Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyampaikan arah besar transformasi dan peran strategis BUMN, sebagai bagian dari komitmen untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dony mengatakan bahwa seluruh insan BUMN merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab menjalankan sekaligus mengomunikasikan kebijakan negara.

“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Di tengah segelintir sentimen negatif ke pemerintah, Dony mengatakan BUMN harus berada di garis depan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif.

Ia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah memiliki dasar berpikir yang jelas dan tujuan jangka panjang bagi bangsa.

“Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Dony.

Ia menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional.

Menurutnya, tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, mengingat komitmen dan pengabdian yang telah ditunjukkan.

“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.

Dony menjelaskan, berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang fundamental dan merata.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

“Kalau kita paham dasar berfikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujar Dony.

Dony kembali menegaskan bahwa BUMN harus berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Hal ini agar kebijakan ekonomi yang dijalankan dapat dipahami secara utuh sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Dony.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menegur jajaran direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mengenai transparansi perencanaan produksi nasional hingga ketimpangan harga gas bumi bagi industri pupuk.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara tersebut dalam kunjungan kerja di Cikampek, Jawa Barat, Kamis.

Sementara itu, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Rivqy menegur direksi Pupuk Indonesia mengenai pengembangan Pupuk Kujang yang dinilai masih abu-abu.

Oleh sebab itu, dia mendesak manajemen perusahaan untuk memaparkan detail perencanaan, lini masa, hingga strategi efisiensi secara transparan kepada parlemen.

"Tolong informasikan kepada kami secara detail. Selama ini kami di DPR sering kali hanya diberi informasi 'kulit-kulitnya' saja, sementara perencanaan detailnya jarang sekali sampai ke kami," kata dia.

Selain itu, dia mempertanyakan progres persiapan proyek pupuk di Papua yang ditargetkan rampung pada 2031.

Ia pun meminta kerangka kerja yang jelas agar proyek strategis nasional tersebut tidak sekadar menjadi wacana jangka panjang tanpa progres yang terukur.

Tak hanya itu, dia mengatakan ada isu lain yang lebih krusial, yakni harga gas bumi tertentu.

Walaupun pemerintah telah menetapkan plafon harga maksimal sebesar 6,5 dolar Amerika Serikat per million metric british thermal units atau MMBTU, dia mengatakan realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas harga yang mencolok antarprovinsi.

"Sebenarnya berapa harga keekonomian gas yang bisa diserap oleh Pupuk Indonesia? Saya sangat menyayangkan, sesama BUMN jangan 'main curang-curangan' (mencari keuntungan sendiri secara tidak sehat). Tolong ini dijelaskan jujur," ujarnya.

Menurut dia, transparansi harga sangat penting agar DPR RI dapat mengusulkan formula harga keekonomian yang adil.

"Tujuannya jelas, harga gas tidak memberatkan industri pupuk demi ketahanan pangan nasional, dan di sisi lain juga tidak merugikan pihak penyedia gas," katanya.

Adapun dia memandang persoalan tersebut menjadi catatan penting bagi Komisi VI DPR RI untuk terus mengawal agar sinergi antar-BUMN benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan petani, bukan sekadar kompetisi profit internal antarperusahaan negara.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Proses ini mencakup evaluasi kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, penguatan sistem tata kelola serta manajemen risiko yang terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sebagai manajemen dan pemegang mandat atas portofolio Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan langkah penguatan tata kelola dan penataan fundamental perusahaan secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari proses transisi dan konsolidasi manajemen, Danantara melalui entitas holding operasionalnya, PT Danantara Asset Management (DAM), melakukan pengkajian secara menyeluruh dan terstruktur terhadap perusahaan-perusahaan BUMN.

“Proses ini mencakup evaluasi kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, penguatan sistem tata kelola serta manajemen risiko yang terintegrasi, guna memastikan standar pengelolaan yang semakin solid dan selaras dengan praktik terbaik,” ujar Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Rohan menjelaskan, langkah penguatan sebelumnya telah dimulai pada kelompok perusahaan BUMN Karya dan kini diperluas secara bertahap ke sektor-sektor lainnya dalam portofolio BUMN.

Fokus utama dari inisiatif adalah normalisasi dan peningkatan kualitas aset, penyelarasan pencatatan agar laporan keuangan semakin akurat, wajar, dan terkini sesuai standar akuntansi yang berlaku dan praktik pelaporan keuangan yang diakui secara luas, serta memastikan praktik pengelolaan yang transparan dan prudent.

