JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat. Langkah ini dalam rangka menekan defisit negara.

Hal ini dikatakan JK merespons krisis energi yang belakangan tengah menjadi perhatian imbas adanya perang yang terjadi di Timur Tengah, antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Dan itu dilakukan di banyak negara," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

JK melihat jika harga BBM itu tetap murah seperti sekarang ini, hal itu justru membuat orang cenderung tidak berhemat. Mobilisasi dengan kendaraan akan terus dilakukan karena harga BBM masih terjangkau. "Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," ujarnya.

JK melihat, tidak menaikkan harga BBM disaat krisis energi ini memang bagus, tapi ini hanya bersifat sementara. Tanpa disadari, kata JK, utang negara akan terus menumpuk karena harus menanggung subsidi BBM ini. "Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. Ah itu masalah utang, masalah energi," tuturnya.

Lihat video: Indonesia Krisis Energi? Rusia Siap Pasok BBM ke Indonesia Jika Dibutuhkan



JK memahami jika kebijakan ini justru akan menimbulkan gejolak protes di tengah masyarakat. Tapi, dia memandang gejolak ini akan bisa ditahan apabila pemerintah dapat menyampaikan dengan baik kepada masyarakat. Terlebih, situasi ini juga disebabkan bukan datang dari dalam negeri, tapi kondisi global yang memaksa hal tersebut.

"Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal," tuturnya.

"Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar. Jadi saya baru dari beberapa negara ASEAN, diundang, ya untuk bicara tentang ini. Semua naikkan, di Thailand, di Malaysia, di Vietnam. Tidak ada demo apa-apa, karena mereka masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah tahun ini," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terus menyiapkan strategi untuk menjaga kesehatan fiskal negara, termasuk menutup potensi defisit anggaran melalui pengetatan belanja dan penyisiran program yang dinilai kurang prioritas.

Usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, ia menyebut pengelolaan fiskal dilakukan dalam kerangka tahunan, sehingga perhitungan defisit harus dilihat secara utuh dalam satu tahun anggaran.

Menurutnya, upaya pengendalian belanja sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum muncul dinamika global, termasuk potensi eskalasi konflik internasional. Pemerintah secara rutin melakukan evaluasi terhadap pos-pos anggaran di seluruh kementerian dan lembaga.

"Di satu sisi memang tanpa ada kejadian yang kemarin pun, kita itu kan terus berusaha untuk melakukan apa yang namanya penyisiran terhadap Kegiatan-kegiatan atau mata anggaran yang sebagaimana tahun lalu," ujar Prasetyo.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperketat izin perjalanan dinas, khususnya ke luar negeri. Ia menyebut persetujuan perjalanan dinas kini lebih selektif untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.

Selain itu, pemerintah juga menunda sejumlah belanja yang dinilai belum mendesak, seperti pembangunan gedung yang tidak berdampak langsung terhadap kinerja kementerian atau lembaga.

"Belanja-belanja yang bersifat bisa kita tunda, itu juga terus-menerus. Jadi sebelum kejadian itu, kebetulan ya, kita tadinya tiba-tiba tidak menduga akan ada perang atau ada eskalasi. Nah kami itu sering berkoordinasi dan berkumpul untuk terus melakukan proses tadi itu," kata Pras.

Prasetyo menambahkan, proses penyisiran anggaran dilakukan dengan mengidentifikasi program yang kurang produktif dan mengalihkan fokus pada belanja yang lebih prioritas.

Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif antara Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan guna memastikan kebijakan fiskal tetap adaptif terhadap dinamika global.

Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat menjaga defisit tetap terkendali sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Efisiensi yang sejati adalah bagaimana mengelola sumber daya negara secara lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih berorientasi pada masa depan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan fiskal yang kompleks.

Di satu sisi, Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin anggaran dengan mempertahankan batas defisit maksimal tiga persen dari produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, negara juga dituntut mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen sekaligus membiayai berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga berbagai proyek pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan fiskal yang tidak kecil.

Situasi ini menjadi semakin rumit ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik yang meningkat, terutama konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong harga energi global dan mengganggu stabilitas perdagangan internasional.

Dalam kondisi seperti ini, rencana kebijakan efisiensi fiskal melalui pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang dilontarkan Pemerintah memang dapat menjadi opsi disiplin anggaran yang dibutuhkan.

Namun jika dilakukan secara berlebihan, kebijakan tersebut juga berisiko mengurangi daya dorong fiskal terhadap perekonomian. Inilah yang kerap dianalogikan sebagai “buah simalakama” dalam pengelolaan fiskal: pilihan kebijakan yang sama-sama memiliki konsekuensi besar dari sisi pemenuhan serta strategi yang harus dijalankan.

