Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge, melalui anak usahanya PT Telemedia Komunikasi Pratama, mengumumkan keberhasilan Uji Laik Operasi (ULO) sekaligus perolehan lisensi operasional untuk layanan Fixed Wireless Access (FWA) Internet Rakyat (IRA) berbasis pita frekuensi 1,4 GHz.

Shannedy Ong, Direktur Utama PT Telemedia Komunikasi Pratama sekaligus Direktur Surge menyampaikan dengan capaian ini, layanan IRA dinyatakan siap untuk segera diluncurkan dan dioperasikan secara komersial.
Keberhasilan ULO dan perolehan perizinan menjadi key milestone strategis PT Telemedia Komunikasi Pratama yang menandai kesiapan penuh perusahaan untuk segera menghadirkan layanan FWA berbasis pita frekuensi 1,4 GHz pertama di dunia secara komersial karena telah memenuhi seluruh persyaratan teknis, operasional, dan regulasi.

“Capaian ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan layanan akses internet nirkabel tetap yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia,” paparnya dalam siaran pers, Selasa (27/1/2026).
Pelaksanaan ULO yang telah diselesaikan dengan hasil memuaskan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan PT Telemedia Komunikasi Pratama dalam memenangkan lelang pita frekuensi 1,4 GHz pada Oktober 2025.

Dalam proses ULO, dilakukan pengujian menyeluruh yang mencakup performa jaringan, stabilitas dan kualitas koneksi, keandalan sistem, serta kesiapan infrastruktur pendukung layanan.

Hasil uji kecepatan yang dilakukan menggunakan perangkat laptop maupun ponsel menunjukkan bahwa produk layanan IRA mampu melampaui standar kecepatan unduh minimum yang ditetapkan oleh Komdigi, yaitu up-to 100 Mbps.

Seluruh rangkaian pengujian telah membuktikan bahwa produk layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas layanan, keandalan jaringan, serta ketentuan regulator yang berlaku, sehingga secara resmi memperoleh lisensi operasional.
Pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz kualis pada layanan FWA ini akan menjadikan produk layanan IRA – Internet Rakyat sebagai implementasi komersial pertama di dunia yang menggunakan pita frekuensi tersebut. Inovasi ini membuka ekosistem baru dalam pengembangan layanan FWA global.

Secara karakteristik, pita frekuensi 1,4 GHz menawarkan penetrasi indoor signal yang kuat, jangkauan yang luas, kualitas koneksi yang stabil, serta efisiensi biaya dan jaringan yang optimal, sehingga sangat ideal untuk memperluas akses internet terjangkau di daerah-daerah dengan tingkat densitas perumahan yang tinggi, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur berbasis kabel.

“Keberhasilan Uji Laik Operasi dan perolehan lisensi operasional menjadi key milestone strategis bagi PT Telemedia Komunikasi Pratama untuk dapat segera mempercepat realisasi layanan IRA – Internet Rakyat secara komersial kepada masyarakat terutama yang telah melakukan preregistration, dengan jumlah pendaftar yang saat ini sudah mencapai lebih dari 1,1 juta,” ujar Shannedy Ong.

IRA – Internet Rakyat dirancang sebagai solusi konektivitas yang inklusif, cepat diimplementasikan, dan efisien dari sisi pembangunan infrastruktur. Dengan kesiapan operasional yang telah tercapai, layanan ini siap menjadi alternatif strategis dalam memperluas penetrasi internet nasional serta mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik berbasis digital.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) diwajibkan untutk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah sebagai komitmen atas penggunaan frekuensi 1,4 GHz. Kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam 10 tahun.

Seperti diketahui, berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025, pemerintah melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD). Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

Sementara itu pada Juli 2025, Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo memperkirakan ongkos yang harus dikeluarkan perusahaan telekomunikasi dalam menggelar FWA tidak jauh berbeda dengan ongkos untuk menggelar layanan seluler. Namun ada beberapa komponen tambahan.

“Saya yakin struktur biaya FWA mirip dengan struktur biaya selular. Artinya, pelanggan pada jarak tertentu dari pemancar FWA, struktur biayanya pasti sama,” kata Agung kepada Bisnis.

Untuk menyediakan layanan FWA, perusahaan telekomunikasi terlebih dahulu harus menggelar serat optik ke menara telekomunikasi sebagai jalur trafik internet. Adapun yang membedakan dengan seluler eksisting, perusahaan FWA perlu menambah biaya untuk radio unit (modul), frekuensi, dan antena.

Adapun WIFI nantinya harus menggelar serat optik di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Sementara itu DSSA wajib menggelar di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dalam menghadirkan serat optik di wilayah tersebut, pemenang dapat menggunakan serat optik eksisting, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi lain, atau membangun sendiri.

