Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) bakal menerima pasokan 84 juta ton batu bara dari delapan pemasok utama untuk memastikan kesiapan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjelang Hari Raya Lebaran 2026.
Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Rizal Calvary memastikan stok batu bara untuk pembangkit aman dengan pasokan tersebut. Untuk memastikan ketersediaan stok, PLN juga telah mengunjungi dua pembangkit besar di Jawa Tengah pada Jumat (6/3/2026).
"Total seluruh yang akan dipasok adalah sekitar 82 juta hingga 84 juta metrik ton. Hari ini saya mengunjungi dua PLTU besar di Jawa Tengah. Satunya PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Batang," ujar Rizal melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (7/3/2026).
Dia mengatakan rata-rata hari operasi produksi (HOP) batu bara untuk PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Batang saat ini berada di level 10 hari operasi. Adapun PLTU Tanjung Jati B berkapasitas 4x660 megawatt (MW) dan PLTU Batang sebesar 2x1000 MW.
"HOP kedua PLTU di atas 10 HOP. Dengan akan adanya tambahan dari para pemasok utama, maka HOP keduanya akan segera naik signifikan ke depan," papar Rizal.
Dia menegaskan bahwa pembangkit-pembangkit di PLTU yang mengalami defisit akan mendapatkan pasokan batu bara dari delapan pemasok utama.
Adapun delapan perusahaan yang dimaksud antara lain PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, serta PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan-perusahaan besar tersebut disebut tidak terdampak penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
Rizal menyampaikan pasokan batu bara sebesar 84 juta ton cukup untuk menjaga HOP PLN di beberapa pembangkit hingga akhir Agustus 2026.
Ia pun mengatakan ketersediaan batu bara PLN saat ini sudah sangat memadai, sehingga tidak akan ada potensi blackout atau pemadaman listrik.
"Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi," ujar Rizal.
Sementara untuk menjamin kelancaran operasi hingga akhir 2026, Rizal menyampaikan PLN masih membutuhkan sekitar 40 juta ton batu bara.
"DMO [Domestic Market Obligation] batu bara untuk PLN itu 84 juta ton ditambah 40 juta lagi. Itu khusus untuk PLN sepanjang tahun ini," kata Rizal.
Krisis pasokan emas hitam untuk PLTU sempat diungkapkan oleh Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Joseph Pangalila. Dia mengatakan, kekurangan batu bara untuk PLTU mengancam keandalan listrik nasional.
Joseph menuturkan, peran independent power producer (IPP) atau produsen listrik swasta dalam kelistrikan nasional cukup besar. Menurutnya, hampir 50% kelistrikan di Tanah Air dikontribusikan dari IPP.
Dia mengatakan krisis batu bara sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2025. Namun, saat ini makin parah lantaran RKAB 2026 untuk batu bara belum disetujui pemerintah. Apalagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.
Pria yang juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power itu menyebutkan ketersediaan batu bara untuk pembangkit itu idealnya berada di level minimal 25 hari operasi. Namun, saat ini ketersediaan batu bara untuk pembangkit berada di level di bawah 10 hari operasi.
"Nah, sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis karena kebanyakan pembangkit itu ketersediaan batu baranya itu sudah di bawah 10 hari. Hanya sedikit sekali yang di atas 10 hari. Bahkan, saya lihat di Jawa-Bali yang batu baranya ada 25 hari itu hanya dua pembangkit," ucap Joseph di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Joseph mengatakan pembangkit listrik saat ini memiliki stok batu bara berdasarkan RKAB tahun lalu. Dia pun mewanti-wanti jika pemerintah baru menerbitkan RKAB pada akhir Maret, bisa saja pemasok berhenti mengirimkan batu bara kepada IPP.
Sebab, bisa saja kuota yang dipangkas itu tak bisa mencukupi dari kebutuhan.
"Jadi bisa jadi tiba-tiba kalau misalnya pemerintah memutuskan RKAB yang baru akhir kuartal [pertama] ini, bisa jadi ada beberapa supplier itu yang langsung setop karena sudah melebihi kuotanya," kata Joseph.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang makin masif untuk memenuhi pasokan listrik industri penghiliran mengancam target penurunan emisi nasional, sekaligus menjadi risiko bagi perekonomian.

Hal ini terungkap dalam analisis terbaru dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM). Kapasitas PLTU captive di Indonesia tercatat menembus 19,3 gigawatt (GW) atau tumbuh 2,25 kali lipat sejak 2023. Mayoritas tambahan pembangkit ini berpusat di kawasan industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Analisis tersebut turut mengungkap bahwa tambahan kapasitas PLTU captive dalam kurun Juli 2024–Juli 2025 mencapai 4,49 GW atau 80% dari total penambahan kapasitas seluruh pembangkit batu bara. Sementara itu, PLTU yang terhubung ke jaringan listrik PLN hanya mencapai kurang dari sepertiga yang ditargetkan.

Selain itu, dalam 25 tahun terakhir, kapasitas PLTU captive mengalami pertumbuhan delapan kali lebih cepat daripada kapasitas yang terhubung ke dalam jaringan listrik dan mewakili setengah dari total penambahan kapasitas pembangkit nasional.

Kapasitas PLTU captive tersebut diproyeksikan akan masih tumbuh hingga menjadi 31 GW dengan 19,3 GW telah beroperasi, 3,6 GW dalam tahap konstruksi, dan tambahan 8,16 GW dalam perencanaan ekspansi.

“Lanskap energi Indonesia sedang mengalami perpecahan radikal di mana jaringan listrik nasional yang stagnan dikalahkan oleh lonjakan PLTU captive yang didorong oleh inisiatif hilirisasi,” kata Analis CREA Katherine Hasan, dikutip dari siaran pers, Selasa (27/1/2026).

Peningkatan kapasitas tersebut juga diperkuat dengan adanya celah regulasi dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang memberikan berbagai pengecualian kepada PLTU captive yang terkait proyek-proyek strategis nasional. Kebijakan tersebut menempatkan Indonesia pada jalur emisi tinggi dan merugikan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Hasil riset CREA menunjukkan pengecualian PLTU captive ini berpotensi menyebabkan tambahan 27.000 kematian dini dan menimbulkan beban ekonomi dengan nilai mencapai US$20 miliar.

Sementara khusus di daerah pusat industri nikel, dengan asumsi industri tersebut mencapai puncaknya pada tahun kelima, keruntuhan ekologis pada tahun kedelapan mulai secara drastis mengikis total manfaat ekonomi. Selain itu, polusi udara di wilayah ini diperkirakan menyebabkan 5.000 kematian setiap tahun dan beban ekonomi tahunan sebesar US$3,42 miliar pada 2030.

“Sementara penurunan kualitas lingkungan diperkirakan akan mengakibatkan kerugian sebesar US$235 juta bagi petani dan nelayan lokal selama 15 tahun ke depan,” ungkap

Katherine menjelaskan, untuk mencegah dampak tersebut serta menegakkan kembali mandat pengurangan emisi 35%, pemerintah perlu mengintegrasikan unit PLTU captive secara eksplisit ke dalam target penghapusan bertahap nasional 2040 bersama dengan pembentukan kerangka kerja pemantauan publik.

“Jika pemerintah ingin mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, pemerintah harus mengakui dan merangkul manfaat ekonomi dan lingkungan yang mendalam dari jadwal pensiun dini yang ambisius untuk PLTU yang terhubung ke jaringan listrik dan yang dikelola sendiri,” Katherine menambahkan.

Peneliti Senior GEM Lucy Hummer mengatakan transparansi data dibutuhkan untuk mencapai target penurunan emisi dan mendorong transisi energi. Dia mengemukakan perencanaan penggantian PLTU dengan alternatif energi terbarukan yang tidak disertai pemahaman lanskap kapasitas PLTU yang ada dan yang direncanakan akan sulit terealisasi tanpa aspek transparansi data.

“Hal ini terutama berlaku untuk PLTU yang dikelola sendiri oleh swasta yang telah mengalami pertumbuhan yang kuat dan tak henti-hentinya dalam beberapa tahun terakhir. Mengetahui di mana pembangkit-pembangkit ini berada, ukurannya, dan tujuan industrinya sangat penting untuk sepenuhnya memasukkan PLTU captive ke dalam perencanaan transisi jangka panjang dan secara efektif menghapus pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia, tidak hanya yang terhubung ke jaringan listrik PLN,” kata Lucy.