JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 29,2 kiloliter (KL) atau tepatnya 29.267.947 KL.

Sementara untuk kuota BBM jenis Solar ditetapkan sebesar 18,63 juta KL atau 18.636.500 KL.

"Untuk minyak tanah (ditetapkan) sebanyak 526.000 KL," ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (27/1/2026). Kuota BBM subsidi tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, kuota Pertalite ditetapkan sebanyak 31,23 juta KL dan solar sebanyak 18,88 juta KL.

Sementara kuota minyak tanah pada 2026 sedikit meningkat dibandingkan 2025 yang sebanyak 525.000 KL.

Penetapan kuota BBM bersubsidi tahun ini mempertimbangkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya yang tercatat berada di bawah kuota.

BPH Migas mencatat penyaluran Pertalite di 2025 sebesar 28,06 juta KL atau sekitar 89,86 persen dari kuota.

Lalu Solar realisasinya mencapai 18,41 juta KL atau 97,4 persen dari kuota, serta minyak tanah sebesar 507.944 KL atau 96,75 persen dari kuota. "Alhamdulillah selama tahun 2025 distribusi BBM subsidi dan kompensasi negara semua terpenuhi dan lancar," kata Wahyudi.

Selain penetapan kuota, untuk mendukung distribusi kuota BBM subsidi, BPH Migas menargetkan penambahan 71 lembaga penyalur.

Maka total kumulatif sepanjang 2017-2026 mencapai 654 lembaga penyalur.

Negara hemat Rp 4,98 triliun dari penyaluran BBM subsidi

Di sisi lain, BPH Migas mencatat bahwa negara berhasil menghemat anggaran Rp 4,98 triliun sepanjang 2025 berkat penyaluran BBM subsidi yang berada di bawah kuota.

Secara perinci, penyaluran Pertalite hemat 3,16 juta KL atau setara Rp 2,75 triliun.

Lalu penyaluran Solar hemat 473.634 KL atau setara Rp 2,11 triliun, serta penyaluran minyak tanah hemat 17.056 KL dengan nilai setara Rp 0,122 triliun.

"Dalam distribusi realisasi Januari hingga Desember 2025, BPH Migas telah mengawal penyaluran BBM dengan baik, semuanya lancar, serta terdapat penghematan subsidi dan kompensasi negara sebesar Rp 4,982 triliun," ucap Wahyudi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan, negara berhasil menghemat Rp 4,98 triliun sepanjang 2025 berkat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang berada di bawah kuota yang ditetapkan.

Kepala BPH MigasWahyudi Anas mengatakan, realisasi penyaluran jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite tercatat sebesar 28,06 juta kiloliter (KL) atau sekitar 89,86 persen dari kuota sebanyak 31,23 juta KL.

Sedangkan penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) Solar realisasinya mencapai 18,41 juta KL atau 97,4 persen dari kuota sebanyak 18,88 juta KL.

Sementara realisasi penyaluran JBT minyak tanah tercatat sebesar 507.944 KL atau 96,75 persen dari kuota yang ditetapkan sebanyak 525.000 KL.

"Dalam distribusi realisasi Januari hingga Desember 2025, BPH Migas telah mengawal penyaluran BBM dengan baik, semuanya lancar, serta terdapat penghematan subsidi dan kompensasi negara sebesar Rp 4,982 triliun," ujar Wahyudi dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Secara perinci, penyaluran Pertalite hemat 3,16 juta KL atau setara Rp 2,75 triliun.

Lalu penyaluran Solar hemat 473.634 KL atau setara Rp 2,11 triliun, serta penyaluran minyak tanah hemat 17.056 KL dengan nilai setara Rp 0,122 triliun. "Alhamdulillah selama tahun 2025 distribusi BBM subsidi dan kompensasi negara semua terpenuhi dan lancar," ucap Wahyudi.

Seiring dengan realisasi penyaluran BBM subsidi yang berada di bawah kuota, pemerintah menetapkan kuota Pertalite dan Solar untuk 2026 lebih rendah dari tahun lalu.

Untuk kuota Solar ditetapkan sebesar 18,63 juta KL, turun dibanding kuota tahun lalu yang mencapai 18,88 juta KL.

Lalu kuota Pertalite sebesar 29,26 juta KL, lebih rendah dibanding kuota tahun lalu yang sebesar 31,23 juta KL.

Sementara kuota minyak tanah pada 2026 ditetapkan sebesar 526.000 KL, sedikit meningkat dibanding kuota tahun lalu yang sebesar 525.000 KL.

"Kemudian untuk pengawasan operasional BBM Satu Harga, kami overall target 71 lembaga penyalur, dan dijumlahkan (kumulatif 2017-2026) menjadi 654 lembaga penyalur," tutup Wahyudi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan bocoran kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Badan Usaha SPBU Swasta tahun depan. Kemungkinan kuota yang diberikan tetap 100%, dengan penambahan 10%.

"Nah terkait dengan 2026 kita akan memberikan kuota juga, dan kita akan berlakukan sama bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan," kata Bahlil di Kompleks Istana Merdeka, Jumat (24/10/2025).

Bahlil berpesan agar pengusaha SPBU swasta dan pemerintah saling mendukung, dan tidak merugikan satu sama lain.

"Saya katakan bahwa pemerintah gak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah. Pemerintah dan swasta harus sama-sama. Pemerintah punya kewajiban mengayomi pengusaha tapi pengusaha juga punya kewajiban jangan ngatur pemerintah. Kita sama sama membutuhkan untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara," katanya.

Namun Bahlil juga mengindikasikan bahwa masih ada ruang negoisasi dalam penetapan kuota BBM Impor tahun depan.

"Sampai saat ini pikiran saya masih begitu (110%), terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkanlah ya," tuturnya.

Pada tahun ini, pemerintah menetapkan kuota impor BBM di SPBU swasta naik 10% dari tahun lalu. Namun saat ini terjadi kelangkaan BBM di BP SPBU Swasta akibat meningkatnya konsumsi dari masyarakat.

"Kita pemerintah ini berbicara tentang regulasi waktu itu sudah putuskan, bahwa kuota impor sudah diberikan pada semua Badan Usaha baik pemerintah maupun swasta kita berikan 110% dibandingkan dengan 2024," kata Bahlil.