berharap kebijakan subsidi kedelai dapat segera direalisasikan

Purwokerto (ANTARA) - Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menilai rencana subsidi kedelai impor sebesar Rp2.000 per kilogram merupakan bukti kehadiran pemerintah membantu industri tahu dan tempe.

"Ini jelas merupakan bentuk kehadiran negara terhadap kondisi yang saat ini kita sama-sama tahu sedang dihadapi pelaku usaha. Adanya subsidi tentu sangat disambut baik oleh teman-teman pelaku industri tahu dan tempe," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Aspikmas) Pujianto di Purwokerto, Banyumas, Rabu.

Meskipun nilai subsidi yang diberikan hanya sebesar Rp2.000 per kilogram, dia menilai kebijakan tersebut tetap akan memberikan manfaat karena kebutuhan bahan baku kedelai pada industri tahu dan tempe cukup besar.

Ia mengatakan sebagian besar kedelai yang digunakan pelaku usaha masih berasal dari impor sehingga fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah turut mempengaruhi biaya produksi.

"Kenaikan dolar terhadap rupiah pasti berpengaruh karena bahan baku kedelai kita masih dominan mengambil dari luar negeri," katanya menegaskan.

Ia mengaku belum menerima laporan rinci mengenai besaran dampak kenaikan harga bahan baku terhadap industri tahu dan tempe di Banyumas.

Akan tetapi, kata dia, pelaku usaha umumnya memiliki sejumlah strategi untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Menurut dia, ada dua pilihan yang biasanya diambil pelaku usaha, yakni menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan atau mempertahankan harga dengan konsekuensi margin usaha menjadi lebih kecil.

"Setiap pelaku usaha tentu punya strateginya masing-masing. Dengan adanya subsidi ini, mereka bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan karena biaya produksi dapat sedikit ditekan," katanya.

Menurut dia, subsidi tersebut juga berpotensi membuat pelaku usaha tetap mempertahankan harga produk sehingga daya beli masyarakat tidak terlalu terdampak.

Ia mengatakan industri tahu dan tempe di Banyumas tersebar di berbagai wilayah dan jumlahnya cukup banyak seperti Pliken yang dikenal sebagai sentra tempe, Kalisari sebagai kawasan produksi tahu, serta beberapa daerah lainnya.

Meskipun belum memiliki data pasti, ia memperkirakan jumlah pelaku usaha tahu dan tempe di Banyumas lebih dari 500 orang.

“Kami berharap kebijakan subsidi kedelai dapat segera direalisasikan sehingga mampu membantu pelaku usaha menjaga stabilitas produksi, mempertahankan daya saing usaha, serta mengurangi dampak kenaikan biaya bahan baku akibat fluktuasi nilai tukar mata uang,” kata Pujianto.

Salah seorang pelaku usaha tempe di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Isti mengaku sangat terdampak kenaikan harga kedelai impor akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Saya tidak berani menaikkan harga jual tempe meskipun margin keuntungannya makin menipis, karena khawatir pelanggan beralih ke produsen lain,” katanya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah dapat segera merealisasikan subsidi kedelai demi keberlangsungan usaha tempe.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi menyambut baik kebijakan pemerintah pusat memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram karena dapat membantu pelaku UMKM yang bergerak di sektor produksi tahu dan tempe, terutama di tengah fluktuasi harga bahan baku.

Menurut dia, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan subsidi tersebut benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang menjadi sasaran program.

"Yang kami pastikan, jika ada subsidi, harus diterima oleh pelaku UMKM yang memanfaatkan kedelai untuk produksi tahu dan tempe. Kami akan membantu mengawal agar kebijakan itu sampai kepada sasaran yang diinginkan pemerintah," kata Gatot.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan aspirasi petani kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan akses pembiayaan, bantuan pupuk, bibit, dan alat mesin pertanian guna meningkatkan produksi pangan nasional.

Dalam laporan saat panen raya jagung serentak kuartal II/2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu, Listyo Sigit mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada kelompok tani binaan.

Menurut ia, fasilitas pembiayaan tersebut digunakan petani untuk mendukung kebutuhan produksi pertanian, mulai dari pembelian benih hingga pengolahan lahan.

"Yang digunakan untuk pembelian bibit dan pupuk, obat-obatan seperti herbisida, fungisida, insektisida, pembiayaan sewa traktor untuk penggemburan tanah, pengolahan lahan, pembayaran upah buruh, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya," kata Sigit dalam keterangannya diterima di Jakarta.

