Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 14 anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai tersangka di awal tahun 2026 karena diduga tersandung kasus korupsi. Sektor yang terlibat adalah pajak dan Bea Cukai.

Secara spesifik dugaan kasusnya adalah suap oleh pihak swasta ke pegawai negeri sipil agar aktivitas yang dilakukan berjalan dengan lancar. KPK mengimbau Kementerian Keuangan untuk membenahi sistem internal agar tindakan korupsi tidak terjadi.

Pertama, suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Mulanya, tim lembaga antirasuah menggelar kegiatan tertangkap tangan pada Sabtu (10/1/2026) terkait dugaan pemangkasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (PT WP) dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.

Suap dilakukan PT WP ke tiga pejabat KPP Madya Jakarta Utara dengan total Rp4 miliar. Dalam peristiwa ini, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan pada September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan PBB untuk periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara. Sebab, kantor PT WP berdomisili di wilayah tersebut.

Namun, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan kekurangan bayar Rp75 miliar. PT WP sempat mengajukan sanggahan. Akan tetapi dalam prosesnya, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta PT WP melakukan pembayaran "all in" Rp23 miliar.

Kode "all in" merupakan kode pemberian fee kepada Agus sebesar Rp8 miliar.

"Namun, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee Rp4 miliar," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Pada Desember 2025, kedua pihak sepakat agar pembayaran bayar pajak menjadi Rp15,7 miliar, disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Alhasil fee Rp4 miliar diberikan kepada Agus.

PT WP membuat kontrak fiktif jasa konsultasi dengan PT Niogayo Bisnis Konsultan (PT NBK) milik Abdul Kadim Sahbudin agar seolah-olah pengeluaran dana perusahaan sebesar Rp4 miliar tercatat untuk konsultasi.

Setelah memperoleh Rp4 miliar, PT NBK mencairkan uang yang kemudian ditukarkan ke dalam mata uang Dolar Singapura. Uang kemudian disalurkan oleh Abdul kepada Agus dan Askob selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," ungkap Asep.

Memasuki Februari 2026, KPK kembali menggelar penyelidikan tertutup yang menyasar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (4/2/2026.

Kasusnya terkait dugaan suap pengkondisian restitusi pajak, di mana pihak swasta memberikan "uang apresiasi" Rp1,5 miliar kepada pegawai KPP Madya Banjarmasin.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yakni Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

PT BKB melaporkan adanya restitusi pajak untuk lapor pajak tahun 2024 ke KPP Madya Banjarmasin. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar, dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar sehingga restitusi pajaknya menjadi Rp48,3 miliar.

Pada November 2025, Mulyono melakukan pertemuan dengan Venasius di mana Mulyono menyampaikan bahwa ada "uang apresiasi" Rp1,5 miliar agar restitusi dapat dikabulkan.

"Pada Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar Rp48,3 miliar," jelas Asep, Rabu (4/2/2026).

Restitusi berhasil dicairkan pada Januari 2026, Dian menghubungi staf Venasius agar "uang apresiasi" dicairkan. PT BKB membuat kontrak fiktif agar uang tersebut dapat disalurkan.

Asep mengatakan Venasius bertemu dengan Mulyono di sebuah hotel untuk membahas pembagian jatah dengan rincian sebagai berikut: Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta. Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.

Pada hari yang sama atau Rabu (4/2/2026), KPK juga menggelar kegiatan tertangkap tangkap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kasusnya adalah dugaan suap untuk meloloskan impor barang tanpa melalui pemeriksaan fisik secara detail. Alhasil KPK menetapkan 6 tersangka dengan rincian sebagai berikut:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

Asep menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy merencanakan upaya meloloskan barang impor.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik dengan ketat oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Bahkan terkuak bahwa oknum pegawai DJBC menyewa "safe house" untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar.

Selain itu, Tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman Rizal, Orlando, dan PT BR serta lokasi lainnya senilai Rp40,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp1,89 miliar;

2. Uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah USD 3.900;

3. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SGD 1,48 juta;

4. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000;

5. Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar;

6. Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar;

7. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 17 saksi terkait kasus dugaan suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK membagi tiga klaster yakni wajib pajak, konsultan, dan petugas pajak. Mereka berasal dari petugas KPP Jakarta Utara, konsultan pajak dari PT Niogayo Bisnis (PT NB), dan PT Wanatiara Persada (PT WP) Masing-masing klaster di dalami dengan materi yang berbeda.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan untuk klaster PT WP atau pihak wajib pajak, penyidik mendalami proses pemeriksaan KPP Madya Jakarta Utara dalam menentukan tarif nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari PT WP.