Realitas anggaran

Sejak reformasi keuangan negara pada awal 2000-an, Indonesia menetapkan batas defisit maksimal tiga persen dari PDB sebagai mekanisme pengendalian fiskal. Kebijakan ini terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi makro dalam jangka panjang.

Rasio utang pemerintah Indonesia, misalnya, masih berada di kisaran 38–40 persen dari PDB pada tahun 2025, dan menurut data Kementerian Keuangan, posisi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara maju yang rasio utangnya melampaui 90 persen dari PDB.

Namun menjaga disiplin fiskal tidak selalu mudah. Realisasi APBN tahun 2025 mencatat defisit sekitar Rp695 triliun atau sekitar 2,92 persen dari PDB (Kementerian Keuangan, 2025). Angka ini mendekati batas maksimum yang diperbolehkan oleh aturan fiskal. Belanja negara mencapai sekitar Rp3.451 triliun, sementara penerimaan negara sekitar Rp2.756 triliun. Perbedaan antara kebutuhan belanja dan kemampuan penerimaan inilah yang kemudian memunculkan tekanan terhadap kebijakan fiskal.

Dalam kondisi seperti ini, salah satu langkah yang sering ditempuh adalah melakukan efisiensi belanja melalui rasionalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Namun kebijakan tersebut tidak selalu sederhana karena banyak program yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas.

Selain kebutuhan pembangunan ekonomi, pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memperkuat program sosial yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, antara lain program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis yang dirancang untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Program ini diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp300 triliun–Rp350 triliun per tahun ketika berjalan penuh dan menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat (Kementerian Keuangan, 2026). Sementara program cek kesehatan gratis yang dirancang untuk memperluas layanan kesehatan preventif juga membutuhkan dukungan anggaran puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Jika digabungkan, kedua program tersebut dapat menyerap lebih dari satu persen PDB dalam belanja sosial tambahan. Dari perspektif pembangunan manusia, investasi ini sangat penting karena kualitas kesehatan dan gizi masyarakat memiliki hubungan erat dengan produktivitas ekonomi.

Laporan Human Capital Index Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 20 persen dalam jangka panjang.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah dampak geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas, terutama terhadap kenaikan harga minyak mentah untuk kebutuhan impor nasional. Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 dolar per barel dapat menambah beban fiskal hingga Rp60 triliun melalui peningkatan subsidi energi dan kompensasi energi (APBN Sensitivity Analysis, 2025).

Artinya, konflik geopolitik global secara langsung dapat memengaruhi stabilitas fiskal domestik. Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal harus lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global.

Tantangan penerimaan

Masalah struktural lain dalam pengelolaan fiskal Indonesia adalah masih rendahnya rasio pajak terhadap PDB. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects (2025) memperkirakan tax ratio Indonesia berada di kisaran 9–10 persen dari PDB. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang mencapai sekitar 34 persen dari PDB (OECD Revenue Statistics, 2024).

Rasio pajak yang rendah membuat ruang fiskal pemerintah relatif sempit ketika kebutuhan belanja meningkat. Dengan kata lain, kemampuan negara untuk membiayai program pembangunan masih sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak sebenarnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Studi World Bank dan University of Oxford terhadap pelaku usaha kecil di negara berkembang menunjukkan bahwa intervensi kebijakan sederhana seperti pengingat kewajiban pajak dapat meningkatkan kepatuhan hingga 10–15 persen (Kleven et al., 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dapat menjadi sumber tambahan penerimaan tanpa harus menaikkan tarif pajak.

Tantangan berikutnya, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam jangka menengah. Target ini bukan sekadar ambisi politik, melainkan kebutuhan ekonomi untuk mempercepat transformasi struktural, meningkatkan pendapatan per kapita, dan membuka lapangan kerja bagi jutaan angkatan kerja baru setiap tahun.

Belanja pemerintah dalam hal ini memainkan peran penting sebagai katalis aktivitas ekonomi. Jika efisiensi fiskal dilakukan secara terlalu agresif melalui pemotongan belanja pembangunan, maka kemampuan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga dapat berkurang.

Strategi kebijakan

Untuk menghindari dilema fiskal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi kebijakan yang tidak hanya fokus pada pemotongan belanja, tetapi juga memperluas kapasitas fiskal negara.

Strategi pertama adalah memperkuat penerimaan pajak melalui reformasi administrasi dan digitalisasi sistem perpajakan. Pelajaran global dari Estonia menunjukkan bahwa setelah menerapkan sistem pajak digital pada awal 2000-an, negara tersebut mampu meningkatkan rasio pajaknya hingga sekitar 33 persen dari PDB (OECD, 2022).

Jika Indonesia mampu meningkatkan tax ratio hanya dua poin persentase saja misalnya dari sekitar 10 persen menjadi 12 persen dari PDB, maka ruang fiskal yang dihasilkan dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun per tahun.

Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui pendekatan spending better. Negara seperti Korea Selatan pernah melakukan reformasi belanja publik melalui program Performance-Based Budgeting sejak 2005. Evaluasi OECD (2019) menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah hingga 10–15 persen tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Jika pendekatan serupa diterapkan di Indonesia terhadap belanja pemerintah yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, potensi efisiensi fiskal dapat mencapai sekitar Rp300 triliun–Rp400 triliun tanpa harus memotong program pembangunan prioritas.

Strategi ketiga adalah memperluas pembiayaan pembangunan melalui kemitraan dengan sektor swasta. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) telah banyak digunakan oleh negara seperti India untuk membiayai proyek infrastruktur besar. Laporan Asian Development Bank (2023) menunjukkan bahwa skema tersebut berhasil membiayai proyek infrastruktur senilai lebih dari 200 miliar dolar di India selama dua dekade terakhir tanpa membebani anggaran negara secara langsung.

Strategi keempat adalah memperkuat ketahanan energi nasional untuk mengurangi dampak gejolak geopolitik global. Jepang sejak krisis minyak 1970-an melakukan diversifikasi energi secara agresif melalui pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan ketergantungan Jepang terhadap impor minyak hingga hampir 40 persen dalam tiga dekade.

Pada akhirnya, pengelolaan fiskal bukan sekadar soal menjaga angka defisit agar tetap berada di bawah tiga persen. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Efisiensi fiskal memang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemotongan anggaran. Efisiensi yang sejati adalah bagaimana mengelola sumber daya negara secara lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih berorientasi pada masa depan.

Jika kebijakan fiskal mampu menemukan keseimbangan tersebut, Indonesia tidak hanya mampu menghindari jebakan buah simalakama fiskal. Lebih dari itu, pengelolaan fiskal yang bijak dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makroekonomi, sekaligus memastikan keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - Batas defisit anggaran sebesar tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) telah lama menjadi salah satu pilar utama disiplin fiskal Indonesia.

Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa defisit APBN tidak boleh melampaui tiga persen dari PDB, sementara rasio utang pemerintah dijaga maksimal 60 persen dari PDB. Aturan tersebut sejak awal dirancang sebagai mekanisme pengaman fiskal (fiscal safeguard) agar pengelolaan keuangan negara tetap berada dalam koridor kehati-hatian.

Dalam praktiknya, aturan ini telah memberikan sinyal positif bagi kredibilitas fiskal Indonesia. Selama dua dekade terakhir, disiplin terhadap batas defisit tersebut menjadi salah satu faktor yang menopang kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat global. Lembaga seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank dalam berbagai laporan fiskalnya sering menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang relatif disiplin dalam menjaga stabilitas fiskal.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, defisit APBN Indonesia secara konsisten berada di bawah tiga persen. Pada tahun 2018 misalnya, defisit tercatat sekitar 1,76 persen terhadap PDB, sementara pada 2019 berada di kisaran 2,2 persen terhadap PDB. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pembangunan dan kemampuan pembiayaan negara.

Namun, pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak sepenuhnya bersifat kaku. Pada tahun 2020 hingga 2022, pemerintah secara temporer melonggarkan batas defisit melalui kebijakan luar biasa untuk merespons krisis kesehatan dan ekonomi. Defisit APBN bahkan sempat mencapai sekitar 6,1 persen dari PDB pada 2020 menurut data Kementerian Keuangan (2021). Meski demikian, pemerintah berhasil mengembalikan defisit ke bawah tiga persen pada tahun 2023, lebih cepat dari target semula.

Saat ini kondisi geopolitik dunia yang sedang dalam ketidakpastian akibat terjadinya perang di berbagai belahan dunia, termasuk di Timur Tengah, juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dalam negeri sehingga memicu kekhawatiran defisit melampaui batas tiga persen terhadap PDB. Untuk mengantisipasi skenario buruk tersebut, Menko Perekonomian mengajukan usulan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai pondasi fiskal apabila defisit melampaui batas tiga persen.

Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi, aturan fiskal bukan sekadar pembatas teknokratis, tetapi juga instrumen kebijakan yang fleksibel dalam menghadapi kondisi luar biasa. Inilah yang kemudian memunculkan kembali diskursus mengenai relevansi batas defisit tiga persen dalam konteks kebutuhan ekonomi saat ini yang dipicu adanya tekanan dari krisis geopolitik global.

Ruang kebijakan

Perdebatan mengenai batas defisit tiga persen sering kali muncul ketika kebutuhan pembiayaan pembangunan meningkat. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi kebutuhan investasi yang besar, mulai dari pembangunan infrastruktur, transformasi industri, hingga agenda transisi energi. Semua agenda tersebut membutuhkan dukungan fiskal yang tidak kecil.

Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) tahun 2024, kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 6 persen PDB setiap tahun untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, ruang fiskal pemerintah seringkali terbatas oleh rasio penerimaan pajak yang relatif rendah.