Kapolri berharap pemerintah memperkuat akses pembiayaan KUR bagi petani agar dapat memperluas lahan tanam dan meningkatkan kapasitas produksi secara berkelanjutan.

"Terkait hal itu, kami berharap Bapak Presiden berkenan untuk mendukung penguatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), baik dari sisi kemudahan maupun peningkatan jumlah kredit, yang kelak akan digunakan untuk membuka lahan baru, serta mendukung proses dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Menurut Sigit, penguatan pembiayaan pertanian akan berdampak pada peningkatan kemandirian usaha tani sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Sehingga para petani dapat meningkatkan kapasitas produksi, kemandirian usaha, dan pertumbuhan ekonomi pedesaan," kata Sigit.

Pada kesempatan itu, Kapolri juga melaporkan hingga kini terdapat 714 kelompok tani jagung binaan Polri yang tersebar di 42 kepolisian resor (polres) pada delapan kepolisian daerah (polda) yang telah memanfaatkan fasilitas KUR dengan total pinjaman mencapai Rp30,03 miliar.

Selain akses pembiayaan, Sigit menyampaikan aspirasi petani yang menginginkan tambahan bantuan sarana produksi pertanian untuk meningkatkan hasil panen.

"Di samping itu, para petani berharap kiranya dapat menerima bantuan yang lebih banyak lagi terkait dengan bibit, pupuk, dan alsintan, sehingga dapat mendukung peningkatan produksi," ujarnya.

Program penguatan pertanian tersebut menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap agenda swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah melalui peningkatan produksi jagung dan penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

BENGKALIS - Anggota DPR Dapil Riau I Dewi Juliani menyerap langsung aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam kunjungan resesnya. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa berbagai persoalan daerah, mulai dari kondisi fiskal daerah hingga infrastruktur, ke tingkat pusat.

Dewi Juliani turut menyalurkan dan mengawal program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Di sela-sela kegiatan Dewi juga menengok langsung rumah-rumah warga.

“Saya turun memastikan program bantuan perumahan yang saya perjuangkan ini benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bagian dari upaya saya memperjuangkan aspirasi warga Bengkalis,” kata Dewi, Rabu (29/4/2026).



Ia menegaskan bahwa program bantuan tersebut tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan. Dewi juga mengingatkan agar tidak ada pungutan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Ini bukan yang terakhir, tapi berkelanjutan. Saya tegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun, ini hak masyarakat dan tidak boleh ada pemotongan,” ujar legislator PDI Perjuangan ini.

Selain itu, Dewi menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran program tanggung jawab sosial (CSR) BUMN agar tepat sasaran. Ia mengaku telah meninjau langsung kondisi penerima bantuan di lapangan.

“Saya turun memastikan apakah masyarakat betul-betul membutuhkan. Tadi saya lihat langsung beberapa rumah, dan memang mereka membutuhkan bantuan pemerintah,” ucapnya.

Dewi juga menyinggung sejumlah persoalan strategis daerah yang akan dibawanya ke pusat, termasuk kondisi APBD Kabupaten Bengkalis serta infrastruktur transportasi dan lingkungan.

“Soal kapal roro dan abrasi, ini akan saya bawa ke pusat. Mohon doa agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa kami perjuangkan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, mengapresiasi kehadiran Dewi yang dinilai menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di daerah. “Biasanya orang sudah duduk itu lupa. Alhamdulillah Ibu Dewi turun sampai ke daerah kita ini, beliau peduli dengan Bengkalis,” terangnya.

Ia menyebut dukungan masyarakat Bengkalis terhadap Dewi cukup besar dan berharap perhatian tersebut terus berlanjut dalam bentuk program nyata. “Dari sekitar 45 ribu suara di daerah ini, kami melihat beliau tetap hadir dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Septian juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan. Ia berharap aspirasi terkait APBD Bengkalis dapat disampaikan ke pemerintah pusat, termasuk melalui jaringan di DPR RI.

“Kami mohon bantuannya agar kondisi APBD ini bisa diperhatikan, karena saat ini situasi cukup berat,” ucapnya.

Ia menggambarkan kondisi tersebut berdampak hingga ke tingkat bawah pemerintahan. “Bapak-bapak camat dan kepala desa sekarang harus mengencangkan ikat pinggang, bahkan tidak bisa lagi ngopi di luar. Kami berharap ada perhatian dari pusat untuk kondisi ini,” pungkasnya.

