Pembangunan PLTU Captive Masif di Kawasan Industri, Berisiko Ancam Ekonomi dan Target Emisi
Pembangunan PLTU captive di kawasan industri Indonesia mengancam target emisi dan ekonomi
(Bisnis.Com) 27/01/26 14:43 115726
Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang makin masif untuk memenuhi pasokan listrik industri penghiliran mengancam target penurunan emisi nasional, sekaligus menjadi risiko bagi perekonomian.
Hal ini terungkap dalam analisis terbaru dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM). Kapasitas PLTU captive di Indonesia tercatat menembus 19,3 gigawatt (GW) atau tumbuh 2,25 kali lipat sejak 2023. Mayoritas tambahan pembangkit ini berpusat di kawasan industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
Analisis tersebut turut mengungkap bahwa tambahan kapasitas PLTU captive dalam kurun Juli 2024–Juli 2025 mencapai 4,49 GW atau 80% dari total penambahan kapasitas seluruh pembangkit batu bara. Sementara itu, PLTU yang terhubung ke jaringan listrik PLN hanya mencapai kurang dari sepertiga yang ditargetkan.
Selain itu, dalam 25 tahun terakhir, kapasitas PLTU captive mengalami pertumbuhan delapan kali lebih cepat daripada kapasitas yang terhubung ke dalam jaringan listrik dan mewakili setengah dari total penambahan kapasitas pembangkit nasional.
Kapasitas PLTU captive tersebut diproyeksikan akan masih tumbuh hingga menjadi 31 GW dengan 19,3 GW telah beroperasi, 3,6 GW dalam tahap konstruksi, dan tambahan 8,16 GW dalam perencanaan ekspansi.
“Lanskap energi Indonesia sedang mengalami perpecahan radikal di mana jaringan listrik nasional yang stagnan dikalahkan oleh lonjakan PLTU captive yang didorong oleh inisiatif hilirisasi,” kata Analis CREA Katherine Hasan, dikutip dari siaran pers, Selasa (27/1/2026).
Peningkatan kapasitas tersebut juga diperkuat dengan adanya celah regulasi dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang memberikan berbagai pengecualian kepada PLTU captive yang terkait proyek-proyek strategis nasional. Kebijakan tersebut menempatkan Indonesia pada jalur emisi tinggi dan merugikan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Hasil riset CREA menunjukkan pengecualian PLTU captive ini berpotensi menyebabkan tambahan 27.000 kematian dini dan menimbulkan beban ekonomi dengan nilai mencapai US$20 miliar.
Sementara khusus di daerah pusat industri nikel, dengan asumsi industri tersebut mencapai puncaknya pada tahun kelima, keruntuhan ekologis pada tahun kedelapan mulai secara drastis mengikis total manfaat ekonomi. Selain itu, polusi udara di wilayah ini diperkirakan menyebabkan 5.000 kematian setiap tahun dan beban ekonomi tahunan sebesar US$3,42 miliar pada 2030.
“Sementara penurunan kualitas lingkungan diperkirakan akan mengakibatkan kerugian sebesar US$235 juta bagi petani dan nelayan lokal selama 15 tahun ke depan,” ungkap
Katherine menjelaskan, untuk mencegah dampak tersebut serta menegakkan kembali mandat pengurangan emisi 35%, pemerintah perlu mengintegrasikan unit PLTU captive secara eksplisit ke dalam target penghapusan bertahap nasional 2040 bersama dengan pembentukan kerangka kerja pemantauan publik.
“Jika pemerintah ingin mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, pemerintah harus mengakui dan merangkul manfaat ekonomi dan lingkungan yang mendalam dari jadwal pensiun dini yang ambisius untuk PLTU yang terhubung ke jaringan listrik dan yang dikelola sendiri,” Katherine menambahkan.
Peneliti Senior GEM Lucy Hummer mengatakan transparansi data dibutuhkan untuk mencapai target penurunan emisi dan mendorong transisi energi. Dia mengemukakan perencanaan penggantian PLTU dengan alternatif energi terbarukan yang tidak disertai pemahaman lanskap kapasitas PLTU yang ada dan yang direncanakan akan sulit terealisasi tanpa aspek transparansi data.
“Hal ini terutama berlaku untuk PLTU yang dikelola sendiri oleh swasta yang telah mengalami pertumbuhan yang kuat dan tak henti-hentinya dalam beberapa tahun terakhir. Mengetahui di mana pembangkit-pembangkit ini berada, ukurannya, dan tujuan industrinya sangat penting untuk sepenuhnya memasukkan PLTU captive ke dalam perencanaan transisi jangka panjang dan secara efektif menghapus pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia, tidak hanya yang terhubung ke jaringan listrik PLN,” kata Lucy.
#pltu-captive #pembangunan-pltu #risiko-ekonomi #target-emisi #energi-indonesia #kapasitas-pltu #industri-nikel #polusi-udara #peraturan-presiden #kematian-dini #beban-ekonomi #transisi-energi #energi