Data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2024 menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran sekitar 10–11 persen terhadap PDB. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara OECD yang mencapai sekitar 34 persen PDB. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam, rasio pajak Indonesia masih relatif tertinggal.

Kondisi ini membuat pemerintah kerap berada pada dilema kebijakan. Di satu sisi, kebutuhan belanja negara meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ruang pembiayaan terbatas oleh kemampuan penerimaan negara serta batas defisit yang telah ditetapkan.

Dalam konteks inilah diskursus mengenai kemungkinan pelonggaran batas defisit kembali mencuat. Sebagian ekonom berpendapat bahwa aturan fiskal seharusnya bersifat lebih fleksibel agar pemerintah memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka berargumen bahwa selama rasio utang pemerintah masih terkendali, defisit yang sedikit lebih besar masih dapat ditoleransi.

Sebagai perbandingan, banyak negara maju memiliki batas defisit yang lebih longgar. Di kawasan Uni Eropa misalnya, aturan fiskal dalam Maastricht Treaty memang menetapkan batas defisit tiga persen. Namun, dalam praktiknya, banyak negara yang melampaui batas tersebut ketika menghadapi tekanan ekonomi. Bahkan setelah pandemi, sejumlah negara Eropa melakukan penyesuaian terhadap kerangka aturan fiskalnya agar lebih adaptif terhadap siklus ekonomi.

Di Amerika Serikat, batas defisit bahkan tidak diatur secara ketat dalam bentuk angka tertentu. Defisit fiskal negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir sering berada di atas lima persen PDB, namun tetap dapat dikelola karena didukung oleh kapasitas ekonomi yang besar serta kepercayaan pasar keuangan global.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak dapat serta-merta disamakan dengan Indonesia. Struktur ekonomi, kedalaman pasar keuangan, serta tingkat kepercayaan investor terhadap negara berkembang tentu berbeda dengan negara maju.

Stabilitas ekonomi

Di tengah perdebatan tersebut, menjaga stabilitas ekonomi tetap menjadi pertimbangan utama. Defisit fiskal yang terlalu besar dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari peningkatan beban utang hingga tekanan terhadap stabilitas makroekonomi.

Menurut laporan International Monetary Fund (IMF) dalam Fiscal Monitor 2024, negara dengan defisit fiskal tinggi cenderung menghadapi tekanan lebih besar terhadap biaya pinjaman pemerintah. Hal ini terjadi karena investor menilai adanya peningkatan risiko fiskal, sehingga menuntut imbal hasil obligasi yang lebih tinggi.

Bagi Indonesia, menjaga kredibilitas fiskal menjadi hal yang sangat penting. Hal ini tidak terlepas dari peran lembaga pemeringkat global seperti Fitch Ratings, Moody’s, dan Standard & Poor’s dalam menilai risiko kredit suatu negara. Peringkat kredit tersebut memengaruhi persepsi investor internasional terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pemeringkat menempatkan disiplin fiskal sebagai salah satu faktor penting dalam penilaian mereka terhadap Indonesia. Bahkan perubahan outlook peringkat kredit sering kali dikaitkan dengan dinamika fiskal dan kondisi defisit anggaran.

Selain itu, defisit fiskal juga memiliki implikasi terhadap stabilitas makro ekonomi secara keseluruhan. Defisit yang terlalu besar dapat mendorong peningkatan utang pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan beban pembayaran bunga dalam APBN. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan.

Data Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang pemerintah dalam APBN terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan keberlanjutan fiskal menjadi sangat penting.

Dalam konteks tersebut, batas defisit tiga persen sebenarnya dapat dipandang sebagai jangkar kebijakan fiskal (fiscal anchor). Keberadaan aturan ini membantu menjaga disiplin anggaran sekaligus memberikan sinyal positif kepada pasar keuangan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada pengelolaan fiskal yang prudent.

Namun demikian, diskursus mengenai batas defisit tetap penting untuk terus dilakukan. Perubahan struktur ekonomi global, kebutuhan pembangunan yang semakin besar, serta dinamika geopolitik internasional menuntut kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai batas defisit tiga persen bukan semata-mata soal angka. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makroekonomi, sekaligus memastikan keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang.

Dengan demikian, menakar kembali diskursus batas defisit APBN tiga persen harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis pada analisis yang komprehensif. Selanjutnya, disiplin fiskal juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi. Namun pada saat yang sama, kebijakan fiskal juga harus cukup fleksibel untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks di masa depan.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dari Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX Taufan Dimas Hareva mengatakan nilai tukar rupiah cenderung bergerak fluktuatif dengan kecenderungan stabil.