Dalam kunjungan reses tersebut, hadir sejumlah camat lurah dan warga Bengkalis. Sebagai informasi, persoalan kapal roro dan abrasi menjadi perhatian di Bengkalis dalam beberapa tahun terakhir.

Keterbatasan armada dan layanan penyeberangan kerap menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sementara abrasi pantai terus menggerus wilayah pesisir dan mengancam permukiman warga, sehingga membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah.

IDXChannel - PT Hua Yan New Energy dan PT Andalan Sakti Inti sepakat membatalkan negosiasi atas pengambilalihan saham PT Andalan Sakti Primaindo Tbk atau Ansa Land (ASPI).

Sebelumnya, Hua Yan tertarik mengakuisisi sekitar 350 juta saham atau setara 51,18 persen saham Ansa Land. Rencana tersebut diumumkan pada awal Desember 2025.

"Pembatalan tahap negosiasi ini merupakan keputusan bisnis dari kedua pihak," kata Direktur Utama PT Andalan Sakti Inti sekaligus Ansa Land, Suwandi Notopradono dalam pengumuman, Jumat (24/4/2026).

Keputusan pembatalan negosiasi tersebut diumumkan oleh PT Andalan Sakti Inti selaku pemilik Ansa Land. Perusahaan juga mengimbau kepada calon pihak pembeli untuk mengumumkan hal serupa sesuai aturan yang berlaku.

Jika tidak ada respons, maka pembatalan ini dianggap efektif dan final. Dengan pembatalan ini, maka PT Andalan Sakti Inti tetap menjadi pengendali Ansa Land dengan porsi 51,18 persen saham.

Sebelumnya pada akhir 2025, Hua Yuan New Energy (HYNEI) mengumumkan rencana untuk mengakuisisi Ansa Land sebagai pengendali baru.

"Tujuan pengendalian untuk investasi dan pengembangan bisnis calon pengendali baru di Indonesia," kata Direktur Utama Hua Yuan New Energy, Yang Chuan.

HYNEI dimiliki PT Harum Abadi Indonesia dan PT Longsheng Investama Indonesia dengan porsi saham 50:50. Penerima manfaat akhir alias Ultimate Beneficial Owner dari HYNEI adalah Yang Chuan dan Huang Yeping.

(Rahmat Fiansyah)

Ekonom menilai tren kenaikan harga minyak global bisa menjadi momentum tepat untuk mempercepat penerapan kebijakan biodiesel 50 persen atau B50. Harga minyak dunia terus mengalami peningkatan akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) atau lembaga Studi Kebijakan dan Strategi Agribisnis Minyak Sawit, Tungkot Sipayung menyatakan B50 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri atas 50 persen solar dan 50 persen bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit.

"Pengembangan energi terbarukan sebagai substitusi bahan bakar fosil menjadi hal krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/3) dikutip dari Antara.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak dapat mengganggu stabilitas ketersediaan solar di dalam negeri sekaligus memicu kenaikan inflasi, bahkan akan menambah beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk gambaran, setiap US$10 per barel kenaikan harga impor minyak bumi, beban tambahan APBN meningkat sekitar Rp20 triliun hingga Rp30 triliun.

Tungkot menjelaskan, kawasan Timur Tengah khususnya jalur distribusi energi di Selat Hormuz memasok sekitar 20-30 persen kebutuhan energi fosil dunia termasuk yang digunakan oleh Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi untuk meningkatkan beban pembiayaan impor energi secara signifikan.

Negara importir minyak bumi seperti Indonesia, lanjutnya, terpaksa membayar lebih dua kali lipat harga impor minyak fosil dari sebelumnya akibat konflik di Timur Tengah.

Tungkot menyatakan pemerintah Indonesia telah memiliki pengalaman yang memadai untuk mengimplementasikan mandatori biodiesel B50. Ekosistem mandatori biodiesel yang telah terbangun hingga B40 (campuran 40 persen biodiesel dan 60 persen solar) merupakan modal penting untuk masuk ke tahapan B50 atau lebih.

Dikatakannya, Indonesia merupakan negara dengan tingkat pencampuran atau blending rate biodiesel terbesar di dunia sekaligus produsen biodiesel ketiga terbesar dunia setelah kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat.

"Rencana B50 sebetulnya telah dipersiapkan pemerintah sebelum konflik Timteng terjadi saat ini," ujarnya.

Pemerintah Indonesia, lanjutnya telah mengimplementasikan kebijakan mandatori biodiesel sejak tahun 2009 dengan tingkat pencampuran biodiesel sawit sebesar 1 persen dan 99 persen solar fosil (B1).

Selain itu, pemerintah terus mengakselerasi pengembangan kebijakan mandatori biodiesel melalui penguatan ekosistem dan intensitas mandatori biodiesel sawit hingga mencapai B40 per tahun 2025.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah yakni melalui insentif pengembangan biodiesel untuk menutupi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan solar. Insentif tersebut berasal dari dana sawit hasil pungutan ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Tungkot memastikan, kapasitas industri biodiesel nasional yang mencapai sekitar 22,5 juta kiloliter cukup untuk mendukung implementasi B50 pada tahun ini. Ia menambahkan bahwa dari sisi ketersediaan bahan baku crude palm oil (CPO) juga mencukupi untuk memenuhi implementasi B50.

Dia merinci untuk penerapan B50 membutuhkan sekitar 20 juta kiloliter biodiesel sawit (FAME) atau diperlukan pasokan CPO sekitar 16-18 juta ton. Adapun, produksi CPO (dan CPKO) nasional pada 2025 mencapai sekitar 57 juta ton.

"Jadi dari segi bahan baku cukup tersedia untuk implementasi B50," tuturnya.

Namun demikian, ia mengakui peningkatan alokasi CPO untuk kebutuhan biodiesel domestik berpotensi mengurangi volume ekspor dalam jangka pendek. Menurutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara strategis oleh pemerintah.

"Mungkin terjadi pengurangan sedikit ekspor jika produksi CPO domestik tidak naik signifikan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berencana untuk mempercepat implementasi kebijakan B50 guna mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah sekaligus melanjutkan program mandatori B40.

Kementerian ESDM mencatat penerapan B40 mampu memberikan manfaat signifikan dari aspek ekonomi berupa pengurangan impor BBM dan penghematan devisa.

JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026-2029 meminta masukan publik terhadap 108 peserta yang lulus tes penulisan makalah. Masukan publik bagian krusial dari tahapan asesmen.

“Kami sangat mengharapkan peran dan kontribusi masyarakat. Masukan, opini, maupun pendapat publik sangat penting untuk menelusuri rekam jejak para calon anggota,” kata Ketua Panitia Seleksi Edwin Hidayat Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/2/2026).

Adapun, 108 nama peserta tersebut tertuang secara resmi dalam Pengumuman Ketua Pansel Nomor: 04/PANSEL.KPI/2026 tertanggal 18 Februari 2026.

Selain tes penulisan makalah, mereka juga telah merampungkan Tes Asesmen Psikologis yang digelar pada 9 hingga 12 Februari 2026 di Jakarta.

Penerimaan masukan rekam jejak ini berlangsung mulai 18 Februari hingga 25 Maret 2026.Masyarakat dapat mengirimkan masukan, opini, dan data terkait rekam jejak peserta melalui surat elektronik ke alamat email: [email protected].

Setiap masukan informasi dan/atau rekam jejak yang diterima Panitia Seleksi akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Keterlibatan aktif masyarakat bertujuan untuk memastikan anggota KPI terpilih memiliki integritas tinggi demi mewujudkan ekosistem penyiaran yang aman, tepercaya, dan berdaulat.

BOGOR - Komisi I DPRD Kota Bogor menerima audiensi dari Majelis Silaturahmi Syahriah Nurul Ikhsan. Audiensi ini terkait keberatan warga atas peredaran dan penjualan minuman keras ( miras /minol) di lingkungan RW 01, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Audiensi tersebut penolakan warga terhadap operasional sebuah resto yang diduga menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C di kawasan permukiman warga yang berdekatan dengan pesantren dan pendidikan. ”Keberadaan penjualan miras di lingkungan Katulampa menimbulkan keresahan serius di tengah masyarakat,” kata Koordinator Majelis Syahriah Nurul Ikhsan, Firdaus dalam audiensi itu. 4 Warga Kota Bogor Tewas, Ketua DPRD Desak Satpol PP Berantas Miras Ilegal

Warga khawatir peredaran minuman beralkohol dapat berdampak negatif terhadap moral generasi muda, memicu kenakalan remaja hingga potensi tawuran . Firdaus menjelaskan, pada awal Desember 2025 warga dan tokoh agama sempat mendukung pembukaan resto karena dinilai sebagai usaha kuliner yang dapat menyerap tenaga kerja.

