Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada kuartal I-2026. Namun, kenyataan hidup sehari-hari yang dirasakan masyarakat berkebalikan dengan pencapaian yang tampak menggembirakan ini. Secara riil, perekonomian terasa kesu.

Situasi ini ditunjukkan oleh pelemahan rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan ketidakpastian pasar kerja. Pilihan hidup pun menjadi semakin pragmatis: menunda membeli rumah, membatasi hiburan, mengurangi kualitas konsumsi, hingga memilih makanan murah sekadar untuk bertahan di tengah kenaikan biaya hidup. Keadaan ini semakin berat dirasakan oleh mereka yang termasuk generasi sandwich.

Dari Sandwich ke “Ayam Geprek”

Survei Litbang Kompas pada 2022 menunjukkan sekitar 67% responden mengaku menopang beban ekonomi lintas generasi. Jika diproyeksikan terhadap populasi usia produktif Indonesia, jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 56 juta orang.

Sementara itu, pengolahan data Susenas 2022 menunjukkan sedikitnya 8,4 juta penduduk hidup dalam struktur rumah tangga “extended family” yang mencerminkan tekanan khas generasi sandwich.

Tekanan ekonomi yang meningkat dan dirasakan secara merata oleh generasi sandwich. Jika berlanjut, fenomena generasi sandwich—yang harus membiayai diri sendiri, orang tua, dan anak-anak—akan bergeser menjadi generasi “ayam geprek”.

Istilah ini menemui relevansinya bukan karena merujuk pada menu makanan murah yang populer. Akan tetapi menjadi simbol dari generasi yang dipaksa hidup hemat secara ekstrem di tengah tekanan ekonomi yang terus membesar.

Generasi “ayam geprek”, sesuai namanya, menghadapi tekanan dari segala arah yang membuat kondisi finansialnya babak belur. Mereka menghadapi tekanan berlapis: beban keluarga, stagnasi pendapatan, mahalnya biaya hidup, dan rapuhnya perlindungan sosial secara bersamaan.

Mereka bukan hanya “terjepit” di antara dua generasi—sebagaimana generasi sandwich—tetapi juga “terimpit” oleh struktur ekonomi yang semakin tidak ramah terhadap kelas muda produktif.

Generasi ini tidak terbatas pada kriteria memiliki anak, tetapi juga mencakup mereka yang tidak selalu memiliki anak. Mereka menanggung ekonomi keluarga, dirinya sendiri, dan memikul tekanan ekonomi struktural tanpa dukungan dari pihak mana pun.

Dalam banyak kasus, posisi mereka menjadi “penyangga informal” ketika perlindungan sosial negara belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan ekonomi keluarga.

Dengan kata lain, istilah “ayam geprek” tidak lagi sekadar metafora makanan yang populer di kalangan anak-anak muda. Istilah ini merupakan pintu masuk untuk memahami perubahan struktur beban ekonomi generasi muda di Indonesia hari ini.

Beban yang Kompleks

Generasi ayam geprek di Indonesia, yaitu milenial dan gen Z—memikul beban yang berat jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Dalam kehidupan keluarga, banyak di antara mereka yang harus menopang orang tua mereka secara finansial akibat tidak adanya jaminan pensiun.

Di kala upah tenaga kerja stagnan dan biaya hidup semakin naik, pendapatan individu yang tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi. Gaji yang mereka peroleh digunakan juga untuk menghidupi seluruh keluarga besar ini terasa kian cekak.

Kenaikan harga barang-barang pokok, energi, transportasi, dan hunian mengakibatkan anak-anak muda terpaksa bekerja secara berlebihan (overwork). Alhasil, mereka rentan mengalami kelelahan fisik dan mental (burnout).

Pelemahan rupiah membuat biaya impor naik dan menyebabkan lonjakan inflasi. Artinya, generasi ini tidak hanya terhimpit secara sosial, tapi tergencet oleh tekanan makroekonomi yang tidak berpihak pada mereka.