Lalu, klaster dari KPP Madya Jakarta Utara, KPK mendalami alur proses pemeriksaan sehingga nominal kekurangan wajib pajak dapat ditekan.

"Ini didalami terkait dengan alur proses dari pemeriksaan termasuk penentuan tarif angka dari PBB untuk PT WP tersebut, sehingga nanti kita bisa melihat peran-peran dari para pihak ini seperti apa dalam konstruksi dugaan tindak penyuapan untuk pengaturan nilai pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara kepada PT WP," kata Budi, Selasa (27/1/2026).

Kemudian klaster konsultan diperiksa mengenai perannya dalam proses negosiasi. Sebab, klaster konsultan menjadi pihak perantara pemberian uang, di mana PT WP melakukan kerja sama fiktif agar fee Rp4 miliar dapat disalurkan ke pihak KPP Madya Jakarta Utara, sebagai imbalan telah menurunkan kekurangan wajib pajak dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.

Budi menyampaikan bahwa penelusuran aliran uang akan membantu tim lembaga antirasuah mendeteksi pihak-pihak yang terlibat.

"Termasuk nanti jika ada dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya, tentu KPK akan melacak, menelusuri pihak-pihak siapa saja yang diduga mendapatkan aliran dari perkara ini," jelas Budi.

Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka, yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di wilayah Jakarta Utara usai kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara.

Purbaya melantik empat pejabat baru di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis (22/1).

Pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dengan profesional dan menjaga integritas institusi.

"Saya, Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," kata Purbaya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis (22/1).

Pejabat yang dilantik antara lain:1. Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara,2. Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara,3. Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara,4. Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda KPP Madya Jakarta Utara.

Purbaya menegaskan satu oknum yang menyimpang dapat merusak kepercayaan publik dan kerja ribuan pegawai lainnya. Ia menegaskan sanksi tegas akan diberikan bagi pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan.

"Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian sesuai tingkat jabatannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tetapi karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan," ujarnya.

Purbaya juga menekankan pentingnya pengawasan atasan terhadap bawahan, menyusul OTT yang menjerat tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara pada 9 Januari 2026. Total lima orang menjadi tersangka dalam kasus suap pengurangan nilai pajak tersebut.

"Mereka di bawah tidak bekerja sendirian, mereka diawasi oleh atasannya.Atasannya harus mengawasi betul kerja bawahannya. Jangan sampai terlibat, tetapi juga jangan sampai dikibulin kalau bawahannya main-main, atasannya nggak tahu," kata Purbaya.

"Jadi saya ingin kita ambil langkah strategis sampai ke level-level Kakanwil kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain. Jadi semuanya harus mengawasi dengan lebih seksama tindakan di bawahnya," tambahnya.

Kasus bermula ketika tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menelusuri potensi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh PT Wanatiara Persada (PT WP). Dalam proses ini, KPK menemukan adanya modus 'all in' yang digunakan untuk mengakali kewajiban membayar pajak.

Dalam OTT yang dilakukan pada Jumat (9/1), tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara ditangkap. Total lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurangan nilai pajak tersebut.

Kelimanya yakni DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, ASB anggota tim penilai pajak, ABD konsultan pajak, serta EY staf PT Wanatiara Persada (PT WP).

"Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp75 miliar," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merombak sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di wilayah Jakarta Utara (Jakut), termasuk mencopot Wansepta Nirwanda dari jabatan kepala kantor wilayah (kakanwil).

Perombakan dilakukan usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat tiga pegawai KPP Madya Jakut.

Purbaya melantik empat pejabat baru di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis (22/1). Pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dengan profesional dan menjaga integritas institusi.

"Saya, Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," kata Purbaya di Kantor KPP Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis (22/1).

Purbaya menegaskan satu oknum yang menyimpang dapat merusak kepercayaan publik dan kerja ribuan pegawai lainnya. Ia menegaskan sanksi tegas akan diberikan bagi pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan.

"Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian sesuai tingkat jabatannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tetapi karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan," ujarnya.

Purbaya juga menekankan pentingnya pengawasan atasan terhadap bawahan, menyusul OTT yang menjerat tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara pada 9 Januari 2026. Total lima orang menjadi tersangka dalam kasus suap pengurangan nilai pajak tersebut.

"Mereka di bawah tidak bekerja sendirian, mereka diawasi oleh atasannya.Atasannya harus mengawasi betul kerja bawahannya. Jangan sampai terlibat, tetapi juga jangan sampai dikibulin kalau bawahannya main-main, atasannya nggak tahu," kata Purbaya.