Namun, dukungan tersebut berubah menjadi penolakan setelah diketahui resto tersebut memperjualbelikan minuman beralkohol. “Warga merasa tidak pernah diberi informasi bahwa resto tersebut akan menjual miras. Setelah diketahui, satu RW membuat membuat surat penolakan,” ujarnya.

Sikap warga dan tokoh agama secara tegas menolak segala bentuk usaha yang memperjualbelikan miras di lingkungan mereka. Meski demikian, warga menyatakan tetap mendukung kegiatan usaha selama tidak bertentangan dengan norma agama.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS) menegaskan bahwa DPRD hadir sebagai pendengar aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan. “DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Komisi I mendukung aspirasi warga dan akan mengawal persoalan ini,” tegasnya.

STS juga menyoroti lemahnya ketegasan Pemkot Bogor dan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait peredaran minuman beralkohol. Komisi I DPRD Kota Bogor berencana mengeluarkan surat rekomendasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti secara tegas. 440 Aksi Tawuran Terjadi di Jakarta Sepanjang Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya menjadikan norma agama sebagai pertimbangan utama dalam penegakan regulasi. Selain itu, Komisi I mengusulkan adanya pengaturan kawasan khusus peredaran miras dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Mereka yang mau tidak mau harus berdesakan di gerbong kereta komuter kala berangkat dan pulang kerja

Jakarta (ANTARA) - Kelas menengah di Indonesia masih menjadi segmen yang dominan dan krusial sebagai penopang perekonomian nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia turun 17,13 persen dari 57,33 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada tahun 2024.

Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kelas ke kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) dan rentan untuk berada di ambang batas garis kelompok miskin.

Adapun BPS mengklasifikasikan kelas menengah sebagai kelompok dengan pengeluaran per kapita bulanan antara Rp2.132.060 hingga Rp10.355.720.

Sementara, aspiring middle class, yang merupakan kelompok dengan jumlah terbesar di Indonesia, berjumlah 137,5 juta orang atau hampir 50 persen dari penduduk Indonesia.

Mereka dikategorikan oleh BPS sebagai kelompok dengan pengeluaran per kapita bulanan di rentang Rp874.398 hingga Rp2.040.262.

Maka, secara total jumlah kelas menengah dan aspiring middle class di Indonesia dua tahun lalu adalah sebanyak 66,35 persen dari total penduduk, dan menyumbang setidaknya 81,49 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa penurunan signifikan dari jumlah kelompok ini dapat berdampak pada pelemahan perekonomian Indonesia.

Kerentanan ini meningkat lantaran dipengaruhi beberapa faktor seperti pemulihan ekonomi pascapademi COVID-19 yang masih terasa, inflasi, biaya hidup yang semakin tinggi, hingga sejumlah isu di aspek ketenagakerjaan termasuk badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyerapan tenaga kerja yang belum masif.

Bertahan dengan “pas-pasan”

Meski memiliki peran yang begitu vital bagi roda perekonomian nasional, sesuai dengan posisinya, kelas menengah dan kelas menuju menengah terus dikejar oleh berbagai masalah ekonomi dan sosial yang menantang stabilitas kebutuhan rumah tangga mereka.

Ketahanan ekonomi kedua kelompok ini sangat dipengaruhi oleh kebergantungan mereka pada pendapatan tetap bulanan.

Di tengah kenaikan biaya hidup, inflasi, sampai iklim usaha dan ketenagakerjaan, mereka bersusah-payah mengatur keuangannya yang harus cukup untuk memenuhi kebutuhan. Untung-untung kalau masih bisa menabung di sela tuntutan untuk hidup dari paycheck to paycheck.

Oleh karena itu, kelompok ini pun menjadi tidak aman dan memiliki risiko untuk turun kelas, bahkan ketika mereka mendapatkan goyangan ekonomi yang skalanya tidak terlalu besar.

Meskipun saat ini indikator ekonomi Indonesia masih terlihat stabil di atas kertas, tekanan dari berbagai faktor global dan domestik bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, termasuk mereka yang terhimpit di tengah-tengah.