“Pasar masih mencermati perkembangan sentimen global dan domestik,” ujar dia kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan di Jakarta, Selasa, bergerak melemah 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp16.787 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.777 per dolar AS.

Pergerakan dolar AS masih menjadi faktor utama yang memengaruhi ruang gerak rupiah, khususnya terkait ekspektasi arah kebijakan Federal Reserve atau The Fed dan imbal hasil obligasi AS.

Melihat dari sisi domestik, stabilitas kebijakan Bank Indonesia (BI) dinilai tetap menjadi faktor penahan volatilitas rupiah.

Adapun isu defisit anggaran, lanjutnya, kekhawatiran tersebut memang dapat memberikan sentimen terhadap pasar, terutama dalam jangka pendek. Namun, dampaknya terhadap rupiah sejauh ini dianggap masih relatif terbatas.

“Selama pemerintah menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan koordinasi dengan otoritas moneter tetap terjaga, tekanan terhadap rupiah diperkirakan tidak akan berlangsung signifikan,” kata Taufan.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah di level Rp16.790 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.773 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang melemah oleh kembali meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed di 2026,

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Selasa, bergerak menguat 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.768 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.777 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, penguatan kurs rupiah seiring peningkatan ekspektasi pemangkasan suku bunga olah The Fed di tahun 2026.

“Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang melemah oleh kembali meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed di 2026,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Mengutip Anadolu, Federal Reserve sejauh ini telah memangkas suku bunga dengan total 70 basis points (bps). Saat ini, posisi suku bunga berada di level 3,5-3,75 persen.

Tahun depan, diperkirakan bank sentral AS tersebut bakal memangkas suku bunga dua kali dengan dukungan agresif dari Presiden AS Donald Trump.

“Menurut dot plot (grafik proyeksi suku bunga masa depan) dari FOMC (Federal Open Market Committee) terakhir adalah sekali (pemangkasan suku bunga pada tahun depan. Namun, investor meningkatkan harapan menjadi dua kali sekarang,” ungkap Lukman.

Di sisi lain, penguatan rupiah dinilai akan terbatas mengingat masih ada tekanan akibat prospek pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI), paling tidak sebanyak dua kali pada tahun depan dengan total pemotongan bps.

“Selain itu, tentunya kebijakan longgar BI dan pemerintah akan meningkatkan likuiditas yang umumnya memang menekan nilai mata uang negara bersangkutan,” kata dia.

Kekhawatiran terhadap defisit anggaran turut memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Defisit Anggaran Pendapatan Negara (APBN) berdasarkan proyeksi yang diperkirakan mencapai 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, defisit APBN tercatat terkini sebesar 2,35 persen Produk Domestik Bruto (PDB), masih di bawah target proyeksi defisit APBN 2025.

“Walau masih di bawah 3 persen, namun ada kekhawatiran akan lebih tinggi dari dan mendekati 3 persen,” ucapnya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp16.700-Rp16.800 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia- Dana Moneter Internasional (IMF) mewanti-wanti pemerintah Indonesia, kalau defisit anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2025 bakal membengkak hingga melampaui target awal.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 15/11/2025) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menyiapkan rencana strategis jangka menengah agar Indonesia mampu berdiri di kaki sendiri dan tidak lagi bergantung dengan utang.

Hal ini tertera Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, dikutip Senin (10/11/2025).

Kebijakan itu didasari pada upaya menyelesaikan masalah rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio yang selama ini rendah, menunjukkan potensi pajak yang dapat dihimpun negara belum maksimal.

Dalam 5 tahun terakhir, rasio perpajakan terhadap PDB yang tercatat oleh Kementerian Keuangan selalu di bawah 11%. Pada 2020 hanya 8,17%, 2021 sebesar 9,11%, 2022 naik sedikit menjadi 10,41%, 2023 kembali turun menjadi 10,31%, dan pada 2024 merosot lebih lanjut ke level 10,08%.

"Rendahnya rasio pajak ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap utang dan mengakibatkan pengelolaan fiskal semakin menantang," sebagaimana tertulis dalam PMK 70/2025 yang ditandatangani Purbaya sejak 10 Oktober 2025.

Untuk menangani masalah ketergantungan APBN terhadap utang, Purbaya pada 2025-2029 menargetkan peningkatan tax ratio yang tinggi secara bertahap. Pada 2025, target tax ratio sebesar 10,24%, dan naik menjadi 11,52% sampai 15% pada 2029.

Kenaikan target ini diikuti dengan upaya menjaga defisit APBN sesuai batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yakni di kisaran 2,24%-2.5% pada 2029, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB di kisaran 38,55%-38,64% untuk menjamin keberlanjutan fiskal.

Demi mengejar peningkatan pesat tax ratio itu, Purbaya telah mendesain beberapa kebijakan peningkatan pendapatan negara, di antaranya dengan transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara, berikut ini rincian strateginya:

1) Penyempurnaan regulasi dan perbaikan tata kelola penerimaan negara.

