tetapi tidak boleh untuk membeli surat utang negara (SUN).

"Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke... bukan dibelikan SUN... Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan," ungkapnya usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Rabu (10/9/2025).

Kemudian, Purbaya menambah lagi penempatan dana tersebut Rp100 triliun sehingga dana nganggur pemerintah di bank umum menjadi Rp300 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa dana pemerintah yang ditempatkan di himpunan bank milik negara (Himbara) secara bertahap dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya memindahkan sebagian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari kas pemerintah di BI ke himbara sejak September 2025. Terakhir, jumlah dana yang sempat ditempatkan mencapai Rp300 triliun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyebut pengembalian ini dilakukan secara bertahap. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut sejak kapan dan berapa besaran dana yang sudah dikembalikan.

"Sudah [dilakukan secara bertahap]," terang Prima kepada wartawan saat dimintai konfirmasi di kantor Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar pengembalian secara bertahap dana SAL ke kas pemerintah di BI, yang sebelumnya ditebar ke sejumlah himbara.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Purbaya sempat menyebut ada sekitar Rp300 triliun dana simpanan kas pemerintah yang ditebar ke himbara untuk menggenjot likuiditas. Otoritas fiskal pun pada awal tahun memutuskan untuk memperpanjang batas akhir periode penempatannya dari Maret ke September 2026.

Saat diminta konfirmasi, Purbaya tidak membantah maupun mengonfirmasi kabar tersebut. Akan tetapi, dia memastikan kebijakan tersebut akan dikoordinasikan dengan BI.

"Oh, itu mesti diskusi dengan bank sentral seperti apa," ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Pada Senin (22/6/2026), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sempat buka suara mengenai kabar tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner atau DK OJK Dian Ediana Rae mengaku sempat mendengar kabar tersebut.

Namun demikian, Dian menilai pemerintah dan BI dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bakal berkoordinasi lebih lanjut mengenai tahapan untuk pengembalian dana tersebut.

"Kemarin kan kita sudah tahu bahwa nanti pengelolaan dana pemerintah sebelumnya ada di BI gitu kan. Kan kita punya KSSK, oleh karena itu nanti OJK bicara tentu saja dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bagaimana masa transisinya," jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dian mengaku berharap agar dana SAL dari himbara ke kas pemerintah di BI tidak dilakukan secara langsung. Apabila pengembaliannya lantaran kebutuhan pemerintah, maka nantinya otoritas fiskal berhak menarik kembali dana tersebut dari himbara.

Sebab, penarikan dana tanpa dilakukan bertahap bisa berisiko memengaruhi kondisi likuiditas perbankan. Apalagi, Dian menilai penempatan dana pemerintah ini bisa membantu untuk menjaga suku bunga perbankan tidak naik tinggi.

Sebagai catatan, penarikan kembali dana SAL di himbara ini bukan yang pertama kali terjadi. Jelang akhir 2025, pemerintah sempat menarik sebagian dana tersebut untuk kebutuhan pendanaan belanja.

"Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia nanti mudah-mudahan akan sepakat dengan kita dengan OJK bahwa ini bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank," ujar pria yang pernah menjadi Kepala Perwakilan BI itu.

Di sisi lain, Direktur Utama BRI Hery Gunardi turut mendengar juga soal kabar pengembalian bertahap dana tersebut. Dia menyampaikan bahwa perseroan telah menyalurkan keseluruhan penampatan dana SAL tahap pertama September 2025 lalu yakni Rp55 triliun.

"Memang ada rencana pemerintah, Kementerian Keuangan, nanti secara berkala akan kami kembalikan," ujar Hery kepada wartawan di lokasi yang sama.

Sebagai informasi, Purbaya pertama kali menempatkan dana total Rp200 triliun di lima himbara pada September 2025 yaitu ke Bank Mandiri (Rp55 triliun), BNI (Rp55 triliun), BRI (Rp55 triliun), BTN (Rp25 triliun) dan BSI (Rp10 triliun).

Beberapa bulan setelahnya, dia menambahkan injeksi total Rp76 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI serta turut menampatkan sebagian di BUMD Bank Jakarta.

Sebagian uang tersebut senilai Rp75 triliun sempat ditarik lagi untuk mendanai belanja APBN akhir tahun. Pada April 2026, dia mengungkap bahwa akumulasi dana SAL yang dimiliki pemerintah tembus Rp420 triliun. Sebesar Rp300 triliun ditebar ke himbara, dan sisanya berada di kas pemerintah di bank sentral.