Bisa dibilang, kelas menengah dan kelas menuju menengah memiliki kemampuan terbatas untuk bisa punya simpanan uang, atau bahkan sekadar memenuhi kebutuhan primer: sandang, pangan, papan, di tengah naiknya biaya kesehatan, pendidikan, tempat tinggal. Juga kesulitan para penganggur muda dan terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang sesuai dengan indeks kebutuhan hidup layak (KHL).

Ini semua adalah dampak atau risiko sosial imbas dari dinamika perekonomian dan sistem perlindungan yang belum berjalan dengan tepat.

Karena pada hakikatnya, stabilitas, utamanya dari aspek ekonomi, sangat bergantung pada kemampuan negara untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi warganya agar mampu bertahan dari berbagai skala guncangan ekonomi dari dalam dan luar negeri.

Keberpihakan pemerintah

Melihat berbagai tantangan bagi si kelas menengah yang merupakan kontributor perekonomian nasional, maka pemerintah perlu hadir dengan keberpihakan yang sepadan: inisiatif kebijakan berbasis data dan empati untuk memulihkan upaya yang masih belum efektif.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan-kebijakan fiskal yang bersifat mendorong permintaan dengan cara yang berkelanjutan menjadi sangat urgen.

Pendorong pendapatan pun masih harus dilakukan secara konsisten melalui berbagai stimulus. Salah satu contohnya adalah inisiatif 8+4+5 pada Oktober 2025 yang menyasar program penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya dan pembukaan akses ke pekerjaan formal.

Langkah ini, kata Faisal, perlu diperluas demi mencapai masyarakat kelas menengah dan menuju kelas menengah agar mereka mendapatkan angin segar dari berbagai rintangan sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kelas menengah perlu mendapat perhatian pemerintah dari sisi belanja, misalnya perluasan perlindungan sosial ke desil 5 sampai 6.

Lebih lanjut, opsi bantuan sosial (bansos) seperti bantuan subsidi upah (BSU) di tahun 2025 juga dapat dipertimbangkan, sejalan dengan dukungan dari sisi perluasan kemudahan akses kerja, dan kebijakan pajak yang tidak agresif ke kelas menengah.

Namun, perlu diingat bahwa pembicaraan sosio-ekonomi tidak bisa lepas dari sistem yang menggerakkannya. Pemerintah tak hanya harus mempertimbangkan dan membuat kebijakan fiskal dan pendorong konsumsi, tapi juga berangkat dari hal-hal fundamental lainnya yang berhak didapatkan oleh masyarakat, terlepas apa pun kelompoknya.

Akses pendidikan yang berkualitas, akses kesehatan yang inklusif dan mudah, akses untuk mendapatkan dukungan perumahan yang laik, akses untuk memiliki pekerjaan dengan upah dan perlindungan, akses fasilitas publik yang memadai, merupakan beberapa hal yang dapat diintervensi langsung dengan regulasi yang berpihak.

Toh, bukan rahasia lagi bahwa Indonesia bermimpi agar rakyatnya dapat keluar dari label middle-income trap.

Hanya saja, mimpi yang besar tentunya membutuhkan upaya kolektif yang sama besarnya, terutama dari para pembuat kebijakan kepada mereka yang menggerakkan perekonomian bangsa dari bawah dan tengah.

Mereka yang harus bersusah-payah menerjang puluhan kilometer dari tempat tinggal ke tempatnya mencari nafkah. Mereka yang mau tidak mau harus berdesakan di gerbong kereta komuter kala berangkat dan pulang kerja.

Mereka yang harus menghemat rupiah agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan terbaik dan bernasib lebih cerah di masa depan.

Kehadiran negara pun, idealnya memberikan harapan, terutama bagi mereka yang rentan, atau bahkan, mungkin, tidak punya banyak pilihan selain bertahan.

Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - DPRD Kota Bogor secara resmi menutup masa sidang kesatu tahun sidang 2025 pada rapat paripurna , Rabu (31/12/2025). Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, turut hadir Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Abidin, dan unsur Forkopimda.

Dalam menutup masa sidang, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, menyampaikan laporan kinerja DPRD Kota Bogor. Zenal mengatakan, pada tahun sidang 2025, DPRD Kota Bogor telah menyelesaikan 13 pembahasan raperda dan ditetapkan menjadi perda . Tutup Akhir Tahun 2025, DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Namun masih ada sisa tiga Raperda lagi yang belum selesai pembahasan, yakni Raperda tentang Pelindungan Guru, Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dan terakhir Raperda tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu. "Untuk Raperda tentang Jaringan Utilitas rencananya akan dicabut bersama dengan adanya perjanjian antara Pemkot Bogor dengan pihak telekomunikasi," katanya.