Selain itu, Danantara juga menekankan penguatan fundamental keuangan yang berbasis pada kualitas laba (earnings quality) dan arus kas operasional (operating cash flow) yang kuat, peningkatan EBITDA yang berkelanjutan, disiplin belanja modal (capital expenditure discipline), serta struktur permodalan yang sehat dan terjaga.

“Perhatian diarahkan pada optimalisasi Return On Assets (ROA), perbaikan margin operasional, penguatan kapasitas pemenuhan kewajiban finansial, serta pengelolaan likuiditas yang konservatif dan terukur,” ujar Rohan.

Pendekatan ini memastikan bahwa kinerja perusahaan tidak hanya tercermin dalam pertumbuhan nominal, tetapi dalam kemampuan menghasilkan arus kas yang konsisten, menjaga solvabilitas, meningkatkan Return On Equity (ROE), serta memperkuat kapasitas pembagian dividen secara berkelanjutan bagi negara sebagai pemegang saham.

"Governance reset ini merupakan bagian dari komitmen manajemen baru dalam memastikan pengelolaan BUMN berorientasi pada nilai ekonomi riil dan keberlanjutan jangka panjang," ujar Rohan.

Sebagai manajemen baru dan pemegang mandat pengelolaan aset negara, Ia menyebut Danantara berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio.

“Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel,” ujar Rohan.

Rohan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ke depan tidak semata pada besarnya angka di neraca, melainkan pada kualitas kinerja yang nyata.

“Ke depan, ukuran keberhasilan bukan hanya pada besarnya angka di neraca, tetapi pada kualitas laba, kekuatan arus kas, dan kemampuan perusahaan menciptakan nilai ekonomi secara nyata,” ujar Rohan.

Ia melanjutkan, fokus Danantara adalah membangun fundamental yang menghasilkan uang riil dan dividen berkelanjutan bagi negara.

“Pertumbuhan yang sehat harus berbasis pada produktivitas dan kinerja operasional, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara benar-benar terukur dan berkelanjutan,” ujar Rohan.

Melalui fondasi keuangan yang semakin solid dan disiplin manajemen yang kuat, menurut Rohan, perusahaan akan lebih fokus pada efisiensi, peningkatan margin operasional, serta penciptaan nilai riil bagi pemegang saham, yaitu negara.

Danantara menegaskan bahwa proses ini dilakukan secara sistematis dan bertahap, dengan tetap menjaga stabilitas operasional dan kesinambungan bisnis di seluruh portofolio, sebagai bagian dari transformasi institusional jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Persoalan pada hampir semua BUMN, bukan karena karyawan, pelakunya adalah pimpinan BUMN,

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria menyoroti terkait dengan proses transformasi PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) atau SIG.

“Tidak ada yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri,” ujar Dony dalam Retret Terintegrasi SIG Group 2026 sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Melalui proses transformasi, Dony menilai Semen Indonesia dapat menghasilkan kinerja yang semakin baik di masa mendatang.

Ia menilai permasalahan dalam tubuh perusahaan BUMN, terdapat kecenderungan berasal dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM).

“Persoalan pada hampir semua BUMN, bukan karena karyawan, pelakunya adalah pimpinan BUMN,” ujar Dony.

Seiring dengan itu, Ia mewanti-wanti bahwa Semen Indonesia harus berjalan sesuai dengan norma dan etika yang benar, salah satunya tidak perlu mempercantik (memoles) laporan keuangan (LK) perusahaan.

Selain itu, menurutnya, pemimpin harus mengetahui ke mana arah perusahaan akan dibawa. “CEO harus punya dan tahu perusahaan akan dibawa kemana,” ujar Dony.

Kemudian, lanjutnya, pemimpin perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan mampu menyampaikan secara baik kepada para bawahan.

“Karena itu seorang Dirut (direktur utama) mesti mampu mengkomunikasikan visinya,” ujar Dony.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama Semen Indonesia Indrieffouny Indra memastikan akan mencatat setiap arahan dari COO Danantara tersebut, dan akan melaksanakannya ketika menjalankan tugasnya sehari-hari.

“Apalagi, menjaga pasar saat ini sangat penting,” ujar Indra.