2) Penyempurnaan administrasi penerimaan negara yang lebih sederhana dan efisien.

3) Perbaikan tata cara pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.

4) Perbaikan proses bisnis antara lain terkait keberatan dan banding perpajakan, serta pembayaran dan ekosistem pengawasan PNBP terintegrasi.

5) Perbaikan proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien.

6) Penguatan dan implementasi digitalisasi layanan penerimaan negara antara lain interoperabilitas layanan penerimaan negara antarunit eselon I dan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP).

7) Penguatan layanan penerimaan negara berbasis digital.

Adapula rancangan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan dengan strategi berikut ini:

1) Optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan.

2) Integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile Wajib Bayar/Wajib Pajak/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.

3) Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, dan objek cukai baru.

4) Penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

Di sisi lain, juga didesain kebijakan optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:

1) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabaeanan dan Cukai dan percepatan layanan berbasis risiko antara lain melalui Big Data/Advanced Analytics dan kecerdasan buatan secara menyeluruh (Intelligence-Led Compliance).

2) Optimalisasi kegiatan joint program penerimaan negara

3) Peningkatan kapasitas pengawasan perpajakan termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor.

4) Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya), penegakan hukum dan audit/pemeriksaan di bidang perpajakan.

5) Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang negara yang bersumber dari piutang perpajakan, termasuk melalui optimalisasi implementasi Automatic Blocking.

6) Penguatan kewenangan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pemeriksaan penerimaan negara

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesain rencana strategis jangka menengah untuk meningkatkan penerimaan negara dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025.

Kebijakan itu didasari pada upaya menyelesaikan masalah rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio yang selama ini rendah, menunjukkan potensi pajak yang dapat dihimpun negara belum maksimal.

Dalam 5 tahun terakhir, rasio perpajakan terhadap PDB yang tercatat oleh Kementerian Keuangan selalu di bawah 11%. Pada 2020 hanya 8,17%, 2021 sebesar 9,11%, 2022 naik sedikit menjadi 10,41%, 2023 kembali turun menjadi 10,31%, dan pada 2024 merosot lebih lanjut ke level 10,08%.

"Rendahnya rasio pajak ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap utang dan mengakibatkan pengelolaan fiskal semakin menantang," sebagaimana tertulis dalam PMK 70/2025 yang ditandatangani Purbaya sejak 10 Oktober 2025 itu, dikutip Jumat (7/11/2025).

Untuk menangani masalah ketergantungan APBN terhadap utang, Purbaya pada 2025-2029 menargetkan peningkatan tax ratio yang tinggi secara bertahap. Pada 2025, target tax ratio sebesar 10,24%, dan naik menjadi 11,52% sampai 15% pada 2029.

Kenaikan target ini diikuti dengan upaya menjaga defisit APBN sesuai batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yakni di kisaran 2,24%-2.5% pada 2029, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB di kisaran 38,55%-38,64% untuk menjamin keberlanjutan fiskal.

Demi mengejar peningkatan pesat tax ratio itu, Purbaya telah mendesain beberapa kebijakan peningkatan pendapatan negara, di antaranya dengan transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara, berikut ini rincian strateginya:

1) Penyempurnaan regulasi dan perbaikan tata kelola penerimaan negara.
2) Penyempurnaan administrasi penerimaan negara yang lebih sederhana dan efisien.
3) Perbaikan tata cara pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.
4) Perbaikan proses bisnis antara lain terkait keberatan dan banding perpajakan, serta pembayaran dan ekosistem pengawasan PNBP terintegrasi.
5) Perbaikan proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien.
6) Penguatan dan implementasi digitalisasi layanan penerimaan negara antara lain interoperabilitas layanan penerimaan negara antarunit eselon I dan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP).
7) Penguatan layanan penerimaan negara berbasis digital.

Adapula rancangan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan dengan strategi berikut ini:

1) Optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan.
2) Integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile Wajib Bayar/Wajib Pajak/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.
3) Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, dan objek cukai baru.
4) Penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

Di sisi lain, juga didesain kebijakan optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:

1) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabaeanan dan Cukai dan percepatan layanan berbasis risiko antara lain melalui Big Data/Advanced Analytics dan kecerdasan buatan secara menyeluruh (Intelligence-Led Compliance).
2) Optimalisasi kegiatan joint program penerimaan negara
3) Peningkatan kapasitas pengawasan perpajakan termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor.
4) Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya), penegakan hukum dan audit/pemeriksaan di bidang perpajakan.
5) Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang negara yang bersumber dari piutang perpajakan, termasuk melalui optimalisasi implementasi Automatic Blocking.
6) Penguatan kewenangan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pemeriksaan penerimaan negara

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung menelan biaya yang tinggi dalam pembangunannya. Investasinya mencapai US$ 7,27 miliar atau sekitar Rp 120,68 triliun (Rp 16.600/US$). Adapun 75% dari investasi ini dibiayai dengan utang.

Alhasil, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menjadi operator Whoosh harus menanggung beban berat dari pembayaran utang pokok dan bunga atas pinjaman terhadap China tersebut.

Di tengah sorotan mengenai Whoosh tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu opsi untuk pembayaran cicilan utang. Hal tersebut tersirat dari paparan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan negara memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan utang proyek yang memakan biaya US$ 7,27 miliar.

Hal ini diungkapkan Prabowo, usai meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025). Prabowo menegaskan untuk semua pihak untuk tidak meributkan permasalahan hutang ini.

"Jadi sudah lah, saya sudah katakan presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu, dan kita kuat. Duitnya ada," katanya.

Direktur Eksekutif Center of Economic And Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai penggunaan APBN untuk melunasi utang tidak sesuai dengan kontrak awal konsorsium KCIC. Menurutnya, proyek ini seharusnya bersifat business to business (B2B), bukan ditopang oleh APBN.

"kalau APBN penuh, situasi sekarang defisitnya kan diperkirakan melebar dan khawatir dengan tambahan beban untang KCIC ada program yang akan diefisiensikan dari belanja pemerintah hanya untuk melakukan penyertaan modal negara ke KAI untuk bayar utang kereta cepat. Kalau gitu kan sama aja dari awal APBN murni dong, buat apa kerjasama dengan pihak China," ujar Bhima kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/11/2025).

Bhima mengungkapkan kerja sama dengan pihak China seharusnya dapat meringankan beban APBN. Jika pembiayaan utang tetap dipaksakan menggunakan APBN, hal tersebut berpotensi mendorong pelebaran defisit atau penambahan utang negara.

Alhasil, dampaknya, masyarakat yang tidak menggunakan kereta cepat juga ikut harus menanggung beban melalui pajak yang dibayarkan.

"Penyertaan modal negara ke kereta api itu untuk mendukung kereta reguler yang sekarang aja masih kurang dana pembangunan terutama di luar jawa untuk jalur kereta jadi ngapain? negara mensubsidi transportasi untuk kelompok menengah atas," ujarnya.

Bhima menilai, seluruh beban proyek sebaiknya diserahkan kepada BUMN dan akan menjadi tanggung jawab Danantara. Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup besar. Dengan dividen mencapai Rp 80 triliun yang sebagian besar saat ini ditempatkan pada surat utang pemerintah.

Maka dari itu, seharusnya Danantara mampu membantu KAI tanpa perlu melibatkan APBN.

"Karena itulah fungsi dari danantara untuk menyelesaikan proyek-proyek yang bermasalah yang ada di bawah BUMN. Solusi terbaik ya full danantara yang mengurus apakah nanti skemanya debt swap atau debt cancellation penghapusan bunga dan pokok hutang intinya harus ada cara-cara kreatif dalam negosiasi danantara disitu yang bermain peran bukan APBN atau setengah APBN," ujarnya.

Restrukturisasi Utang

Kepala Departemen Makroekonomi Indef, Muhammad Rizal Taufikurrahman melihat utang proyek KCIC yang mencapai ratusan triliun tersebut menimbulkan dilema fiskal antara menjaga kredibilitas proyek strategis dan disiplin APBN.

Secara prinsip, proyek ini berbasis B2B antara BUMN dan mitra Tiongkok, sehingga semestinya tidak menjadi beban APBN. Namun karena keterlibatan BUMN, potensi risiko fiskal tetap muncul jika kinerja keuangan proyek melemah.

"Jika utang tidak ditanggung APBN, risiko default dan tekanan reputasi fiskal bisa muncul, mengingat kegagalan proyek akan menurunkan kepercayaan investor terhadap kebijakan infrastruktur pemerintah. Sebaliknya, jika utang ditanggung negara, akan timbul moral hazard karena proyek komersial diselamatkan dengan dana publik," ujar Rizal kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/10/2025).

Menurut Rizal, opsi paling realistis adalah restrukturisasi utang dan perbaikan model bisnis melalui negosiasi bunga dan tenor pinjaman, serta peningkatan pendapatan non-tiket seperti kawasan TOD dan integrasi transportasi.

"Langkah ini menjaga proyek tetap beroperasi tanpa membebani APBN langsung," ujarnya.

Ke depan, dia menilai pemerintah perlu menegakkan transparansi dan disiplin fiskal agar proyek strategis memiliki studi kelayakan yang solid dan pembagian risiko yang jelas.

"Kasus ini menjadi pelajaran bahwa proyek prestisius tanpa dasar ekonomi kuat dapat menciptakan beban tersembunyi bagi keuangan negara," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB+ dalam rating release tanggal 24 Oktober 2025, dengan outlook stabil.