Kemudian, melalui fungsi penganggaran, DPRD Kota Bogor telah melakukan pembahasan dengan Pemkot Bogor. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, terdapat tiga fokus utama pembahasan, yakni melaksanakan pembahasan APBD Perubahan 2025, pembahasan APBD 2026 dan hasil evaluasi gubernur terhadap APBD 2026.

"Kami turut memastikan bahwa anggaran yang sudah ditetapkan bisa dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.

Terakhir berdasarkan fungsi pengawasan, DPRD Kota Bogor melalui alat kelengkapan dewan (AKD) telah melakukan pengawasan terhadap kinerja dan fungsi OPD Pemerintah Kota Bogor. Pelaksanaan waktu satu masa sidang ini bukanlah waktu yang panjang untuk menuntaskan seluruh permasalahan, harapan dan aspirasi masyarakat.

”Kita sadari bersama ke depan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan semakin berat, untuk itu laporan kinerja Pimpinan DPRD Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2025 Masa Jabatan 2024-2029 ini akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dimasa selanjutnya," jelasnya.

Laporan Reses masa sidang ke satu tahun sidang 2025 disampaikan langsung Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata. Dadang, menjelaskan dari kegiatan penerimaan aspirasi atau audiensi, DPRD Kota Bogor secara kuantitatif sudah menerima sebanyak 1.270 aspirasi melalui kegiatan reses yang dilakukan pada masa sidang ke satu tahun sidang 2025. Tok! RUU BPIP Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR

Dadang mengungkapkan kegiatan reses dilakukan anggota DPRD secara perseorangan untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Tujuannya menyerap aspirasi masyarakat agar dapat ditingkatkan hubungan sinergis antara wakil rakyat dengan pemilihnya.

Dengan demikian tetap terpelihara komunikasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. “Kami berharap bahwa Kompilasi Hasil Reses ini dapat dijadikan bahan dalam menentukan perencanaan pembangunan di Kota Bogor dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan di Kota Bogor,” katanya.

BOGOR - Sejak pertengahan 2025, DPRD Kota Bogor telah menampung berbagai aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Kota Bogor. Untuk memastikan suara tersebut didengar pemerintah pusat, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor Safrudin Bima meneruskan tuntutan masyarakat ke DPR.

Mereka diterima langsung anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar H Daniel Syafiuddin di gedung Nusantara I, Jakarta. Salah satu yang disampaikan ke DPR adalah aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Pakuan Bogor yang menuntut adanya perubahan KUHAP yang baru saja disahkan. Polemik Bandara IMIP Morowali, Waka Komisi V DPR Desak Audit Kepatuhan Bandara Khusus

"Jadi tugas kami adalah menyampaikan aspirasi masyarakat . Kami berterima kasih kepada Pak Daniel yang mau menampung suara masyarakat Kota Bogor," kata Rusli.

Di lokasi yang sama, Safrudin memastikan DPRD Kota Bogor akan terus berkomitmen untuk menjalankan amanat sebagai wakil rakyat. Setiap suara dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Bogor dapat ditindaklanjuti dan diteruskan kepada pemerintah pusat.

"DPRD Kota Bogor berkomitmen bahwa setiap aspirasi tidak akan ada yang tercecer di jalan atau hanya disimpan di meja rapat. Kami akan menyuarakan tuntutan itu kepada pihak-pihak yang terkait. Kami sebagai wakil rakyat akan terus mendengarkan suara rakyat," ungkapnya.

Menanggapi aspirasi warga Kota Bogor, Daniel mengungkapkan Komisi V DPR akan menindaklanjuti dengan pertimbangan objektif. Ia juga menekankan Komisi V DPR akan mengawal aspirasi ini secara proporsional. Memastikan setiap kritik masyarakat mengenai isu partisipasi bermakna, potensi penyalahgunaan kewenangan, maupun pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dapat menjadi perhatian dalam proses pembenahan regulasi.

"Komisi V DPR menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa dan DPRD Kota Bogor. Kami tegaskan, setiap masukan dari publik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan pengawasan terhadap kebijakan nasional," tuturnya.

IDXChannel - PT Hua Yuan New Energy Indonesia (HYNEI) berencana mengakuisisi PT Andalan Sakti Primaindo Tbk atau Ansa Land (ASPI). Proses akuisisi saat ini sejauh ini masih dalam tahap uji tuntas (due diligence) oleh pihak calon pembeli.