Dari sisi modul, berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, biaya yang harus disiapkan per site sekitar Rp125 juta - Rp700 juta per site tergantung kelengkapan alat. Belum diketahui jumlah site yang harus dibangun untuk melayani 20 juta rumah dengan internet murah.

Dari sisi pelanggan, para pengguna layanan FWA 1,4 GHz nantinya harus menyiapkan uang lebih untuk membeli modem yang dapat menangkap sinyal FWA. Ruter di masyarakat harganya beragam, bisa mencapai Rp656.000 atau US$30.

WIFI belum lama memperkenalkan perangkat Wi-Fi 7 yang dijual seharga Rp299.000. Perangkat tersebut juga dapat digunakan oleh pelanggan dengan harga yang lebih murah.

WIFI dan DSSA juga perlu menyiapkan biaya bandwidth yang tidak murah. Ongkos tersebut dapat ditekan lewat kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui diskon biaya hak penggunaan frekuensi.

"Saya yakin yang tidak mirip [antara seluler dan FWA 1,4 GHz] adalah harga PNBP atau BHP frekuensinya. Jadi, kalau dari sisi biaya, lebih murah. Kira-kira. Kan itu ranahnya adalah ranah kebijakan. Pemerintah punya kewenangan untuk menurunkan harga mulai dari regulasi,” kata Agung.

Sementara itu, Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim. Di luar ratusan miliar biaya yang harus dibayarkan para pemenang lelang, ongkos membangun ekosistem juga tidak murah. Pemenang perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan purna jual yang optimal.

“Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

Beban yang lebih tinggi ....

Kinerja WIFI-DSSA

Di tengan beban baru yang akan dihadapi para pemenang, WIFI mencatatkan kinerja positif pada semester I/2025, dengan peningkatan pendapatan 66% menjadi Rp513,5 miliar dan laba bersih melonjak 153,6% menjadi Rp227,8 miliar.

Kinerja ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan dari iklan dan bandwidth, serta efisiensi biaya pokok pendapatan. Perusahaan berencana memanfaatkan momentum ini untuk ekspansi jaringan serat optik lebih lanjut. Beban pokok pendapatan WIFI turun 6,59% menjadi Rp121,1 miliar.

Beban WIFI akan bertambah sekitar Rp403 miliar untuk biaya penggunaan frekuensi yang dibayarkan selama 10 tahun ke depan, dengan tahun pertama mereka wajib membayar tiga kali dari biaya penawaran di awal. Beban tersebut belum termasuk ongkos untuk investasi perangkat di FWA 1,4 GHz, dan SDM.

Beban frekuensi yang harus dibayarkan WIFI lebih besar dari laba bersih yang dibukukan perusahaan pada semester I/2025.

Bisnis coba menghubungi WIFI mengenai persiapan perusahaan dalam mewujudkan kewajiban menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah. Hingga berita ini diturunkan WIFI tidak memberi jawaban.

Sementara itu, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), induk Eka Mas Republik, mengalami penurunan pendapatan usaha sebesar 13,16% YoY menjadi US$1,32 miliar atau Rp21,92 triliun pada semester I/2025.

Sejalan dengan pendapatan yang turun, laba bersih anjlok 48,88% menjadi US$97 juta atau Rp1,6 triliun, terutama dipengaruhi penurunan kinerja di segmen pertambangan dan perdagangan batu bara serta kenaikan beban usaha dan beban pokok pendapatan.

Sama seperti WIFI, beban DSSA akan bertambah ke depan untuk menggelar FWA 1,4 GHz dan biaya frekuensi sebesar Rp400,8 miliar untuk melayani regional II dan regional III.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) untuk merealisasikan target pembangunan 20 juta koneksi internet rumah (fixed broadband) sebagai bagian dari komitmen pengembangan konektivitas nasional.

“Jadi memang kepada pemenangnya [lelang 1,4 Ghz] kita berikan target ataupun komitmen untuk membangun 20 juta koneksi internet rumah,” kata Meutya.

Meutya menjelaskan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru saja menyelesaikan proses lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang diperuntukkan bagi pengembangan teknologi Fixed Wireless Access(FWA).

Teknologi ini diharapkan dapat menjadi pendekatan baru untuk menghadirkan konektivitas yang lebih baik, khususnya di kawasan perumahan.

“Dan FWA ini juga mendorong internet lebih murah dan juga lebih merata,” imbuhnya.

Menurut dia, hasil pembangunan jaringan dari lelang frekuensi ini kemungkinan belum akan terasa secara signifikan dalam waktu dekat, namun diperkirakan mulai berdampak pada 2026.

Komdigi membuka lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

Dalam hasil seleksi, PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), memenangkan Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua, dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar.

WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar, dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Eka Mas juga menjadi pemenang Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar dua kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya.