Pemda Bali Diminta Optimalkan Belanja untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Pemda Bali diminta optimalkan belanja daerah untuk capai pertumbuhan ekonomi 8% dengan meningkatkan APBD dan investasi swasta, meski defisit anggaran meningkat.
(Bisnis.Com) 21/11/25 12:57 45593
Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Bali agar mencapai 8%.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, menjelaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pencapaian target nasional, termasuk visi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% Year-on-Year (YoY).
Bali dinilai berprestasi dengan pertumbuhan ekonomi 5,88% (YoY) pada triwulan III/2025, peringkat ke-4 tertinggi nasional, serta inflasi terjaga di level 2,61% (YoY).
Selain itu, tingkat kemiskinan Bali turun signifikan menjadi 3,72% (Maret 2025), menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali, dua mesin harus berjalan beriringan, yakni mesin pemerintah melalui realisasi belanja daerah (APBD) dan mesin swasta melalui investasi," kata Ribka dikutip Rabu (19/11/2025).
Total uang pemerintah pada 2025 mencapai Rp4.023,77 triliun yang berasal dari APBN Rp3.621,3 triliun, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp402,47 triliun.
Anggaran transfer ke daerah yang diambil dari APBN Rp919,9 triliun kemudian belanja Kementerian dan Lembaga Rp2.701,4 triliun.
Menurut Ribka belanja pemerintah menjadi belanja yang paling utama. Belanja pemerintah di tingkat pusat diupayakan maksimal, uang dibelanjakan supaya ada yang beredar di masyarakat untuk memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar untuk penyumbang angka pertumbuhan nasional, dan men-trigger investasi.
Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan pada Ranperda APBD 2026 belanja pemerintah akan meningkat.
Pendapatan Daerah 2026 meningkat menjadi Rp 6,33 triliun, terdiri dari PAD Rp4,03 triliun, dana transfer Rp2,28 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp5,74 miliar.
Belanja Daerah 2026 naik menjadi Rp7,16 triliun, dengan alokasi terbesar pada belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta belanja modal Rp800,93 miliar.
"Defisit anggaran meningkat menjadi Rp 834,37 miliar, namun dipastikan aman karena ditutupi melalui penerimaan pembiayaan Rp1,40 triliun yang bersumber dari SiLPA 2025," kata Koster.
Sementara pengeluaran pembiayaan meningkat menjadi Rp 568,46 miliar untuk penyertaan modal dan pembayaran cicilan PEN.
Koster memastikan Raperda APBD 2026 segera dikirim ke Kemendagri untuk evaluasi, agar dapat diberlakukan tepat waktu sesuai amanat PP 12 Tahun 2019.
#belanja-daerah #pertumbuhan-ekonomi-bali #optimalkan-belanja #ekonomi-bali #pertumbuhan-ekonomi #apbd-bali #investasi-bali #pendapatan-daerah #belanja-pemerintah #konsumsi-rumah-tangga #defisit-anggar