HYNEI yang berdiri pada 2025 memiliki dua pemegang saham yakni PT Harum Abadi Indonesia dan PT Longsheng Investama Indonesia dengan porsi masing-masing 50 persen. Adapun Ultimate Beneficial Owner (UBO) alias penerima manfaat akhir dari HYNEI adalah Yang Chuan dan Huang Yeping.

Dalam struktur manajemen HYNEI, Yang Chuan bertindak sebagai Presiden Direktur, sementara Huang Yeping menjadi Direktur. Adapun jajaran Dewan Komisaris diisi oleh Shen Bin sebagai Presiden Komisaris dan Chen Fan sebagai Komisaris.

Manajemen Ansa Land mengatakan, tujuan HYNEI mengakuisisi perseroan untuk mengembangkan bisnis dan investasi sekaligus memperluas portofolio bisnis di Indonesia.

Berdasarkan kronologi awal, HYNEI menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas untuk mencarikan mitra strategis terkait rencana pengembangan bisnis dan investasi perusahaan tersebut di Indonesia. Proses uji tuntas masih dilakukan, sehingga Perjanjian Jual Beli Saham belum dilakukan.

"Saat ini, HYNEI sedang melakukan tahapan uji tuntas (due diligence) yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat," kata manajemen Ansa Land melalui surat kepada BEI, Senin (8/12/2025).

Jika proses uji tuntas selesai dan hasilnya memuaskan kedua belah pihak, maka perseroan dan HYNEI baru akan meneken Perjanjian Juial Beli Saham Bersyarat yang disusul dengan Perjanjian Jual Beli Saham.

"Mekanisme pengambilalihan saham ASI oleh HYNEI akan dilakukan secara sekaligus alias tidak bertahap," kata manajemen Ansa Land.

Selain itu, perseroan menekankan proses uji tuntas hanya dilakukan oleh calon pembeli kepada calon penjual. Dengan kata lain, perseroan tak melakukan uji tuntas kepada calon pembeli.

Saham ASPI tertekan setelah kabar rencana akuisisi oleh HYNEI. Dalam dua hari terakhir, harga saham emiten properti itu menyentuh batas auto reject bawah (ARB) hingga ke level Rp890 per saham.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Saham PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) tertekan usai calon pengendali baru, PT Hua Yuan New Energy mengumumkan rencana akuisisi terhadap emiten properti tersebut.

Hingga jeda sesi I perdagangan Jumat (5/12/2025), saham ASPI anjlok 15 persen, menyentuh batas auto reject bawah (ARB) ke level Rp1.045 per saham.

Sebanyak 111 ribu lot saham ASPI diperjualbelikan dengan total nilai transaksi Rp13,2 miliar. Adapun rentang pergerakan sepanjang perdagangan berada di kisaran Rp1.045-Rp1.530.

Saham ASPI mengalami ARB setelah mencetak reli tiga hari beruntun sejak 2 Desember 2025. Sempat menyentuh level tertinggi di Rp1.530, penurunan harga dari puncaknya mencapai 31,7 persen.

Direktur Utama Hua Yuan, Yang Chuan sebelumnya mengatakan, perusahaan berencana membeli seluruh saham ASPI milik pengendali lama, PT Andalan Sakti Inti sebanyak 350 juta saham atau setara dengan 51,18 persen. Dengan demikian, Hua Yang bakal menjadi pengendali baru ASPI jika rencana akuisisi tersebut benar-benar terwujud.

"Tujuan pengendalian untuk investasi dan pengembangan bisnis calon pengendali baru di Indonesia," katanya melalui keterbukaan informasi, Kamis (4/12/2025).

Chuan menegaskan, Hua Yuan tidak memiliki saham ASPI, baik secara langsung atau tidak langsung. Negosiasi dilakukan antara perusahaan dengan penjual masih dilakukan, termasuk soal nilai final rencana akuisisi dan jangka waktu penyelesaian rencana akuisisi.

Selain nama Yang Chuan, terdapat nama Huang Yeping dalam jajaran Direksi Hua Yuan. Pria asal China itu diketahui terkait dengan PT Green Power Group Tbk (LABA) yang juga salah satu investor dari Pomalaa Industry Park yang masuk rantai pasok industri nikel.

(Rahmat Fiansyah)