"Jadi saya ingin kita ambil langkah strategis sampai ke level-level kakanwil kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain. Jadi semuanya harus mengawasi dengan lebih seksama tindakan di bawahnya," tambahnya.

Kasus ini bermula ketika tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menelusuri potensi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh PT Wanatiara Persada (PT WP). Dalam proses ini, KPK menemukan adanya modus 'all in' yang digunakan untuk mengakali kewajiban membayar pajak.

Dalam OTT yang dilakukan pada 9 Januari 2026, tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara ditangkap. Total lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurangan nilai pajak tersebut.

Kelima orang tersangka adalah DWB selaku Kepala KPP Madya Jakut; AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakut; ASB Tim Penilai di KPP Madya Jakut; ABD selaku Konsultan Pajak; serta EY Staf PT WP.

"Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp 75 miliar," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Berikut pejabat pajak yang dilantik hari ini:

1. Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara,2. Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara,3. Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara,4. Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda KPP Madya Jakarta Utara.

Bisnis com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai awal tahun 2026 dengan melakukan kegiatan tertangkap tangan sebanyak tiga kali yang meringkus petugas pajak, wali kota, dan bupati.

Jarak operasi senyap itu berlangsung dalam kurun waktu berdekatan. Bahkan peristiwa tertangkap tangan wali kota dan bupati dilakukan di satu hari yang sama. Ketiganya memiliki dugaan suap dan pemerasan.

1. Kasus Pajak

Terkuaknya dugaan suap di sektor pajak setelah tim lembaga antirasuah melakukan kegiatan tertangkap tangan pada Sabtu (10/1/2026) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara. Dugaan kasusnya ada suap oleh PT Wanatiara Persada (PT WP) agar kekurangan pajak dapat dikurangi.

Pada September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan PBB untuk periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara.

Namun, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan kekurangan bayar Rp75 miliar. PT WP sempat mengajukan sanggahan. Namun dalam prosesnya, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta PT WP melakukan pembayaran "all in" Rp23 miliar.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan kode "all in" juga bagian dari pemberian fee kepada Agus sebesar Rp8 miliar.

"Namun, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee Rp4 miliar," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Pada Desember 2025, kedua pihak sepakat agar pembayaran kekurangan pajak menjadi Rp15,7 miliar, disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Alhasil fee Rp4 miliar diberikan kepada Agus.

PT WP membuat kontrak fiktif jasa konsultasi dengan PT Niogayo Bisnis Konsultan (PT NBK) milik Abdul Kadim Sahbudin agar seolah-olah pengeluaran dana perusahaan sebesar Rp4 miliar tercatat untuk konsultasi.

Setelah memperoleh Rp4 miliar, PT NBK mencairkan uang yang kemudian ditukarkan ke dalam mata uang Dolar Singapura. Uang kemudian disalurkan oleh Abdul kepada Agus dan Askob selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," ungkap Asep.

Adapun, pada perkara ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

2. Kasus Bupati Pati, Sudewo

Peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati, Sudewo berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Kejadian ini bermula pada akhir tahun 2025 ketika Kabupaten Pati mengumumkan formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026, di mana pembahasan pengisian jabatan berlangsung pada November 2025. Terdapat 601 jabatan yang perlu diisi.

Sudewo bersama timsesnya memanfaatkan momen tersebut dengan meminta uang kepada para Calon Perangkat Desa. Setiap kecamatan telah ditunjuk kepala desa yang juga bagian dari Timses Sudewo sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8 beranggotakan:

1. Sisman (SIS): Kades Karangrowo, Kecamatan Juwana

2. Sudiyono (SUD): Kades Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo

3. Abdul Suyonon (YON): Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan

4. Imammammam (IM): Kades Gadu, Kecamatan Gunungwungkal

5. Yoyon (YY): Kades Tambaksari, Kecamatan Pati Kota

6. Pramono (PRA): Kades Sumampir, Kecamatan Pati Kota

7. Agus (AG): Kades Slungkep, Kecamatan Kayen

8. Sumarjiono (JION): Kades Arumanis, Kecamatan Jaken

Asep menyebut dalam tim tersebut, YON dan JION selaku orang kepercayaan Sudewo menghubungi kepala desa untuk mengumpulkan uang dari para Calon Perangkat Desa.

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta-Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," jelas Asep.

Pasalnya pengumpulan uang tersebut Calon Perangkat Desa diancam berupa penutupan pendaftaran Calon Perangkat Desa di tahun berikutnya.