Kegagalan Institusional

Dalam kajian ekonomi politik pembangunan, kemunculan generasi ayam geprek tidak hanya dipahami sebagai gaya hidup generasi muda semata. Hal ini merupakan cerminan dari struktur pembangunan nasional yang belum mampu menyediakan perlindungan sosial yang memadai.

Kasus seperti ini umum terjadi di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia karena sistem kesejahteraan sosial (social welfare) masih relatif lemah. Dengan demikian menyebabkan keluarga harus menjadi institusi yang secara dominan menopang ekonomi seseorang.

Implikasinya, beban tanggungan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang seharusnya dipikul oleh negara maka diserahkan begitu saja pada individu dan rumah tangga. Di waktu yang sama, ketimpangan struktural—yang juga tampak dari ketimpangan sosial yang ada—terus membatasi ruang gerak generasi ayam geprek ini untuk bisa keluar dari jerat tekanan ekonomi.

Akses mendasar pada layanan publik seperti pendidikan berkualitas, pekerjaan formal dengan pendapatan yang layak, serta jaminan sosial masih belum dirasakan oleh generasi ini.

Dalam kerentanan yang demikian, banyak anak muda yang hidup dalam kerapuhan ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi ini pula yang memunculkan risiko kemiskinan yang diwariskan antargenerasi (intergenerational transmission of poverty).

Oleh sebab itu, generasi ayam geprek bukanlah sebuah fenomena anomali akibat ketidakmampuan individu belaka. Kondisi ini merupakan produk dari kegagalan institusional yang terus-menerus direproduksi dalam sistem ekonomi yang timpang.

Bukan Gaya Hidup Anak Muda yang Boros

Tatkala tekanan ekonomi semakin berat, generasi muda yang juga generasi ayam geprek ini kerap disalahkan sebagai pihak yang memiliki gaya hidup yang terlalu boros, impulsif, konsumtif, serta tidak cakap dalam mengelola keuangan. Alhasil, stigma seperti ini acapkali terlalu menyederhanakan masalah yang sesungguhnya.

Generasi ayam geprek hidup dalam keadaan yang serba terbatas, menekan konsumsi, dan menunda berbagai kebutuhan pokok seperti hunian demi bertahan di tengah kenaikan biaya hidup.

Di sisi lain, glorifikasi berlebihan terhadap narasi resiliensi individu juga mengandung sisi problematis. Sebab, hal ini hanya melihat kemampuan bertahan hidup sebagai tanggung jawab personal belaka.

Akibatnya, narasi yang demikian rawan menghindari problem struktural yang lebih besar: lemahnya sistem kesejahteraan sosial, perlindungan sosial yang tidak memadai, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Parahnya, atensi publik pun tidak terarah pada akar persoalan yang disebabkan karena kegagalan institusional, dan lebih melihat bahwa isu ini sebatas pada kapabilitas individu dalam mengelola kehidupan ekonominya.

Urgensi Kebijakan

Mengatasi tantangan yang dihadapi generasi ayam geprek membutuhkan pembenahan struktural melalui kebijakan yang berpihak pada jutaan kelompok usia produktif. Langkah ini meliputi reformasi jaminan sosial, terutama pensiun dan kesehatan yang perlu diperkuat agar beban keluarga tidak sepenuhnya ditanggung oleh individu.

Di samping itu, kebijakan yang urgen dan perlu dilakukan dalam waktu dekat ialah stabilisasi harga pangan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Negara pun perlu berpihak pada kelas menengah dengan memprioritaskan penyediaan akses pada pekerjaan formal dan perlindungan sosial yang menjamin kesejahteraan pekerja. Tanpa intervensi yang serius, generasi ini akan terus terjebak dalam siklus beban ekonomi lintas generasi.

Harga ayam geprek boleh jadi masih bisa dijangkau oleh generasi ini. Akan tetapi, harga sesungguhnya yang harus dibayar oleh generasi ini sangatlah mahal: tekanan hidup, ketidakpastian, ekonomi, dan beban lintas generasi seumur hidup.

Apakah kondisi ini hanya fase sementara akibat krisis ekonomi global, atau justru tanda bahwa pembangunan belum benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan yang adil bagi generasi mudanya?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) kembali menunjukkan komitmennya mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Pasar Murah bagi masyarakat prasejahtera di berbagai wilayah seluruh Indonesia.

Program ini diawali di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada 11 April 2026. Selanjutnya, dilaksanakan secara bertahap di sejumlah wilayah operasional Pertamina.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron menyatakan, Pasar Murah ini menyasar masyarakat prasejahtera yang masuk dalam desil 1-4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pasar murah ini mengusung misi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjadi solusi nyata bagi keluarga prasejahtera di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Di tengah dinamika global, Pertamina berharap program pasar murah ini membantu masyarakat prasejahtera memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujar Baron dalam keterangan yang dikutip Ahad (12/4/2026).

Pelaksanaan perdana di Tuban menyasar warga dari empat desa di sekitar wilayah operasi perusahaan. Yakni Desa Remen, Tasikharjo, Purworejo, dan Desa Mentoso, yang ditetapkan berdasarkan kriteria masyarakat prasejahtera oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tuban.

Sebagai bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pertamina memastikan program ini berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan paket sembako berupa beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, susu kental manis 1 kaleng, kecap manis 1 botol, dan sarden 1 kaleng. Paket dengan harga normal Rp 211 ribu ini ditebus hanya dengan harga Rp 30 ribu.

“Hasil dari penjualan paket sembako ini sepenuhnya disalurkan kembali untuk mendukung pembangunan maupun operasional sarana ibadah, sarana prasarana desa, dan panti asuhan di sekitar wilayah pelaksanaan,” jelas Baron.

Pertamina juga memastikan distribusi berjalan merata melalui Subholding Downstream, PT Pertamina Patra Niaga, dengan dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan yayasan.

“Penentuan penerima manfaat dilakukan pemda agar program ini tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Baron.

Program Pasar Murah Pertamina ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam menghadirkan energi kebermanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya ini sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang makin masif untuk memenuhi pasokan listrik industri penghiliran mengancam target penurunan emisi nasional, sekaligus menjadi risiko bagi perekonomian.

Hal ini terungkap dalam analisis terbaru dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM). Kapasitas PLTU captive di Indonesia tercatat menembus 19,3 gigawatt (GW) atau tumbuh 2,25 kali lipat sejak 2023. Mayoritas tambahan pembangkit ini berpusat di kawasan industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Analisis tersebut turut mengungkap bahwa tambahan kapasitas PLTU captive dalam kurun Juli 2024–Juli 2025 mencapai 4,49 GW atau 80% dari total penambahan kapasitas seluruh pembangkit batu bara. Sementara itu, PLTU yang terhubung ke jaringan listrik PLN hanya mencapai kurang dari sepertiga yang ditargetkan.

Selain itu, dalam 25 tahun terakhir, kapasitas PLTU captive mengalami pertumbuhan delapan kali lebih cepat daripada kapasitas yang terhubung ke dalam jaringan listrik dan mewakili setengah dari total penambahan kapasitas pembangkit nasional.

Kapasitas PLTU captive tersebut diproyeksikan akan masih tumbuh hingga menjadi 31 GW dengan 19,3 GW telah beroperasi, 3,6 GW dalam tahap konstruksi, dan tambahan 8,16 GW dalam perencanaan ekspansi.

“Lanskap energi Indonesia sedang mengalami perpecahan radikal di mana jaringan listrik nasional yang stagnan dikalahkan oleh lonjakan PLTU captive yang didorong oleh inisiatif hilirisasi,” kata Analis CREA Katherine Hasan, dikutip dari siaran pers, Selasa (27/1/2026).

Peningkatan kapasitas tersebut juga diperkuat dengan adanya celah regulasi dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang memberikan berbagai pengecualian kepada PLTU captive yang terkait proyek-proyek strategis nasional. Kebijakan tersebut menempatkan Indonesia pada jalur emisi tinggi dan merugikan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Hasil riset CREA menunjukkan pengecualian PLTU captive ini berpotensi menyebabkan tambahan 27.000 kematian dini dan menimbulkan beban ekonomi dengan nilai mencapai US$20 miliar.