Semen Indonesia mencatatkan volume penjualan mencapai 27,46 juta ton dengan pendapatan senilai Rp25,30 triliun per kuartal III-2025,

Pada periode tersebut, perseroan membukukan laba bersih senilai Rp114,84 miliar, sementara EBITDA tercatat senilai Rp3,28 triliun.

Tahun buku 2024, Semen Indonesia menetapkan dividen tunai senilai Rp648,75 miliar atau dengan dividen payout rasio (DPR) sebesar 90,13 persen dari total laba bersih senilai Rp719.76 miliar tahun buku 2024.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) akan terus melanjutkan upaya restrukturisasi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya melakukan penguatan terhadap infrastruktur teknologi milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Untuk Himbara, dengan teknologi kita akan meningkatkan supaya lebih cepat, lebih baik, lebih transparan dalam pengambilan keputusannya, mereka dalam hal-hal memberikan pinjaman kepada para nasabahnya,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam acara bertajuk "Semangat Awal Tahun 2026" di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan, pihaknya akan lebih memperkuat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) untuk lebih fokus melayani segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan retail, yang mana penguatan teknologi menjadi hal yang utama.

“Misalnya seperti BRI, kita harus fokus lebih ke UMKM, retail. Nah kita perkuat di situnya. Karena kalau seperti BRI, ya tentunya teknologi menjadi hal yang sangat utama, karena mereka men-serve begitu banyak, puluhan juta bahkan ratusan juta para nasabahnya,” ujar Rosan.

Seiring Himbara saat ini di bawah naungan Danantara, Ia mengimbau semua Himbara perlu untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan perusahaan BUMN lainnya maupun dengan perusahaan swasta.

“Karena semua sekarang di bawah Himbara, mereka ya harus berkolaborasi, harus bersinergi dengan tidak hanya dengan BUMN, tapi yang paling penting bisa dengan sektor swasta dan sektor lainnya,” ujar Rosan.

Ia memastikan bahwa Danantara akan terus mengimplementasikan praktik Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik di setiap lapisan perusahaan BUMN.

“Kami menekankan sekali bagaimana tata kelola perusahaan yang baik yang benar, corporate governance, kemudian transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Itu menjadi pedoman kita yang kita ingin terapkan ke bawah secara penuh,” ujar Rosan.

Melalui dokumen Danantara Economic Outlook 2026, Danantara menyebutkan bahwa reformasi perusahaan-perusahaan BUMN besar akan menjadi agenda selanjutnya yang akan dijalankan mulai tahun 2026.

Danantara menyebut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), semuanya berada di posisi tepat untuk pemulihan pendapatan seiring biaya dana yang menurun dan pertumbuhan pinjaman yang membaik.

Sementara itu, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dinilai berada di posisi yang tepat untuk siap memberikan nilai kepada para pemegang saham dengan memanfaatkan aset yang lebih tinggi.

Sebelumnya, Danantara telah memperoleh kredibilitas pasar sampai batas tertentu, dari upaya pemulihan yang tengah berlangsung di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), serta PT Timah Tbk (TINS).

Presiden RI Prabowo Subianto secara eksplisit menetapkan tujuan untuk mengurangi jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200, yang perlu dipahami sebagai program multi-tahun, bukan kalender tindakan korporasi satu tahun.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Ketika masyarakat membutuhkan, Keluarga Besar BUMN bergerak sebagai satu. Kecepatan menjadi penentu,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) telah membentuk pusat koordinasi untuk memetakan kebutuhan mendesak, menginventarisasi ketersediaan bantuan di seluruh BUMN, serta menyiapkan jalur distribusi alternatif ke wilayah terdampak banjir meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah pengiriman bantuan BUMN dilakukan melalui udara agar dapat menjangkau wilayah terisolasi, yang mana pengiriman pertama pada akhir pekan dan disusul pengiriman lanjutan pada Senin (01/12).

“Ketika masyarakat membutuhkan, Keluarga Besar BUMN bergerak sebagai satu. Kecepatan menjadi penentu,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Melalui dukungan pesawat khusus dari Garuda dan Citilink, Rosan mengatakan, sebanyak 9,4 ton bantuan berhasil diberangkatkan menuju Aceh melalui Kualanamu, untuk kemudian diteruskan ke Lhokseumawe.

Seluruh bantuan diterima oleh BPBD dan unsur TNI, untuk kemudian disalurkan ke posko-posko, fasilitas publik, serta wilayah yang hanya dapat dijangkau menggunakan kendaraan tinggi atau perahu.