Uang yang terkumpul hingga 18 Januari 2026 sebanyak Rp2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Uang itu kemudian ditampung oleh JION dan Karjan (JAN) selaku Kepala Desa Sukorukun yang kemudian disalurkan ke Sudewo

"Selain itu, Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar, yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW," tandas Asep.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

3. Kasus Wali Kota Madiun

Kegiatan tertangkap tangan dilakukan di hari yang sama, yakni Senin (19/1/2026). Salah satu pihak yang diringkus adalah Wali Kota Madiun, Maidi. Dia diduga meminta fee komitmen dengan dalih dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan bersama Rochim Rusdiyanto (RR) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi dan Thariq Megah (TM) selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun.

Pada Juli 2025, Maidi memerintah Sumarno selaku Kepala

Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun dan Sudandi selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota

Madiun.

Asep menjelaskan arahan tersebut ditujukan ke pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun, untuk menyerahkan uang sebesar Rp350 juta.

Uang itu dimaksudkan pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang “sewa” selama 14 tahun, dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun, di tengah peralihan STIKES Madiun menjadi Universitas.

"Bahwa pada 9 Januari 2026, pihak Yayasan STIKES menyerahkan uang tersebut kepada RR selaku pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan MD melalui transfer rekening atas nama CV SA," jelas Asep.

Tak hanya itu, Asep menyampaikan bahwa Maidi meminta Rp600 juta ke pihak developer PT Hermas Buana (PT HB) pada Juni 2025.

Kemudian, dia meminta fee 6% dari proyek jalan paket II dengan nilai proyek sebesar Rp5,1 miliar melalui Thariq. Namun kontraktor hanya menyanggupi fee 4% atau sekitar Rp200 juta.

"Bahwa kemudian, KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya (gratifikasi) oleh MD dalam periode 2019 - 2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,1 miliar," terang Asep.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran dana dari para tersangka ke pihak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kasus pemangkasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (PT WP).

Dugaan menjadi alasan tim penyidik KPK menggeledah kantor pusat DJP pada Selasa (13/1/2026).

"Diduga ada aliran uang dari pihak tersangka kepada pihak-pihak di Ditjen Pajak Pusat," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada jurnalis, dikutip pada Kamis (15/1/2026).

Selain itu, Budi mengatakan tim penyidik ingin mendalami proses dan mekanisme pemeriksaan PBB di mana dalam mekanismenya melibatkan kantor pusat DJP.

Menurut Budi, tim lembaga antirasuah masih terus mendalami dari informasi yang telah dihimpun untuk menentukan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini dan total nominal uang dalam perkara ini.

"Sehingga ini juga masih akan ditelusuri kepada siapa saja nominalnya berapa. Termasuk juga nantinya penyidik juga akan mendalami sisi PT WP-nya," jelas Budi.

Pendalaman informasi juga menyasar pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk mengetahui detail peran sehingga PBB bisa dibayarkan PT WP tak semestinya.

Pada Senin (12/1/2026) KPK menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara dan menyita barang bukti elektronik seperti rekaman CCTV hingga perangkat telekomunikasi. KPK juga menyita SGD8.000 atau setara Rp104 juta.

Diberitakan sebelumnya, pada September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan PBB untuk periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara.

Namun, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan kekurangan bayar Rp75 miliar. PT WP sempat mengajukan sanggahan. Akan tetapi dalam prosesnya, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta PT WP melakukan pembayaran "all in" Rp23 miliar.

Kode "all in" juga bagian dari pemberian fee kepada Agus sebesar Rp8 miliar. Namun, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee Rp4 miliar.

Pada Desember 2025, kedua pihak sepakat agar kekurangan bayar PBB menjadi Rp15,7 miliar atau dipangkas Rp59,3 miliar. Pembayaran Rp15,7 miliar disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Alhasil fee Rp4 miliar diberikan kepada Agus untuk dibagikan ke pihak-pihak di lingkungan Ditjen Pajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan kementeriannya tidak mengintervensi proses hukum yang berjalan saat ini, usai penggeledahan kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (13/1/2026).

Purbaya menilai penggeledahan kantor DJP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati.

Menurutnya, penggeledahan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum membuka kemungkinan adanya pelanggaran hukum, karena itu prosesnya diserahkan sepenuhnya kepada KPK.

“Ya mungkin saja ada pelanggar ya, sudah dilihat saja proses hukumnya seperti apa, tapi yang jelas kan ini geledah-geledah, periksa-periksa,” ujar Purbaya saat ditemui di Menara IDN HQ, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Purbaya menegaskan, pendampingan hukum yang diberikan kepada pegawai yang terseret perkara tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembelaan terhadap pelanggaran.