Dalam keterangan resminya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengatakan rating tersebut menegaskan kembali kepercayaan terhadap ketahanan fundamental ekonomi Indonesia serta kebijakan fiskal dan moneter yang tetap hati-hati atau prudent.

"R&I menilai bahwa kokohnya fundamental ekonomi Indonesia ditopang oleh laju pertumbuhan yang konsisten, inflasi yang terjaga dalam batas sasaran, serta kedisiplinan dalam pengelolaan fiskal dan moneter," kata Deni dalam keterangan resmi Kemenkeu, Kamis (30/10/2025).

Melihat kinerja ekonomi nasional pada tahun 2024 yang solid, R&I memperkirakan bahwa tren pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil akan tetap berada dalam kisaran yang sehat dan berkelanjutan pada tahun 2025.

Tingkat inflasi yang berhasil dikendalikan dalam rentang target di kisaran 2,5% plus/ minus 1% menjadi penilaian positif dari R&I. Nilai tukar rupiah relatif stabil setelah sempat mengalami tekanan eksternal.

"Posisi cadangan devisa pada akhir September 2025 dapat dijaga setara dengan kisaran enam bulan kebutuhan impor dan utang luar negeri pemerintah. Defisit transaksi berjalan juga diperkirakan tetap berada pada tingkat yang rendah dan terkendali," tulisnya.

Di bidang fiskal, R&I menilai positif konsistensi Indonesia dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB.

Defisit pada 2024 tercatat sebesar 2,3%, sedangkan pada 2025 terdapat penyesuaian target defisit dari 2,5% menjadi 2,78% untuk mengakomodasi pembiayaan program prioritas.

Proyeksi defisit tahun 2026 di angka 2,68% menunjukkan arah kebijakan fiskal yang tetap terukur dan berkomitmen pada keberlanjutan fiskal jangka menengah.R&I memperkirakan, rasio utang pemerintah terhadap PDB akan tetap di kisaran 40%.

R&I juga menekankan pentingnya tiga hal bagi pemerintah Indonesia, yaitu memperluas basis penerimaan negara.

Kedua, meningkatkan kemudahan dalam berusaha dan pengembangan reformasi struktural untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan ketiga fokus kepada kebijakan ekonomi dan fiskal, serta peranan dari lembaga bentukan baru Danantara.

Dengan mempertahankan peringkat BBB+ dan outlook Stabil, Kementerian Keuangan menilai Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi ekonomi, pengelolaan fiskal yang kredibel, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

"Penilaian ini menjadi sinyal positif bagi investor dan mitra internasional bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal secara konsisten di tengah ketidakpastian global," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih memperhitungkan dengan cermat rencana kebijakan penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia bilang, sebelum menjabat sebagai menteri keuangan rasa percaya diri untuk menurunkan tarif PPN sangat besar, namun ketika menjabat ia baru mengetahui bahwa setiap penurunan tarif PPN 1% akan membuat negara kehilangan sumber pendapatan Rp 70 triliun.

"Begitu jadi menteri keuangan, setiap 1% turun saya kehilangan pendapatan Rp 70 triliun, wah rugi juga nih," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

"Jadi kita pikir-pikir," tegasnya.

Oleh sebab itu, Purbaya mengatakan sebelum menetapkan kebijakan penurunan tarif PPN kelak, dia akan lebih memperhitungkan secara cermat kemampuan pengumpulan perpajakan dari sisi pemerintah.

"Jadi kemampuan kita mengumpulkan tax dan cukai seperti apa sih kalau sistemnya diperbaiki. Jadi saya perbaiki dulu sekarang sampai triwulan dua ke depan, saya bisa ukur itu, sudah di atas kertas," tegasnya.

Bila kemampuan penerimaan pajak sudah terukur melalui perbaikan sistem administrasinya, ia mengaku baru berani menerapkan kebijakan besar terkait penurunan tarif perpajakan.

"Karena dari situ saya bisa ukur sebetulnya, potensi saya berapa sih yang riil, nanti kalau saya turunkan, kurangnya berapa, dampak ke pertumbuhan ekonomi berapa," paparnya.

Kendati demikian, Purbaya mengakui bahwa kebijakan penurunan tarif PPN itu sudah menjadi targetnya sejak awal menjabat sebagai menteri keuangan.

"Itu sudah di atas kertas, sudah direncanakan, tapi saya harus hati-hati, karena saya belum tahu, saya kan dua bulan juga belum (sebagai Menkeu), nanti saya hitung semuanya," ucap Purbaya.

"Jadi walaupun saya sembarangan kayak koboi, saya pelit dan hati-hati, kalau jeblok nanti di atas 3% defisit saya," tegasnya.

(arj)
[Gambas:Video CNBC]