Secara total, puluhan ton bantuan telah dikonsolidasikan, meliputi perlengkapan bayi, selimut, bahan pangan pokok, susu formula, makanan siap saji, obat- obatan dan vaksin, serta kebutuhan logistik lain bagi pengungsian dan kecamatan terisolasi, termasuk pembukaan dapur umum hingga tim yang membantu evakuasi warga.

“Posko tanggap darurat juga didirikan di berbagai titik untuk menyalurkan kebutuhan pokok dan layanan kesehatan,” ujar Rosan.

Selain itu, ia memastikan pemulihan layanan publik menjadi prioritas supaya aktivitas masyarakat dapat segera kembali beraktivitas.

Sejumlah BUMN sektor strategis seperti Telkom Group melaporkan 12 STO yang blackout dan menyebabkan ribuan BTS terdampak.

“Upaya pemulihan terus berlangsung meski beberapa lokasi hanya bisa diakses dengan perahu karet,” ujar Rosan.

Kemudian, PLN mengerahkan material jaringan dan genset, bersama TNI AU, menggunakan Hercules dan helikopter supaya 41 genset bisa terpasang di lokasi vital seperti rumah sakit, pelabuhan, dan posko logistik.

Sementara itu, Pertamina memperkuat suplai BBM dan LPG dengan mengerahkan AMT, tambahan dari berbagai daerah, meningkatkan suplai dari Padang, serta mengirim 30 skid tank LPG dari Dumai.

Pertamina juga menyalurkan BBM darurat untuk alat berat, 5.000 liter Dexlite di Tapanuli Utara, serta 6.000 liter avtur untuk mendukung misi penerbangan BNPB.

Setelah keberangkatan gelombang awal bantuan melalui udara, Rosan mengatakan Keluarga Besar BUMN saat ini menyiapkan pengiriman lanjutan untuk wilayah Aceh lainnya, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Proses konsolidasi bantuan di masing-masing BUMN terus berjalan, dengan pengiriman berikutnya direncanakan menggunakan kombinasi jalur udara dan laut, dengan menyesuaikan kondisi cuaca dan akses darat.

“Ini baru tahap awal. Kami akan terus bekerja dengan BP BUMN dan seluruh BUMN agar bantuan tersampaikan dan masyarakat di Aceh maupun Sumatera lainnya dapat segera pulih,” ujar Rosan.

Dengan terbukanya jalur udara, mobilisasi cepat logistik antar-BUMN, serta upaya teknis pemulihan jaringan dan listrik yang terus berlangsung, Rosan berharap operasi kemanusiaan ini mampu menjangkau lebih banyak titik terdampak dan mempercepat pemulihan sosial-ekonomi di Aceh dan Sumatera bagian utara.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mendesak Kepolisian Daerah (Polda) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk mengusut pembalakan liar yang memicu banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut.

“Banjir bandang di Sumbar (Sumatera Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan Aceh ini terjadi akibat pembalakan hutan. Tangan manusia yang membuat bencana ini. Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) di tiga daerah itu harus usut perusakan hutan liar di Sumbar,” kata Dony Oskaria di Jakarta, Sabtu.

Ia menilai, bencana hidrometeorologi yang telah menelan ratusan korban jiwa tersebut tidak sepenuhnya terjadi karena faktor alam semata.

Ia menuturkan, 99 persen kegiatan penebangan hutan secara ilegal (illegal logging) memicu kerusakan hutan dan memperparah aliran air.

Dony mengatakan, dugaan bahwa praktik pembalakan liar merupakan penyebab utama bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi selama sepekan terakhir tersebut didukung dengan banyaknya foto dan video yang beredar di media sosial.

Beragam bukti visual yang diunggah oleh sejumlah warga yang terdampak banjir tersebut menunjukkan air banjir yang menerjang pemukiman penduduk turut membawa material potongan kayu gelondongan.

Fenomena tersebut menjadi indikasi kuat bahwa fungsi hutan sebagai penyerap dan penyimpan air telah rusak akibat aktivitas penebangan ilegal yang masif.

Oleh karena itu, Dony menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi langkah penting agar bencana serupa tidak berulang, mengingat cuaca ekstrem yang masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan dapat berpotensi memicu banjir dan longsor susulan.

Selain penegakan hukum, ia juga meminta jajaran pemerintah daerah setempat serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya mitigasi agar mampu mengurangi risiko bencana lanjutan.

Ia pun meminta seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi otoritas resmi, karena keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama.

"Saya berharap Kapolda (Sumut, Sumbar, dan Aceh) segera menindaklanjuti permintaan tersebut. Kerja cepat dan terarah dinilai menentukan keberhasilan pemulihan Sumatera Barat. Dengan demikian, seluruh pihak dapat bergerak dalam satu komando dan fokus pada penyelamatan warga," tuturnya.

Sebagai Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Dony juga telah menginstruksikan seluruh perusahaan BUMN anggota Danantara untuk turut membantu pemulihan wilayah terdampak bencana.

Ia menginstruksikan perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut untuk segera memberikan bantuan logistik dan penanganan darurat bagi masyarakat terdampak, mengingat banyak warga yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur dan terputusnya akses jalan utama di lokasi bencana.

“Kepada seluruh BUMN agar ikut membantu saudara kita di Sumatera melalui BUMN Peduli,” ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Asset intergrity adalah bagaimana kita memastikan bahwa aset atau alat-alat yang dimiliki berfungsi dengan baik, sehingga jangan sampai terjadi, misalkan kebocoran gas.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko dan asset integrity di seluruh badan usaha migas.

Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan upaya ini menjadi fondasi untuk memastikan kegiatan operasional berjalan aman, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Menurut dia, dalam rangka mendorong tata kelola yang lebih baik, BPH Migas meminta setiap badan usaha untuk menjalankan pengelolaan asset integrity secara konsisten melalui inspeksi rutin, pemeliharaan yang terukur, dan pengawasan operasional yang menyeluruh.

Pendekatan ini penting guna mencegah potensi insiden yang dapat membahayakan keselamatan maupun mengganggu pasokan energi nasional.

"Asset intergrity adalah bagaimana kita memastikan bahwa aset atau alat-alat yang dimiliki berfungsi dengan baik, sehingga jangan sampai terjadi, misalkan kebocoran gas," ungkapnya saat menjadi pembicara dalam seminar Risk Management Forum bertema "Business Community Through Smart Asset Integrity", di Jakarta, Selasa (25/11).

Arief menambahkan pengawasan gas bumi melalui pipa merupakan salah satu tugas utama BPH Migas.

Oleh karena itu, kerja sama dengan badan usaha sangat diperlukan untuk menjaga standar keselamatan dan keandalan sistem.

"BPH Migas dan badan usaha bisa bersinergi dalam melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa asset integrity badan usaha benar-benar berfungsi, juga meyakinkan BPH Migas bahwa pipa dipelihara dengan baik demi menghindari risiko terjadi kebocoran," katanya lagi.

Lebih lanjut, Arief mengutarakan bahwa regulasi pemerintah, termasuk BPH Migas, disusun untuk memastikan seluruh aset migas, khususnya infrastruktur pipa gas bumi, dioperasikan secara aman, andal, dan efisien.

Pengaturan ini juga bertujuan melindungi masyarakat serta menjaga keberlanjutan energi nasional.

Direktur Utama PT Pertamina Gas Indra P Sembiring menyoroti pentingnya ketahanan dan keandalan aset dalam mendukung keberlanjutan bisnis industri migas, yang beroperasi 24 jam sehari.

Menurut dia, pengelolaan aset mencakup pemeliharaan fasilitas, jaringan pipa, dan sistem kontrol yang harus selalu dalam kondisi aman dan efisien agar pasokan energi nasional tidak terganggu.

Turut hadir dalam seminar, Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Ahmad Siddik Badruddin, dan Direktur Manajemen Risiko PT PGN Tbk Eri Surya Kelana.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

badan usaha khusus itu mandiri, tidak di bawah Pertamina, tidak di bawah Kementerian ESDM seperti (SKK Migas) sekarang

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas bumi (BUK Migas) sebaiknya berdiri sendiri, sehingga tidak di bawah Pertamina maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Menurut saya, badan usaha khusus (migas) itu mandiri, ya, tidak di bawah Pertamina, tidak di bawah Kementerian ESDM seperti (SKK Migas) sekarang,” ujar Fahmy ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Fahmy menyampaikan salah satu perdebatan yang selama ini berlangsung dalam revisi UU Migas adalah kejelasan lembaga hulu migas.

Menurut dia, apabila BUK Migas berada di bawah Pertamina, terdapat potensi konflik kepentingan. Posisi tersebut dapat menyebabkan Pertamina bertindak sebagai operator sekaligus regulator.

“Ini akan terjadi konflik kepentingan, jadi jangan ditaruh di bawah Pertamina,” kata Fahmy.

Fahmy juga menyampaikan lebih baik BUK Migas tidak di bawah Kementerian ESDM untuk melindungi aset pemerintah.

Misalkan, kata dia, apabila BUK Migas terlibat pertentangan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maka yang dituntut adalah pemerintah.

“Misalkan dia kalah, ya aset-aset pemerintah yang bisa diambil oleh KKKS tadi,” ujar Fahmy.

Pembentukan badan usaha tersebut terkait dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.​

Salah satu implikasi utama dari putusan itu adalah pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.

Setelah BP Migas dibubarkan, pemerintah membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2012 sebagai lembaga sementara di bawah Kementerian ESDM.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai terbentuknya SKK Migas belum sepenuhnya melaksanakan putusan MK.

“Kelembagaan Regulatory Sektor Hulu yang ada sekarang adalah SKK Migas, itu disarankan untuk diubah nantinya dalam bentuk, kalau istilahnya Mahkamah Konstitusi, adalah Badan Usaha Khusus," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembahasan mengenai Badan Usaha Khusus ini sedang dirumuskan untuk menentukan apakah bentuknya akan tetap seperti SKK Migas saat ini, yang berdiri hanya berdasarkan peraturan presiden (perpres), atau akan diatur dalam undang-undang.

Revisi UU Migas, imbuh dia sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan industri migas di Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025.

Dengan PP No. 38/2025, pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Purbaya mengatakan dirinya sudah bertemu dengan PT SMI. Pada akhir tahun, PT SMI mengatakan mampu menyalurkan Rp 3 triliun. Purbaya pun mendorong agar PT SMI bisa menyalurkan hingga Rp 6 triliun tahun ini.

"Kemarin sih waktu saya di SMI, saya bilang dia bisa nyalurin, pelan-pelanin, sampai akhir tahun cuma Rp 3 triliun. Saya bilang kalau bisa sampai Rp 6 triliun, bagus. Nanti pasti ada beririsan dengan program-program dari pemerintah yang dipakai oleh DPD," kata Purbaya selepas Rapat Kerja dengan kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/11/2025).

Purbaya menuturkan kriteria proyek Pemda akan ditentukan oleh PT SMI. Dia mengaku akan menyerahkan semuanya ke PT SMI dan Pemda atau perusahaan daerah masing-masing.

"Kan saya nggak punya keahlian untuk menilai. Justru saya memakai keahlian dari PT SMI, yang udah jago, untuk mengulai proyeknya, visible," ujarnya.

"Saya cuma menyediakan uang bunga murah," kata Purbaya.

Adapun, secara garis besar Purbaya mengatakan, pemberian pinjamannya bisa dilakukan melalui badan layanan umum (BLU) Kemenkeu, yakni PT SMI, ataupun bisa langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk bunga pinjamannya, Purbaya mengatakan, besarannya akan ada di kisaran 0,5% dengan target pendanaan bisa mencapai Rp 6 triliun.

Besaran bunga dan nilai pinjaman itu kata Purbaya merupakan hasil diskusinya dengan PT SMI beberapa waktu lalu. PT SMI kata dia saat ini telah menyalurkan pinjaman ke Pemda untuk menggarap sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp 3 triliun.

"Jadi pada dasarnya, kalau daerahnya siap, SMI kan lebih profesional nilainya dibanding pemerintah. Pemerintah kan enggak bisa masuk ke sana untuk nilai level komersial dari investasinya, dari proyeknya," kata Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjelaskan alasan di balik belum naiknya tarif di Jalan Tol Cipularang. Hingga saat ini, ruas tol yang menghubungkan Jakarta-Bandung itu masih dalam proses pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadi syarat utama sebelum penyesuaian tarif dapat dilakukan.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati mengatakan, pihak pengelola Tol Cipularang saat ini tengah menindaklanjuti hasil pemeriksaan terkait pemenuhan SPM, sebagai dasar pengajuan kenaikan tarif.