Pendampingan tersebut dilakukan karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga secara institusional tetap memperoleh hak pendampingan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Tapi kan kalau saya ditanya kenapa kami bilang, “kami akan mendampingi secara hukum”, itu kan masih pegawai keuangan (Kemenkeu),” paparnya.

“Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, dia masih pegawai keuangan jadi kan kita dampingi terus, tapi tidak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka setop ini, setop itu,” beber Menkeu.

Evaluasi menyeluruh

Soal upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, Purbaya menyebut Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap internal Direktorat Jenderal Pajak.

Ia menambahkan, pegawai yang terindikasi terlibat pelanggaran dapat dipindahkan ke wilayah terpencil atau bahkan dinonaktifkan sementara, bergantung pada hasil evaluasi dan perkembangan proses hukum.

“Nanti kita akan evaluasi seperti apa, kalau yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputar-putar lah, yang kelihatan terlibat, yang akan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan saja, nanti kita lihat seperti apa,” katanya.

Untuk diketahui, KPK melakukan sejumlah penggeledahan di kantor pajak di Jakarta dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021-2026.

Penggeledahan juga dilakukan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya di Jakarta Utara pada Senin (12/1/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan berlangsung sejak pukul 11.00 sampai dengan 22.00 WIB.

Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang senilai Rp 8.000 Singapura.

Selain itu, penyidik menyita barang bukti elektronik berupa rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop serta media penyimpanan data.

“Penyidik juga mengamankan dan menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara dengan Wajib Pajak PT Wanatiara Persada,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

Satu hari berselang, KPK menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jalan Gatot Subroto.

KPK fokus menggeledah kantor Direktorat Peraturan Perpajakan dan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dari penggeledahan tersebut, dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan konstruksi perkara.

“Dalam kegiatan penggeledahan hari ini, tim mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di mana dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa.

Selain itu, Budi mengatakan, KPK juga menyita uang yang diduga bersumber dari tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

“KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi terkait dengan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara,” katanya.

ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha Petugas menunjukkan barang bukti saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1/2026). KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar, Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin dan Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) mengenai dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026 dan mengamankan barang bukti dengan total mencapai Rp6,38 miliar.

Kelima tersangka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar selaku perwakilan penerima suap.

Kelimanya ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta Utara pada Jumat (9/1/2026) dan Sabtu (10/1/2026).

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam hal ini ada paling tidak ada 2 alat bukti, kami menetapkan 5 orang tersebut," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Minggu (11/1/2026).

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 sampai 30 Januari 2026 di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Dalam perkara ini, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syarifudin meminta agar PT Wanatiara Persada melakukan pembayaran pajak "all in" sebesar Rp 23 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp 8 miliar di antaranya untuk fee dirinya, serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Ditjen.

Namun demikian, PT Wanatiara Persada merasa keberatan dan hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp 4 miliar.

Kemudian pada Desember 2025, setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan nilai pembayaran pajak bagi PT Wanatiara Persada senilai Rp 15,7 miliar.

Nilai tersebut turun sekitar Rp 59,3 miliar atau sebesar 80 persen dari nilai awal yang ditetapkan Rp 75 miliar.

Untuk memenuhi permintaan fee dari Agus Syaifudin, pada Desember 2025, PT Wanatiara Persada melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan, dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan (NBK) yang dimiliki oleh Abdul Kadim Sahbudin selaku Konsultan Pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak aparat penegak hukum membongkar tuntas skandal dugaan suappajak PT Wanatiara Persada (WP) karena dinilai tidak hanya gunakan modus kontrak fiktif, tetapi juga transfer pricing untuk mengalihkan laba dan menghindari pajak.

Koordinator Nasional PWYP Indonesia Aryanto Nugroho mengecam pemangkasan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT WP dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Menurutnya, manipulasi pajak sebesar Rp59,3 miliar atau setara 80% dari nilai seharusnya ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan kejahatan sistemik hasil kongkalikong antara pengusaha dan oknum aparat pajak.

"Ini adalah potret nyata aliran keuangan gelap [illicit financial flows] di industri ekstraktif. Bagaimana mungkin pajak bisa disulap turun hingga 80% hanya melalui kontrak fiktif dan negosiasi di bawah tangan?" tegasnya, dikutip Selasa (13/1/2026).

Aryanto menilai modus kontrak fiktif yang digunakan untuk menyembunyikan transaksi antar-entitas perusahaan berpotensi menggerus basis perhitungan jenis pajak lainnya.

PWYP mensinyalir potensi kebocoran penerimaan negara tidak hanya terjadi pada PBB, tetapi merembet ke Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Ekspor, hingga pajak pertambahan nilai (PPN). Terlebih, sambungnya, penggunaan kontrak fiktif mengindikasikan adanya skema transfer pricing untuk memindahkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah (tax haven).

"Kami mensinyalir kerugian negara Rp59,3 miliar ini hanyalah pintu masuk. Jika nilai ekspor direkayasa maka PPh Pasal 22 ekspor sebesar 1,5% juga patut dipertanyakan," ujarnya.

Kejar Pengendali di Hong Kong

Dalam catatan PWYP, PT WP merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, dengan komposisi saham 60% dikuasai Mining Metallurgy Ltd asal Hong Kong dan 40% pihak domestik.

Oleh karena itu, PWYP mendesak KPK dan Kejaksaan Agung tidak berhenti pada penindakan oknum pegawai, melainkan menerapkan pertanggungjawaban korporasi.

Aryanto mendorong penggunaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2025 tentang Tindak Pidana Korporasi untuk menjerat PT WP sebagai subjek hukum entitas.

"Langkah ini krusial untuk memutus rantai komando korupsi dan menjangkau Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) termasuk pengendali saham di Hong Kong yang menjadi penikmat sesungguhnya dari skema ini," tuturnya.

Di sisi lain, PWYP menilai kasus ini menelanjangi lemahnya komitmen transparansi industri ekstraktif. PT WP diketahui tidak menyampaikan laporan pajaknya melalui mekanisme Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) selama periode 2022–2024, meskipun masuk dalam daftar wajib lapor.

Ketidakterbukaan ini dinilai menjadi karpet merah bagi praktik suap, sehingga PWYP mendesak pemerintah memperkuat legalitas EITI melalui Peraturan Presiden (Perpres) agar pelaporan data pajak bersifat mengikat dengan sanksi tegas.

"Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas dengan mengevaluasi dan mencabut izin usaha korporasi yang terbukti melakukan kejahatan pajak sistemik," tutup Aryanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan bakal menghormati dan mendukung proses penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini, Selasa (13/1/2025), di kantor pusat otoritas pajak.

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait dengan kasus dugaan suap yang menyeret tiga orang pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara yang ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pekan lalu.

"Sehubungan dengan kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK di lingkungan DJP, kami bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli melalui keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

Rosmauli tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai upaya paksa KPK itu, maupun detail penanganan perkara dugaan rasuah itu."Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK," terang eselon II di lingkungan DJP Kemenkeu itu.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penggeledahan di kantor pusat DJP Kemenkeu di Gatot Subroto itu.

"Hari ini penyidik melanjutkan penggeledahan di kantor pusat Ditjen Pajak. Penggeledahan tentunya untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini," terang Budi melalui keterangan tertulis.

Adapun secara administrasi kepegawaian, DJP sesuai pasal 53 ayat (2) Undang-Undang (UU) No.20/2023 memberhentikan sementara tiga orang pejabat dan pegawai yang kini mendekam di rumah tahanan (rutan) KPK itu. Salah satu unit Kemenkeu itu pun bakal berkoordinasi dengan lembaga antirasuah guna mengusut tuntas siapapun oknum pegawai yang terlibat.

Apabila terbukti bersalah, maka mereka akan dijatuhi sanksi semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang berlaku.

OTT Pajak Jerat 5 Tersangka

Adapun KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan suap pemeriksaan pajak terhadap WP badan yakni PT Wanatiara Persada, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan (smelting) nikel di Maluku Utara.

Lima orang tersangka itu yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Berdasarkan konstruksi perkaranya, KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada Rp75 miliar.

Namun, bukannya melakukan penagihan, tersangka Agus justru diduga meminta agar PT WP membayarkan pajak "all in" sebesar Rp23 miliar. Kode "all in" itu diduga merujuk pada jatah Rp8 miliar dari total Rp23 miliar, yang akan dibagi-bagikan ke petugas pajak.

Usai PT WP keberatan, pada Desember 2025 tercapai kesepakatan untuk pembayaran Rp15,7 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan.

Sebagai modus untuk memenuhi fee itu, maka PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki oleh tersangka Abdul.

Fee yang diterima oleh para tersangka yakni Rp4 miliar dan ditukarkan dalam bentuk mata uang Singapura.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," terang Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Adapun KPK dalam proses tangkap tangan menemukan bukti dengan total nilai mencapai Rp6,38 miliar, dengan rincian uanh tunai Rp793 juta; SGD165.000 atau setara Rp2,16 miliar; dan Logam Mulia seberat 1,3 kg atau senilai Rp3,42 miliar.