Sementara khusus di daerah pusat industri nikel, dengan asumsi industri tersebut mencapai puncaknya pada tahun kelima, keruntuhan ekologis pada tahun kedelapan mulai secara drastis mengikis total manfaat ekonomi. Selain itu, polusi udara di wilayah ini diperkirakan menyebabkan 5.000 kematian setiap tahun dan beban ekonomi tahunan sebesar US$3,42 miliar pada 2030.

“Sementara penurunan kualitas lingkungan diperkirakan akan mengakibatkan kerugian sebesar US$235 juta bagi petani dan nelayan lokal selama 15 tahun ke depan,” ungkap

Katherine menjelaskan, untuk mencegah dampak tersebut serta menegakkan kembali mandat pengurangan emisi 35%, pemerintah perlu mengintegrasikan unit PLTU captive secara eksplisit ke dalam target penghapusan bertahap nasional 2040 bersama dengan pembentukan kerangka kerja pemantauan publik.

“Jika pemerintah ingin mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, pemerintah harus mengakui dan merangkul manfaat ekonomi dan lingkungan yang mendalam dari jadwal pensiun dini yang ambisius untuk PLTU yang terhubung ke jaringan listrik dan yang dikelola sendiri,” Katherine menambahkan.

Peneliti Senior GEM Lucy Hummer mengatakan transparansi data dibutuhkan untuk mencapai target penurunan emisi dan mendorong transisi energi. Dia mengemukakan perencanaan penggantian PLTU dengan alternatif energi terbarukan yang tidak disertai pemahaman lanskap kapasitas PLTU yang ada dan yang direncanakan akan sulit terealisasi tanpa aspek transparansi data.

“Hal ini terutama berlaku untuk PLTU yang dikelola sendiri oleh swasta yang telah mengalami pertumbuhan yang kuat dan tak henti-hentinya dalam beberapa tahun terakhir. Mengetahui di mana pembangkit-pembangkit ini berada, ukurannya, dan tujuan industrinya sangat penting untuk sepenuhnya memasukkan PLTU captive ke dalam perencanaan transisi jangka panjang dan secara efektif menghapus pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia, tidak hanya yang terhubung ke jaringan listrik PLN,” kata Lucy.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak cara mendapatkan BSU Rp600.000 pada bulan Oktober 2025.

Bukan rahasia lagi jika salah satu hal yang cukup ditunggu pada bulan ini adalah kapan pencairan BSU Rp600.000.

Namun hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah belum juga mengumumkan secara resmi kapan BSU akan kembali dicairkan.

Dilansir dari Antaranews, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program subsidi upah akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun ini.

Sebelumnya, penyaluran terakhir BSU berlangsung pada Agustus 2025. Namun, hingga pertengahan September 2025, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Penyaluran BSU bertujuan meringankan beban ekonomi para pekerja dan buruh di tengah situasi ketidakpastian ekonomi,” ujar Yassierli saat kunjungan kerja di Padang, Sumatera Barat, Rabu (10/9).

Laporan menyebut jika penyaluran BSU masih diprioritaskan bagi tenaga pendidik yang mengajar di Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan satuan PAUD sejenis.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk terus memantau kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BPJS Ketenagakerjaan guna menghindari informasi yang menyesatkan.

Cara Daftar BSU Oktober 2025 ada di halaman 2...

Cara Daftar BSU Rp600.000 Bulan Oktober 2025

Pada dasarnya, salah satu syarat mendapatkan BSU adalah pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, pastikan Anda sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh pemberi kerja jika Anda termasuk golongan penerima upah.

Pemberi Kerja (Perusahaan/Badan/Sejenisnya) dapat melakukan pendaftaran melalui kanal fisik dan kanal non fisik yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah Pemberi Kerja telah terdaftar menjadi peserta, maka proses lanjutan yaitu dengan mendaftarkan seluruh pekerja dengan menyerahkan data jumlah dan upah melalui formulir yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Khusus Pekerja Asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 bulan dengan melampirkan paspor sebagai data pendukung.

Untuk lebih lengkapnya kunjungi link berikut ini: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-mendaftar-jadi-peserta.html