"Saat ini Cipularang lagi melaksanakan tindak lanjut perbaikan hasil pemeriksaan SPM untuk usulan penyesuaian tarif. Targetnya kalau mereka bisa menindaklanjuti secepatnya, harusnya hak mereka untuk melakukan penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali itu bisa kita tindak lanjuti," ujar Komang dalam Media Briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan, penyesuaian tarif tol pada prinsipnya dilakukan secara berkala setiap dua tahun sekali sesuai regulasi. Namun, setiap ruas tol memiliki waktu dan proses yang berbeda, tergantung dari hasil evaluasi dan pemenuhan SPM oleh masing-masing badan usaha jalan tol (BUJT).

"Mungkin itu kalau progres secara keseluruhan, dari seluruh ruas jalan tol yang sudah beroperasi, mereka secara reguler melakukan penyesuaian tarif reguler itu setiap 2 tahun sekali, dan itu berbeda-beda waktunya," jelasnya.

"Nanti kalau misalkan Bapak-Ibu ingin melihat progres pemeriksaan SPM, bisa mengakses website-nya www.bpjt.bu.go.id, di sana ada data-data terkait dengan hasil self-assessment yang mereka lakukan dan juga hasil pemenuhan terhadap perbaikan SPM dari aspek teknis yang sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing BUJT," sambung dia.

Adapun penundaan penyesuaian tarif Tol Cipularang juga beriringan dengan kegiatan pemeliharaan besar yang tengah dilakukan oleh Jasa Marga melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan agar memenuhi SPM, termasuk rekonstruksi perkerasan, perbaikan lajur, hingga pengecatan marka jalan.

Berdasarkan keterangan resmi Jasa Marga, pemeliharaan di Tol Cipularang berlangsung sejak 26 Oktober hingga 1 November 2025. Di ruas Cipularang, pekerjaan mencakup rekonstruksi rigid dan blacktop di beberapa titik antara KM 67+410 hingga KM 115+701 arah Bandung, serta KM 87+899 hingga KM 107+989 arah Jakarta. Selain itu, juga dilakukan pengecatan marka jalan di sepanjang KM 84+050 hingga KM 115+500.

Selama pekerjaan berlangsung, beberapa lajur akan ditutup sementara namun lajur lainnya tetap bisa dilalui kendaraan.

Jasa Marga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul, dan mengimbau pengguna jalan untuk berhati-hati serta memperhatikan rambu dan arahan petugas di lapangan.

"Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan tersebut. Dihimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan, mengatur waktu dan rute perjalanan, serta memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik guna kelancaran dalam perjalanan," tulis Jasa Marga dalam keterangan resminya, Senin (27/10/2025).

Dengan proses pemenuhan SPM dan pemeliharaan yang masih berjalan, tarif Tol Cipularang dipastikan belum akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat hingga seluruh persyaratan teknis dan administrasi dinyatakan terpenuhi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan bocoran kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Badan Usaha SPBU Swasta tahun depan. Kemungkinan kuota yang diberikan tetap 100%, dengan penambahan 10%.

"Nah terkait dengan 2026 kita akan memberikan kuota juga, dan kita akan berlakukan sama bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan," kata Bahlil di Kompleks Istana Merdeka, Jumat (24/10/2025).

Bahlil berpesan agar pengusaha SPBU swasta dan pemerintah saling mendukung, dan tidak merugikan satu sama lain.

"Saya katakan bahwa pemerintah gak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah. Pemerintah dan swasta harus sama-sama. Pemerintah punya kewajiban mengayomi pengusaha tapi pengusaha juga punya kewajiban jangan ngatur pemerintah. Kita sama sama membutuhkan untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara," katanya.

Namun Bahlil juga mengindikasikan bahwa masih ada ruang negoisasi dalam penetapan kuota BBM Impor tahun depan.

"Sampai saat ini pikiran saya masih begitu (110%), terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkanlah ya," tuturnya.

Pada tahun ini, pemerintah menetapkan kuota impor BBM di SPBU swasta naik 10% dari tahun lalu. Namun saat ini terjadi kelangkaan BBM di BP SPBU Swasta akibat meningkatnya konsumsi dari masyarakat.

"Kita pemerintah ini berbicara tentang regulasi waktu itu sudah putuskan, bahwa kuota impor sudah diberikan pada semua Badan Usaha baik pemerintah maupun swasta kita berikan 110% dibandingkan dengan 2024," kata Bahlil.