Kedua pemberi suap disangkakan melanggar telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, ketiga pejabat pajak selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) UU No.1/2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyatakan keprihatinannya dan meminta maaf kepada publik menyusul penetapan status tersangka terhadap salah satu anggotanya, Abdul Kadim Sahbudin (AKS), dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak PT Wanatiara Persada.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati mengedepankan asas praduga tak bersalah, IKPI tidak akan mentoleransi pelanggaran integritas dan telah menyiapkan langkah internal sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Kami Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan IKPI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas hal ini yang melibatkan anggota kami. Kami menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat hukum," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat IKPI, Jakarta, Selasa (12/1/2026).

Sebagai tindak lanjut, Pengurus Pusat IKPI telah menyurati Dewan Kehormatan untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan standar profesi yang dilakukan AKS.

Ketua Dewan Kehormatan IKPI Christian Binsar Marpaung menjelaskan pihaknya akan segera membentuk majelis kehormatan yang terdiri dari tiga orang untuk memeriksa kasus ini.

Sesuai prosedur, sanksi pemberhentian sementara akan dikenakan kepada anggota yang berstatus tersangka namun belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), guna mencegah yang bersangkutan melakukan praktik. Lebih lanjut, Christian menegaskan sanksi pemberhentian tetap atau pemecatan menanti apabila pengadilan memvonis bersalah.

"Pemberhentian tetap diberikan apabila tindak pidana telah divonis bersalah dan inkrah, atau melakukan pelanggaran kode etik yang merusak citra dan martabat kehormatan profesi konsultan pajak," kata Christian.

Meski demikian, IKPI tetap menugaskan Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga atau tersangka guna memberikan pendampingan hukum, sebagaimana hak anggota yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf O Anggaran Dasar IKPI.

Ketua Departemen Keanggotaan dan Etika IKPI Robert Hutapea menambahkan bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota. Pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kode etik untuk mencegah kejadian serupa.

"Apakah dia ingat atau lupa [soal kode etik], ini tergantung orangnya, sehingga kami sering melakukan sosialisasi untuk mengingatkan kembali agar anggota terhindar dari kasus hukum," tutur Robert.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan suap pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak (WP) badan yakni PT Wanatiara Persada, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan (smelting) nikel di Maluku Utara.

Lima orang tersangka itu yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara (Jakut) Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Berdasarkan konstruksi perkaranya, KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada Rp75 miliar.

Kendati demikian, bukannya melakukan penagihan, tersangka Agus justru diduga meminta agar PT WP membayarkan pajak "all in" sebesar Rp23 miliar. Kode "all in" itu diduga merujuk pada jatah Rp8 miliar dari total Rp23 miliar, yang akan dibagi-bagikan ke petugas pajak.

Usai PT WP keberatan, pada Desember 2025 tercapai kesepakatan untuk pembayaran Rp15,7 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan.

Sebagai modus untuk memenuhi fee itu, maka PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki oleh tersangka Abdul. Fee yang diterima oleh para tersangka yakni Rp4 miliar dan ditukarkan dalam bentuk mata uang Singapura.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," terang Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Pusat, Jakarta Selatan, pada Selasa (13/1).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli membenarkan penggeledahan tersebut.

"Iya, benar (KPK geledah kantor pusat DJP). Sehubungan dengan kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK di lingkungan DJP, kami bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan," ujar Rosmauli dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1).

Rosmauli mengatakan DJP menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Namun, untuk detail perkara dan penjelasan lebih lanjut, DJP menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat DJP, Selasa (13/1). Hal tersebut dibenarkan ketua KPK Setyo Budiyanto.

"Benar. Penyidik sedang melakukan penggeledahan di kantor DJP," katanya saat dikonfirmasi.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sejumlah orang yang diduga penyidik KPK keluar dari kantor pusat DJP sekitar pukul 12.10 WIB.

Sebagian dari mereka menggunakan rompi dan masker serta membawa koper.

Penggeledahan ini diduga terkait penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu periode 2021-2026.

Tim penyidik KPK juga sudah menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penggeledahan tersebut berlangsung pada Senin (12/1) sekitar pukul 11.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik menyita sejumlah barang bukti usai menggeledah KPP Madya Jakarta Utara semalam.

"Penyidik mengamankan dan menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara dengan Wajib Pajak PT Wanatiara Persada," ujar saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (13/1).

Selain itu, Budi mengatakan penyidik juga mengamankan dan menyita barang bukti elektronik berupa rekaman kamera pengawas atau CCTV, alat komunikasi, laptop serta media penyimpanan data terkait perkara juga disita dalam penggeledahan tersebut.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) delapan orang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, Sabtu (10/1).

OTT ini terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Tidak hanya pegawai pajak, KPK juga turut membekuk wajib pajak (WP) dalam OTT tersebut.

Mereka ialah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Karim Sahbudin; dan Staf PT Wanatiara Persada (WP) Edy Yulianto.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan tambang nikel di Halmahera Selatan, PT Wanatiara Persada menyogok anak buah Menkeu Purbaya yang bertugas sebagai pegawai pajak agar membayarkan nilai pajak yang lebih murah.

Dikutip dari situs Kementerian ESDM, Selasa (13/1/2026), PT Wanatiara Persada memiliki lahan seluas 1.725,54 hektar dengan izin yang berlaku hingga 2031. OTT KPK di KPP Madya Jakarta Utara, karena adanya modus sogokan yang dilakukan PT Wanatiara Persada untuk pemangkas pembayaran pajak sebesar Rp59,3 miliar.

Setidaknya, ada 8 orang dari pihak swasta dan petugas pajak yang diamankan. Namun, berdasarkan alat bukti yang cukup, lembaga antirasuah menetapkan 5 tersangka. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Berdasarkan penelusuran Bisnis.com, Wanatiara Persada sudah mendapatkan izin sejak 2017 dan berlaku hingga 2031. Namun, praktek menyuap aparat pajak dilakukan perusahaan tambang nikel ini, demi mendapatkan pajak yang lebih ringan.

Profil PT Wanatiara Persada

Sumber: MineralOne, ESDM

Berikut Jajaran Direksi PT Wanatiara Persada:

Direktur Utama: Ma Jianqing

Wakil Direktu Utama: Suherman

Direktur: Wang Jinxing

Direktur: Cang Eng Thing

Direktur: Gao Tianpeng

Jajaran Komisaris PT Wanatiara Persada

Komisaris Utama PT Wanatiara Persada: Guo Sanjun

Komisaris PT Wanatiara Persada: Meily Anggi Karundeng

Komisaris: Wang Xianlai

Berikut kronologis dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya:

1. Melakukan 'Sunat' Kekurangan Bayar Pajak dari Rp75 miliar jadi Rp15,7 miliar.

Mulanya PT WP melaporkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk periode pajak tahun 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara karena kantor PT WP berada di wilayah tersebut. Tim pemeriksa menemukan potensi kekurangan bayar Rp75 miliar.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan PT WP sempat mengajukan sanggahan. Tetapi Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara justru meminta PT WP membayar Rp23 miliar.

Namun, setelah hasil kesepakatan, kekurangan pembayaran pajak menjadi Rp15,7 miliar atau terpangkas Rp59,3 miliar dari awal harga yang ditetapkan.

2. Suap 'All In' Pajak Rp23 Miliar

Pemangkasan kekurangan pajak tidak dilakukan secara gratis. Ada biaya yang dikeluarkan PT WP. Saat pemangkasan berada di angka Rp23 miliar, Agus menggunakan kode "all in".

Asep menjelaskan "all in" dimaksudkan dari Rp23 miliar, Agus Syaifudin meminta fee sebesar Rp8 miliar untuk nantinya dibagikan ke pihak di lingkungan Ditjen Pajak. Namun PT WP tidak menyanggupi.

Hingga berdasarkan hasil kesepakatan fee dibayar Rp4 miliar karena kekurangan nilai pajak berhasil turun menjadi Rp15,7 miliar berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang diterbitkan bulan Desember 2025.

3. Wanatiara Persada Membuat Kontrak Fiktif Jasa Konsultan untuk Cairkan Rp4 miliar

Mencairkan fee Rp4 miliar memiliki risiko besar jika dilakukan tanpa ada alasan yang jelas. Untuk memanipulasi pencatatan pengeluaran keuangan perusahaan, PT WP melakukan kerja sama kontrak fiktif jasa konsultasi dengan PT Niogayo Bisnis Konsultan (PT NBK).

PT NBK milik Abdul Kadim Sahbudin. Secara sederhana PT WP seolah-olah menggunakan jasa konsultasi PT NBK dengan membayar Rp4 miliar. Padahal uang tersebut dicairkan kembali oleh Abdul dalam mata uang Dolar Singapura.

Abdul memberikan Rp4 miliar ke Agus dan Askob selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara. Pada Januari 2026, uang di salurkan ke pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya.